Jumat, 10 Juli 2020

Geliat Industri Kapal di Surabaya Mendorong Permintaan Asuransi Marine Hull ASBI


Meski penyebaran virus corona 2019 (Covid-19) telah menekan bisnis asuransi umum, sejumlah lini bisnis masih bisa tumpul optimal di tengah pandemi. Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatatkan asuransi rangka kapal (marine hull) tumbuh 29,9% yoy menjadi Rp 586,99 miliar pada kuartal pertama 2020.

PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI) juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan premi yang positif pada lini bisnis ini. Presiden Direktur Asuransi Bintang HSM Widodo menyatakan pendapatan premi rangka kapal mencapai Rp 27 miliar pada April 2020. Nilai itu tumbuh 107,69% yoy dibandingkan April 2019 senilai Rp 13 miliar.

“Rangka kapal kebetulan kita tumbuh di area Jawa Timur. Terkait dengan peningkatan penetrasi pasar dan juga fungsi Surabaya sebagai distribution center laut untuk Indonesia timur yang cukup stabil,” ujar Widodo kepada Kontan.co.id pada akhir pekan lalu.

Widodo menyatakan kenaikan pendapatan premi juga didorong dengan implementasi digitalisasi pada proses bisnis saat melaksanakan working from home. Asuransi Bintang mampu meningkatkan kecepatan administrasi sehingga penerbitan polis dapat 23% lebih cepat dari biasa.

“Polis yang kompleks rata-rata kita terbitkan 5,8 hari dari sebelumnya 7 hari pada Januari. Sedangkan polis yang bersifat sederhana bisa diterbitkan 1,4 hari, ini di luar automation policy yang SLA-nya realtime. Bulan April saja kita produced 132 ribu polis melalui proses automation,” papar Widodo.

“Beroperasi 100% dengan mode Working From Home menjadi salah satu penunjang pertumbuhan dari jalur distribusi Broker dan Bank yang memang membutuhkan kecepatan dalam akseptasi dan penerbitan polis,” tambah Widodo.

Ia menyebut ASBI berhasil menghimpun pendapatan premi senilai Rp 166,8 miliar hingga April 2020. Nilai itu tumbuh 31,5% secara tahunan atau year on year (yoy) dibanding April 2019.

Sumber:  kontan 

Minggu, 21 Juni 2020

Kapal Tua Dilarang Beroperasi, Premi Asuransi Rangka Kapal Naik 29,9% di Kuartal I


Pandemi Covid-19 menekan bisnis industri asuransi umum sepanjang kuartal pertama 2020. Hal ini tecermin dari pendapatan premi asuransi umum hanya tumbuh 0,4% year on year (yoy) dari Rp 19,76 triliun menjadi Rp 19,84 triliun hingga Maret 2020.

Kendati demikian, lini bisnis asuransi rangka kapal (marine hull) mampu mencatatkan pertumbuhan dobel digit. Wakil ketua bidang statistik dan penelitian Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Trinita Situmeang menyatakan pendapatan premi segmen ini tumbuh 29,9% yoy menjadi Rp 586,99 miliar di tiga bulan pertama 2020. Adapun hingga Maret 2019 hanya Rp 451,73 miliar.

“Memang hingga kuartal pertama 2020 lini bisnis ini meningkat sejak tiga tahun terakhir. Para pemain di lini bisnis ini mulai prudent dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini terlihat dari pendapatan premi dan underwriting. Sehingga kecukupan premi terhadap risiko yang dijamin lebih bagus,” ujar Trinita pada akhir pekan lalu.

Direktur Eksekutif AAUI Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyatakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi kenaikan pendapatan premi asuransi rangka kapal. Pertama para pemain asuransi umum mulai bangkit setelah beberapa tahun terakhir mengalami klaim rasio yang tinggi. Tecermin dari perbaikan rasio klaim dibandingkan premi dari 65,5% di kuartal pertama 2019 menjadi 54,3% di kuartal pertama 2020.

“Lalu kebijakan pemerintah batasi dan mengurangi kapal tua, sehingga ada peningkatan premi untuk kapal-kapal baru yang diasuransikan,” papar Dody.

Adapun secara keseluruhan, AAUi memproyeksi pendapatan premi asuransi umum bisa turun 15% hingga 25% dibandingkan 2019 lalu. Sebelumnya, pada akhir 2019, asosiasi memproyeksi bisnis bisa tumbuh 17%, sayangnya Covid-19 menghambat harapan ini.

Sepanjang 2019 lalu, asuransi umum mampu meraup pendapatan premi senilai Rp 79,71 triliun. Nilai itu tumbuh 14,1% secara tahunan atau year on year (yoy) dari Rp 69,85 triliun.

Sumber: Kontan

Jumat, 19 Juni 2020

PT PAL Menilai Prospek Bisnis Galangan Kapal Masih Baik



Prospek bisnis galangan kapal diprediksi masih stabil. Meski asuransi kerangka kapal meningkat, hal tersebut belum dapat menjadi acuan terdorongnya bisnis galangan kapal secara umum.

Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menunjukkan asuransi rangka kapal (marine hull) tumbuh 29,9% yoy menjadi Rp 586,99 miliar pada kuartal pertama 2020. Menurut Irianto Sunardi, Direktur Keuangan PT PAL Indonesia, kenaikan asuransi bisa saja terjadi karena resiko (risk) di sektor industri kapal secara global meningkat.

"Misalnya karena beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan kapal pesiar di Eropa dan juga ada kebakaran galangan juga di Eropa, ini mempengaruhi persepsi risk di kalangan pemain asuransi," kata Irianto kepada Kontan.co.id, Selasa (16/6).

Di samping itu pemain asuransi yang bermain di kapal menurut Irianto juga semakin sedikit. Sehingga ia menyimpulkan asuransi lebih terkait dengan risk, bukan prospek bisnis.

"Sementara kalau prospek bisnis industri galangan tentu terkait dengan segmennya, mungkin yang fokus pada merchant ships sangat dipengaruhi demand secara global, namun PT PAL saat ini fokus pada kapal combatan (pertahanan), sehingga permintaannya sesuai kebutuhan negara ini, masih banyak kapal perang yg harus disiapkan," urai Irianto.

Sebelumnya perseroan diketahui tengah mengerjakan beberapa proyek kapal pertahanan, salah satunya kapal selam untuk keperluan militer. Adanya pandemi covid-19 tak mengurangi aktivitas produksi galangan kapal perseroan, dimana PT PAL tetap beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada.

Saat ini PT PAL Indonesia (Persero) tercatat tengah menyelesaikan Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) TNI AL (W000302) yang rencananya akan diserah-terima kepada TNI AL pada Oktober 2021 nanti. Pembangunan kapal diyakini on schedule.

Kapal BRS merupakan kapal pendukung atau support dalam pelaksanaan operasi militer. Kapal tersebut merupakan kapal pendukung Operasi Militer Perang (OMP), sedangkan pada masa damai kapal tersebut dapat difungsikan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Selain kapal, perseroan juga tengah mengerjakan proyek pembangkit listrik terapung dual fuel BMPP 60 MW Kolaka 1 pesanan PT Indonesia Power yang di bulan Juni ini progres nya telah mencapai 44,61% dan akan terus dipastikan berjalan sesuai jadwal.

sumber:  kontan 

Senin, 01 Juni 2020

Pemilik Kapal Wisata di Labuan Bajo Diimbau Punya Asuransi untuk Mengatasi Dampak Pandemi


Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur (NTT) Wayan Darmawa menanggapi kabar kapal angkutan wisata rusak, tak terurus, dan tenggelam karena tak mengangkut wisatawan di masa pandemi. 

Menurutnya, para pemilik kapal wisata seharusnya memiliki asuransi guna mengantisipasi musibah tak terduga seperti saat ini. 

"Kalau kapal itu kapal usaha, mestinya kan mereka memiliki asuransi. Dengan asuransi kita berharap mereka bisa memulihkan aktivitasnya," kata Wayan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/5/2020). 

Ia menyebut hingga kini bantuan pemerintah berfokus pada penanganan Covid-19 yaitu soal kesehatan dan pemberian stimulus sosial masyarakat. 

Terlebih ia mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi NTT terbatas. 

Alhasil kecil harapan untuk pemerintah membantu kejadian akan kapal wisata. Ditambah  fokus pemerintah saat ini adalah menangani virus corona, kata dia. 

Soal kapal tenggelam dan rusak karena tak terurus, Wayan juga menyorotinya.

"Sampai sekarang soalnya enggak ada laporan, dan enggak ada permintaan dari pemilik kapal," kata Wayan. 

"Paling tidak kan kalau ada laporan, walaupun pemerintah daerah belum bisa memberikan dukungan, kita bisa beri dukungan dengan menyampaikan (laporan) ke pemerintah pusat," jelasnya. 

Oleh sebab itu, ia mengimbau bagi pemiliki kapal wisata yang kapalnya rusak, dan tenggelam karena masa pandemi ini bisa melaporkan kepada Dinas Pariwisata terlebih dulu. 

Setelah itu pihak Dispar akan mengirimkan laporan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. 

Sebelumnya sejumlah kapal angkutan wisata dikabarkan rusak dan tenggelam di perairan kawasan Pelabuhan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. 

Dikutip dari ANTARA, kondisi itu terjadi lantaran kapal-kapal tidak terurus pada masa pandemi Covid-19 dan tidak ada wisatawan berwisata ke daerah itu. 

Penanggung jawab kapal motor Sarana Inti Pangan 01, Idrus, mengatakan tiga bulan terakhir sedikitnya ada lima unit kapal wisata yang tenggelam karena tidak terurus. 

"Banyak kapal wisata yang rusak dan tenggelam karena memang tak diurus, termasuk kapal wisata yang saya tangani," katanya.

Ia menjelaskan Kapal Motor (KM) Sarana Inti Pangan 01 merupakan kapal milik salah satu mitra Indofood yang berada di Jakarta. 

Kapal itu tenggelam di perairan kawasan Pelabuhan Labuan Bajo pada Senin, pukul 08.30 Wita, saat dirinya hendak mengecek kapal tersebut. 

Kapal dengan ukuran 14 gross tonage itu tenggelam di parkiran mooring buoy tanpa anak buah kapal.

sumber: kompas 

Rabu, 13 Mei 2020

Kebijakan Kapal Ekspor Batu Bara Ganti, Premi Asuransi Umum Bisa Turun


Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI menilai kebijakan pencabutan wajib kapal nasional untuk keperluan ekspor batu bara berdampak bagi kinerja asuransi, khususnya lini bisnis asuransi rangka kapal.

Direktur Eksekutif AAUI Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menjelaskan sebelumnya pemerintah mewajibkan berbagai aktivitas ekspor untuk disertai dengan proteksi asuransi. Namun, adanya pencabutan wajib kapal nasional tersebut membuat industri asuransi umum kehilangan sebagian sumber pendapatan.

Menurutnya, industri kapal dalam negeri akan terdampak oleh kebijakan tersebut, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap lini bisnis asuransi rangka kapal (marine hull). Meskipun begitu, AAUI belum dapat memperkirakan berapa potensi penurunan premi akibat kebijakan itu.

"Hal [pencabutan wajib kapal nasional] tersebut akan memperbanyak kapal dari luar negeri. Yang jadi masalah bagi industri asuransi adalah jika kapal luar yang masuk ke Indonesia usianya tua, tentunya asuransi rangka kapal tidak mau memproteksi karena risikonya tinggi," ujar Dody kepada Bisnis, Senin (23/2/2020).

Berdasarkan data AAUI, total premi yang diperoleh industri asuransi umum dari lini rangka kapal pada 2019 mencapai Rp1,64 triliun. Jumlah tersebut meningkat 3,2 persen (year-on-year/yoy) dari 2018 senilai Rp1,59 triliun.

Lini bisnis tersebut akhirnya tumbuh setelah terus mencatatkan penurunan selama tiga tahun. Perolehan premi asuransi rangka kapal pada 2016 mencapai Rp1,76 triliun, lalu turun 9,1 persen yoy pada 2017 menjadi Rp1,6 triliun, kemudian kembali menurun 1,4 persen yoy pada 2018.

Klaim yang dibayarkan lini bisnis tersebut pada 2019 tercatat senilai Rp1,08 triliun. Jumlahnya meningkat hingga 47 persen yoy dibandingkan dengan klaim pada 2018 senilai Rp982 miliar.

Adapun, menurut Dody, kebijakan pencabutan wajib kapal tersebut tidak akan terlalu mempengaruhi lini bisnis asuransi pengangkutan, sepanjang tertanggung tetap mengasuransikan pengirimannya ke perusahaan asuransi nasional.

Meskipun begitu, Dody menilai dalam aktivitas pengiriman batu bara, eksportir tidak dapat memaksa pemilik barang untuk membeli polis pengiriman dari perusahaan asuransi nasional. Hal tersebut membuat pencabutan wajib kapal nasional tidak memberikan pengaruh signifikan bagi asuransi pengangkutan.

"Yang terjadi justru saat ini asuransi pengangkutan ekspor batu bara masih banyak menggunakan [jasa] perusahaan asuransi luar negeri. Jadi, industri asuransi menanti implementasi di mana pemilik batu bara menggunakan asuransi nasional," ujar Dody.

sumber:  bisnis 

Selasa, 21 April 2020

Mendag Wajibkan Eksportir Gunakan Kapal Nasional



Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan eksportir batu bara dan crude palm oil (CPO), serta importir beras dan barang pengadaan barang pemerintah menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional.

Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengklaim aturan tersebut berperan dalam meningkatkan pendapatan nasional dari sektor jasa melalui peningkatan peran angkutan laut dan asuransi nasional dalam kegiatan ekspor dan impor.

"Melalui penyempurnaan Permendag ini, Kementerian Perdagangan berharap peran serta angkutan laut nasional dalam kegiatan ekspor impor akan meningkat, sekaligus mendorong tumbuhnya industri galangan kapal nasional," ujar Agus dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id, Minggu, 19 April 2020.

Untuk penggunaan angkutan laut nasional, kewajiban tersebut hanya berlaku untuk penggunaan angkutan laut dengan kapasitas sampai dengan 15 ribu deadweight tonnage (dwt).

Sebelumnya, ketentuan wajib penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional telah diatur dalam Permendag Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 80 Tahun 2018.

Namun, pemberlakuan secara efektif baru dilakukan pada asuransi nasional, sedangkan implementasi angkutan laut nasional akan dilakukan pada 1 Mei 2020.

Agus menjelaskan penetapan kebijakan ini masih membuka peluang bagi perusahaan asing, khususnya perusahaan angkutan laut asing, untuk berperan dalam kegiatan ekspor dan impor barang-barang tersebut. Hal ini mengingat kewajiban penggunaan angkutan laut nasional hanya diberlakukan untuk penggunaan angkutan laut dengan kapasitas sampai dengan 15 ribu dwt.

"Dengan masih dibukanya peran perusahaan angkutan laut asing, maka diharapkan kegiatan ekspor dan impor barang-barang tersebut tetap dapat berjalan lancar," ungkap dia.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menambahkan, perusahaan angkutan laut nasional yang menggunakan angkutan laut dengan kapasitas sampai dengan 15 ribu dwt wajib menyampaikan data penggunaan angkutan laut tersebut kepada Kemendag secara elektronik melalui aplikasi pengajuan perijinan ekspor-impor, Inatrade, sebelum angkutan laut tersebut sandar di pelabuhan Indonesia.

Selain wajib melaporkan realisasi ekspor-impor melalui inatrade, juga wajib mencantumkan cost dan freight serta data polis asuransi dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

"Hal ini dilakukan tidak hanya untuk penyempurnaan data logistik ekspor dan impor, namun juga sebagai indikator penilaian efektivitas dari penerapan kebijakan ini," tutur Wisnu Wardhana.

Selain mengatur angkutan laut nasional, Permendag Nomor 40 Tahun 2020 juga terkait dengan asuransi nasional yang telah lebih dulu dilaksanakan pada 1 Februari 2019. Kegiatan asuransi yang dimaksud mencakup ekspor untuk dua produk ekspor, yakni batu bara dan CPO, serta impor untuk beras dan pengadaan barang pemerintah.

sumber: medcom.id

Jumat, 17 April 2020

Harapan Baru Dicalonkan Jadi Lokasi Industri Pembuatan Kapal


Pemkot Samarinda berusaha mendorong produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Tepian dengan membangun beberapa kawasan industri. Paling dekat, mereka ingin menyiapkan kawasan khusus untuk pembuatan kapal.

Dinas Perindustrian Samarinda terus mematangkan penetapan beberapa kawasan industri di Kota tepian. Saat ini mereka mulai mengusulkan kawasan tersebut pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda.

Kepala Dinas Perindustrian Samarinda Muhammad Faisal mengatakan, saat ini industri yang banyak berkembang di Samarinda adalah industri alami, seperti amplang dan kerajinan tangan dari manik-manik. Oleh karena itu perlu dibentuk kawasan. Termasuk di daerah Selili yang banyak terdapat pembuat kapal kayu tradisional. “Sekarang kita coba buat sentra industri buatan. Rencananya digarap tahun ini,” ujarnya, Senin (13/4).

Ada dua sentra yang sedang digarap, yaitu sentra industri kayu mebel dan sentra industri kapal tradisional. “Ini masih dalam tahap kajian, baik studi kelayakan, detail engineering, dan lain-lain. Yang dalam rencana normal dilakukan pada tahun ini dan eksekusi kelengkapan studi dan kita coba masukan dalam dana alokasi khusus (DAK) pada anggaran tahun depan, untuk suratnya kita sudah punya,” ucapnya.

Hingga Maret 2020, data penunjang telah selesai. Walaupun belum berbentuk dokumen, namun untuk sentra industri kayu mebel secara dokumen sudah selesai pada Desember 2019. Ada sekitar 58 industri kayu, yang telah digabungkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dan dari survei data tersebut dicarikan titik radius minimal ada 10 IKM yang sejenis untuk bisa dibuat sentra industri.

“Ada beberapa titik yaitu di daerah Harapan Baru dan di sekitar Jalan M Said yang berpotensi. Dengan mempertimbangkan aksesibilitas bahan baku lebih condong ke daerah Harapan Baru, Tani Aman,” ungkapnya.

Sambil menunggu situasi normal (tanpa adanya penyebaran virus corona), pihaknya terus menyiapkan kelengkapan untuk kemudian diajukan ke walikota terkait penetapan sentra industri tersebut. Sehingga proses industri akan terfokus di satu titik dan lebih efisien dan efektif.

“Daripada misalkan 20 IKM (Industri Kecil Menengah) kita berikan bantuan peralatan mesin yang mana lebih boros, dan alatnya pun kecil-kecil, lebih baik kita kumpulkan sediakan mesin penunjang yang representatif, bisa digunakan bersama, dan ruang display-nya pun bersama,” terangnya.

Begitu pula kapal kayu, serta rencana pembuatan sentra tahu tempe, yang dapat dikoordinasikan untuk ditata dan dibimbing. ”Bahkan hingga ke pengelolaan limbahnya juga akan kita kelola,” tuturnya.

Setelah pengelola sentra ini selesai, pihaknya akan beralih pada penetapan kawasan industri yang mencakup industri menengah dan besar. “Dengan kajian akses, transportasi, bahan baku, ketersediaan listrik, air, jaringan telekomunikasi dan lain-lain. Itu semua harus diperhitungkan,” tutupnya.

sumber: prokaltim