Kamis, 18 Oktober 2018

Hanya 12% Industri Galangan Kapal Ada di Indonesia Timur


Industri galangan kapal di lndonesia  masih terfokus di Indonesia barat. Hanya 12% galangan kapal   ada di Indonesia timur seperti Makassar, Morowali dan lainnya. Padahal, potensi pasarnya cukup menjanjikan.

“Kondisi tersebut cukup menjadi masalah untuk meningkatkan tingkah kandungan dalam negeri (TKDN) dalam  industri maritim nasional. Masalah ini perlu difikirkan demi kebaikan di masa mendatang,” kata Dirut PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Edy Widarto dalam FGD Balitbang Perhubungan di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Galangan kapal sebanyak 37% ada di Jawa, 26% di Sumatera dan Kalimantan 25%.  “Sedang di Indonesia timur yang wilayahnya hampir separuh wilayah Indonesia hanya 12%,” jelas Edy.

Menurut dia, permintaan kapal di Indonesia timur saat ini cukup tinggi, dengan  ragam dan jenis kapal yang berbeda-beda. Hal itu sejalan dengan pengembangan program Tol Laut belakangan.

“Namun karena masih tingginya komponen impor,  harga kapal masih tinggi. Tugas kita bersama, bagaimana bisa meningkatkan TKDN dalam  industri maritim nasional,” papar Edy.

Sementara, dari ratusan industri galangan kapal dalam negeri, hanya empat dari BUMN. Mereka itu adalah PT PAL, PT Industri Kapal Indonesia (IKI), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DKS).

Industri Komponen Lokal

Selain itu, Edy juga  mengusulkan industri pendukung atau komponen lokal bidang perkapalan juga harus ditingkatkan. “Sesuai  ketentuan UU, TKDN itu harus dioptimalkan. Tapi harus jujur, belum semua ada, sehingga terpaksa harus impor,” kilah Edy.

Saat ini, komponen lokal industri galangan kapal antara 35-40%. Tapi semua itu akan  tergantung jenis, tipe  dan ukuran kapal. “Jika TKDN bisa  ditingkatkan akan lebih bagus,”  kilah Edy.

Sementara, Adi Pradana dari Bappenas sebagai pembahas dalam FGD itu menyebutkan, saat ini sudah dikembangkan sedikinya lima kawasan ekonomi khusus  (KEK) termasuk di Morowali dan Konawe yang cukup luas.

“Di kedua KEK itu tersedia industri berbasis timah. Jika dikembangkan dengan baik, dari sana bisa memasok kebutuhan  komponen pendukung industri perkapalan di dalam negeri,” kata Adi.

Menurutnya, perlu kerja keras dan kepedulian semua pihak untuk membangun industri maritim di Tanah Air. “Selain industri perkapalan yang baik, juga harus didukung industri komponen perkapalan yang baik pula,” papar Adi.

Dengan industri komponen yang kuat, tambah Adi,  diyakini akan memberikan nilai tambah makin besar.

“Galangan kapal makin kuat, industri komponen pendukung juga tumbuh. Dengan begitu akan bisa membuka lapangan kerja baru dan nilai tambah untuk negeri ini makin besar,” tandas Adi.

sumber: beritatrans

Peningkatan Industri Beri Dampak Positif, bagi Pertumbuhan Pelanggan PLN Batam


Kembali bergairahnya sektor industri di Batam berdampak baik bagi pertumbuhan pelanggan dari bright PLN Batam.

“Untuk pasar industri sempat booming dari galangan kapal. Di setiap tepi laut berdiri shipyard yang memakai jasa PLN Batam, ” kata Manager Corporate Customer PLN Batam Arief Sumarna di Service Business Unit (SBU) PLN Batam di Imperium, Batamcentre, Selasa (16/10/2018).

Namun, semuanya berubah ketika krisis global menerpa Batam. Turunnya harga minyak dunia menyebabkan galangan kapal banyak yang tutup karena tak mendapatkan orderan.

“Ketika itu, tiap hari ada penurunan daya atau malah berhenti secara keseluruhan,” katanya.

Dampak penurunan daya meskipun hanya sedikit ternyata berdampak banyak bagi pemasukan PLN Batam.

“Meskipun begitu, kami mencoba memberikan pelayanan langsung agar pelanggan puas,” jelasnya.

Setelah menempuh tahun-tahun penuh kesulitan, sektor industri mulai bergairah kembali.

“Nampak secercah cahaya ketika ada industri baru mulai masuk,” paparnya.

Sebagai contoh, sejumlah industri plastik relokasi dari China ke Batam menggunakan listrik dari PLN Batam.

“Yang lainnya seperti dari Citra Buana, bisnis pergudangan dan banyak juga industri manufaktur mampu bertahan,” katanya.

Diakuinya, hal tersebut memberikan dampak bagus. Saat ini, pelanggan terbesar PLN Batam adalah Semen Batam yang berlokasi di Kabil. “Mereka menggunakan daya sebesar 10 Mega Volt Ampere (MVA) dan pabrik gas Samator yang pakai daya sebesar 7,7 MVA,” ucapnya.

Untuk September 2018, pelanggan PLN dari sektor industri mencapai 34 tenant. Sedangkan pelanggan terbanyak berasal dari rumah tangga sebanyak 66.296 pelanggan. Kemudian bisnis sebanyak 12.172 pelanggan. Lalu pengguna multiguna sebanyak 20.958 pelanggan, sosial sebanyak 721 pelanggan dan pemerintah sebanyak 562 pelanggan. Dan totoal keseluruhan mencapai 100.745 pelanggan.

Khusus untuk industri, jumlah pelanggan sempat menjadi 30 pada April 2018. Namun memasuki September, meningkat menjadi 34 pelanggan dari kalangan industri.

Industri kata Arief termasuk pelanggan besar. Daya listrik minimal yang dibutuhkan pelanggan besar mencapai 240 KVA. Sedangkan daya listrik tertinggi mencapai 30 MVA

Selain industri, bisnis properti juga menjanjikan. Pembangunan apartemen seperti Pollux Habibi dan Oxley diyakini akan meningkatkan pertumbuhan pelanggan PLN Batam.

“Pollux sudah bangun dan saat ini daya yang dibutuhkan sekitar 2,5 sampai 3 MVA dulu. Tapi jika sudah dibangun semuanya hingga 102 lantai bisa jadi 10 MVA,” paparnya.

Sedangkan Oxley sebelumnya mengajukan 11 MVA, namun sekarang turun menjadi 6 MVA.

Untuk tarif diatas 200 KVA sudah termasuk dalam golongan tarif B-3/TM. Tarif listriknya sebesar Rp 1.603,63 per KWH dengan tarif abonemen mencapai Rp 38.602.

Terpisah, Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri Kepri Tjaw Hioeng, beberapa waktu lalu, mengakui bahwa industri di Batam sudah mulai bangkit. Ini bisa dilihat dari ekspor yang terus tumbuh, terutama untuk perusahaan manufaktur.

“Memang kalau ekspor meningkat itu karena pesanan mulai banyak. Sebagian besar perusahaan manufaktur di kawasan industri di Batam sudah kontrak dengan pemilik brand atau perusahaan rekanan,” kata pria yang akrab disapa Ayung tersebut.

Akibat dari meningkatnya ekspor, maka perusahaan akan melakukan ekspansi. Contoh ekspansi adalah membangun gedung baru. Dan tentu saja akan membutuhkan daya listrik baru.

Sedangkan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan investor banyak yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Batam. Salah satunya adalah perusahaan dari Mesir yang bergerak di bidang properti.

Sektor ini dapat menyerap daya listrik yang cukup banyak ketika pembangunan dilakukan hingga proses penjualannya.

“Kami tengah membantu dan berupaya meyakinkan perusahaan tersebut agar merealisasikan rencana investasinya,” kata Lukita, Minggu (16/10).

Jumlah investasinya mencapai 162 juta Dolar Amerika. Namun, sayang Lukita belum bisa menyebutkan nama perusahaannya. Tapi ia berjanji akan menghilangkan kendala yang ada agar investor dari Negeri Piramida itu segera membangun properti di Batam.

Sebelumnya, Lukita sudah bertemu dan melihat rencana pembangunannya. BP Batam setuju dan telah mempersiapkan lahan di pinggir pantai yang terletak di Tanjungpinggir Sekupang.

” Investor Mesir tersebut rencananya akan membangun sebuah kawasan di area yang tidak jauh dari Pantai Tanjungpinggir. Sehingga nantinya juga diharapkan bisa menjadi kawasan destinasi pariwisata baru yang bisa menarik minat kunjungan wisatawan,” tegas Lukita.

sumber: batampos

Rabu, 17 Oktober 2018

Pemerintah Pusat Keluarkan Izin Pengelolaan Galangan Kapal di Gunungsitoli


Walikota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua saat berfoto bersama KSOP Gunungsitoli, penyelenggara dan peserta diklat ketrampilan pelaut kapal niaga ( beritasore/ Firman Zebua )

Gunungsitoli (Berita) : Kota Gunungsitoli yang berada di bagian barat Sumatera akan memiliki industri galangan kapal khusus docking, setelah mengantongi rekomendasi berupa izin dari Pemerintah pusat.

Tentang izin pengelolaan galangan kapal kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli. Hal ini disampaikan Walikota Gunungsitoli, Ir Lakhomizaro Zebua kepada wartawan di Gunungsitoli, Kemarin.

Dijelaskan oleh Walikota bahwa dari berbagai pertimbangan, kajian dan penelitian pemerintah pusat menyatakan, Kota Gunungsitoli layak menjadi lokasi galangan kapal, karena berdasarkan “Survei yang dilakukan di beberapa daerah tetangga akhirnya izin pengelolaan diberikan kepada pemerintah Kota Gunungsitoli.

Armada transportasi laut yang butuh perbaikan kapal, akan diberilan kesempatan untuk naik docking, guna perbaikan kapal digalangan kapal yang ada di Kota Gunungsitoli.

“Pengusaha kapal yang berasal dari daerah berdekatan, baik dari Padang, Sibolga dan Singkil Aceh dan lainnya akan berkempatan untuk memperbaikinya,” tutur orang nomor satu di Kota Gunungsitoli itu.

Ditambahkannya, pemerintah pusat juga telah berkomitmen akan menyerahkan kapal Roro, guna menambah kekuatan moda transportasi laut kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Sementara itu, Kepala Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan (KSOP) Gunungsitoli, Merdi Loi yang dihubungi Minggu (12/10) membenarkan keputusan pemerintah yang telah mengeluarkan izin pengelolaan galangan kapal kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli. Menurut Loi, lokasi galangan kapal itu nantinya di daerah Moawo Kota Gunungsitoli.

“Ia benar. melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2017 tentang terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan terminal khusus (Tersus) galangan kapal.

Pemerintah menyatakan memberi kewenangan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli mengenai persetujuan pengelolaan TUKS termasuk galangan kapal,” terangnya.

Merdi Loi SE,MM mengungkapkan, bahwa pihaknya akan senantiasa berupaya mempermudah rekomendasi pengelolaan izin galangan kapal, termasuk izin labuh kapal. Begitu juga akan menyiapkan SOP pengawasan docking. Selain itu, pengusaha galangan kapal didorong untuk melengkapi sarana prasarana yang memadai.

sumber: beritasore

Senin, 15 Oktober 2018

Pelindo IV dan IKI Bersinergi untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal


Dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan perbaikan dan pemeliharaan kapal, PT Pelabuhan Indonesia IV yang diwakili langsung oleh Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung dan PT Industri Kapal Indonesia (IKI) yang diwakili oleh  Direktur Utama PT IKI, Edy Widarto menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Rencana Kerja Sama Kemitraan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal.  Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Ruang Serbaguna Lantai 7 Kantor Pusat Pelindo IV Makassar, Jumat (20 Juli 2018).

“Penandatanganan nota kesepahanan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kerja sama kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal antara Pelindo IV dan PT IKI. Selain itu juga untuk membangun kemitraan dan sinergi usaha dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki Pelindo IV dan IKI”, ungkap Doso dalam rilisnya.

Sekarang ini Pelindo IV sedang membentuk konsorsium untuk kapal tunda, dengan tujuh perusahaan , sehingga pangsa pasar IKI bisa lebih luas lagi. Walaupun sebelumnya Pelindo IV lebih memilih menyewa kapal tunda karena lebih hemat dari segi biaya dan SDM, dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.

Karenanya, baik Doso maupun Eky berharap setelah penandatanganan MoU ini, kedua belah pihak dapat segera membentuk kerjasama yang lebih konkrit.

sumber: nusantaramaritimenews

Minggu, 14 Oktober 2018

Ada Inspeksi Peti Kemas, Pelayaran Khawatir Ongkos Logistik Melambung


Pelaku usaha pelayaran khawatir rencana pemerintah membebankan biaya inspeksi kontainer kepada shipping line akan membuat ongkos logistik kian mahal.

General Manager Mediterranean Shipping Company (MSC), perusahaan pelayaran yang bermarkas di Jenewa Swiss, Dhany Novianto berpendapat gagasan Kementerian Perhubungan itu tidak selaras dengan program Presiden Joko Widodo yang ingin menekan biaya logistik.

“Ini akan menjadikan Indonesia kurang bisa bersaing dan tidak menarik buat para investor,” katanya saat dihubungi, Rabu (10/10/2018).

Sejalan dengan mekanisme pasar, setiap tambahan biaya operasional, baik karena kenaikan harga komponen biaya maupun kebijakan pemerintah, biasanya diteruskan kepada pengguna jasa dalam bentuk kenaikan tarif.  “Yang terdampak pada akhirnya cargo owner, eksportir atau importir.”

Padahal, peringkat Logistic Performance Index (LPI) Indonesia telah melompat dari peringkat ke-63 pada 2016 menjadi peringkat ke-46 pada 2018, disokong oleh perbaikan skor pada komponen kompetensi logistik, infrastruktur, pelayaran internasional, penelusuran dan pelacakan, serta ketepatan waktu.

Namun, Indonesia tertinggal dari sesama peer group di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, yang secara berturut-turut berada di peringkat ke-41, ke-39, dan ke-32. Secara umum, Indonesia tertinggal dalam hal kepabeanan (customs), infrastruktur, dan kompetensi logistik, dibandingkan dengan ketiga negara tetangga itu.

Dhany menambahkan setiap shipping line pada umumnya mempunyai prosedur penetapan kelaikan kontainer dengan memberlakukan pengujian, pemeliharaan, dan perbaikan menurut standard the Institute of International Container Lessor (IICL) yang dilakukan oleh depo-depo yang ditunjuk pelayaran.

“Untuk MSC, kami menunjuk depot yang mempunyai standard IICL dan verifikasi berkala dilakukan dengan menempelkan stiker ACEP [Approved Continuous Examination Program] yang sudah di-approved dan diverifikasi,” kata Dhany.

Sementara itu, agen CMA CGM di Indonesia, PT Container Maritime Activities, akan melaporkan rencana kebijakan inspeksi ulang kontainer lama oleh pemerintah Indonesia itu kepada kantor pusat di Prancis.  “Kami lebih ke posisi akan menyampaikan informasi tentang regulasi baru ini ke kantor pusat kami dan menunggu respons mereka,” kata Customer Care Senior Manager PT Container Maritime Activities Martharia Sarumpaet.

sumber:  suaracargo

Jumat, 12 Oktober 2018

Genting Cruise Lines Komitmen Tambah Kunjungan Kapal Pesiar ke Indonesia


Genting Cruise Lines, salah satu divisi Genting Hong Kong yang mengoperasikan kapal pesiar, berkomitmen menambah kunjungan kapal untuk membantu pengembangan industri pariwisata di Indonesia.

Komitmen itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Genting Cruise Line dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di sela-sela acara Leaders Retreat antara Indonesia dan Singapura di Bali, Kamis (11/10/2018). Kesepakatan itu menegaskan kelanjutan inisatif bersama mengembangkan fasilitas di Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara agar dapat disandari kapal sepanjang minimal 350 meter.

Kedua pihak juga akan menjajaki kemungkinan kerja sama pembangunan pelabuhan cruise tambahan yang dioperasikan oleh Pelindo III sebagai perluasan kolaborasi selain di Bali Utara. 

Presiden Genting Cruise Lines Kent Zhu, melalui keterangan resmi, mengatakan pihaknya berkomitmen tinggi terhadap pembangunan di Indonesia sebagai hub kapal pesiar kunci di kawasan, juga pasar dan destinasi yang penting bagi industri pariwisata. 

"Kami mengakui adanya kebutuhan untuk meng-update infrastruktur cruise di area dan telah merintis perbaikan fasilitas pelabuhan untuk memastikan pertumbuhan bisnis cruise mendatang," katanya.

Dia menyatakan akan terus bekerja sama erat dengan mitraya di Indonesia dalam menciptakan peluang baru bagi kemajuan pariwisata kapal pesiar lokal sebagaimana dibuktikan oleh penyebaran kapalnya ke Jakarta, Medan, Bali Utara, dan Bintan.

Sebagai pionir industri kapal pesiar di Asia dan kini telah beroperasi selama 25 tahun, imbuhnya, Genting Cruise Lines terus memelopori pengembangan kapal pesiar di berbagai pelabuhan di kawasan, mencakup Guangzhou (Nansha) di China, Shimizu di Jepang, Manila di Filipina, dan baru-baru ini di Pulau Bintan dan Celukan Bawang di Indonesia. 

Menurutnya, pelabuhan-pelabuhan di Asia dipandang menjanjikan dan potensial. Genting Cruise Lines akan aktif bekerja sama dengan badan pemerintahan dan otoritas setempat untuk membangun fasilitas dan infrastruktur pelabuhan serta mengakomodasi pertumbuhan jumlah penumpang kapal pesiar dengan lebih banyak kapal bertonase besar.   

“Melalui inisiatif yang sedang berjalan ini, tujuan kami mendukung pelabuhan lokal Indonesia untuk mengerek rantai nilai, yang pada gilirannya mendorong industri cruise, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia," ujar Zhu. 

sumber:  bisnis

Kamis, 11 Oktober 2018

Resep Ini Diklaim Bisa Mengobati Kelesuan Industri Galangan Kapal


Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada komponen pembuatan kapal dirasa memberatkan industri galangan kapal. Kondisi industri yang sedang lesu dinilai dapat dipulihkan dengan pembebasan bea masuk komponen kapal.

Askan Naim, Sekjen Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menjelaskan kondisi industri galangan kapal saat ini tengah kurang bergairah. Di tengah pesanan pembangunan kapal yang sepi, pengenaan PPN kepada komponen kapal pun dirasa memberatkan.

Askan menjelaskan 65% atau lebih dari 1.000 item komponen pembangunan kapal masih impor. Pengenaan PPN terhadap pembelian komponen tersebut dinilai Askan perlu dihapuskan, terlebih dalam kondisi dolar yang terus menguat.

"Komponen-komponen kapal itu kan kita beli itu masih ada PPN-nya. Memang ada regulasi yang mudah-mudahan sebentar lagi sudah bisa terimplementasikan, yaitu pembebasan bea masuk komponen-komponen kapal," tutur Askan kepada Bisnis pada Senin (8/10/2018) malam.

Selama 2017, Iperindo mencatat jumlah pesanan pembangunan kapal mencapai 2018.300 gross tonnage (GT). Sekitar 83% dari total produksi tersebut atau sebanyak 135.440 GT diperuntukkan untuk pasar dalam negeri, sementara 82.860 GT dikirim ke luar negeri.

Selain pembebasan PPN, menurut Askan, industri pembangunan kapal juga dapat dipacu dengan pembatasan usia kapal, moratorium impor kapal bekas, serta penguatan industri komponen kapal dalam negeri. Besarnya keperluan impor dinilai dapat diatasi dengan cara tersebut.

sumber: bisnis