Senin, 10 Desember 2018

Minim Pesanan, Industri Perkapalan Anjlok


Tidak adanya anggaran dari pemerintah membuat industri perkapalan tahun ini lesu. Terutama untuk galangan kapal bangun baru. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami.

Menurutnya utilitas galangan untuk bangun baru anjlok menjadi 10 persen. Padahal, sepanjang 2015-2017 utilitas bisa mencapai 60-80 persen. Bahkan, ada galangan yang mencapai 100 persen. ''Nah, sekarang tinggal 10 persen,'' ujarnya kemarin. 

Saat ini galangan kapal mengandalkan pendapatan dari bisnis perbaikan dan perawatan. Kendati permintaan untuk reparasi kapal masih tinggi, itu tidak bisa menghidupi pabrikan. Tercatat utilitas untuk reparasi mencapai 70-80 persen. Sepinya permintaan untuk pembangunan kapal baru tersebut terjadi karena selama ini industri mengandalkan permintaan dari pemerintah. Hampir 80 persen pengadaan kapal berasal dari pemerintah. Sisanya 20 persen dari swasta. 

''Anggaran pemerintah kosong. Makanya, kami harap pemerintah bisa segera melakukan pengadaan lagi,'' lanjut Anita. Misalnya, pengadaan kapal keruk, kapal fasilitas rumah sakit, kapal ternak, kapal navigasi, dan kapal patroli. ''Supaya kebutuhan dari sarana kapal sebagai penunjang kemaritiman bisa tetap tumbuh,'' jelasnya. 

Kecilnya permintaan dari swasta terjadi karena memang banyak yang membeli kapal bekas dan bangun kapal di negara lain seperti di Tiongkok. ''Mereka merasa harga lebih murah, padahal tidak juga,'' tandasnya. Di Indonesia, standardisasi yang digunakan lebih tinggi dengan kualitas yang tidak kalah.

Karena itu, pihaknya meminta adanya insentif bagi perusahaan pelayaran yang ingin membangun kapal di dalam negeri. ''Kami harap pemerintah bisa dorong kebijakan terkait dunia maritim. Yakni, mendorong perusahaan industri pelayaran nasional sehingga bisa tumbuh maksimal,'' paparnya. 

sumber:  jpnn

Kamis, 06 Desember 2018

Perusahaan Pengangkut Batu Bara Ini Borong Kapal Besar

                                                                        Ilustrasi

PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) mengumumkan, telah membeli satu unit Mother Vessel yang bernama MV Aquarius Ocean berbendera Singapura. Pembelian itu dilakukan melalui anak usahanya, PT Sentra Makmur Lines pada akhir November 2018 kemarin.

Kapal Mother Vessel berkelas Nippon Kaiji Kyokai itu memiliki kapasitas GRT (Gross Register Tonnage) dan NRT (Net Register Tonnage) masing-masing 30.014 ton dan 18.486 ton. 

"Pembelian Mother Vessel ini bertujuan untuk memperkuat armada yang dibutuhkan oleh TCPI dalam melaksanakan pekerjaan di masa yang akan datang," kata Corporate Secretary TCPI Anton Ramada Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (6/12/2018).

Perseroan sendiri mengaku saat ini perlu mengoperasikan 22 set tug & barges dan 3 floating crane untuk kegiatan transshipment, 125 tug and barges dan 11 mother vessel untuk kegiatan long hauling batubara, dan 2 mother vessel untuk kegiatan pengangkutan bijih nikel di Sulawesi. 

Oleh karena itu, pada Januari 2019 mendatang, TCPI berencana untuk membeli lagi kapal Mother Vessel dan Floating Crane masing-masing 1 unit.

Berdasarkan kontrak-kontrak yang ada saat ini, volume pekerjaan TCPI untuk pengangkutan batubara adalah 42 juta MT per tahun. 

Kontrak itu terdiri dari untuk pekerjaan transshipment sebesar 24 juta MT per tahun dengan nilai kontrak Rp 3 triliun sampai dengan 2021 dan pekerjaan long hauling sebesar 18 juta MT per tahun dengan nilai kontrak Rp 13,3 triliun sampai dengan 2027 adalah sebesar Rp 13,3 triliun, dan untuk pengangkutan bijih nikel sebesar 1,1 juta MT per tahun dengan nilai kontrak Rp 570 miliar sampai dengan 2023.

Berdasarkan kontrak-kontrak tersebut di atas, pendapatan TCPI diharapkan akan meningkat secara signifikan yang akan mencapai kurang lebih Rp 3 triliun per tahun.

sumber:  detik 

Senin, 03 Desember 2018

Proyek Kapal Perintis, Kemenhub Janji Bayar ke Galangan Kapal


Kementerian Perhubungan berjanji segera melunasi sisa pembayaran kapal-kapal yang sudah selesai dibangun perusahaan galangan dan mengerahkannya ke pelabuhan-pelabuhan pangkalan. 

Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan rata-rata yang harus dibayar pemerintah sekitar 2% dari nilai kontrak yang merupakan nilai kegiatan familiarisasi kru dan mobilisasi kapal ke pangkalan. 

Namun dengan catatan, kapal itu diselesaikan sebelum tahun anggaran 2018 tutup buku pada Oktober. 

"Kalau misalkan sisa 2% ini dijaminkan, kami bisa bayarkan sehingga mereka tidak harus menunggu sampai di pangkalan sana, baru dibayarkan 100%. Itu untuk mengatasi masalah likuiditas," katanya kepada Bisnis, Jumat (9/11/2018). 

Menurut dia, mekanisme tersebut sudah mendapat persetujuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Kapal-kapal yang selesai sebelum Oktober itu secara berangsur akan dimobilisasi ke pangkalan. Ditjen Perhubungan Laut sudah meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memberikan kemudahan bagi kapal baru untuk sandar di dermaga pelabuhan pangkalan sekalipun belum dioperasikan. 

"Nanti KSOP tinggal atur. Kalau ada kapal lain yang akan pakai dermaga, kapal baru geser dulu, lego jangkar di tengah. Nanti kapal bisa kembali lagi ke dermaga begitu kosong," ujar Wisnu.

Presiden Direktur PT Janata Marina Indah (JMI) Joeswanto Karijodimedjo menunggu Kemenhub merealisasikan janji mengambil 4 unit kapal pesanan yang dibangun perusahaan di galangan Semarang sekaligus membayar sisa nilai kontrak sekitar Rp15 miliar. 

Sebelumnya, dia mengemukakan serah terima kapal dan pembayaran sisa nilai kontrak yang terkatung-katung itu membuat JMI kesulitan membayar sebagian pinjaman modal kerja kepada bank. 

Di sisi lain, JMI harus memperpanjang premi asuransi yang menjadi tanggungan perusahaan selama kapal masih berada di galangan. Belum lagi biaya penjagaan kapal, seperti pembelian bahan bakar generator untuk menghidupkan lampu kapal selama 24 jam.  

JMI juga harus mengalokasikan biaya perawatan selama kapal belum diserahkan. Perusahaan terpaksa menaikkan empat kapal pesanan itu ke dok untuk dirawat agar kondisinya mulus dan kecepatannya melebihi persyaratan saat diserahkan ke pemerintah. 

sumber:  bisnis

Kapal Roro Gerbang Samudra I Terbakar, Api dari Dek Kendaraan


Kebakaran kapal penumpang "roll on - roll off" (roro) KM Gerbang Samudra I di perairan Karang Jamung, Jawa Timur diduga bersumber dari "car deck" atau dek kendaraan, kata pejabat Kesyahbandaran.

Kepala Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Dwi Budi Sutrisno kepada wartawan di Surabaya, Minggu (2/12/2018), menerangkan KM Gerbang Samudra yang mengangkut 130 orang penumpang beserta seluruh awak kapal berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Sabtu malam (1/12), pukul 21.00 WIB.

"Kapal terbakar di perairan Karang Jamuang, atau sekitar empat jam perjalanan dari Tanjung Perak, pada pukul 01.00 WIB. Sumber api diinformasikan berasal dari car deck," katanya.

Dia mengungkapkan di car deck tersebut terdapat 15 truk besar, 12 truk berukuran sedang, serta masing-masing satu truk tronton dan mobil kecil.

"Penyebab kebakaran nanti diselidiki oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT," katanya.

Menurut dia, api sejak siang tadi sudah berhasil dipadamkan dan nantinya bangkai kapal akan ditarik ke daratan terdekat agar tidak mengganggu lalu lintas pelayaran.

Dwi mengatakan, dari 130 orang muatan kapal, 127 orang di antaranya berhasil dievakuasi oleh petugas Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), yang dibantu oleh sejumlah personel gabungan lainnya.

"Tiga orang masih hilang hingga kini masih dilakukan pencarian. Mudah-mudahan bisa ditemukan dalam keadaan selamat," ucapnya.

Tiga orang yang masih dinyatakan hilang masing-masing adalah Nakhoda Soelhadani, serta dua orang kadet dari sekolah pelayaran di Surabaya, yaitu Silka Malal Marifat dan Nurul Fadilah.

sumber: bisnis 

Jumat, 30 November 2018

Ratusan Wisatawan Kapal Pesiar Kunjungi Borobudur

                                                                         Ilustrasi

Satu kapal pesiar berbendera Bahamas kembali bersandar di Dermaga Samudera, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (28/11/2018). 

Kapal MV Seabourn Encore itu membawa 568 wisatawan dan 418 kru kapal itu tiba sekitar pukul 07.00 WIB. Ratusan pelancong mancanegara itu diajak berkeliling wisata di Borobodur. 

"Ini kali kedua kapal ini singgah di Semarang pada tahun 2018," ucap CEO Pelindo III Regional Jawa Tengah, Arief Prabowo. Kapal pesiar MV Seabourn Encore memiliki bobot total 41.865 ton dengan panjang kapal mencapai 210,5 meter. Kapal ini berbendera Bahamas.

Arief menjelaskan, kedatangan kapal pesiar itu menambah banyak daftar kapal pesiar yang singgah di dermaga Pelabuhan Tanjung Emas. 

Sejak Januari-November 2018, total kapal pesiar yang singgah sebanyak 19 kapal. 

"Empat kapal lagi akan hadir di akhir tahun," katanya. Belasan kapal pesiar yang singgah di Semarang, sambung dia, menunjukkan tumbuhnya pariwisata di seputar Yogyakarta, Solo dan Semarang (Joglosemar).

Rata-rata pelancong ingin melihat keajaiban dari situs warisan dunia. 

"Mereka minat banyak obyek wisata, termasuk Candi Borobudur," tambahnya. Selain ke Borobudur, ratusan penumpang juga akan menyambangi Museum Kereta Api Ambarawa, Tlogo Agro Highland dan Candi Gedong Songo. 

Namun bagi pelancong yang tidak ingin ikut, bisa tetap berada di dalam kapal, atau mengelilingi Kota Semarang naik mobil pribadi. Sebelum tiba di Semarang, kapal pesiar MV Seabourn Encore mengunjungi Singapura. Setelah di Semarang, perjalanan dilanjutkan ke Surabaya.

sumber: kompas

Kamis, 29 November 2018

Kasus SOCI Bisa Berdampak Buruk ke Industri Perkapalan Indonesia

                                                                         Ilustrasi

Bola salju kasus yang menimpa PT Multi Ocean Shipyard (MOS) dikhawatirkan berdampak negatif kepada industri perkapalan Indonesia. Tidak ada penjelasan dan tindakan konkrit atas kegagalan anak usaha PT Soechi Lines Tbk (SOCI) itu dalam memenuhi pesanan terutama dari PT Pertamina (Persero).

Ketua Indonesian Governance Professionals Association, Hendy Fakhrudin, mengungkapkan banyak contoh kasus bisnis perusahaan termasuk emiten bermasalah diawali praktik yang tidak transparan dan tidak memenuhi prinsip akuntabilitas.

Dalam kasus SOCI, Hendy menyarankan manajemennya perlu memberikan penjelasan secara rinci kepada publik. Langkah antisipasi dari potensi terjadi fraud, gratifikasi, dan sebagainya.

“Bayangkan, kontrak tanggal 7 Juni 2013 dengan masa pengerjaan 2 tahun, mestinya diserahkan 7 Juni 2015. Belum selesai, tapi perpanjangan kontrak baru terjadi 5 Oktober 2016. Ini artinya perpanjangan kontrak terjadi setelah wanprestasi," kata Hendy.

“Belum lagi 1 sudah kelihatan bakal terlambat, tapi masih ditambah 2 kontrak lagi di Mei 2014, harus di cek apakah ada permainan didalam," ucap dia.

Pengamat Perkapalan dari Institut Teknologi Sepuluhnovember (ITS) Wasis Dwi Aryawan, mengungkapkan industri galangan kapal cocok untuk Negara seperti Indonesia dan India.

”Pemerintah mungkin menyadari itu dan sudah kasih insentif untuk industri galangan. Tapi pelaksanaan di lapangan kadang tidak sesuai yang diinginkan,” ujarnya.

Dalam kasus pesanan kapal diterima anak usaha SOCI, menurut Wasis, MOS secara profil tidak punya fasilitas pembangunan kapal saat itu, apalagi pengalaman yang tentu tidak cukup untuk membangun kapal sekelas pesanan Pertamina itu.

“Pertamina yang akan dirugikan dari semua keterlambatan yang terjadi. Bagaimana dengan distribusi minyak dalam negeri kalau kapalnya tidak tersedia? Pertamina terpaksa harus sewa, untuk sewa kan perlu biaya, sedangkan jika MOS bisa tepat waktu, Pertamina mestinya sudah bisa menggunakan kapal sendiri. Kerugian ini juga harus dipertimbangkan,” tambah Wasis.

Seperti yang sudah diketahui, Pertamina memesan tiga unit kapal tanker minyak olahan 17.500 LTDW. Seharusnya sudah selesai pada pertengahan 2015. Sudah tiga tahun terjadi keterlambatan.

Selain dari Pertamina, MOS juga menerima pesanan dari Dirjen Perhubungan Laut (Dithubla) Kementerian Perhubungan. Sebanyak tiga unit kapal perintis tipe 750 DWT dan kapal kenavigasian dipesan.

Jika dihitung dengan denda keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, MOS terancam denda hingga $100 juta.

”Ada dampak kerugian finansial yang terjadi akibat denda keterlambatan itu. Apakah bisa selesaikan proyeknya atau tidak, tentu bisa. Masalahnya kapan? Permasalahan hukum dan denda itu juga perlu dijawab,” Pengamat Pasar Modal, Alfred Nainggolan, mengungkapkan dalam diskusi “Kisruh Industri Galangan Kapal” di Jakarta, Selasa (27/11). Kerugian negara yang diderita Pertamina akan dibayar siapa?

Aset MOS di dalam SOCI sebesar 40% sejauh ini.

”Mungkin tidak banyak pengaruh ke pendapatan tapi kalau dibiarkan dan membahayakan, bisa menggerus holding-nya,” ulasnya.

”Secara awam, sulit untuk mengukur dampak finansial atas kasus MOS kepada keberlangsungan usaha SOCI. Jangan sampai tiba-tiba mengejutkan pasar dan investor ritel jadi pihak paling dikorbankan,” dia mengingatkan.

Contoh kasus terjadi ketika emiten bidang konstruksi dinyatakan kena denda Rp50 miliar. Emiten dimaksud kemudian menyanggupi membayar Rp50 miliar di awal. Namun ketika masuk pengadilan, denda meningkat menjadi lebih dari Rp100 miliar.

Terlebih Pertamina sejauh ini berkontribusi sekitar 50 persen terhadap pendapatan SOCI. Bahkan per kuartal ketiga 2018 sudah mencapai 60 persen.

sumber:  wartaekonomi

Rabu, 28 November 2018

Awal 2019 Kapal di Bawah 5.000 GT Dilarang Lewat Merak- Bakauheni


Mulai Maret 2019, kapal dengan kapasitas di bawah 5.000 gross tonnage (GT) dilarang beroperasi atau dilarang melintas di Merak-Bakauheni. Demikian dijelaskan Direktur Angkutan Multimoda Ditjen Perhubungan Kementerian Perhubungan Darat Ahmad Yani.

Ia menjelaskan, aturan tersebut sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengaturan Ukuran Kapal Penyeberangan di Lintas Merak-Bakauheni.

"Kapal-kapal yang melintas di Merak-Bakauheni kapasitasnya nggak boleh kurang dari 5.000 GT. Itu mulai Maret (2019)," kata dia saat acara di Outlook Industri Transportasi Darat dan Logistik 2018, di Ballroom Mutiara Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan Barat Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018). 

Langkah ini dilakukan karena waktu bongkar muat kapal dengan ukuran di bawah 5.000 GT memiliki waktu bongkar yang lebih lama dibandingkan kapal yang berukuran di atas 5.000 GT.

Ia menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk membuat kecepatan dari pembangunan logistik bisa meningkat. Perkembangan dari angkutan logistik saat ini terhambat karena beberapa hal yang sebenarnya kaya Ahmad Yani bisa diminimalisir jika skema angkutan bisa dilakukan secara ontime dan disiplin.

"Logistik kita bisa lebih cepat sampai tempat tujuan. Logistik barang itu bukan orang yang bisa dengan mudah menunda perjalanan. Logistik itu nggak bisa ditunda itu masuk ke produktivitas ekonomi," jelas dia.

Selain Ahmad Yani juga menjelaskan, perkembangan angkutan logistik juga nantinya akan lebih mudah karena dari Surabaya ke Merak sudah tersambung dengan Proyek Jalan Tol Trans Jawa yang sudah hampir selesai dibangun. Dengan selesainya pembangunan tersebut, biaya angkut logistik akan semakin mudah.

"Jalan antara Lampung dan Surabaya itu sudah bisa terhubung dengan tol sampai akhir Desember 2018. Nantinya akan terjadi perubahan perilaku di situ. Sehingga nnatinya keselamatan dan keamanan akan terjamin.

Sementara itu dari data yang pernah diberitakan sebelumnya, di tahun 2014 ada sebanyak 52 kapal beroperasi di jalur Merak-Bakauheni dari jumlah tersebut hanya ada 22 kapal kapal yang berukuran 5.000 GT. Dari proses tersebut kapal-kapal ini ditingkatkan kapasitasnya, sementara itu pemerintah juga.

Dalam empat tahun terakhir sudah menambah kapal di lintas Merak-Bakauheni penambahan yang dilakukan yaitu 25 kapal baru dengan tonase 5 ribu GT, sehingga total kapal yang beroperasi pada lintas Merak-Bakauheni pada 24 Desember 2018 menjadi 68 kapal.

Dengan penambahan kapal tersebut, diperkirakan jumlah kendaraan yang akan keluar masuk di jalur Merak-Bakauheni akan mencapai 720 kendaraan per jam atau 17.280 kendaraan per hari dengan pola operasi 34 kapal per hari.

sumber:  detik