Senin, 25 Maret 2019

Perusahaan Asuransi Dukung Industri Perkapalan Meminta Keringanan Pembiayaan


PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (Tugu Insurance) menilai peningkatan produksi kapal di dalam negeri dapat mendorong pertumbuhan lini asuransi rangka kapal. 

Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur Tugu Insurance Indra Baruna kepada Bisnis, Minggu (24/3/2019), menanggapi langkah asosiasi industri kapal dan pelayaran yang mendorong pemerintah untuk memberikan keringanan pembiayaan produksi kapal.

Dia mengaku pihaknya belum bisa memproyeksi berapa pertumbuhan premi asuransi rangka kapal setelah permintaan asosiasi industri kapal dipenuhi. Namun, Indra mendukung langkah tersebut karena dapat berpengaruh positif bagi asuransi.

Tugu Insurance membukukan premi asuransi rangka kapal senilai US$11,46 juta atau 6% dari total premi pada 2018 (unaudited). Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan nilai premi tahun sebelumnya, yang sebesar US$13,83 juta atau sekitar 7% dari total premi.

"Alasan turun karena sempat ada market soften," ujarnya.

Perseroan memproyeksi asuransi rangka kapal dapat tumbuh sekitar 15%–17%, tahun ini. Hal tersebut membuat Tugu Insurance optimis dapat mencapai target perolehan premi asuransi rangka kapal pada 2019.

Sebelumnya, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menjalin kerja sama dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA) serta Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (Gapasdap) untuk mendorong pemerintah memberikan keringanan pembiayaan di sektor galangan kapal dan jasa angkutan penyeberangan.

Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam memandang suku bunga yang tinggi dan periode pengembalian pembiayaan yang singkat menghambat daya saing industri galangan kapal. Hal tersebut membuat pebisnis memiliki kecenderungan membeli kapal bekas dari luar negeri karena harganya jauh lebih murah.

sumber: bisnis 

Jumat, 22 Maret 2019

AAUI Prediksi Premi Asuransi Marine Hull Tidak Tumbuh Tahun Ini


Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mempredikasi premi asuransi rangka kapal (marine hull) secara industri tidak tumbuh tahun ini.

“Kalaupun tumbuh, tidak signifikan,” kata Direktur Eksekutif AAUI Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (21/3).

Memang, premi lini bisnis asuransi ini terus menurun. Berdasarkan laporan AAUI, per 2018, premi asuransi ini turun 1,41% secara year on year (yoy), dari Rp 1,59 triliun per 2017 menjadi Rp 620 miliar. Padahal, premi asuransi rangka kapal masih mencapai Rp 1,79 triliun per 2016.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dadang Sukresna mengatakan, lini bisnis ini memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi industri asuransi umum. Alasannya, risiko yang dilindungi oleh jenis asuransi ini besar sekali.

Sementara itu, kapal-kapal yang dijamin sudah berumur tua. “Industri kelautan juga masih sangat bisa dibilang belum benar-benar diperhatikan secara intensif,” kata dia, Rabu (13/3).

Oleh karena itu, menurut Dody, pertumbuhan asuransi rangka kapal baru akan tinggi jika kapal-kapal Indonesia diremajakan dan patuh pada pemeliharaan kapal.

Di sisi lain, perusahaan asuransi juga perlu meningkatkan kemampuan para underwriter-nya. Menurut dia, untuk bisa bertahan dalam lini bisnis ini, underwriter memerlukan pengetahuan khusus dan pengalaman terkait asuransi rangka kapal. Underwriter juga perlu memiliki kemampuan untuk memperhitungkan arus kas perusahaan. Alasannya, nilai klaim asuransi rangka kapal cukup besar.

Selain itu, para underwriter ini juga perlu menganalisis jaringan reasuransi perusahaannya serta memperhitungkan mitigasi fraud. Pasalnya, selama ini, ketidakmampuan underwriter dalam menganalisis risiko dan faktor fraud menjadi penyebab buruknya hasil bisnis ini. “Bahkan ada pemain yang memutuskan keluar dari bisnis tersebut,” kata Dody

Meskipun begitu, masih ada beberapa pemain yang menggarap lini bisnis ini. Sepanjang ada perbaikan risiko objek pertanggungan, perusahaan asuransi dapat meng-cover asuransi rangka kapal.

sumber: kontan 

Kamis, 21 Maret 2019

Mewahnya The Palace, Klub Eksklusif dalam Kapal Pesiar


Kapal pesiar mewah, Dream Cruises, terus berupaya menghadirkan pengalaman tak terlupakan Kali ini, merek kapal pesiar milik Genting Cruise Lines itu meluncurkan klub eksklusif terbarunya, The Palace pada Jumat pekan lalu.

The Palace menawarkan pengalaman mewah dengan konsep ship-within-a-ship. Para tamu akan mendapatkan hak istimewa untuk memanjakan diri dengan beragam kuliner mewah dan lezat serta serangkaian kegiatan menarik dalam program pengayaan World Dream, The Connoisseurs Circle.

" Menyusul keberhasilan peluncuran hak istimewa The Palace di Singapura, kami bangga untuk kembali memperkenalkan klub eksklusif di pasar prioritas kami di Asia Utara dan China Raya," ujar President of Dream Cruises, Thatcher Brown, melalui keterangan tertulis diterima Dream.

Brown mengatakan The Palace menghadirkan pengalaman " True Asian Luxury" . Para tamu akan mendapatkan pelayanan penuh keramahan dan kehangatan, hidangan makanan dan minuman regional berkelas dunia serta daftar kegiatan menarik di atas kapal.

" Semuanya merupakan bagian dari manfaat The Palace yang ditingkatkan," kata Brown.

Peluncuran The Palace dipandu oleh host kenamaan Sean-Lee Davis. Acara ini juga menyuguhkan pertunjukan perpaduan musik bergaya Kanton dengan vokalis opera Barat.

Mulai diperkenalkan dua tahun lalu di Dream Dream, The Palace adalah klub dengan fasilitas eksklusif di dalam ruang seluas 10 ribu meter persegi di dalam kapal pesiar mewah. Di dalamnya terdapat restoran privat, gym, dek berjemur, kolam renang, dan sejumlah fasilitas lainnya yang oleh CNN Travel dijuluki " The Ocean's Most Luxurious Rooms" .

Dilengkapi embarkasi prioritas, menu makan bintang lima, kepala pelayanan yang berdedikasi, dan layanan komprehensif lainnya, The Palace mewujudkan semangat klub eksklusif dipadu dengan intim dan penuh gaya khas hotel butik terbaik di dunia.

sumber:  dream

Rabu, 20 Maret 2019

Wow, PSSI Dapat Kontrak Baru Rp551,6 M


PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) memperoleh kontrak baru senilai sekitar US$39,4 juta untuk pengapalan bijih nikel dan batubara selama lima tahun.



Sekretaris Perusahaan PSSI, Imelda Agustina Kiagoes mengatakan bahwa penandatanganan kontrak kerjasama untuk memasok kebutuhan pabrik peleburan nikel utama di Indonesia, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI). 



“Kami akan melakukan pengangkutan bijih nikel dari Pulau Halmahera ke Pulau Sulawesi, dan pengangkutan batubara dari Pulau Kalimantan ke Pulau Sulawesi,” ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (11/3/2019). 


Menurut Imelda, di awal tahun ini perseroan telah menambah dua kapal kelas supramax yang baru dibeli, kapal pertama "MV Daidan Pertiwi" yang dibeli pada Januari 2019 dengan nilai transaksi kurang dari US$11 juta, diikuti oleh kapal kedua "MV Daidan Mustikawati" yang dibeli pada Februari 2019 dengan nilai transaksi kurang dari US$10 juta.

Penambahan dua kapal kelas supramax ini meningkatkan kapasitas kargo per Dead Weight Ton (DWT) untuk kapal induk (MV) Perseroan dari sekitar 31 ribu DWT di Kuartal 1 2018 menjadi sekitar 174,6 ribu DWT di Kuartal 1 2019 atau naik lebih dari lima kali lipat dalam setahun terakhir di mana PSSI secara bertahap mengembangkan bisnis MV.



“Pencapaian ini adalah kontrak time charter terbesar yang berhasil diraih PSS dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan usaha Perseroan untuk mengembangkan basis pelanggan dari batubara ke sektor lainnya, termasuk mineral. Dengan demikian mendukung bagian mata rantai logistik dari langkah Indonesia untuk menciptakan nilai tambah dari industri hilir tambang,” pungkasnya. 

sumber:  wartaekonomi

Selasa, 19 Maret 2019

Mesin Rusak, Kapal Pengangkut Surat Suara Tertahan di Pelabuhan Reo


Kapal Motor (KM) Mentari yang mengangkut dua kontainer surat suara untuk Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga saat ini masih tertahan di Pelabuhan Reo. 

Ketua KPU NTT Thomas Dohu mengatakan, kapal itu masih singgah di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai untuk menurunkan 20 kontainer yang diangkut bersama dua kontainer surat suara. 

"Sebelum sandar di pelabuhan pada Minggu (17/3/2019), mesin kapal rusak. Mesin kapal baru berhasil diperbaiki sejak Senin (18/3/2019) kemarin sore, namun kapal belum bisa sandar karena masih ada kapal lain yang menurunkan muatan di pelabuhan," ungkap Thomas kepada sejumlah wartawan di Kupang, Selasa (19/3/2019).

Menurut Thomas, kapal tersebut masih mengantre untuk menurunkan 20 kontainer di pelabuhan karena Dermaga Reo hanya bisa sandar satu kapal saja. 

Thomas menyebut, 20 kontainer yang diangkut KM Mentari bukan berisi surat suara. Kontainer tersebut diangkut dari Surabaya, Jawa Timur. 

Setelah kapal selesai menurunkan 20 kontainer, akan melanjutkan pelayaran menuju Pelabuhan Manggarai Barat untuk menurunkan surat suara. 

Thomas menyebut, pengiriman surat suara ke Manggarai Barat terlambat dari jadwal semula yakni 16 Maret 2019. 

Thomas mengatakan, pada Selasa (18/3/2019) malam, anggota KPU bersama Bawaslu dan anggota Polres Manggarai Barat sudah bertolak ke Pelabuhan Reo. 

Dia pun berharap bisa segera ada kejelasan apakah 20 kontainer sudah dibongkar dan kapan kapal tiba di Manggarai Barat.

sumber:  kompas 

Selasa, 12 Maret 2019

Keselamatan Pelayaran: INSA Soroti Kewajiban Pemasangan AIS Klas B


Indonesian National Shipowners Association (INSA) mendukung kewajiban pemasangan sistem identifikasi otomatis (AIS) demi keselamatan pelayaran. Meskipun demikian, asosiasi menyoroti kewajiban pemasangan AIS Klas B untuk kapal-kapal nonkonvensi berukuran minimal 35 GT.

Indonesian National Shipowners Association (INSA) mendukung kewajiban pemasangan sistem identifikasi otomatis (AIS) demi keselamatan pelayaran. Meskipun demikian, asosiasi menyoroti kewajiban pemasangan AIS Klas B untuk kapal-kapal nonkonvensi berukuran minimal 35 GT.

"Jumlahnya sangat banyak, maka INSA akan pelajari peraturan ini, apakah tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah lainnya atau peraturan IMO [Organisasi Maritim Dunia]," kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Minggu (10/3/2019).

Wakil Ketua I DPP INSA Witono Soeprapto menambahkan kapal di atas 300 GT sudah diwajibkan lebih dulu memasang dan menyalakan AIS Klas A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 5/2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 26/2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran.

Kedua beleid mengadopsi aturan IMO yang pada 2000 menyatakan pemasangan AIS wajib diterapkan pada kapal-kapal mulai dari 50.000 GT yang dibangun pada atau setelah 1 Juli 2002 dan pada kapal-kapal pelayaran internasional yang dibangun sebelum 1 Juli 2002.

Secara terperinci, kapal penumpang diwajibkan selambatnya 1 Juli 2003, tanker selambatnya saat survei pertama peralatan keselamatan pada atau setelah 1 Juli 2003, dan kapal di luar kapal penumpang dan tanker selambatnya 1 Juli 2004.

Amendemen pada 2002 kemudian menambahkan kapal-kapal mulai dari 300 GT juga terkena kewajiban selambatnya saat survei pertama perlengkapan keselamatan setelah 1 Juli 2004 atau pada 31 Desember 2004.

Witono memerinci biaya pemasangan AIS Klas A 2.300 poundsterling atau Rp42,8 juta (kurs Rp18.627 per pound), sedangkan AIS Klas B 500 poundsterling atau Rp9,3 juta. "[Apakah memberatkan pemilik kapal atau tidak], relatif," ujarnya.

AIS Klas A adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim dan menerima data statik dan data dinamik kapal secara otomatis. Sistem AIS ini wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.

Adapun AIS Klas B adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim data secara otomatis. Sistem AIS ini wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal penumpang dan kapal barang berbendera Indonesia nonkonvensi dengan ukuran paling rendah 35 GT, kapal yang berlayar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain di bidang kepabeanan, serta kapal penangkap ikan berukuran paling rendah 60 GT.

Pemerintah mewajibkan pemasangan dan pengaktifan AIS pada kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia mulai Agustus 2019. Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 7/2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang diundangkan 20 Februari 2019. Beleid akan berlaku enam bulan setelah diundangkan.

Jika nakhoda selama pelayaran tidak mengaktifkan AIS dan tidak memberikan informasi yang benar, maka mereka akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat pengukuhan (certificate of endorsement/COE).

Begitu pula dengan kapal asing yang tidak melaksanakan kewajibannya, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Tokyo MOU dan perubahannya.

sumber:  bisnis 

Senin, 11 Maret 2019

Jasa Armada Indonesia (IPCM) Bakal Masuk Bisnis Pemeliharaan Kapal


PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM) akan membuka lini bisnis baru yang bergerak pada pemeliharaan kapal sebagai salah satu langkah meningkatkan kinerja perseroan.

Direktur Utama Jasa Armada Indonesia Dawam Atmosudiro mengatakan bahwa hingga saat ini proses peluncuran bisnis pemeliharaan kapal tersebut masih dalam pengurusan izin dengan Kementerian Perhubungan.

Dia mengatakan bahwa lini usaha baru tersebut akan diluncurkan selepas April 2019 setelah gelaran Pemilihan Presiden 2019 selesai dilaksanakan.

“Masih ngurus perizinan ke Kementerian Perhubungan, jadi pas RUPS nanti masih ngomong izin rencana itu juga,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (8/3/2019).

Dia menjelaskan bahwa selain perizinan, perseroan telah memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk mengerjakan bisnis tersebut sehingga diharapkan nantinya dapat menangani berbagai jenis kapal.

Selain itu, Dawan mengaku bahwa perseroan telah memiliki calon klien yang menyatakan berminat menggunakan jasa perbaikan kapal dari emiten berkode saham IPCM itu.

Untuk anggaran yang dibutuhkan, Dawan belum bisa menyebutkannya karena perseroan belum secara rinci menganggarkan. “Belum, karena saya nganggarin dan belum ada izin kan repot juga, jadi lebih kepada izin dulu,” pungkasnya.

sumber:  bisnis