Rabu, 13 Februari 2019

Sulit Ditarik, Kapal Tugboat Charly yang Tenggelam Belum Dievakuasi

                                                                             Ilustrasi 

Kapal tugboat (TB) Charly yang tenggelam di sekitar perairan Pulau Ngenang atau tepatnya di antara Pulau Batam dan Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (8/1/2019) kemarin sampai saat ini belum berhasil dievakuasi. 

Kepala Seksi Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Kelas A Tanjung Pinang Eko Supriyanto mengatakan hal ini dikarenakan kapal tersebut berada di dasar laut sehingga sulit untuk ditarik kepermukaan. 

"Lokasi tenggelamnya kapal di kedalaman yang cukul dalam, makanya prosea penarikannya cukup sulit. Apalagi terkedala alat, sehingga belum dilakukan evakuasi," kata Eko, Minggu (20/1/2019). 

"Namun untuk pastinya pihak agen atau pihak syabandar yang lebih tahu apakah kapal akan dilakukan evakuasi atau tidak," katanya menambahkan. 
Eko mengatakan kapal tersebut dalam kondisi tenggelam total karena kerusakan yang terjadi di kapal itu cukup berat. 

"Apalagi saat itu cuaca sedang tidak bersahabat, sehingga proses tenggelamnya cepat sekali," ujarnya. 

Ditanya mengenai kondisi lima Kru kapal, Eko mengaku sudah diserahkan ke agen karena semua itu tanggung jawab agen. 

Seperti diketahui, kapal TB Charly tenggelam saat menarik tongkang Anugerah Indah. 

Meski tidak ada satu pun barang di Kapal TB Charly yang bisa diselamatkan, namun lima kru kapal berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke pelabuhan yang ada di Tanjunguban, Kabupaten Bintan. 
Berdasarkan hasil evakuasi TB Charly tenggelam akibat adanya kebocoran di buritan kapal tersebut. 

Selain itu, kondisi cuaca yang tidak bersahabat hingga mengakibatkan ombak besar menjadi penyebab tenggelamnya kapal tersebut.

sumber: kompas 


Selasa, 12 Februari 2019

Krakatau Shipyard Bidik Penjualan Rp 350 Miliar


PT Krakatau Shipyard sambut baik rencana pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Karenanya, tahun ini perusahaan membidik penjualan hingga Rp 350 miliar.

Askan Naim, Direktur Utama PT Krakatau Shipyard menyebutkan bahwa industri galangan kapal akan mendapatkan ruang bersaing dengan negara tetangga. "Mendapatkan ruang bersaing dan tidak ada perbedaan dengan free zone seperti Batam," ujarnya saat dihubungi kontan.co.id, Senin (11/2).

Walaupun begitu, ia harapkan pemerintah juga bisa mendorong industri komponen kapal bisa tumbuh guna mengurangi impor komponen oleh pelaku bisnis galangan kapal. Asal tahu saja, tiap kapal yang dibuat dalam negeri 65%-70% komponennya merupakan hasil impor.

Ia bilang bahwa para pelaku bisnis komponen kapal tersebut juga hingga saat ini terbentur nilai keenomian daripada produk yang dihasilkan. "Mereka berpikir daya serap atas hasil yang dihasilkan di Indonesia berapa besar. Nah kontinuitas pembangunan kapal baru itu yang diperlukan," ujarnya.

Menurutnya kalau tidak ada keberlangsungan proyek maka industri komponen kapal yang diharapkan tumbuh juga sulit, sebab hendak produksi komponen pasti akan berhitung juga siapa yang akan menyerap hasil produksinya.

Lemahnya tren pemesanan kapal sendiri lantaran masih maraknya pengusaha pelayaran yang melakukan impor kapal dari China. Padahal, Askan bilang pelaku usaha galangan kapal di Indonesia sendiri ada sekitar 200 pengusaha tapi lemahnya pemesanan kapal disebutnya yang aktif kurang dari 100 pengusaha.

Ia pun memaparkan bahwa sebetulnya kapal impor dari China tersebut untuk kualitas berada di bawah kualitas buatan Indonesia. "Kami banyak memperbaiki kapal-kapal yang dibeli dari China, untuk kualitas tidak sesuai. Jadi datang dan beroperasi 4-5 bulan harus naik dock," jelasnya.

Dengan banyaknya reparasi kapal itu juga, perusahaan bisa mendapatkan profit yang lebih besar. Disebutnya, dari tiap proyek reparasi satu kapal perusahaan bisa mendapatkan profit 25%-30%. Sedangkan untuk pembuatan kapal baru sendiri ia bilang bisa mendapatkan profit hingga 10% sudah sangat baik.

Untuk rencana yang dicanangkan pemerintah sendiri, perusahaan menyambut baik. Dengan begitu juga, perusahaan membidik penjualan sebesar Rp 300 miliar - Rp 350 miliar.

Sedangkan berapa proyek kapal baru yang akan dibuat perusahaan, Askan masih belum bisa menyebutkan lantaran perusahaan juga masih mengikuti tender yang mana tender tersebut dilakukan dikisaran Maret, April, dan Mei. Untuk saat ini, ia bilang perusahaan masih mengerjakan proyek existing milik Kementerian Perhubungan yang man sedang dalam proses finishing.

sumber:  kontan 

Senin, 11 Februari 2019

Porsi Asuransi Pengangkutan Laut Masih 10% dari Total Premi Asuransi Umum


Pemerintah terus mendorong pertumbuhan perdagangan Indonesia pada sektor jasa. Salah satunya adalah dengan mewajibkan kegiatan ekspor batubara dan minyak kelapa sawit (crude palm oil atau CPO), serta impor beras dan pengadaan barang pemerintah untuk menggunakan asuransi nasional.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan, aturan ini bakal menaikkan premi asuransi, khususnya asuransi muatan laut (marine cargo insurance). 

Menurut dia, selama ini asuransi tersebut baru mencakup 10% dari total premi asuransi umum. Per Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, jumlah pendapatan premi asuransi umum mencapai Rp 69,9 triliun.

Meskipun berpotensi mengerek premi asuransi umum, AAUI tidak bisa menjabarkan besaran kenaikan premi asuransi muatan laut tersebut. "AAUI membuat proyeksi pertumbuhan secara total 10% untuk 2019 tanpa breakdown per lini bisnis," kata dia saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (21/1).

Direktur Utama Asuransi Wahana Tata (Aswata) Christian Wanandi mengatakan, per 2018 porsi asuransi muatan lautnya berada di kisaran 6%-7%. Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan 2017, jumlah pendapatan premi Aswata mencapai Rp 2,13 triliun. Dengan adanya aturan ini, Christian memprediksi pertumbuhan asuransi ini bisa mencapai 15%.

Sementara itu, Direktur Operasi Ritel Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Sahata L. Tobing mengatakan, premi asuransi muatan lautnya masih rendah, yaitu di kisaran Rp 150 miliar. Jika membandingkan dengan premi bruto Jasindo per 2017 yang sebesar Rp 5,36 triliun, maka asuransi muatan laut Jasindo baru mencakup 2,8% total premi asuransinya.

Sementara itu Direktur Asuransi Central Asia (ACA) Debbie Wijaya mengatakan, per 2018, asuransi muatan laut baru mencapai 4% dari total portofolionya atau senilai dengan Rp 122,5 miliar.

Sebagai informasi, ketentuan untuk menggunakan jasa asuransi nasional termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkatan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Rencananya, aturan ini bakal diimplementasikan mulai 1 Februari 2019.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan mengatakan, ketentuan untuk menggunakan asuransi nasional didorong oleh kondisi global yang sulit dan defisit neraca perdagangan pada sektor jasa.

“Saat ini tercatat kegiatan logistik di Indonesia mencapai Rp 2.400 triliun. Untuk perdagangan dan industri sektor laut maupun asuransi Indonesia hanya memegang kurang dari 1%,” kata dia. ​

sumber: kontan 

Jumat, 08 Februari 2019

Pelindo III Siapkan Sambungan Listrik Kapal di Tanjung Emas

                                                                          Ilustrasi

BUMN kepelabuhanan Pelindo III akan menyiapkan fasilitas sambungan listrik dari darat atau shore power connection untuk memenuhi kebutuhan listrik kapal yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. 

Sekretaris Perusahaan Pelindo III Faruq Hidayat mengatakan perseroan pada tahap awal akan melakukan uji coba dengan menyiapkan 1 unit shore power connection berdaya 1 megawatt di Terminal Dwimatama yang dioperasikan oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

“Kami sudah menandatangani kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik yang merupakan bagian dari PIHC.  Sementara kami siapkan terlebih dahulu untuk kepentingan PIHC, tidak menutup kemungkinan akan kami siapkan di Terminal Peti Kemas Semarang maupun terminal lainnya di Pelabuhan Tanjung Emas,” jelas Faruq dalam siaran pers, Rabu (6/2/2019).

Menurut dia, penggunaan shore power connection dapat menekan biaya operasional kapal sekitar 25% hingga 40%. Penghematan diperoleh dari penurunan penggunaan bahan bakar minyak karena kapal tidak perlu lagi menyalakan mesin saat bersandar di dermaga.

Penggunaan shore power connection juga dinilai lebih ramah lingkungan karena emisi gas buang di pelabuhan berkurang.

Saat ini beberapa terminal yang dikelola oleh Pelindo III telah dilengkapi dengan shore power connection, amtara lain BJTI Port, Terminal Teluk Lamong, dan Pelabuhan Benoa Bali.  Pelindo III menunjuk grup usahanya, PT Lamong Energi Indonesia (Legi), sebagai operator pelaksana penyediaan shore power connection.

Direktur Utama PT Lamong Energi Indonesia (Legi) Purwanto Wahyu Widodo mengatakan permintaan sambungan listrik melalui shore power connection di beberapa terminal pelabuhan di lingkungan Pelindo III cukup tinggi.

Perusahaan tengah mengkaji kemungkinan mengaplikasikan fasilitas itu di seluruh terminal pelabuhan yang dikelola Pelindo III di tujuh provinsi.

“Kami menghitung kebutuhan daya di masing-masing daerah karena kebutuhan listrik untuk kapal ini masih dipenuhi oleh PLN,” katanya.

Menurut dia, permintaan kebutuhan sambungan listrik melalui shore power connection saat ini lebih banyak dari pelayaran peti kemas domestik.

Beberapa operator pelayaran nasional, seperti Meratus, Tempuran Emas, dan SPIL, sudah menggunakan layanan itu. Perusahaan pelayaran lainnya saat ini masih berproses  mencapai kesepakatan.

sumber:  bisnis 

Kamis, 07 Februari 2019

Meski Harga Minyak Naik, Samudera Indonesa (SMDR) Akan Tambah Kapal di Kuartal I 2019

                                                                        Ilustrasi

PT Samudera Indonesa (SMDR) akan terus menggenjot ekspansi meski harga minyak sedang dalan tren kenaikan. Memang jika mengutip data Bloomberg, secara year to date (ytd) harga minyak global menguat 0,18% dari harga minyak pada 31 Desember 2018 yakni US$ 45,41 per barel.

Direktur SMDR Bani Maulana Mulia mengakui harga minyak dapat mengganganggu beban operasional SMDR karena tak menutup kemungkinan, bahan bakar perseroan mengalami kenaikan. Kendati demikian pihaknya tetap optimis terkait rencana bisnis tahun ini, buktinya pada kuartal pertama tahun ini pihaknya akan menambah 1 kapal tanker senilai US$ 7 juta yang dibeli langsung dari Jepang dengan 8.000 ton, berjenis chemical tanker.

Dengan penambahan kapal tersebut maka tahun ini SMDR memiliki 21 kapal tanker. Menurutnya pada tahun lalu kapasitas angkut kapal SMDR sebesar 50.000 ton, artinya adanya penambahan kapal maka di kuartal I/2018 kapasitas angkut kapal SMDR dapat mencapai 58.000 ton atau hampir mendekati 60.000 ton.

Secara keseluruhan, tahun lalu SMDR mengoperasikasi 100 kapal, dengan komposisi 50 milik dan 50 sewa. Untuk tahun ini, pihaknya belum dapat memastikan akan menambah berapa kapal, "kita akan terus tambah kapal tapi kita lihat dulu kondisi di kuartal II akan seperti apa, ini kan masih Februari," katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (6/2).

Asal tahu, Bani mengatakan saat ini SMDR juga tengah membangun dua unit kapal peti kemas berukuran 1.900 TEUs di Galangan Kapal Naikai Shipyard yang berlokasi di Hiroshima, Jepang. Kapal ini rencananya akan dioperasikan pada tahun 2020 mendatang.

SMDR akan menyiapkan belanja modal sebesar US$ 150 juta - US$ 200 Juta yang berasal dari dana internal dan pinjaman bank. Menurutnya alokasi belanja modal terbesar akan di gunakan untuk pembelian kapal dan penambahan kapasitas pelabuhan dengan porsi masing-masing 40% dan sisanya digunakan untuk bisnis logistik perseroan.

"Samudera terus mengembangkan potensi bisnis yg sudah menjadi kompetensi kami, termasuk logistik tentunya,tapi capex yang paling besar ya untuk kapal dan pelabuhan," jelasnya.

Sementara terkait dengan kinerja tahun lalu, Bani mengatakan realisasinya tidak sesuai yang diharapkan. Namun untuk tahun ini ia optimis net profit akan jauh lebih baik. "Yang jelas tahun lalu tidak seperti yang diharapkan, semoga tahun ini lebih baik untuk profitnya," katanya. Sekedar mengingatkan saja, pada tahun lalu SMDR optimis pendapatan 2018 bisa naik 19% dari tahun 2017 silam.

Sukarno Alatas Analis Oso Sekuritas menilai, wajar saja jika kinerja SMDR tahun lalu tidak sesuai ekspektasi, pasalnya tren kenaikan harga minyak cukup mempengaruhi kinerja emiten SMDR, mengingat beban hingga kuartal III tahul lalu dari pelayaran dan kapal berkontribusi sebesar 42% terhadap total pendapatan. Beban tersebut meningkat dari 35% menjadi 42%. "Artinya kenaikan harga minyak cukup mempengaruhi kinerja perusahaan," ungkapnya.

Sementara itu, analis Phintacro Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan, jika perusahaan ingin menambah kapal sebaiknya perhatikan kondisi keuangan dan kapasitas terpakai saat ini, "Kegiatan utamanya kan transport tambang, nah dari kapal yang dia miliki saat ini apakah sudah terpakai semua atau belum? Kalau belum berarti kan bisa optimalkan saja armada yang ada seandainya ada kenaikan frekuensi pengiriman minyak," ujarnya.

Dari segi saham dia menilai SMDR sedikit berisiko, sebab nilai transaksi tidak terlalu besar. Namun menurut Valdy investor masih dapat melakukan trading buy karena secara kinerja masih cukup baik dengan Price Earning Ratio (PER) relatif rendah 9,31% dan Return on Equity (ROE) yang tinggi sebesar 4,3%.

Sumber:  kontan 

Senin, 04 Februari 2019

Beli US$9,7 juta, PSSI Andalkan Dewi Ambarwati Layani Bisnis Logistik

                                                                         Ilustrasi

Emiten logistik pelayaran PT Pelita Samudera Shipping Tbk. membeli satu unit kapal induk (MV) kelas Handysize senilai US$9,7 juta pada pekan ini.

Sekretaris perusahaan Pelita Samudera Shipping Imelda Agustina Kiagoes menyampaikan bahwa pembelian kapal induk baru yang diberi nama “Dewi Ambarwati” tersebut merupakan bagian dari program ekspansi perseroan.

“Pertumbuhan ekonomi serta pasar Indonesia yang besar memberikan beragam peluang logistik untuk pembangkit listrik domestik, pupuk, semen, industri logam dan mineral,” tulisnya dalam keterangan pers, Kamis (31/1/2019).

Adapun kapal berkapasitas 32.000 bobot mati (dwt) tersebut merupakan kapal handysize kedua yang dimiliki emiten berkode saham PSSI tersebut. Kapal itu juga telah disewa untuk pengiriman batu bara di daerah Bunati, Kalimantan Selatan, sejak pekan pertama Januari 2019.

Sebelumnya, PSSI menyelesaikan transaksi pembelian kapal tersebut pada akhir tahun lalu, di mana dana pelunasannya diambil dari kas internal.

Dengan begitu, kini PSSI memiliki total armada sebanyak 80 unit yang terdiri dari 38 unit kapal tunda, 37 unit tongkang, 3 unit fasilitas muatan apung (FLF), dan 2 unit kapal induk kelas handysize.

Sebagai perbandingan, pada awal tahun 2018, perseroan hanya memiliki 77 unit kapal.

Lebih lanjut, Imelda menyampaikan, belanja modal organik perseroan pada tahun ini mencapai sekitar US$50 juta yang didanai dari kas internal dan eksternal. Capex tersebut pun rencananya akan digunakan untuk membeli kapal tunda, tongkang, dan kapal induk.

Pada tahun lalu, PSSI menghabiskan belanja modal sekitar US$21 juta, atau naik dari posisi US$15,7 juta pada tahun sebelumnya.

Adapun PSSI telah menandatangani fasilitas pinjaman tanpa jaminan dari Citibank Indonesia dalam mata uang dolar AS maupun rupiah hingga US$12 juta.

“PSSI menargetkan volume kargo sekitar 1,8 – 2,2 juta metrik ton di tahun 2019 untuk armada kapal induknya, tergantung kondisi pasar dan kemampuan untuk menambah jumlah armada,” tambah Imelda.

sumber:  bisnis 

Kamis, 31 Januari 2019

Sektor Industri Bakal Nikmati Penghapusan Pajak Kapal Pesiar


Kementerian Kordinator (Kemenko) bidang Kemaritiman hari ini menggelar rapat koordinasi terkait rancangan Peraturan Pemerintah (PP) pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) non kendaraan bermotor.

Pada rapat tersebut hadir, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan dan beberapa pihak terkait lainnya.

Rofyanto mengatakan, rapat kali ini membahas terkait penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kapal yacht. Di mana PPnBM kapal Yacht akan dibebaskan.

"Pembahasan tadi masih fokus pada PPnBM kapal yacht yang akan dibebaskan. Dan masih dalam kajian kita," ujarnya di Kemenko Maritim Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Dia menjelaskan, untuk dampak apabila PPnBM kapal yacht dibebaskan ini. Dampaknya akan bisa meningkatkan industri pariwisata. Seperti orang-orang yang belum register itu nantinya akan register otomotis bayar PPNnya.

"Jadi, kalau sekarang belum register itu ya karena PPN tinggi 75%. Apabila gratiskan akan bayar registernya," tuturnya.

Apabila ada kritikan terkait pembebasan PPnBM kapal yacht. Menurutnya untuk kapal pesiar ada kriteria tertentu. Di mana kapal pesiar yang tertentu saja dan yacht itu ada definisinya.

"Untuk penerimaan negara dengan pembebasan PPnBM kapal yacht itu ada kenaikan yang signifikan dan dampak di kegiatan pariwisata secara keseluruhan," katanya.

sumber:  okezone