Jumat, 14 Juni 2019

Pelabuhan Marunda, Wujud KCN Sokong Poros Maritim Jokowi


Karya Citra Nusantara (KCN) berkomitmen untuk memperkuat program Presiden Jokowi di Poros Maritim yang terdapat dalam Nawa Cita.

PT KCN sendiri mengelola Pelabuhan Marunda yang terletak di kawasan Berikat Nusantara Marunda, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok. Aktivitas pelabuhan 24 jam itu melayani beragam kapal curah seperti batu bara, tiang pancang, minyak sawit mentah, pasir dan semen.

"Hadirnya pelabuhan Karya Citra Nusantara sebagai salah satu pelabuhan umum di Marunda siap mendukung salah satu program Nawa Cita Presiden Jokowi, yakni memperkuat jati diri negara maritim," demikian Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi dalam keterangan resmi, Jumat (17/5).

Dia menuturkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Widodo menegaskan poros maritim diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau.

Widodo juga menyatakan dengan pelabuhan yang dikelola PT KCN, dwelling time berangsur-angsur turun dari semula enam hari menjadi di bawah tiga hari. 

KCN sendiri merupakan perusahaan patungan antara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dan PT Karya Teknik Utama sejak 2005 lalu.

Dwelling time merupakan waktu proses sejak bongkar muat barang di pelabuhan ke Tempat Penimbunan Sementara hingga akhirnya keluar dari pelabuhan.

Pelabuhan Marunda sendiri memiliki panjang bibir pantai 1.700 M dari Cakung Drain - Sungai Blencong yang terdiri dari Pier 1, Pier 2, Pier 3. PT KCN sendiri telah mempersiapkan dermaga Pier 1 dengan panjang dermaga siap pakai 800 Meter dari 1.975 Meter dan luas lahan pendukung 20 Ha dari 42 Ha.

Pemain Utama

Induk usaha PT KCN, PT Karya Teknik Utama, juga bukan pemain baru di sektor pelabuhan. Berdiri sejak 1983, perusahaan sendiri menjadi pemain tepercaya dalam bisnis tersebut.

Dalam pengelolaan pelabuhan, perusahaan itu telah menunjukkan kemampuannya di sejumlah lokasi macam di Batam dan Bojonegara di Tangerang, Banten.

Lainnya, PT KTU juga meneguhkan posisinya sebagai pemain utama dalam bisnis perkapalan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan bisnis kapal dunia.

"Perusahaan terlibat dalam pelbagai proyek konstruksi kapal di Indonesia, termasuk pembuatan kapal untuk pengeboran minyak," demikian perusahaan.

Diketahui, Poros Maritim berfokus pada lima pilar utama. Di antaranya adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.

Poros Maritim ala Jokowi juga memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda Iwan Sumantri sebelumnya memuji kontribusi PT KCN untuk menekan dwelling time.

Menurutnya, sejak pelabuhan Marunda dikelola PT KCN terjadi pengurangan dwelling time yang cukup signifikan. 

"Banyak aktivitas bongkar muat barang curah yang sebelumnya dilakukan di Tanjung Priok, kini bisa dilayani di Marunda, sehingga secara tidak langsung mengurangi waktu bongkar muat kapal," kata Iwan, beberapa waktu lalu.

sumber: cnnindonesia 

Kamis, 13 Juni 2019

Tersandung Bisnis Komoditas, Laju Asuransi Marine Cargo Melambat


Lini bisnis asuransi pengangkutan di laut (marine cargo) tengah lesu. Hal ini terlihat dari pertumbuhan premi asuransi marine cargo tumbuh tipis karena dipengaruhi penurunan penggunaan asuransi nasional.

Mengutip data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), sampai kuartal I 2019, industri asuransi umum mencatatkan perolehan premi asuransi marine cargo sebesar Rp 1,18 triliun, atau tumbuh 1,3% dibandingkan tahun lalu yakni Rp 1,17 triliun.

Direktur Eksekutif AAUI Dody AS Dalimuthe menjelaskan perlambatan ini dipengaruhi aktivitas pengangkutan ekspor baru bara dan minyak kelapa sawit (CPO) menggunakan asuransi nasional turun. Jadi eksportir lebih memilih menggunakan asuransi luar negeri untuk memproteksi barang yang diangkut melalui jalur laut.

“Produk kita berkurang untuk ekspor keluar. Jadi mereka lebih banyak menggunakan di luar kemungkinan dari Australia. Tapi apakah hal ini berdampak, saya kira bisa saja,“kata Dody di Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, menurut Dody, asuransi impor juga tumbuh lebih kecil karena harga makin kompetitif dengan perusahaan asuransi lain. Tapi penggunaan asuransi nasional diperkirakan membaik seiring kewajiban penggunaan asuransi nasional untuk ekspor batu bara yang berlaku mulai 1 Juni 2019.

Perusahaan asuransi nasional sudah siap untuk melayani perdagangan batu bara secara internasional. Meski demikian, mereka perlu beradaptasi dulu untuk menggunakan asuransi nasional maka itu penggunaan asuransi nasional belum optimal.

“Masih ada buyer menggunakan asuransi dari luar. Kementerian Perdagangan memaklumi hal ini karena masih perkenalan. Tantangannya, adalah bagaimana asuransi yang terdaftar baik individu maupun konsorsium mendekati para eksportir agar beralih ke asuransi nasional,” tutup Dody.

Sebelumnya Kepala Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran Kementerian Perdagangan Rumaksono menyebutkan, pengapalan atau shipment ekspor batu bara sudah memakai asuransi nasional baru sebesar 9% per Maret 2019.

Jumlah tersebut dihitung berdasarkan Laporan Surveyor (LS) dalam aktivitas ekspor batu bara yang tercatat sebanyak 1.095 shipment. Dari jumlah itu, baru 103 shipment yang menggunakan asuransi nasional atau sebesar 9%.

sumber:  kontan 

Selasa, 11 Juni 2019

Bahas Industri Galangan Kapal di KTI, IKA Teknik Unhas Gelar Dialog


Panitia penyelenggara Halal Bi Halal dan Reuni Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin menyelenggarakan agenda dialog alumni dan Civitas Akademika FT-UH yang bertempat di Center of Technology (COT) Kampus Gowa Universitas Hasanuddin.

Dialog ini dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Teknik Unhas, Dr. Ir. Arsyad dan Ir. Muhammad Sapri Pamulu, PhD selaku perwakilan Ikatan Alumni Teknik Unhas (IKATEK UH) berlangsung sangat interaktif.

Ketua penyelenggara HBH Nasional 2019, Ir. Anwar Mattawappe memberikan update tentang industri galangan perkapalan di Kawasan Indonesia timur (KTI).

“Jumlah galangan kapal di KTI hanya 12 persen dari total jumlah galangan kapal di Indonesia dan di Sulsel sendiri kita hanya punya PT IKI sedangkan di Sulawesi Utara mereka punya 2-3 galangan kapal,” kata Anwar, Senin, 10 Juni 2019.

“Melihat arus lalu lintas di selat Makassar dilewati oleh lebih dari 30 ribu kapal setiap tahunnya membuka peluang besar untuk alumni Unhas membuka beberapa galangan kapal lagi di Sulsel ini,” sambungnya.

Sementara itu, Dr. Ir. Arsyad menambahkan bahwa Fakultas Teknik Unhas akan mengambil peran strategis di dalam mendirikan science technopark untuk mendukung industri perkapalan ini.

Science Technopark (STP), kata dia, merupakan salah satu bentuk wadah untuk menghubungkan institusi perguruan tinggi dengan dunia industri.

“Definisi dari Technopark atau Scienceparka dalah suatu kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat,” paparnya.

Tanggapan Ketua IKATEK UH Wilayah Sumatera
Ir. Sapri Pamulu, PhD sebagai perwakilan alumni menyampaikan bahwa dibutuhkan sinergi dan kolaborasi apik antara alumni dan pihak civitas akademika FT-UH untuk mewujudkan industri kemaritiman di Sulsel yang terintegrasi.

“Kita membutuhkan pelabuhan berskala internasional di setiap pulau penting yang ada di nusantara, industri galangan kapal, industri migas lepas pantai, industri perikanan, pengembangan potensi wisata bahari, pengembangan industri manufaktur untuk penyediaan komponen konstruksi perkapalan dan lain sebagainya dibangun di Sulawesi Selatan, kita punya potensi itu sebagai alumni,” ujar Ir. Sapri yang juga merupakan pengurus pusat PII.

Ir. Anwar Mattawappe menyebutkan bahwa alumni Unhas sudah banyak membangun fasilitas galangan kapal di Jawa dan Sumatera.

“Di KTI sendiri kita masih menjajaki potensi bisnis ini yang diyakini sangat prospektif,” terangnya.

Sementara Ir. Jamsir selaku Ketua IKATEK UH Wilayah Sumatera menyebutkan bahwa alumni Unhas yang terlibat dalam industri kemaritiman termasuk sektor offshore oil & gas perlu ditingkatkan lagi.

“Kita berharap pihak Unhas juga lebih banyak memberikan kandungan migas dan kemaritiman pada kurikulum Teknik kita. Saya sendiri melihat bahwa industri kemaritiman dan migas adalah sangat bergengsi bagi alumni, melihat potensi migas di kawasan timur Indonesia sangat menjanjikan, sebutlah megaproyek Inpex Masela di Maluku dan BP Tangguh di Papua,” ujarnya.

Dr. Ir. Isradi Zainal selaku Ketua IKATEK UH wilayah Kalimantan menyebutkan bahwa untuk lebih memperkuat lagi peranan alumni Teknik Unhas di tingkat nasional maka perlu segera untuk mengusulkan dibentuknya Badan Kejuruan Perkapalan pada organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

“Saat ini, sudah ada BK Teknologi Kelautan dan akan lebih bagus lagi ketika ada BK yang terdedikasi untuk pengembangan industri perkapalan,” jelasnya.

Pemaparan Ir. Habibie Razak
Ir. Habibie Razak sebagai salah satu peserta dialog menginfokan bahwa inisiatif untuk membentuk BK perkapalan sebenarnya sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu melalui rapat IKATEK UH yang dihadiri pengurus dari Ikatan Sarjana Perkapalan Unhas (ISP)

“Sebaiknya usaha ini dilanjutkan, harapannya dengan BK Perkapalan ini alumni Sarjana Perkapalan Unhas bisa mengambil peranan strategis di kepengurusan yang baru,” kata Ir. Habibie yang juga merupakan pengurus PII Pusat.

“Industri migas adalah satu bagian dari industri kemaritiman merupakan sub-sektor yang sangat strategis di Indonesia. Alumni Teknik Unhas diharapkan mengisi posisi-posisi strategis sebagai project manager ataupun project director di perusahaan-perusahaan terkemuka yang berinvestasi di Indonesia,” tambahnya.

Tentunya, kata dia, untuk berkiprah di sub sektor ini dibutuhkan technical competency yang kuat, memiliki kompetensi multi-disiplin bukan hanya single discipline saja.

“Seperti Insinyur Sipil misalnya, juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang disiplin mekanikal, elektrikal, instrumentasi dan kontrol, process engineering dan disiplin lainnya,” kata Ir. Habibie Razak yang juga merupakan Ketua Badan Otonom Pengembangan Profesi Insinyur Ikatan Alumni Unhas (IKATEK UH).

“Dan yang tak kalah penting, menurut PII selain technical competency para alumni atau lulusan juga harus memiliki attitudes, perilaku dan kebiasaan kebiasaan positif yang bisa dibentuk dari organisasi kemahasiswaan di Fakultas Teknik Unhas,” tambahnya.

Tanggapan Ketua Ikatan Sarjana Perkapalan Unhas
Ketua IKATEK UH Wilayah Jatimteng & DIY, Ir. Askari Azis menyampaikan bahwa dengan ber-IKATEK banyak yang bisa dilakukan antarsesama alumni bukan hanya sekedar bersilaturahmi tapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai bisnis dan komersil.

Sesi tanya jawab ini dimoderasi oleh Dr. Ir. Mukti Ali selaku Wakil Dekan III Kemahasiswaan. hadir juga Dr. Ir. Rusman Muhammad Wakil Dekan II yang juga merupakan Ketua PII Cabang Makassar.

Ir. Muhammad Fitri atau yang bisa dipanggil Pitto’ selaku Ketua Ikatan Sarjana Perkapalan Unhas memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada civitas akademika FT-UH yang memberikan kesempatan kepada alumni untuk berkunjung dan berdiskusi dengan Dekan dan para jajarannya.

Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolik di lokasi kampus Gowa ini.

Di acara ini turut hadir Ir. Andi Razak Wawo selaku Ketua Alumni IKA Unhas Wilayah Jabodetabek yang juga merupakan praktisi onshore oil & gas exploration drilling.

Ir. Andi Razak Wawo memberikan sedikit pemaparan tentang peranan alumni Teknik Unhas pada industri minyak dan gas di Indonesia.

sumber: makassarterkini

Senin, 03 Juni 2019

Pelayaran Nelly (NELY) Siapkan Rp 140 Miliar untuk Beli Empat Set Kapal


PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY) menyiapkan alokasi belanja modal sekitar Rp 120 miliar hingga Rp 140 miliar. Jumlah tersebut mayoritas untuk penambahan kapal tongkang dan tugboat.

Tjahja Tjugiarto, Direktur Utama NELY menjelaskan bahwa perusahaan akan mendatangkan 4 set kapal tongkang dan tunda tahun ini. Dua set kapal sudah terealisasi di semester I tahun ini dan sisanya di paruh kedua tahun ini.

"Dua terakhir itu akan kami beli yang jumbo karena itu harganya 10% lebih mahal. Kami alokasikan sekitar Rp 120 miliar sampai Rp 140 miliar untuk pembelian kapal tahun ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (28/5).

Asal tahu saja, untuk investasi pembelian satu set kapal ukuran 300 feet berkisar Rp 35 miliar sehingga total sampai Mei perusahaan sudah merealisasikan dana belanja modal Rp 70 miliar. Penambahan kapal dilakukan untuk antisipasi demand yang ada khususnya untuk pengangkutan kayu.

"Saat ini kami punya kapal tunda totalnya 22 unit, tongkang totalnya 24 unit, ditambah kapal kontainer 1 unit dan tongkang kontainer 1 unit," lanjutnya.

Dirinya menjelaskan seluruh armadanya saat ini terutilisasi dengan baik, hanya ada 4 set kapal tongkang dan tunda yang dilakukan dry docking. Sedangkan sisanya melayani kontrak pengangkutan kayu dan batu pasir dengan utilisasi penuh.

sumber:  kontan 

Rabu, 29 Mei 2019

Tersandung Bisnis Komoditas, Laju Asuransi Marine cargo Melambat


Lini bisnis asuransi pengangkutan di laut (marine cargo) tengah lesu. Hal ini terlihat dari pertumbuhan premi asuransi marine cargo tumbuh tipis karena dipengaruhi penurunan penggunaan asuransi nasional.

Mengutip data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), sampai kuartal I 2019, industri asuransi umum mencatatkan perolehan premi asuransi marine cargo sebesar Rp 1,18 triliun, atau tumbuh 1,3% dibandingkan tahun lalu yakni Rp 1,17 triliun.

Direktur Eksekutif AAUI Dody AS Dalimunthe menjelaskan perlambatan ini dipengaruhi aktivitas pengangkutan ekspor batubara dan minyak kelapa sawit (CPO) menggunakan asuransi nasional turun. Jadi eksportir lebih memilih menggunakan asuransi luar negeri untuk memproteksi barang yang diangkut melalui jalur laut.

“Produk kita berkurang untuk ekspor keluar. Jadi mereka lebih banyak menggunakan di luar kemungkinan dari Australia. Tapi apakah hal ini berdampak, saya kira bisa saja,“kata Dody di Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, menurut Dody, asuransi impor juga tumbuh lebih kecil karena harga makin kompetitif dengan perusahaan asuransi lain. Tapi penggunaan asuransi nasional diperkirakan membaik seiring kewajiban penggunaan asuransi nasional untuk ekspor batu bara yang berlaku mulai 1 Juni 2019.

Perusahaan asuransi nasional sudah siap untuk melayani perdagangan batu bara secara internasional. Meski demikian, mereka perlu beradaptasi dulu untuk menggunakan asuransi nasional maka itu penggunaan asuransi nasional belum optimal.

“Masih ada buyer menggunakan asuransi dari luar. Kementerian Perdagangan memaklumi hal ini karena masih perkenalan. Tantangannya, adalah bagaimana asuransi yang terdaftar baik individu maupun konsorsium mendekati para eksportir agar beralih ke asuransi nasional,” tutup dody.

Sebelumnya Kepala Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran Kementerian Perdagangan Rumaksono menyebutkan, pengapalan atau shipment ekspor batu bara sudah memakai asuransi nasional baru sebesar 9% per Maret 2019.

Jumlah tersebut dihitung berdasarkan Laporan Surveyor (LS) dalam aktivitas ekspor batu bara yang tercatat sebanyak 1.095 shipment. Dari jumlah itu, baru 103 shipment yang menggunakan asuransi nasional atau sebesar 9%.

Sumber: kontan 

Selasa, 28 Mei 2019

PSSI Tarik Utang Rp 144 M Beli Kapal Kargo


PT Pelita Samudera Shipping Tbk berencana mengambil pinjaman jangka pendek sebesar US$ 10 juta atau setara Rp 144 miliar (kurs Rp 14.400). Rencana itu telah direstui pemegang saham.

Emiten berkode PSSI ini telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu salah satunya menyetujui fasilitas pinjaman jangka pendek US$ 10 juta dengan tenor sampai dengan satu tahun.

Melansir keterangan tertulis perseroan, Senin (27/5/2019), pinjaman ini adalah fasilitas tambahan plafon pinjaman tanpa agunan dari Citibank. Sebelumnya pinjaman itu telah disetujui sebesar US$ 10 juta, kemudian berubah menjadi total US$ 20 juta.

Pinjaman jangka pendek ini salah satunya akan digunakan untuk pendanaan pembelian armada kapal kargo MV, sebagai bagian dari ekspansi armada.

Armada MV yang dimiliki PSSI saat ini kapasitasnya telah naik tujuh kali lipat dibandingkan dari periode yang sama tahun lalu. Perseroan percaya ekspansi armada MV akan menjadi salah satu kunci utama pertumbuhan di 2019.

Pemegang saham juga telah menyetujui pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2018. Dividen tunai sebesar Rp 7 per saham akan dibagikan tanggal 27 Juni 2019.

Pembagian dividen ini adalah yang kedua dari tahun buku 2018 setelah distribusi dividen interim sebesar Rp 5 per saham yang telah dilaksanakan tanggal 30 November 2018. Total dividen sebesar Rp 12 per saham mencerminkan 30% dari laba bersih 2018 atau sebesar US$ 4,2 juta.

Sebesar US$ 708,8 ribu atau 5% dari laba bersih disisihkan untuk dana cadangan perseroan dan US$ 9,1 juta atau 65% dicatat sebagai laba yang ditahan.

Perubahan susunan Dewan Komisaris disetujui dengan penunjukan Komisaris Independen yang baru, Lilis Halim untuk menggantikan Adi Harsono dengan perubahan status dari Independen Komisaris menjadi Komisaris. 

sumber: detiknews


Jumat, 24 Mei 2019

Dikeluhkan Pengusaha Kapal, Aturan Pajak Anti-Dumping HRP Dievaluasi


Pemerintah akan mengevaluasi aturan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BAMD) terhadap produk bahan baku kapal dan pelat baja (Hot Rolled Plate/HRP). Hal ini dilakukan usai mendengar keluhan pengusaha galangan kapal.

Pengenaan BAMD tersebut dinilai akan menurunkan daya saing produksi kapal nasional dengan negara lain.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan, dalam peraturan seharusnya hanya komoditas HRP yang dikenakan BAMD. Namun, dalam pelaksanaannya saat ini, setiap produk yang dihasilkan dari komoditas tersebut, maka dikenakan bea masuk serupa.

"Yang dikenakan anti-dumping itu adalah HRP. Sekarang akibat HRP dikenakan anti-dumping, shipyard atau kapal yang diimpor dikeluarkan dari wilayah kepabeanan Batam dikenakan bea masuk anti-dumping," tutur Oke, di Jakarta, Rabu (5/3/2019).

Adapun nantinya peraturan yang akan dikaji ialah PMK 210/2017, Tentang Tata Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

Oke menilai, dengan dikenakannya BAMD kapal HRP membuat industri kapal dalam negeri kalah bersaing dengan negara tetangga. Pasalnya, untuk kapal yang diimpor dari negara ASEAN dan China, dibebaskan bea masuknya.

"Jadi, bea masuk anti-dumping terhadap HRP enggak dihapus. Tapi harus ada perlakuan yang sama terhadap produk kapal yang diproduksi di Batam dengan kapal yang diproduksi negara lain yang masuk ke Indonesia," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa para pelaku usaha industri kapal mengeluhkan adanya tarif tambahan yang dikenakan. "Mereka (pengusaha) datang, mengatakan gimana kita mau bayar, kita enggak pernah dipungut sebelumnya. Enggak pernah dibiayakan," katanya.

sumber: inews

Kamis, 23 Mei 2019

Pemerintah Bakal Hidupkan Kembali Industri Galangan Kapal di Batam



Pemerintah Kota Batam ingin menghidupkan kembali Industri Galangan Kapal yang sempat membuat kota itu ternama di Asia Pasifik sebagai lokasi Galangan terbaik.

Wali Kota Batam Kepulauan Riau Muhammad Rudi di Batam, dilansir dari Antara, Senin (20/5/2019), menyatakan upaya yang dilakukan untuk menggairahkan kembali Industri Galangan Kapal adalah melalui pembangunan infrastruktur dari dan ke kawasan Industri yang banyak berkembang di Sagulung.

"Galangan Kapal juga akan kita hidupkan kembali. Jalan menuju kawasan Industri akan kita bangun kembali," kata Wali Kota.

Ia menyatakan pemerintah sengaja ingin membangun infrastruktur jalan yang baik di Batuaji dan Sagulung. Langkah ini untuk mendukung Industri, sekaligus membuat masyarakat nyaman.

"Karena kita ingin hidupkan kembali Batu Aji dan Sagulung. Dulu pernah hidup karena Galangan Kapalnya," kata dia.

Pembangunan Masjid Agung di Batuaji, juga karena keprihatinan Wali Kota, mengetahui lokasi masjid yang jauh dari kawasan Galangan Kapal. Sehingga para pekerja harus berkendara jauh setiap shalat Jumat.

Selain untuk tempat beribadah, Wali Kota berharap Masjid Agung Batuaji juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat di sana.

Masjid Agung itu sengaja dirancang sebagai tempat wisata religi, bagi muslim dari penjuru nusantara, juga wisatawan mancanegara, terutama asal Singapura dan Malaysia.

Wali Kota mengatakan, bila sudah menjadi tujuan wisata religi yang banyak didatangi pelancong, maka masyarakat setempat harus memanfaatkan peluang tersebut.

"Syariat Islam kita kembangkan, ekonomi kerakyatan kita hidupkan. Warga harus memanfaatkan momentum ini, orang yang datang berkunjung ke masjid pasti butuh makan dan minum. Ibu-ibu siapkan kulinernya, tentu yang punya standar dan jaga kebersihannya," kata Wali Kota.

sumber:  akurat

Selasa, 21 Mei 2019

Trans Power Marine (TPMA) akan Belanja Kapal Tahun Ini


Emiten pelayaran, PT Trans Power Marine Tbk. berencana untuk menambah armada kapal pada tahun ini. Perseroan menargetkan menambah 6 set kapal tunda dan tongkang.

Direktur Trans Power Marine Rudy Sutiono mengatakan bahwa rencana tersebut dipilih guna meningkatkan kinerja perseroan di tengah tingginya permintaan pengangkutan batu bara. “Kalau mau meningkatkan pendapatan ya harus menambah armada,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Menurutnya, tingginya permintaan pengangkutan batu bara pada tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti munculnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru, berkembangnya industri di dalam negeri, dan adanya smelter di daerah Sulawesi membuat produksi batu bara pada tahun ini meningkat. “Dengan kondisi sekarang permintaan sudah lebih besar dari kapal yang ada, kami sampai sewa-sewa kapal ke tempat lain,” ungkapnya.

Selain menambah 6 set kapal tunda dan tongkang, emiten berkode saham TPMA itu akan menambah kapal berjenis mother vessel. Namun, Rudy menjelaskan perseroan masih mengkaji pembelian tersebut. Di samping itu, perseroan masih mengalami kesulitan untuk mencari kapal jenis tersebut. “Kami kan mother vessel ada permintaan dari salah satu customer di Sulawesi, ada rencana untuk mother vessel,” jelasnya.

Pada 2019, perseroan menganggarkan belanja modal senilai Rp150 miliar. Pada tahun sebelumnya realisasi anggaran belanja modal perseroan senilai US$4,1 juta yang digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan armada.

Dalam rapat umum pemegang saham tahun (RUPST) yang digelar perseroan di Jakarta, Selasa (21/5/2019), TPMA menebar dividen atas laba bersih buku tahun 2018 senilai US$4,93 juta.

Pembagian dividen tersebut merupakan 64% dari laba bersih tahun 2018 dengan nominal Rp26,6 per saham atau sebanyak Rp70,04 miliar. Sisa laba bersih perseroan senilai US$2,78 jug ditetapkan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja perseroan pada tahun ini.

Selain itu, pada tahun ini perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman senilai U$10 juta yang didapat melalui perbankan dalam negeri dan luar negeri. “Tiap tahun kami meminta izin penjaminan ke pemegang saham untuk melakukan peminjaman, dan tahun ini kami dapat yang akan digunakan untuk pembelian kapal,” ujarnya.

Adapun hingga saat ini, utilisasi armada kapal TPMA sudah maksimal atau seluruh 35 set kapal tunda dan tongkat, serta 3 floating crane telah beroperasi. Rudy mengatakan bahwa perseroan menargetkan utilisasi armada sepanjang tahun ini dapat mencapai di atas 99%. “Jadi sampai tahun ini cuma ada 2 set yang harus docking,” katanya.

Pada tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 15%—20%. Adapun sepanjang tahun berjalan, realisasi kontrak yang didapatkan TPMA yakni kontrak pengangkutan sebanyak 11 juta ton dengan nilainya US$43,8 juta.

sumber: bisnis 

Senin, 20 Mei 2019

Apa yang dijamin dalam Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal)?


Dalam WRC 2007 (Wreck Removal Convention 2007) “Wreck” tidak hanya didefinisikan sebagai “bangkai kerangka kapal” namun lebih luas meliputi juga seluruh benda yang berasal dari atau sebelumnya berada di atas kapal tsb yang dapat membahayakan navigasi, lingkungan maritim, atau kerusakan lingkungan dan hal-hal terkait lainnya seperti wisata, kesehatan dan keselamatan flora dan fauna, dan infrastruktur lainnya

“Wreck”, following upon a maritime casualty, means:

(a) a sunken or stranded ship; or

(b) any part of a sunken or stranded ship, including any object that is or has been on board such a ship; or

(c) any object that is lost at sea from a ship and that is stranded, sunken or adrift at sea; or

(d) a ship that is about, or may reasonably be expected, to sink or to strand, where effective measures to assist the ship or any property in danger are not already being taken

Selengkapnya baca : Wreck Removal Convention 2007

Apa yang dijamin dalam Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal)?

Sangat bergantung alternatif mana yang anda pilih dalam membeli Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal)

Anda yang membeli polis (Full) Protection & Indemnity (P&I) – alternatif-3, tidak diragukan lagi telah memenuhi jaminan yang dipersyaratkan dalam Wreck Removal Convention 2007 menjamin biaya-biaya yang timbul untuk mengangkat, memindahkan, menghancurkan, member pencahayaan atau penandaan bangkai dari kapal yang diasuransikan atau dari kargo, peralatan atau harta benda lainnya yang tadinya berada diatas kapal tersebut dengan ketentuan bahwa Tertanggung dipersyaratkan oleh peraturan / perundang-undangan untuk melakukan operasi tersebut atau menanggung biaya tersebut.

Section 12 – Wreck Removal

12.1 Liability for the costs and expenses of raising, removing, destroying, lighting or marking the wreck of an Insured Vessel or of any Cargo, equipment or property which is or was carried aboard such vessel, but always provided that the Assured is obliged by law to perform such operations or bear such expenses.

(Catatan penulis : Section dan wordings pada P&I rule book mungkin berbeda-beda, silakan di cek)

Anda yang membeli polis Asuransi Kapal (H&M) dengan tambahan perluasan jaminan Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal) – alternatif-2, ataupun anda yang membeli polis Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal) secara terpisah (stand-alone) – alternatif-1, harus memastikan bahwa klausul yang sama atau yang memberikan jaminan yang sama dilekatkan pada polis.

Harus di-ingat bahwa jaminan tidak hanya terbatas pada penyingkiran kerangka kapal (saja) tetapi juga penyingkiran atas kargo, peralatan atau harta benda lainnya yang turut tenggelam.

Bagaimana dengan dampak polusi yang ditimbulkan dari tenggelam kapal, bahan bakar maupun kargo yang mungkin mengandung zat berbahaya? Nah, untuk jaminan “Pollution Liability” tentu hanya dijamin di polis (Full) Protection & Indemnity (P&I).

Beberapa perusahaan asuransi menggunakan Institute Protection and Indemnity Clauses – Hull Times 20/7/87 CL.344 yang menurut penulis memberikan jaminan sedikit lebih luas (dibandingkan alternatif 1 dan 2) karena juga menjamin penyingkiran “any fixed or movable object or property or other thing” yang ditabrak oleh kapal ybs.

1.1.2 Any attempted or actual arising, removal or destruction of any fixed or movable object or property or other thing, including the wreck of the Vessel, or any neglect or failure to raise, remove or destroy the same

Beberapa perusahaan asuransi ada juga yang menggunakan Institute Time Clauses Hulls – Port Risk 20/7/87 CL.312 yang memberikan jaminan yang sama namun dengan area navigasi terbatas di perairan pelabuhan saja.

Juga anda harus berhati-hati dengan pencoretan (deletion) beberapa klausul yang mungkin dilakukan oleh Penanggung, so please be careful dan mintalah penjelasan tentang apa saja yang dijamin (coverage) dan apa saja yang tidak dijamin (exclusions).

Batasan Tanggung Jawab (Limitation of Liability)

Tidak terdapat batasan tanggung jawab khusus untuk biaya-biaya penyingkiran kerangka kapal, batasan maksimum untuk keseluruhan tanggung jawab pemilik kapal adalah sesuai dengan LLMC (The Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims)

1 The registered owner of a ship of 300 gross tonnage and above and flying the flag of a State Party shall be required to maintain insurance or other financial security, such as a guarantee of a bank or similar institution, to cover liability under this Convention in an amount equal to the limits of liability under the applicable national or international limitation regime, but in all cases not exceeding an amount calculated in accordance with article 6(1)(b) of the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended.

Sehingga berdasarkan Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended, The limit of liability for property claims for ships not exceeding 2,000 gross tonnage is 1.51 million SDR (up from 1 million SDR) atau jika dikonversi maka batasan maksimum untuk keseluruhan tanggung jawab pemilik kapal dengan bobot kurang dari 2,000 GT adalah sama dengan USD 2,070,069.81 atau IDR 27,306,297,085 (konversi per 14/03/2015). Untuk kapal dengan bobot lebih dari 2,000 GT tentu lebih tinggi lagi.

sumber: ahliasuransi

Jumat, 17 Mei 2019

Pengusaha Batu Bara : Persiapan Wajib Kapal Nasional Butuh 2 Tahun



Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai penerapan kewajiban untuk menggunakan kapal nasional dalam kegiatan ekspor batu bara masih perlu persiapan minimal 2 tahun.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan ketersediaan kapal nasional untuk mengangkut seluruh batu bara yang diekspor masih sangat minim. Menurutnya, masih perlu persiapan yang cukup panjang.

"Dari sisi kapal nasional, sekarang ketersediaannya masih kurang dari 2%. Masih perlu waktu lagi, paling enggak 2 tahun lagi minimal," katanya, Kamis (16/5/2019) malam.

Sementara itu, dari sisi importir, penggunaan kapal nasional dari Indonesia akan mengubah skema jual beli yang selama ini diterapkan. Umumnya, jual beli batu bara tersebut menggunakan skema jual lepas di atas kapal (free on board/FOB).

Dalam skema tersebut, setelah batu bara diserahkan di titik jual, maka batu bara menjadi tanggung jawab pihak importir atau pembeli. Mereka yang akan menyiapkan seluruh kebutuhan pengangkutan mulai dari asuransi hingga kapal.

Menurut Pandu, pihak importir pasti telah nyaman dengan skema FOB. Pasalnya, skema tersebut sudah dijalankan selama puluhan tahun.

Seperti diketahui, Permendag No. 82/2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu mewajibkan penggunaan kapal dan asuransi nasional untuk ekspor batu bara dan CPO dengan tujuan mendorong industri asuransi dan logistik nasional. Beleid yang diundangkan pada 31 Oktober 2017 itu awalnya akan dijalankan secara efektif enam bulan setelah terbit, yakni 1 Mei 2018.

Pelaku usaha pun, khususnya para eksportir, langsung meminta agar penerapan beleid tersebut ditunda atau direvisi. Pasalnya, kesiapan asuransi dan ketersediaan kapal nasional untuk kegiatan ekspor tersebut dinilai belum mencukupi.

Akhirnya, pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional ditunda hingga 1 Mei 2020. Sementara untuk asuransi, hanya ditunda selama 3 bulan dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2018.

Meskipun ditunda hingga 1 Agustus 2018, petunjuk teknisnya baru terbit pada 16 Januari 2019 dan penerapan kewajiban asuransi nasional tersebut baru bisa dilakukan mulai 1 Februari 2019. Namun, waktu penerapan tersebut kembali diundur selama 3 bulan hingga 1 Juni 2019.

sumber:  bisnis 


Rabu, 15 Mei 2019

Rusia Jajaki Investasi Industri Perkapalan di Batam


Rusia tampaknya semakin serius untuk menjajaki investasi di Batam, Kepulauan Riau. Negara beruang merah tersebut akan bekerja sama dalam bidang industri galangan kapal.

Hal tersebut terungkap saat Wakil Deputi Perdagangan Kementerian Pengembangan Ekonomi Rusia untuk Indonesia, Chesnokov Alexander bertemu dengan Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo di BP Batam, Senin (22/4) siang.

Dwi menyambut baik kunjungan tersebut. Kunjungan ini sebagai lanjutan dari kegiatan Diplomatic Trip yang dihadiri Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Vorobieva, 4 April lalu.

"Dengan posisi strategis dan sarana prasarana yang memadai serta didukung 24 kawasan industri, Batam terbuka menyambut rekan-rekan investor dari Rusia untuk menjalin kerja sama," ungkapnya.

Dwi mengungkapkan bahwa Rusia antusias berinvestasi di Batam karena menjabarkan secara detail mengenai peluang bisnis dan investasi di Batam.

Sedangkan Chesnokov mengatakan bahwa Batam sangat ideal untuk pengembangan galangan kapal.

"Salah satu fokus pengembangan ekonomi yang digalakkan Rusia yakni industri pembuatan kapal. Dan Batam, sangat potensial untuk penjajakan kerja sama, mengingat prospek galangan kapal di Batam sangat tinggi untuk pengembangan desain dan teknologi di bidang terkait," jelasnya.

Chesnokov kemudian menjelaskan bahwa pihaknya akan mengatur kunjungan untuk mengadakan pertemuan kembali ke Indonesia, terutama di Batam. Tujuannya untuk membicarakan lebih lanjut mengenai investasi dan kesempatan berbisnis bersama pelaku industri khususnya industri pembuatan kapal yang akan dijadwalkan pada akhir Juli tahun ini.

Selain mengunjungi BP Batam, Chesnokov dan rekan-rekannya dijadwalkan akan bertandang ke beberapa industri galangan kapal di Batam, seperti Citra Shipyard, BATAMEC, BSOA, Bandar Abadi Shipyard, dan S.M.O.E Indonesia.

sumber: jpnn 

Senin, 13 Mei 2019

Throughput Petikemas BICT Didukung Kinerja BSH


Throughput petikemas Belawan International Container Terminal (BICT) sebagai cabang PT Pelabuhan Indonesia I atau Pelindo 1 diprediksi bakal terus tumbuh setelah pencapaian kinerja BSH yang menunjukkan grafik peningkatan signifikan.

“Kami berkeyakinan realisasi throughput petikemas akan terus tumbuh seiring meningkatnya kinerja produktivitas BSH di BICT sejak lima tahun terakhir,” jelas General Manager BICT, Aris Zulkarnain kepada Maritimnews di Medan, Kamis (9/5).

Menurut Aris, saat ini throughput BICT meningkat walaupun tidak tajam. Untuk tahun 2018 tercatat 586.299 TEUs dengan 576 call (kunjungan kapal) 9 pelayaran, sedangkan tahun 2017 sebesar 526.039 TEUs oleh 10 pelayaran dengan 547 call.

Selain throughput, produktivitas merupakan kebanggaan BICT khususnya bagi pendukung windows system. Sebut saja BSH untuk tahun 2018 rata-rata sebesar 52,34 yang jauh diatas standar Ditjen Perhubungan Laut.

Aris menambahkan, upaya pembenahan sumber daya manusia pun diterapkan di BICT guna meningkatkan produktivitas perusahaan yang hanya dapat direalisasikan oleh pekerja handal.

“Konsisten dalam produktivitas dibutuhkan para pelanggan, pencapaian BSH kami didukung sumber daya manusia yang kompeten walaupun fasilitas alat bongkar muat kami masuk golongan produk lama,” pungkasnya.

sumber:  maritimnews

Jumat, 10 Mei 2019

Kapal Prince Soya Tabrak KM Cattleya, Pelabuhan Parepare Bergetar


Kecelakaan laut terjadi di sekitar Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. 

Kapal penumpang KM Prince Soya menabrak KM Cattleya Express yang sedang berlabuh di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. 

Akibat peristiwa itu, kedua kapal mengalami kerusakan. KM Prince Soya yang menabrak mengalami kerusakan pada bagian depan. Sementara KM Cattleya mengalami kerusakan cukup parah di bagian belakang. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kejadian itu. 

"Saat kejadian, KM Prince Soya dari Pelabuhan Cappa Ujung, Kota Parepare, hendak berlabuh menunggu penumpang di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. KM Prince Soya terlihat oleng. Sebelum menabrak kapal KM Cattleya, KM Prince Soya nyaris menabrak KM Queen Soya," kata Basri, warga Parepare, Selasa (7/5/2019).

Kata Basri, saat kejadian, dermaga pelabuhan bergetar. Tiga tali penahan kapal yang terikat pada tiang putus. 

"Tiga tali penahan kapal KM Cattleya putus. Tabrakan yang terjadi menimbulkan dentuman keras. Beruntung saat kejadian, penumpang belum berada di pelabuhan," kata Basri. 

Manajer operasional PT Panca Merak Samudra pemilik KM Cattleya Express, Yasser Asal Tjanring, mengatakan, kapal milik perusahaannya mengalami robek dan penyok di bagian punggung belakang akibat tertabrak. 

"Rusak di bagian belakang kapal. Dinding mengalami robek dan penyok," kata Yasser.

Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Parepare, Dahlan menjelaskan, kecelakaan itu disebabkan ada masalah kemudi di KM Prince Soya. 

"Dari keterangan nakhoda KM Prince Soya, kemudi tidak dapat terkontrol sesaat kapal ingin berlabuh di dermaga Pelabuhan Nusantara," katanya.

sumber:  kompas

Senin, 06 Mei 2019

PLN: Kapal Pembangkit Listrik Dipakai Hingga 2021


PT PLN (Persero) memastikan kapal pembangkit listrik masih digunakan setidaknya hingga tiga tahun ke depan. 

"Masih karena untuk memenuhi kebutuhan listrik pada saat itu, karena ada defisit. Sampai sekarang kontraknya masih berlangsung," ujar Direktur Bisnis Regional Sulawesi Syamsul Huda, saat dijumpai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (06/5/2019).

Syamsul menjelaskan saat ini kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) terdapat di 4 lokasi yakni; Sumatera, Amorang - Sulawesi, Maluku, dan Kupang- Nusa Tenggara Timur. Empat kapal tersebut disewa berbeda waktu, namun hampir bersamaan dan kontraknya akan habis pada 2021. 

Selama belum ada kapasitas pembangkit baru yang mencukup, listrik dari MVPP masih dibutuhkan. "Kalau Marine Vessel dilepas, sistem Sulawesi Gorontalo masih bisa terjadi pemadaman. Itulah dibutuhkan keberadaannya di samping masa kontrak sampai awal 2021. Tahun 2021 ada beberapa pembangkit baru, sehingga Marine Vessel bisa kita akhiri," jelasnya. 

Soal sewa kapal yang dinilai cenderung boros, Syamsul mengatakan semuanya sudah dihitung dalam kajian untuk kelayakannya. Meliputi operasional, finansial, risiko, sudah diperhitungkan. 

Lagi pula, ia menambahkan, kapal-kapal ini masih bisa diganti jika terdapat pembangkit baru yang masuk dalam sistem. "Dimungkinkan RUPTL direvisi sama seperti 2018-2027 direvisi ke 2019-2028 ada beberapa penyesuaian dengan potensi pasar di sana. Ada pasar smelter besar di Sulawesi 4.000 MW misalnya."

Namun, Syamsul mengaku tidak hafal berapa biaya yang dikeluarkan PLN untuk sewa kapal pembangkit listrik asal Turki tersebut. 

sumber: cnbcindonesia

Jumat, 26 April 2019

Soal Insiden Ledakan di Galangan Kapal PT MOS Karimun, Ini Penjelasan Polisi Karimun



Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan kerja di sebuah proyek perbaikan kapal PT Multy Ocean Shipyard (MOS) pada Rabu sore.

Hingga Kamis (25/4/2019) siang, Satuan Reskrim Polres Karimun masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Kita masih lakukan olah TKP," kata Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Lulik Febyantara yang dihubungi pewarta.

Oleh karena itu, lanjut Lulik, pihaknya masih belum dapat memastikan penyebab terjadinya ledakan yang membuat dua pekerja mengalami luka bakar.

Ia meminta awak media bersabar hingga penyebab kecelakaan kerja tersebut diketahui.

"Nanti setelah olah TKP ya, saya masih di lokasi," ujarnya.

Ketika ditanya apakah ada pihak dari Dinas Ketenagakerjaan turut berada di lokasi, mantan Kapolsek Balai Karimun itu menyebutkan hanya ada aparat kepolisian di lokasi.

Menurut seorang sumber di dalam PT MOS, sekitaran kapal yang meledak dan terbakar telah dipasangi garis polisi.

"Kapalnya sudah dipasang police line. Tidak ada juga pekerjaan di kapal itu. Mungkin dilarang polisi," kata sumber.

Diberitakan sebelumnya, ledakan terjadi pada Kamis (25/4) sore.

Dua pekerja perusahaan galangan kapal yang terletak di Kecamatan Meral barat itu mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit.

sumber: tribunnews

Selasa, 23 April 2019

Indonesia Bisa Bikin Bantalan Peluncur Kapal Berbahan Karet Lokal


Pemerintah semakin intensif mendorong peningkatan pemanfaatan karet alam untuk kebutuhan di dalam negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan upaya pengembangan industri pengolahan karet alam, guna mendukung pembangunan infrastruktur nasional.



Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan PT Samudera Luas Paramacitra berhasil melakukan rekayasa teknologi material untuk menghadirkan produk rubber airbag dengan memanfaatkan komoditas karet alam lokal.



“Inovasi rubber airbag ini atau bantalan peluncur kapal ini digunakan pada industri perkapalan untuk membantu proses menaikan dan menurunkan kapal di galangan, baik dalam pembangunan kapal baru maupun reparasi kapal bekas,” kata Hammam seperti dikutip dalam keterangan pada laman resmi BPPT, Senin, (8/4/2019).



Lebih lanjut, Hammam menurutkan berdasarkan data Kementerian Perhubungan pada Maret 2013, Indonesia memiliki kurang lebih 12.047 kapal yang pada saatnya harus direparasi pada 240 galangan kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.



Dengan melihat potensi yang ada, dia mengatakan bahwa produk rubber airbag tentunya sangat dibutuhkan untuk membantu proses reparasi dan pembuatan kapal baru.



“Penggunaan produk rubber airbag menjadi pilihan banyak galangan, karena biaya investasinya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangunan galangan konvensional,” ujarnya.



Selain untuk proses reparasi, bantalan peluncur kapal ini juga dibutuhkan dalam proses pembangunan kapal baru, khususnya guna mendukung program poros maritim dan Tol Laut, yang dicanangkan pemerintah.



Hammam mengungkapkan selama ini rubber airbag untuk peluncur kapal masih sepenuhnya diimpor. Padahal Indonesia diketahui sebagai produsen karet alam terbesar nomor 2 di dunia, yaitu sebesar 3,6 juta ton.



Namun, karet alam yang digunakan dan diolah menjadi barang karet seperti ban mobil/truk/bus, belt conveyer, benang karet, dock fender dan lain-lain hanya sekitar 660.000 ton, yakni hanya sekitar 15 % dari  produksi domestik.



“Hadirnya inovasi rubber airbag hasil pengembangan BPPT dan industri lokal ini jelas menjadi subtitusi produk impor, serta meninggikan nilai TKDN. Harganya pun lebih murah dari produk impor sejenis,” ungkapnya.



Selain itu, apabila industri Rubber Air Bag berdiri di Indonesia, maka seluruh kebutuhannya sebanyak 1.500 unit per tahun dapat dipenuhi. Inovasi itu pun diperkirakan bisa menyerap karet alam dalam negeri sebanyak 600.000 ton per tahun.



Inovasi rubber airbag inipun ditekankan Hammam dapat menjadi awal bagi kebangkitan industri karet dalam negeri. Khususnya dalam mendukung bidang industri perkapalan dan kemaritiman, dengan pemanfaatan bahan baku lokal, karena selama ini masih sepenuhnya impor.



“Inilah momentum agar inovasi rubber airbag dapat digunakan untuk kebutuhan nasional, yang juga memiliki nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang sangat tinggi, mencapai 80%,” ujarnya.



Selain itu Hammam juga berharap adanya dukungan kebijakan dari pemangku kepentingan terkait untuk bisa membuka pintu ekspor, sehingga produk Rubber Airbag karya anak bangsa ini bukan hanya dikonsumsi oleh industri dalam negeri tetapi juga dapat digunakan di mancanegara. 

sumber:  bisnis 

Senin, 22 April 2019

Kecelakaan Kapal, Cuaca Buruk Jadi Kambing Hitam


Direktur Teknik Operasi BUMN Reasuransi, Indonesia Re, Kocu A. Hutagalung menyayangkan cuaca buruk kerap menjadi kambing hitam atas kecelakaan kapal yang menyebabkan tingginya nilai klaim asuransi. Pasalnya, kapal dirancang sedemikian rupa untuk menahan berbagai kondisi cuaca, bahkan badai.

"Banyak faktor: kapal yang memang sudah tua masih dipaksakan melaut; bersikap permisif terhadap muatan berlebih; hingga intervensi perusahaan pelayaran terhadap nakhoda kapal," ungkap Kocu di acara diskusi bertajuk 'Jaminan pada Cuaca Buruk (Bad Weather) Dilihat dari sisi Teknik Perkapalan, Kompetensi & Pengawasan, Regulasi dan Polis Asuransi (ITC Hull)' di Jakarta, Rabu.

Menjadikan faktor alam sebagai kambing hitam akan terjadinya suatu musibah kerap menjadi hal yang
lumrah terjadi tatkala suatu pihak cenderung ingin terbebas dari tuduhan atau tanggung jawab.

Kocu mendorong, pihak asuransi, yang direpresentasikan oleh underwriter, agar lebih selektif dan memiliki integritas untuk tidak menerima risiko kapal yang kiranya tidak laik untuk melaut, meskipun Surat Izin Berlayar (SIB) telah diterbitkan, guna menghindari potensi klaim yang begitu besar.

"Tentunya jika kondisi ini tidak berubah, yang dirugikan adalah industri asuransi sendiri. Kita harus berani berubah dan lebih selektif lagi," tambahnya.

Mengacu pada Skala Beaufort, skala empiris untuk mengukur kecepatan angin untuk pengamatan di darat atau di laut, terdapat 12 tipe kekuatan angin, diantaranya tenang, hembusan angin kuat, badai, dan badai topan.

Sementara itu, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menetapkan konstruksi kapal menjadi empat kategori, yakni: P - samudera terbatas; L - Pelayaran Lokal; T - Perairan Tenang; dan D - Laut Dalam.

"Ada kasus kapal bertipe coaster yang hanya mampu berlayar 500 meter dari pelabuhan nekat
berlayar ke perairan dalam. Ketika kena ombak setinggi lima meter, langsung rusak," ujar Direktur Utama Asuka Bahari Nusantara Hari Suroso membuka paparannya.

Intervensi perusahaan pelayaran terhadap nakhoda kapal pun tidak jarang terjadi, kendati cuaca tidak memungkinkan atau dinyatakan kalau kapal tidak laik melaut.

Dia pun kembali mencontohkan kandasnya sebuah kapal penumpang beberapa waktu disebabkan oleh adanya intervensi dari perusahaan pelayaran yang didorong oleh membludaknya penumpang di pelabuhan. Padahal, kondisi kapal saat itu sedang tidak laik melaut.

"Tentunya pada saat itu yang paling dicari adalah nakhoda, padahal dia hanya menjalankan perintah," tegasnya.

Dari sisi kenakhodaan, Kasubbag Ketarunaan dan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta Capt. Fahmi Umasangadji menegaskan kapten kapal tidak kurang seperti hakim di atas kapal - dia memiliki kewenangan atas melaut atau tidaknya kapal tersebut.

"Apabila SIB sudah terbit tapi ada stempel peringatan cuaca buruk, saya tidak akan berangkat. Meskipun risikonya jelas yakni saya bisa diganti," tegasnya.

Diselenggarakan oleh Indonesia Re, Acara diskusi bertajuk 'Jaminan  pada Cuaca Buruk (Bad Weather) Dilihat dari sisi Teknik Perkapalan, Kompetensi & Pengawasan, Regulasi dan Polis Asuransi (ITC Hull)' bertujuan menjadi platform diskusi satu atap industri asuransi dan reasuransi, khususnya di bidang marine hull.

sumber: wartaekonomi

Selasa, 16 April 2019

Bisnis Asuransi Rangka Kapal Masih Tersendat


Bisnis asuransi rangka kapal atau biasa disebut marine hull masih belum berkembang pesat. Malahan premi asuransi rangka kapal ini trennya mengalami penurunan.

Berdasarkan laporan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), per 2018, perolehan premi asuransi ini turun 1,41% secara year on year (yoy), dari Rp 1,59 triliun per 2017 menjadi Rp 620 miliar. Tahun ini pun diprediksi tidak akan ada banyak perubahan dari bisnis marine hull ini. "Kalaupun tumbuh, tidak signifikan," kata Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, Direktur Eksekutif AAUI.

sumber: kontan 

Senin, 15 April 2019

Importir Batu Bara Cermati Arah Kebijakan Pemerintah Indonesia


Importir batu bara masih mencermati perkembangan kewajiban penggunaan kapal nasional untuk kegiatan ekspor komoditas tersebut dari Indonesia.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan salah satu negara importir batu bara dari Indonesia yang menunggu kejelasan adalah Vietnam. Menurutnya, Vietnam menjadi pasar yang sangat potensial untuk ekspor batu bara dari Indonesia.

"Vietnam lagi bangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) besar-besaran dan batu baranya itu dari kita. Mereka sudah mulai menanyakan kebijakan ini," ujar Hendra, Sabtu (13/4/2019).

Seperti diketahui, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu mewajibkan penggunaan kapal dan asuransi nasional untuk ekspor batu bara dan CPO dengan tujuan mendorong industri asuransi dan logistik nasional. Beleid yang diundangkan pada 31 Oktober 2017 itu awalnya akan dijalankan secara efektif 6 bulan setelah terbit, yakni 1 Mei 2018.

Pelaku usaha pun, khususnya para eksportir, langsung meminta agar penerapan beleid tersebut ditunda atau direvisi. Pasalnya, kesiapan asuransi dan ketersediaan kapal nasional untuk kegiatan ekspor tersebut dinilai belum mencukupi.

Akhirnya, pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional ditunda hingga 1 Mei 2020. Sementara itu, untuk asuransi, hanya ditunda selama 3 bulan dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2018.

Meskipun ditunda hingga 1 Agustus 2018, petunjuk teknisnya baru terbit pada 16 Januari 2019 dan penerapan kewajiban asuransi nasional tersebut baru bisa dilakukan mulai 1 Februari 2019 dan masih perlu masa percobaan selama 3 bulan.

sumber: bisnis

Senin, 08 April 2019

Makassar New Port Beroperasi Penuh, Antrean Kapal Menyusut 30%


Kemenhub resmi memberikan izin kepada Pelindo IV untuk melakukan operasi penuh dermaga Makassar New Port (MNP) mulai 28 Maret 2019, setelah selama ini dilakukan uji coba sandar kapal sejak soft launching pada 2 November 2018.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang mengatakan dengan adanya izin operasi penuh dari Direktorat Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, dermaga MNP kini juga sudah bisa melakukan direct call karena kedalaman dermaga sudah minus 16 meter LWS (Low Water Springs).

"Sebelumnya, kedalaman dermaga MNP minus 12 m LWS, namun sudah bisa digunakan untuk uji coba sandar kapal sambil terus dilakukan pengerukan," jelas Farid, Senin (8/4/2019).

Dia menuturkan, meski kedalamannya baru minus 12 m LWS tetapi dermaga MNP sudah bisa disandari kapal yang rata-rata memuat barang dari Makassar untuk dikirim ke beberapa daerah tujuan di wilayah Timur Indonesia seperti Ambon, Ternate, Sorong, Surabaya, Manokwari, Nabire dan Jayapura.

Dengan barang yang diangkut antara lain semen, makanan ternak, beras, minuman, palawija, gula pasir, dan barang elektronik.

"Dengan kedalaman sekarang -16 m LWS, dermaga MNP sudah bisa disandari kapal dengan bobot besar yang biasa digunakan untuk direct call ke beberapa negara," jelasnya.

Sementara itu, General Manager (GM) PT Pelindo IV Cabang Terminal Petikemas Makassar (TPM), Yosef Benny Rohy menyebutkan pengoperasian dermaga MNP otomatis mengurangi antrian di TPM sebesar 30%.

Sebelum dermaga MNP beroperasi, aktivitas bongkar muat barang di TPM mencapai 2.000 box per hari.

"Setelah ada MNP, bongkaran di TPM menurun jadi rata-rata 1.400 box per hari. Kondisi ini jelas menjadi pengurai antrian kapal di dermaga TPM," tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini waiting time di dermaga TPM hanya tinggal sehari dan kondisi tersebut sudah normal. Sebelum ada MNP, waiting time bisa mencapai 3 hingga 4 hari.

sumber:  bisnis 

Kamis, 04 April 2019

JICT Siap Investasi Besar-Besaran Mulai Tahun Depan


PT Jakarta International Container Terminal berancang-ancang menggelontorkan investasi secara masif mulai tahun depan, setelah pada 2019 fokus meninjau ulang kekuatan fasilitas terminal peti kemas tersebut.

Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Gunta Prabawa mengatakan, selain mempertahankan kinerja operasional, perusahaan melakukan review seluruh infrastruktur setelah 20 tahun beroperasi.

“Jumlah capex [capital expenditure/belanja modal] itu akan keluar setelah kami melakukan full assessment,” katanya, Kamis (4/4).

Pada tahun depan, Gunta menjelaskan investasi masif digelontorkan untuk JICT yang merupakan perusahaan patungan PT Pelabuhan Indonesia II/IPC dan Hutchison Ports Indonesia. Tahun ini, JICT hanya mengeluarkan belanja modal untuk biaya konsultan dan desain.

Saat ini, JICT mengoperasikan 16 unit container crane, 62 rubber tyred gantry (RTG), dan 120 head truck. Seluruh crane bertipe post-panamax dan super post panamax dengan kemampuan angkat ganda.

Dengan peralatan itu, JICT mampu mempertahankan produktivitas bongkar muat peti kemas di atas 26 boks per crane per jam (BCH) dan produktivitas pelayanan kapal di atas 70 boks per kapal per jam (BSH).

Kinerja produksi bongkar muat terus menanjak dari semula 1,4 juta TEUs pada 1999—saat JICT mulai beroperasi—menjadi lebih dari 2,4 juta TEUs setahun. Dalam 20 tahun, JICT telah membukukan throughput 37,3 juta TEUs.

Wakil Direktur JICT Riza Erivan menambahkan pihaknya terus menambah panjang dermaga, dari hanya bisa disandari empat kapal sekaligus di dermaga barat pada 1999, menjadi 7 kapal secara bersamaan di dermaga utara.

Kapal yang singgah di JICT merupakan pelaku usaha pelayaran dunia dengan rute langsung ke negara utama, misalnya kapal MV CMA CGM Tage berkapasitas 10.000 TEUs dan berbobot 95.263 gross ton yang melayani rutin rute Priok ke West Coast AS.

“Jaringan pelayaran menjadi salah satu kunci di industri terminal peti kemas dunia. Semakin banyak jalur pelayaran langsung ke negara-negara tujuan, maka akan mendorong kinerja terminal peti kemas semakin maksimal,” ujarnya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengharapkan, JICT bisa membangun ekosistem dengan melibatkan semua pihak baik pengguna jasa pelabuhan maupun pemilik barang.

“Saya lihat Hutchison sebagai operator di Laem Chabang Port Thailand bagus membangun ekosistemnya sehingga mestinya di sini [ekosistem] juga bisa dibangun,” kata Yukki. 

sumber: bisnis 

Selasa, 02 April 2019

Crane Rubuh Timpa Kapal Pesiar di Bahama, 8 Orang Terluka


Setidaknya delapan orang terluka setelah sebuah crane jatuh di atas kapal pesiar 'Oasis of the Seas' milik Royal Caribbean saat sedang menjalani perbaikan di dok di Grand Bahamas. Video insiden yang dibagikan secara online oleh outlet berita lokal menunjukkan derek besar bersandar di sisi kapal pesiar di galangan kapal di Freeport City.

Beruntung tidak ada penumpang di atas kapal pesiar tersebut pada saat kejadian, karena Oasis of the Seas tengah berada di pelabuhan untuk menjalani pemeliharaan pada unit propulsi kapal, yang dikenal sebagai azipod. Biasanya, kapal raksasa berbobot 225 ribu ton ini berlayar hingga 6.000 wisawatan antara Port Canaveral, Florida, dan pulau-pulau Karibia.

Dalam sebuah pernyataan Royal Caribbean mengatakan setidaknya delapan orang yang bekerja di kapal itu menderita cedera yang tidak mengancam jiwa.

“Kami menyadari kerusakan pada struktur dermaga dan crane konstruksi. Kami menilai kerusakan pada kapal. Drydock adalah prosedur perawatan, dan tidak ada tamu di atas kapal,” kata operator kapal seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (2/4/2019).

Pihah polisi Kerajaan Bahama membenarkan insiden tersebut dengan mengatakan yang terluka dilarikan ke rumah sakit dan mencatat bahwa sebagian besar yang terluka sudah diperbolehkan pulang. Sejauh ini belum jelas apa yang menyebabkan crane tersebut rubuh. Investigasi telah diluncurkan.

sumber:  sindonews

Senin, 01 April 2019

3 Kapal di Benoa Bali Terbakar

                                                                      Ilustrasi 

Sebanyak tiga unit kapal milik PT Intimas Surya terbakar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Denpasar, Sabtu (30/3/2019) sore. Petugas dilaporkan sudah mampu memadamkan api.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja saat dikonfirmasi di Denpasar, membenarkan kejadian tiga buah kapal yang terjadi Pukul 15.20 WITA tersebut. "Ya benar ada tiga kapal yang terbakar di Pelabuhan Benoa tadi sore," ujar Hengky Sabtu (30/3/2019).

Kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran dan belum mengetahui kerugian akibat kebakaran itu.

Informasi yang diperoleh kepolisian menyebutkan bahwa tiga kapal yang mengalami kebakaran itu yakni KM Mutiara 11, KM Mutiara 9 dan KM Mutiara 5 yang terjadi di dermaga barat bagian utara di dermaga PT Intimas Surya Pelabuhan Benoa.

Menurut keterangan saksi Made Arsana (55) selaku petugas keamanan PT Intimas Surya, kejadian terbakarnya kapal itu Pukul 15.20 WITA.

Saksi yang juga satpam di PT Intimas Surya itu menerangkan ia saat itu sedang melakukan tugas menjaga pos, lalu ia melihat api dari KN Mutiara 11 berlanjut ke KM Mutiara 9 dan api melalap KM mutiara 5.

"Saat itu, saya langsung meminta bantuan pemadam Pelindo dan dibantu dari Pemadam kebakaran Denpasar untuk memadamkan api," ujarnya.

Upaya pemadaman api yang membakar tiga kapal itu dengan menurunkan empat buah kapal pemadam milik PT Jaya kota, PT Bandar Nelayan, PT Intimas Surya dan PT TKF, kemudian pemadaman api juga menggunakan satu unit mobil pemadam milik Pelindo III Benoa dan satu unit mobil pemadam Kota Denpasar.

Dengan adanya upaya tersebut, api sudah dapat dipadamkan oleh petugas.

sumber:  bisnis 


Rabu, 27 Maret 2019

Menegangkan! Saat Kapal Bank Terjang Gelombang dan Jebakan Karang

                                                                          Ilustrasi 

"Bismillah," doa dari sang kapten memulai perjalanan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III dari Pulau Kayoa menuju homeport di Pulau Bacan. Perjalanan di Kayoa menuju Pulau Bacan memang lebih "spesial" dibanding dengan perjalanan sebelumnya. Kenapa? Jebakan karang dan pertemuan arus alasannya.

Oleh karena itu, saat mesin mulai menderu, seorang nelayan dengan kapal kecil telah bersiap di depan kapal kami. Nelayan tersebut 'menuntun' kapal melewati jebakan karang yang ada di kanan kiri kapal.

Dengan perlahan dan hati-hati sang kapten piawai dan lihai hingga akhirnya kapal buatan Amerika ini lolos dari jebakan karang. Tapi tunggu dulu, ini baru satu tantangan. Lepas dari jebakan karang, kapal yang dikomandoi Indra Asmara Yudha (32) harus menghadapi tantangan berikutnya berupa pertemuan arus yang terus berlangsung hingga satu sampai dua jam ke depan.

Selama itu, kapal terus menerus terombang-ambing hebat sampai jika tak ada yang bisa berdiri normal semua terguncang dan memilih duduk diam.

"Lalu lintas di sini sebenarnya sepi yang paling riskan itu memang karang sama pusaran air. Arusnya gitu muter-muter sehingga membawa kapal jadi liar. Biasanya itu akibat efek dari gaya luar makanya kalau kapal ke kanan kita balasnya ke kiri. Itu ada di arah Batang Lomang dan satu lagi saat keluar dari Kayoa," cerita Indra kepada detikFinance di atas Teras BRI Kapal Bahtera Seva III, Kamis (7/3/2019).

Soal ombak, Indra menceritakan di Halmahera Selatan bergantung dari musim. Jika musim barat, ombak yang menghadang itu besar tapi ada jedanya satu atau dua hari

"Nanti begitu lagi kalau musim timur ombak kecil tapi kontinyu. Cuma kita pikiran alat-alat di sini kadang bisa geser itu yang kita pikirkan. Kalau kapal masih bisa dikendalikan saat musim ombak," jelas pria yang sudah jadi kapten selama 2 bulan tersebut.

Lebih jauh, Indra mengatakan setidaknya ada tantangan lain, selain jebakan karang dan pertemuan arus. Tantangan tersebut adalah dermaga yang masih jauh dari kata layak.

"Karena di Desa Batang Lomang, lelei, Madapolo, Kayoa terbuat dari kayu dan konstruksinya tidak sekuat cor-coran yang kuat jadi nggak bisa sembrono nanti bisa roboh dermaganya. Kebetulan juga banyak karang jadi harus melewati bener-bener harus fokus GPS on track kalau lari bisa nyangkut ke karang," curhat dia.

Sementara itu, Chief Engineer Aditya Okianto mengatakan dari sisi teknis tak ada kendala yang berarti saat mengarungi 6 pulau. Kendati demikian dia mengaku kesulitan dalam mencari sparepart jika ada material yang harus diganti.

"Tapi perusahaan kita menerapkan plan maintance system untuk merawat umur mesin agar tidak breakdown di tengah. Ke depan saya berharap semoga kerja sama dengan BRI terus berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan," tukas Aditya.

Sebagai informasi, Teras BRI Kapal Bahtera Seva III atau sering disebut Bahtera Seva yang melayani perbankan di sekitar Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Bank terapung ini beroperasi selama 4 hari setiap minggu yang mempunyai rute Pulau Bacan (homeport), Pulau Batang Lomang, Mandioli, Madapolo, Pasipalele, Saketa, Kayoa, lalu kembali lagi ke homeport. Adapun jadwal pelayarannya dari Selasa hingga Jumat. Baca berita lainnya mengenai Teras BRI Kapal Bahtera Seva di Ekspedisi Bahtera Seva.

sumber: detik