Jumat, 14 Juni 2019

Pelabuhan Marunda, Wujud KCN Sokong Poros Maritim Jokowi


Karya Citra Nusantara (KCN) berkomitmen untuk memperkuat program Presiden Jokowi di Poros Maritim yang terdapat dalam Nawa Cita.

PT KCN sendiri mengelola Pelabuhan Marunda yang terletak di kawasan Berikat Nusantara Marunda, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok. Aktivitas pelabuhan 24 jam itu melayani beragam kapal curah seperti batu bara, tiang pancang, minyak sawit mentah, pasir dan semen.

"Hadirnya pelabuhan Karya Citra Nusantara sebagai salah satu pelabuhan umum di Marunda siap mendukung salah satu program Nawa Cita Presiden Jokowi, yakni memperkuat jati diri negara maritim," demikian Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi dalam keterangan resmi, Jumat (17/5).

Dia menuturkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Widodo menegaskan poros maritim diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau.

Widodo juga menyatakan dengan pelabuhan yang dikelola PT KCN, dwelling time berangsur-angsur turun dari semula enam hari menjadi di bawah tiga hari. 

KCN sendiri merupakan perusahaan patungan antara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dan PT Karya Teknik Utama sejak 2005 lalu.

Dwelling time merupakan waktu proses sejak bongkar muat barang di pelabuhan ke Tempat Penimbunan Sementara hingga akhirnya keluar dari pelabuhan.

Pelabuhan Marunda sendiri memiliki panjang bibir pantai 1.700 M dari Cakung Drain - Sungai Blencong yang terdiri dari Pier 1, Pier 2, Pier 3. PT KCN sendiri telah mempersiapkan dermaga Pier 1 dengan panjang dermaga siap pakai 800 Meter dari 1.975 Meter dan luas lahan pendukung 20 Ha dari 42 Ha.

Pemain Utama

Induk usaha PT KCN, PT Karya Teknik Utama, juga bukan pemain baru di sektor pelabuhan. Berdiri sejak 1983, perusahaan sendiri menjadi pemain tepercaya dalam bisnis tersebut.

Dalam pengelolaan pelabuhan, perusahaan itu telah menunjukkan kemampuannya di sejumlah lokasi macam di Batam dan Bojonegara di Tangerang, Banten.

Lainnya, PT KTU juga meneguhkan posisinya sebagai pemain utama dalam bisnis perkapalan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan bisnis kapal dunia.

"Perusahaan terlibat dalam pelbagai proyek konstruksi kapal di Indonesia, termasuk pembuatan kapal untuk pengeboran minyak," demikian perusahaan.

Diketahui, Poros Maritim berfokus pada lima pilar utama. Di antaranya adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.

Poros Maritim ala Jokowi juga memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda Iwan Sumantri sebelumnya memuji kontribusi PT KCN untuk menekan dwelling time.

Menurutnya, sejak pelabuhan Marunda dikelola PT KCN terjadi pengurangan dwelling time yang cukup signifikan. 

"Banyak aktivitas bongkar muat barang curah yang sebelumnya dilakukan di Tanjung Priok, kini bisa dilayani di Marunda, sehingga secara tidak langsung mengurangi waktu bongkar muat kapal," kata Iwan, beberapa waktu lalu.

sumber: cnnindonesia 

Kamis, 13 Juni 2019

Tersandung Bisnis Komoditas, Laju Asuransi Marine Cargo Melambat


Lini bisnis asuransi pengangkutan di laut (marine cargo) tengah lesu. Hal ini terlihat dari pertumbuhan premi asuransi marine cargo tumbuh tipis karena dipengaruhi penurunan penggunaan asuransi nasional.

Mengutip data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), sampai kuartal I 2019, industri asuransi umum mencatatkan perolehan premi asuransi marine cargo sebesar Rp 1,18 triliun, atau tumbuh 1,3% dibandingkan tahun lalu yakni Rp 1,17 triliun.

Direktur Eksekutif AAUI Dody AS Dalimuthe menjelaskan perlambatan ini dipengaruhi aktivitas pengangkutan ekspor baru bara dan minyak kelapa sawit (CPO) menggunakan asuransi nasional turun. Jadi eksportir lebih memilih menggunakan asuransi luar negeri untuk memproteksi barang yang diangkut melalui jalur laut.

“Produk kita berkurang untuk ekspor keluar. Jadi mereka lebih banyak menggunakan di luar kemungkinan dari Australia. Tapi apakah hal ini berdampak, saya kira bisa saja,“kata Dody di Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, menurut Dody, asuransi impor juga tumbuh lebih kecil karena harga makin kompetitif dengan perusahaan asuransi lain. Tapi penggunaan asuransi nasional diperkirakan membaik seiring kewajiban penggunaan asuransi nasional untuk ekspor batu bara yang berlaku mulai 1 Juni 2019.

Perusahaan asuransi nasional sudah siap untuk melayani perdagangan batu bara secara internasional. Meski demikian, mereka perlu beradaptasi dulu untuk menggunakan asuransi nasional maka itu penggunaan asuransi nasional belum optimal.

“Masih ada buyer menggunakan asuransi dari luar. Kementerian Perdagangan memaklumi hal ini karena masih perkenalan. Tantangannya, adalah bagaimana asuransi yang terdaftar baik individu maupun konsorsium mendekati para eksportir agar beralih ke asuransi nasional,” tutup Dody.

Sebelumnya Kepala Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran Kementerian Perdagangan Rumaksono menyebutkan, pengapalan atau shipment ekspor batu bara sudah memakai asuransi nasional baru sebesar 9% per Maret 2019.

Jumlah tersebut dihitung berdasarkan Laporan Surveyor (LS) dalam aktivitas ekspor batu bara yang tercatat sebanyak 1.095 shipment. Dari jumlah itu, baru 103 shipment yang menggunakan asuransi nasional atau sebesar 9%.

sumber:  kontan 

Selasa, 11 Juni 2019

Bahas Industri Galangan Kapal di KTI, IKA Teknik Unhas Gelar Dialog


Panitia penyelenggara Halal Bi Halal dan Reuni Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin menyelenggarakan agenda dialog alumni dan Civitas Akademika FT-UH yang bertempat di Center of Technology (COT) Kampus Gowa Universitas Hasanuddin.

Dialog ini dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Teknik Unhas, Dr. Ir. Arsyad dan Ir. Muhammad Sapri Pamulu, PhD selaku perwakilan Ikatan Alumni Teknik Unhas (IKATEK UH) berlangsung sangat interaktif.

Ketua penyelenggara HBH Nasional 2019, Ir. Anwar Mattawappe memberikan update tentang industri galangan perkapalan di Kawasan Indonesia timur (KTI).

“Jumlah galangan kapal di KTI hanya 12 persen dari total jumlah galangan kapal di Indonesia dan di Sulsel sendiri kita hanya punya PT IKI sedangkan di Sulawesi Utara mereka punya 2-3 galangan kapal,” kata Anwar, Senin, 10 Juni 2019.

“Melihat arus lalu lintas di selat Makassar dilewati oleh lebih dari 30 ribu kapal setiap tahunnya membuka peluang besar untuk alumni Unhas membuka beberapa galangan kapal lagi di Sulsel ini,” sambungnya.

Sementara itu, Dr. Ir. Arsyad menambahkan bahwa Fakultas Teknik Unhas akan mengambil peran strategis di dalam mendirikan science technopark untuk mendukung industri perkapalan ini.

Science Technopark (STP), kata dia, merupakan salah satu bentuk wadah untuk menghubungkan institusi perguruan tinggi dengan dunia industri.

“Definisi dari Technopark atau Scienceparka dalah suatu kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat,” paparnya.

Tanggapan Ketua IKATEK UH Wilayah Sumatera
Ir. Sapri Pamulu, PhD sebagai perwakilan alumni menyampaikan bahwa dibutuhkan sinergi dan kolaborasi apik antara alumni dan pihak civitas akademika FT-UH untuk mewujudkan industri kemaritiman di Sulsel yang terintegrasi.

“Kita membutuhkan pelabuhan berskala internasional di setiap pulau penting yang ada di nusantara, industri galangan kapal, industri migas lepas pantai, industri perikanan, pengembangan potensi wisata bahari, pengembangan industri manufaktur untuk penyediaan komponen konstruksi perkapalan dan lain sebagainya dibangun di Sulawesi Selatan, kita punya potensi itu sebagai alumni,” ujar Ir. Sapri yang juga merupakan pengurus pusat PII.

Ir. Anwar Mattawappe menyebutkan bahwa alumni Unhas sudah banyak membangun fasilitas galangan kapal di Jawa dan Sumatera.

“Di KTI sendiri kita masih menjajaki potensi bisnis ini yang diyakini sangat prospektif,” terangnya.

Sementara Ir. Jamsir selaku Ketua IKATEK UH Wilayah Sumatera menyebutkan bahwa alumni Unhas yang terlibat dalam industri kemaritiman termasuk sektor offshore oil & gas perlu ditingkatkan lagi.

“Kita berharap pihak Unhas juga lebih banyak memberikan kandungan migas dan kemaritiman pada kurikulum Teknik kita. Saya sendiri melihat bahwa industri kemaritiman dan migas adalah sangat bergengsi bagi alumni, melihat potensi migas di kawasan timur Indonesia sangat menjanjikan, sebutlah megaproyek Inpex Masela di Maluku dan BP Tangguh di Papua,” ujarnya.

Dr. Ir. Isradi Zainal selaku Ketua IKATEK UH wilayah Kalimantan menyebutkan bahwa untuk lebih memperkuat lagi peranan alumni Teknik Unhas di tingkat nasional maka perlu segera untuk mengusulkan dibentuknya Badan Kejuruan Perkapalan pada organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

“Saat ini, sudah ada BK Teknologi Kelautan dan akan lebih bagus lagi ketika ada BK yang terdedikasi untuk pengembangan industri perkapalan,” jelasnya.

Pemaparan Ir. Habibie Razak
Ir. Habibie Razak sebagai salah satu peserta dialog menginfokan bahwa inisiatif untuk membentuk BK perkapalan sebenarnya sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu melalui rapat IKATEK UH yang dihadiri pengurus dari Ikatan Sarjana Perkapalan Unhas (ISP)

“Sebaiknya usaha ini dilanjutkan, harapannya dengan BK Perkapalan ini alumni Sarjana Perkapalan Unhas bisa mengambil peranan strategis di kepengurusan yang baru,” kata Ir. Habibie yang juga merupakan pengurus PII Pusat.

“Industri migas adalah satu bagian dari industri kemaritiman merupakan sub-sektor yang sangat strategis di Indonesia. Alumni Teknik Unhas diharapkan mengisi posisi-posisi strategis sebagai project manager ataupun project director di perusahaan-perusahaan terkemuka yang berinvestasi di Indonesia,” tambahnya.

Tentunya, kata dia, untuk berkiprah di sub sektor ini dibutuhkan technical competency yang kuat, memiliki kompetensi multi-disiplin bukan hanya single discipline saja.

“Seperti Insinyur Sipil misalnya, juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang disiplin mekanikal, elektrikal, instrumentasi dan kontrol, process engineering dan disiplin lainnya,” kata Ir. Habibie Razak yang juga merupakan Ketua Badan Otonom Pengembangan Profesi Insinyur Ikatan Alumni Unhas (IKATEK UH).

“Dan yang tak kalah penting, menurut PII selain technical competency para alumni atau lulusan juga harus memiliki attitudes, perilaku dan kebiasaan kebiasaan positif yang bisa dibentuk dari organisasi kemahasiswaan di Fakultas Teknik Unhas,” tambahnya.

Tanggapan Ketua Ikatan Sarjana Perkapalan Unhas
Ketua IKATEK UH Wilayah Jatimteng & DIY, Ir. Askari Azis menyampaikan bahwa dengan ber-IKATEK banyak yang bisa dilakukan antarsesama alumni bukan hanya sekedar bersilaturahmi tapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai bisnis dan komersil.

Sesi tanya jawab ini dimoderasi oleh Dr. Ir. Mukti Ali selaku Wakil Dekan III Kemahasiswaan. hadir juga Dr. Ir. Rusman Muhammad Wakil Dekan II yang juga merupakan Ketua PII Cabang Makassar.

Ir. Muhammad Fitri atau yang bisa dipanggil Pitto’ selaku Ketua Ikatan Sarjana Perkapalan Unhas memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada civitas akademika FT-UH yang memberikan kesempatan kepada alumni untuk berkunjung dan berdiskusi dengan Dekan dan para jajarannya.

Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolik di lokasi kampus Gowa ini.

Di acara ini turut hadir Ir. Andi Razak Wawo selaku Ketua Alumni IKA Unhas Wilayah Jabodetabek yang juga merupakan praktisi onshore oil & gas exploration drilling.

Ir. Andi Razak Wawo memberikan sedikit pemaparan tentang peranan alumni Teknik Unhas pada industri minyak dan gas di Indonesia.

sumber: makassarterkini

Senin, 03 Juni 2019

Pelayaran Nelly (NELY) Siapkan Rp 140 Miliar untuk Beli Empat Set Kapal


PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY) menyiapkan alokasi belanja modal sekitar Rp 120 miliar hingga Rp 140 miliar. Jumlah tersebut mayoritas untuk penambahan kapal tongkang dan tugboat.

Tjahja Tjugiarto, Direktur Utama NELY menjelaskan bahwa perusahaan akan mendatangkan 4 set kapal tongkang dan tunda tahun ini. Dua set kapal sudah terealisasi di semester I tahun ini dan sisanya di paruh kedua tahun ini.

"Dua terakhir itu akan kami beli yang jumbo karena itu harganya 10% lebih mahal. Kami alokasikan sekitar Rp 120 miliar sampai Rp 140 miliar untuk pembelian kapal tahun ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (28/5).

Asal tahu saja, untuk investasi pembelian satu set kapal ukuran 300 feet berkisar Rp 35 miliar sehingga total sampai Mei perusahaan sudah merealisasikan dana belanja modal Rp 70 miliar. Penambahan kapal dilakukan untuk antisipasi demand yang ada khususnya untuk pengangkutan kayu.

"Saat ini kami punya kapal tunda totalnya 22 unit, tongkang totalnya 24 unit, ditambah kapal kontainer 1 unit dan tongkang kontainer 1 unit," lanjutnya.

Dirinya menjelaskan seluruh armadanya saat ini terutilisasi dengan baik, hanya ada 4 set kapal tongkang dan tunda yang dilakukan dry docking. Sedangkan sisanya melayani kontrak pengangkutan kayu dan batu pasir dengan utilisasi penuh.

sumber:  kontan 

Rabu, 29 Mei 2019

Tersandung Bisnis Komoditas, Laju Asuransi Marine cargo Melambat


Lini bisnis asuransi pengangkutan di laut (marine cargo) tengah lesu. Hal ini terlihat dari pertumbuhan premi asuransi marine cargo tumbuh tipis karena dipengaruhi penurunan penggunaan asuransi nasional.

Mengutip data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), sampai kuartal I 2019, industri asuransi umum mencatatkan perolehan premi asuransi marine cargo sebesar Rp 1,18 triliun, atau tumbuh 1,3% dibandingkan tahun lalu yakni Rp 1,17 triliun.

Direktur Eksekutif AAUI Dody AS Dalimunthe menjelaskan perlambatan ini dipengaruhi aktivitas pengangkutan ekspor batubara dan minyak kelapa sawit (CPO) menggunakan asuransi nasional turun. Jadi eksportir lebih memilih menggunakan asuransi luar negeri untuk memproteksi barang yang diangkut melalui jalur laut.

“Produk kita berkurang untuk ekspor keluar. Jadi mereka lebih banyak menggunakan di luar kemungkinan dari Australia. Tapi apakah hal ini berdampak, saya kira bisa saja,“kata Dody di Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, menurut Dody, asuransi impor juga tumbuh lebih kecil karena harga makin kompetitif dengan perusahaan asuransi lain. Tapi penggunaan asuransi nasional diperkirakan membaik seiring kewajiban penggunaan asuransi nasional untuk ekspor batu bara yang berlaku mulai 1 Juni 2019.

Perusahaan asuransi nasional sudah siap untuk melayani perdagangan batu bara secara internasional. Meski demikian, mereka perlu beradaptasi dulu untuk menggunakan asuransi nasional maka itu penggunaan asuransi nasional belum optimal.

“Masih ada buyer menggunakan asuransi dari luar. Kementerian Perdagangan memaklumi hal ini karena masih perkenalan. Tantangannya, adalah bagaimana asuransi yang terdaftar baik individu maupun konsorsium mendekati para eksportir agar beralih ke asuransi nasional,” tutup dody.

Sebelumnya Kepala Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran Kementerian Perdagangan Rumaksono menyebutkan, pengapalan atau shipment ekspor batu bara sudah memakai asuransi nasional baru sebesar 9% per Maret 2019.

Jumlah tersebut dihitung berdasarkan Laporan Surveyor (LS) dalam aktivitas ekspor batu bara yang tercatat sebanyak 1.095 shipment. Dari jumlah itu, baru 103 shipment yang menggunakan asuransi nasional atau sebesar 9%.

Sumber: kontan 

Selasa, 28 Mei 2019

PSSI Tarik Utang Rp 144 M Beli Kapal Kargo


PT Pelita Samudera Shipping Tbk berencana mengambil pinjaman jangka pendek sebesar US$ 10 juta atau setara Rp 144 miliar (kurs Rp 14.400). Rencana itu telah direstui pemegang saham.

Emiten berkode PSSI ini telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu salah satunya menyetujui fasilitas pinjaman jangka pendek US$ 10 juta dengan tenor sampai dengan satu tahun.

Melansir keterangan tertulis perseroan, Senin (27/5/2019), pinjaman ini adalah fasilitas tambahan plafon pinjaman tanpa agunan dari Citibank. Sebelumnya pinjaman itu telah disetujui sebesar US$ 10 juta, kemudian berubah menjadi total US$ 20 juta.

Pinjaman jangka pendek ini salah satunya akan digunakan untuk pendanaan pembelian armada kapal kargo MV, sebagai bagian dari ekspansi armada.

Armada MV yang dimiliki PSSI saat ini kapasitasnya telah naik tujuh kali lipat dibandingkan dari periode yang sama tahun lalu. Perseroan percaya ekspansi armada MV akan menjadi salah satu kunci utama pertumbuhan di 2019.

Pemegang saham juga telah menyetujui pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2018. Dividen tunai sebesar Rp 7 per saham akan dibagikan tanggal 27 Juni 2019.

Pembagian dividen ini adalah yang kedua dari tahun buku 2018 setelah distribusi dividen interim sebesar Rp 5 per saham yang telah dilaksanakan tanggal 30 November 2018. Total dividen sebesar Rp 12 per saham mencerminkan 30% dari laba bersih 2018 atau sebesar US$ 4,2 juta.

Sebesar US$ 708,8 ribu atau 5% dari laba bersih disisihkan untuk dana cadangan perseroan dan US$ 9,1 juta atau 65% dicatat sebagai laba yang ditahan.

Perubahan susunan Dewan Komisaris disetujui dengan penunjukan Komisaris Independen yang baru, Lilis Halim untuk menggantikan Adi Harsono dengan perubahan status dari Independen Komisaris menjadi Komisaris. 

sumber: detiknews


Jumat, 24 Mei 2019

Dikeluhkan Pengusaha Kapal, Aturan Pajak Anti-Dumping HRP Dievaluasi


Pemerintah akan mengevaluasi aturan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BAMD) terhadap produk bahan baku kapal dan pelat baja (Hot Rolled Plate/HRP). Hal ini dilakukan usai mendengar keluhan pengusaha galangan kapal.

Pengenaan BAMD tersebut dinilai akan menurunkan daya saing produksi kapal nasional dengan negara lain.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan, dalam peraturan seharusnya hanya komoditas HRP yang dikenakan BAMD. Namun, dalam pelaksanaannya saat ini, setiap produk yang dihasilkan dari komoditas tersebut, maka dikenakan bea masuk serupa.

"Yang dikenakan anti-dumping itu adalah HRP. Sekarang akibat HRP dikenakan anti-dumping, shipyard atau kapal yang diimpor dikeluarkan dari wilayah kepabeanan Batam dikenakan bea masuk anti-dumping," tutur Oke, di Jakarta, Rabu (5/3/2019).

Adapun nantinya peraturan yang akan dikaji ialah PMK 210/2017, Tentang Tata Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

Oke menilai, dengan dikenakannya BAMD kapal HRP membuat industri kapal dalam negeri kalah bersaing dengan negara tetangga. Pasalnya, untuk kapal yang diimpor dari negara ASEAN dan China, dibebaskan bea masuknya.

"Jadi, bea masuk anti-dumping terhadap HRP enggak dihapus. Tapi harus ada perlakuan yang sama terhadap produk kapal yang diproduksi di Batam dengan kapal yang diproduksi negara lain yang masuk ke Indonesia," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa para pelaku usaha industri kapal mengeluhkan adanya tarif tambahan yang dikenakan. "Mereka (pengusaha) datang, mengatakan gimana kita mau bayar, kita enggak pernah dipungut sebelumnya. Enggak pernah dibiayakan," katanya.

sumber: inews