Kamis, 18 Oktober 2018

Hanya 12% Industri Galangan Kapal Ada di Indonesia Timur


Industri galangan kapal di lndonesia  masih terfokus di Indonesia barat. Hanya 12% galangan kapal   ada di Indonesia timur seperti Makassar, Morowali dan lainnya. Padahal, potensi pasarnya cukup menjanjikan.

“Kondisi tersebut cukup menjadi masalah untuk meningkatkan tingkah kandungan dalam negeri (TKDN) dalam  industri maritim nasional. Masalah ini perlu difikirkan demi kebaikan di masa mendatang,” kata Dirut PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Edy Widarto dalam FGD Balitbang Perhubungan di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Galangan kapal sebanyak 37% ada di Jawa, 26% di Sumatera dan Kalimantan 25%.  “Sedang di Indonesia timur yang wilayahnya hampir separuh wilayah Indonesia hanya 12%,” jelas Edy.

Menurut dia, permintaan kapal di Indonesia timur saat ini cukup tinggi, dengan  ragam dan jenis kapal yang berbeda-beda. Hal itu sejalan dengan pengembangan program Tol Laut belakangan.

“Namun karena masih tingginya komponen impor,  harga kapal masih tinggi. Tugas kita bersama, bagaimana bisa meningkatkan TKDN dalam  industri maritim nasional,” papar Edy.

Sementara, dari ratusan industri galangan kapal dalam negeri, hanya empat dari BUMN. Mereka itu adalah PT PAL, PT Industri Kapal Indonesia (IKI), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DKS).

Industri Komponen Lokal

Selain itu, Edy juga  mengusulkan industri pendukung atau komponen lokal bidang perkapalan juga harus ditingkatkan. “Sesuai  ketentuan UU, TKDN itu harus dioptimalkan. Tapi harus jujur, belum semua ada, sehingga terpaksa harus impor,” kilah Edy.

Saat ini, komponen lokal industri galangan kapal antara 35-40%. Tapi semua itu akan  tergantung jenis, tipe  dan ukuran kapal. “Jika TKDN bisa  ditingkatkan akan lebih bagus,”  kilah Edy.

Sementara, Adi Pradana dari Bappenas sebagai pembahas dalam FGD itu menyebutkan, saat ini sudah dikembangkan sedikinya lima kawasan ekonomi khusus  (KEK) termasuk di Morowali dan Konawe yang cukup luas.

“Di kedua KEK itu tersedia industri berbasis timah. Jika dikembangkan dengan baik, dari sana bisa memasok kebutuhan  komponen pendukung industri perkapalan di dalam negeri,” kata Adi.

Menurutnya, perlu kerja keras dan kepedulian semua pihak untuk membangun industri maritim di Tanah Air. “Selain industri perkapalan yang baik, juga harus didukung industri komponen perkapalan yang baik pula,” papar Adi.

Dengan industri komponen yang kuat, tambah Adi,  diyakini akan memberikan nilai tambah makin besar.

“Galangan kapal makin kuat, industri komponen pendukung juga tumbuh. Dengan begitu akan bisa membuka lapangan kerja baru dan nilai tambah untuk negeri ini makin besar,” tandas Adi.

sumber: beritatrans

Peningkatan Industri Beri Dampak Positif, bagi Pertumbuhan Pelanggan PLN Batam


Kembali bergairahnya sektor industri di Batam berdampak baik bagi pertumbuhan pelanggan dari bright PLN Batam.

“Untuk pasar industri sempat booming dari galangan kapal. Di setiap tepi laut berdiri shipyard yang memakai jasa PLN Batam, ” kata Manager Corporate Customer PLN Batam Arief Sumarna di Service Business Unit (SBU) PLN Batam di Imperium, Batamcentre, Selasa (16/10/2018).

Namun, semuanya berubah ketika krisis global menerpa Batam. Turunnya harga minyak dunia menyebabkan galangan kapal banyak yang tutup karena tak mendapatkan orderan.

“Ketika itu, tiap hari ada penurunan daya atau malah berhenti secara keseluruhan,” katanya.

Dampak penurunan daya meskipun hanya sedikit ternyata berdampak banyak bagi pemasukan PLN Batam.

“Meskipun begitu, kami mencoba memberikan pelayanan langsung agar pelanggan puas,” jelasnya.

Setelah menempuh tahun-tahun penuh kesulitan, sektor industri mulai bergairah kembali.

“Nampak secercah cahaya ketika ada industri baru mulai masuk,” paparnya.

Sebagai contoh, sejumlah industri plastik relokasi dari China ke Batam menggunakan listrik dari PLN Batam.

“Yang lainnya seperti dari Citra Buana, bisnis pergudangan dan banyak juga industri manufaktur mampu bertahan,” katanya.

Diakuinya, hal tersebut memberikan dampak bagus. Saat ini, pelanggan terbesar PLN Batam adalah Semen Batam yang berlokasi di Kabil. “Mereka menggunakan daya sebesar 10 Mega Volt Ampere (MVA) dan pabrik gas Samator yang pakai daya sebesar 7,7 MVA,” ucapnya.

Untuk September 2018, pelanggan PLN dari sektor industri mencapai 34 tenant. Sedangkan pelanggan terbanyak berasal dari rumah tangga sebanyak 66.296 pelanggan. Kemudian bisnis sebanyak 12.172 pelanggan. Lalu pengguna multiguna sebanyak 20.958 pelanggan, sosial sebanyak 721 pelanggan dan pemerintah sebanyak 562 pelanggan. Dan totoal keseluruhan mencapai 100.745 pelanggan.

Khusus untuk industri, jumlah pelanggan sempat menjadi 30 pada April 2018. Namun memasuki September, meningkat menjadi 34 pelanggan dari kalangan industri.

Industri kata Arief termasuk pelanggan besar. Daya listrik minimal yang dibutuhkan pelanggan besar mencapai 240 KVA. Sedangkan daya listrik tertinggi mencapai 30 MVA

Selain industri, bisnis properti juga menjanjikan. Pembangunan apartemen seperti Pollux Habibi dan Oxley diyakini akan meningkatkan pertumbuhan pelanggan PLN Batam.

“Pollux sudah bangun dan saat ini daya yang dibutuhkan sekitar 2,5 sampai 3 MVA dulu. Tapi jika sudah dibangun semuanya hingga 102 lantai bisa jadi 10 MVA,” paparnya.

Sedangkan Oxley sebelumnya mengajukan 11 MVA, namun sekarang turun menjadi 6 MVA.

Untuk tarif diatas 200 KVA sudah termasuk dalam golongan tarif B-3/TM. Tarif listriknya sebesar Rp 1.603,63 per KWH dengan tarif abonemen mencapai Rp 38.602.

Terpisah, Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri Kepri Tjaw Hioeng, beberapa waktu lalu, mengakui bahwa industri di Batam sudah mulai bangkit. Ini bisa dilihat dari ekspor yang terus tumbuh, terutama untuk perusahaan manufaktur.

“Memang kalau ekspor meningkat itu karena pesanan mulai banyak. Sebagian besar perusahaan manufaktur di kawasan industri di Batam sudah kontrak dengan pemilik brand atau perusahaan rekanan,” kata pria yang akrab disapa Ayung tersebut.

Akibat dari meningkatnya ekspor, maka perusahaan akan melakukan ekspansi. Contoh ekspansi adalah membangun gedung baru. Dan tentu saja akan membutuhkan daya listrik baru.

Sedangkan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan investor banyak yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Batam. Salah satunya adalah perusahaan dari Mesir yang bergerak di bidang properti.

Sektor ini dapat menyerap daya listrik yang cukup banyak ketika pembangunan dilakukan hingga proses penjualannya.

“Kami tengah membantu dan berupaya meyakinkan perusahaan tersebut agar merealisasikan rencana investasinya,” kata Lukita, Minggu (16/10).

Jumlah investasinya mencapai 162 juta Dolar Amerika. Namun, sayang Lukita belum bisa menyebutkan nama perusahaannya. Tapi ia berjanji akan menghilangkan kendala yang ada agar investor dari Negeri Piramida itu segera membangun properti di Batam.

Sebelumnya, Lukita sudah bertemu dan melihat rencana pembangunannya. BP Batam setuju dan telah mempersiapkan lahan di pinggir pantai yang terletak di Tanjungpinggir Sekupang.

” Investor Mesir tersebut rencananya akan membangun sebuah kawasan di area yang tidak jauh dari Pantai Tanjungpinggir. Sehingga nantinya juga diharapkan bisa menjadi kawasan destinasi pariwisata baru yang bisa menarik minat kunjungan wisatawan,” tegas Lukita.

sumber: batampos

Rabu, 17 Oktober 2018

Pemerintah Pusat Keluarkan Izin Pengelolaan Galangan Kapal di Gunungsitoli


Walikota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua saat berfoto bersama KSOP Gunungsitoli, penyelenggara dan peserta diklat ketrampilan pelaut kapal niaga ( beritasore/ Firman Zebua )

Gunungsitoli (Berita) : Kota Gunungsitoli yang berada di bagian barat Sumatera akan memiliki industri galangan kapal khusus docking, setelah mengantongi rekomendasi berupa izin dari Pemerintah pusat.

Tentang izin pengelolaan galangan kapal kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli. Hal ini disampaikan Walikota Gunungsitoli, Ir Lakhomizaro Zebua kepada wartawan di Gunungsitoli, Kemarin.

Dijelaskan oleh Walikota bahwa dari berbagai pertimbangan, kajian dan penelitian pemerintah pusat menyatakan, Kota Gunungsitoli layak menjadi lokasi galangan kapal, karena berdasarkan “Survei yang dilakukan di beberapa daerah tetangga akhirnya izin pengelolaan diberikan kepada pemerintah Kota Gunungsitoli.

Armada transportasi laut yang butuh perbaikan kapal, akan diberilan kesempatan untuk naik docking, guna perbaikan kapal digalangan kapal yang ada di Kota Gunungsitoli.

“Pengusaha kapal yang berasal dari daerah berdekatan, baik dari Padang, Sibolga dan Singkil Aceh dan lainnya akan berkempatan untuk memperbaikinya,” tutur orang nomor satu di Kota Gunungsitoli itu.

Ditambahkannya, pemerintah pusat juga telah berkomitmen akan menyerahkan kapal Roro, guna menambah kekuatan moda transportasi laut kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Sementara itu, Kepala Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan (KSOP) Gunungsitoli, Merdi Loi yang dihubungi Minggu (12/10) membenarkan keputusan pemerintah yang telah mengeluarkan izin pengelolaan galangan kapal kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli. Menurut Loi, lokasi galangan kapal itu nantinya di daerah Moawo Kota Gunungsitoli.

“Ia benar. melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2017 tentang terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan terminal khusus (Tersus) galangan kapal.

Pemerintah menyatakan memberi kewenangan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli mengenai persetujuan pengelolaan TUKS termasuk galangan kapal,” terangnya.

Merdi Loi SE,MM mengungkapkan, bahwa pihaknya akan senantiasa berupaya mempermudah rekomendasi pengelolaan izin galangan kapal, termasuk izin labuh kapal. Begitu juga akan menyiapkan SOP pengawasan docking. Selain itu, pengusaha galangan kapal didorong untuk melengkapi sarana prasarana yang memadai.

sumber: beritasore

Senin, 15 Oktober 2018

Pelindo IV dan IKI Bersinergi untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal


Dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan perbaikan dan pemeliharaan kapal, PT Pelabuhan Indonesia IV yang diwakili langsung oleh Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung dan PT Industri Kapal Indonesia (IKI) yang diwakili oleh  Direktur Utama PT IKI, Edy Widarto menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Rencana Kerja Sama Kemitraan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal.  Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Ruang Serbaguna Lantai 7 Kantor Pusat Pelindo IV Makassar, Jumat (20 Juli 2018).

“Penandatanganan nota kesepahanan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kerja sama kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal antara Pelindo IV dan PT IKI. Selain itu juga untuk membangun kemitraan dan sinergi usaha dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki Pelindo IV dan IKI”, ungkap Doso dalam rilisnya.

Sekarang ini Pelindo IV sedang membentuk konsorsium untuk kapal tunda, dengan tujuh perusahaan , sehingga pangsa pasar IKI bisa lebih luas lagi. Walaupun sebelumnya Pelindo IV lebih memilih menyewa kapal tunda karena lebih hemat dari segi biaya dan SDM, dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.

Karenanya, baik Doso maupun Eky berharap setelah penandatanganan MoU ini, kedua belah pihak dapat segera membentuk kerjasama yang lebih konkrit.

sumber: nusantaramaritimenews

Minggu, 14 Oktober 2018

Ada Inspeksi Peti Kemas, Pelayaran Khawatir Ongkos Logistik Melambung


Pelaku usaha pelayaran khawatir rencana pemerintah membebankan biaya inspeksi kontainer kepada shipping line akan membuat ongkos logistik kian mahal.

General Manager Mediterranean Shipping Company (MSC), perusahaan pelayaran yang bermarkas di Jenewa Swiss, Dhany Novianto berpendapat gagasan Kementerian Perhubungan itu tidak selaras dengan program Presiden Joko Widodo yang ingin menekan biaya logistik.

“Ini akan menjadikan Indonesia kurang bisa bersaing dan tidak menarik buat para investor,” katanya saat dihubungi, Rabu (10/10/2018).

Sejalan dengan mekanisme pasar, setiap tambahan biaya operasional, baik karena kenaikan harga komponen biaya maupun kebijakan pemerintah, biasanya diteruskan kepada pengguna jasa dalam bentuk kenaikan tarif.  “Yang terdampak pada akhirnya cargo owner, eksportir atau importir.”

Padahal, peringkat Logistic Performance Index (LPI) Indonesia telah melompat dari peringkat ke-63 pada 2016 menjadi peringkat ke-46 pada 2018, disokong oleh perbaikan skor pada komponen kompetensi logistik, infrastruktur, pelayaran internasional, penelusuran dan pelacakan, serta ketepatan waktu.

Namun, Indonesia tertinggal dari sesama peer group di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, yang secara berturut-turut berada di peringkat ke-41, ke-39, dan ke-32. Secara umum, Indonesia tertinggal dalam hal kepabeanan (customs), infrastruktur, dan kompetensi logistik, dibandingkan dengan ketiga negara tetangga itu.

Dhany menambahkan setiap shipping line pada umumnya mempunyai prosedur penetapan kelaikan kontainer dengan memberlakukan pengujian, pemeliharaan, dan perbaikan menurut standard the Institute of International Container Lessor (IICL) yang dilakukan oleh depo-depo yang ditunjuk pelayaran.

“Untuk MSC, kami menunjuk depot yang mempunyai standard IICL dan verifikasi berkala dilakukan dengan menempelkan stiker ACEP [Approved Continuous Examination Program] yang sudah di-approved dan diverifikasi,” kata Dhany.

Sementara itu, agen CMA CGM di Indonesia, PT Container Maritime Activities, akan melaporkan rencana kebijakan inspeksi ulang kontainer lama oleh pemerintah Indonesia itu kepada kantor pusat di Prancis.  “Kami lebih ke posisi akan menyampaikan informasi tentang regulasi baru ini ke kantor pusat kami dan menunggu respons mereka,” kata Customer Care Senior Manager PT Container Maritime Activities Martharia Sarumpaet.

sumber:  suaracargo

Jumat, 12 Oktober 2018

Genting Cruise Lines Komitmen Tambah Kunjungan Kapal Pesiar ke Indonesia


Genting Cruise Lines, salah satu divisi Genting Hong Kong yang mengoperasikan kapal pesiar, berkomitmen menambah kunjungan kapal untuk membantu pengembangan industri pariwisata di Indonesia.

Komitmen itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Genting Cruise Line dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di sela-sela acara Leaders Retreat antara Indonesia dan Singapura di Bali, Kamis (11/10/2018). Kesepakatan itu menegaskan kelanjutan inisatif bersama mengembangkan fasilitas di Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara agar dapat disandari kapal sepanjang minimal 350 meter.

Kedua pihak juga akan menjajaki kemungkinan kerja sama pembangunan pelabuhan cruise tambahan yang dioperasikan oleh Pelindo III sebagai perluasan kolaborasi selain di Bali Utara. 

Presiden Genting Cruise Lines Kent Zhu, melalui keterangan resmi, mengatakan pihaknya berkomitmen tinggi terhadap pembangunan di Indonesia sebagai hub kapal pesiar kunci di kawasan, juga pasar dan destinasi yang penting bagi industri pariwisata. 

"Kami mengakui adanya kebutuhan untuk meng-update infrastruktur cruise di area dan telah merintis perbaikan fasilitas pelabuhan untuk memastikan pertumbuhan bisnis cruise mendatang," katanya.

Dia menyatakan akan terus bekerja sama erat dengan mitraya di Indonesia dalam menciptakan peluang baru bagi kemajuan pariwisata kapal pesiar lokal sebagaimana dibuktikan oleh penyebaran kapalnya ke Jakarta, Medan, Bali Utara, dan Bintan.

Sebagai pionir industri kapal pesiar di Asia dan kini telah beroperasi selama 25 tahun, imbuhnya, Genting Cruise Lines terus memelopori pengembangan kapal pesiar di berbagai pelabuhan di kawasan, mencakup Guangzhou (Nansha) di China, Shimizu di Jepang, Manila di Filipina, dan baru-baru ini di Pulau Bintan dan Celukan Bawang di Indonesia. 

Menurutnya, pelabuhan-pelabuhan di Asia dipandang menjanjikan dan potensial. Genting Cruise Lines akan aktif bekerja sama dengan badan pemerintahan dan otoritas setempat untuk membangun fasilitas dan infrastruktur pelabuhan serta mengakomodasi pertumbuhan jumlah penumpang kapal pesiar dengan lebih banyak kapal bertonase besar.   

“Melalui inisiatif yang sedang berjalan ini, tujuan kami mendukung pelabuhan lokal Indonesia untuk mengerek rantai nilai, yang pada gilirannya mendorong industri cruise, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia," ujar Zhu. 

sumber:  bisnis

Kamis, 11 Oktober 2018

Resep Ini Diklaim Bisa Mengobati Kelesuan Industri Galangan Kapal


Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada komponen pembuatan kapal dirasa memberatkan industri galangan kapal. Kondisi industri yang sedang lesu dinilai dapat dipulihkan dengan pembebasan bea masuk komponen kapal.

Askan Naim, Sekjen Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menjelaskan kondisi industri galangan kapal saat ini tengah kurang bergairah. Di tengah pesanan pembangunan kapal yang sepi, pengenaan PPN kepada komponen kapal pun dirasa memberatkan.

Askan menjelaskan 65% atau lebih dari 1.000 item komponen pembangunan kapal masih impor. Pengenaan PPN terhadap pembelian komponen tersebut dinilai Askan perlu dihapuskan, terlebih dalam kondisi dolar yang terus menguat.

"Komponen-komponen kapal itu kan kita beli itu masih ada PPN-nya. Memang ada regulasi yang mudah-mudahan sebentar lagi sudah bisa terimplementasikan, yaitu pembebasan bea masuk komponen-komponen kapal," tutur Askan kepada Bisnis pada Senin (8/10/2018) malam.

Selama 2017, Iperindo mencatat jumlah pesanan pembangunan kapal mencapai 2018.300 gross tonnage (GT). Sekitar 83% dari total produksi tersebut atau sebanyak 135.440 GT diperuntukkan untuk pasar dalam negeri, sementara 82.860 GT dikirim ke luar negeri.

Selain pembebasan PPN, menurut Askan, industri pembangunan kapal juga dapat dipacu dengan pembatasan usia kapal, moratorium impor kapal bekas, serta penguatan industri komponen kapal dalam negeri. Besarnya keperluan impor dinilai dapat diatasi dengan cara tersebut.

sumber: bisnis 

Rabu, 10 Oktober 2018

Kemenhub Tetapkan Lembaga Inspeksi Kontainer Bulan Depan


Kementerian Perhuhungan menyatakan akan menetapkan lembaga inspeksi kelaikan kontainer pada November 2018 sebagai implementasi Permenhub No. 53/2018 tentang Kelaikan Kontainer dan Vetifikasi Berat Kotor Peti Kemas.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, R. Agus H. Purnomo mengatakan seiring dengan penetapan lembaga surveyor atau badan sertifikasi yang melakukan inspeksi itu, Kemenhub juga akan menerbitkan aturan petunjuk pelasana dan petunjuk teknisnya.

“Targetnya awal bulan depan [November], sudah ada juknis dan juklak inspeksi kontainer, sekaligus lembaga atau badan yang ditunjuk melaksanakan itu sudah kita umumkan dan tetapkan,”ujarnya dalam FGD Implementasi Kelaikan Peti Kemas dalam menunjang Keselamatan Pelayaran yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Dirjen mengatakan Kemenhub sudah menerima sejumlah permohonan lembaga surveyor atau badan sertifikasi berbadan hukum Indonesia maupun pengelola depo kontainer untuk menjadi pelaksana dalam inspeksi kontainer sesuai beleid itu.

Kendati begitu, Dirjen belum bersedia menjabarkan pihak mana saja yang sudah mengajukan permohonan kepada Kemenhub. “Tetapi kami tegaskan supaya inspeksi kontainer tidak membuat biaya logistik menjadi bertambah. Untuk tahap awal akan dilaksanakan terhadap peti kemas ocean going,” tuturnya.

Dirjen juga menegaskan PM 53/2018 akan diimplementasikan pada Januari 2018 dan akan diikuti dengan penindakan hukumnya secara tegas. “Kalau yang menyangkut penegakan hukumnya kita komitmen awal tahun depan sudah harus dijalankan. Ini menyangkut keselamatan,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan sesuai regulasi internasional, kelaikan kontainer dapat diverifikasi ulang setiap lima tahunan. “Sesuai aturan internasional maritime organization mewajibkan semua kontainer itu layak laut,”ujar Yukki.

Sekjen Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tento mengatakan penindakan ketidaklaikan kontainer dapat dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan sebagaimana diatur perundang-undangan yang berlaku termasuk UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

“Bahkan kalau ada kontainer yang sengaja dimodifikasi untuk bisa melayani kargo tertentu justru itu pelanggaran berat,”ujar Ridwan.

sumber:  suaracargo




Kamis, 04 Oktober 2018

Tingkatkan Industri Kapal Di Sumut, Kemenhub Akan Bangun Lima Buah Kapal


Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan terus meningkatkan perkembangan industri kapal di Sumatera Utara. Pada kunjungannya hari ini ke Portsea, Menhub menuturkan bahwa Kementerian Perhubungan akan membangun 5 Kapal Roro dan ada kapal yang dapat beroperasi pada bulan November 2018.

"Kapal ini telah dibangun sejak tahun lalu dan akan beroperasi pada bulan November 2018. Selain kapal ini, tahun depan Kementerian Perhubungan akan membangun kapal lagi. PT ASDP yang akan menjadi operator kapal ini, juga nanti akan membangun satu lagi. Kami juga sudah mendapat konfirmasi akan ada 2 kapal lagi yang disumbang oleh swasta di Sumatera Utara. Jadi totalnya akan ada 5 kapal sebesar ini," ujar Menhub usai meninjau galangan kapal di Portsea, Toba Samosir, Jumat (22/6).

Menhub menjelaskan bahwa kapal ini memiliki muatan yang cukup besar dan rencananya kapal ini akan ditempatkan di Pelabuhan Tomo menuju Pelabuhan Ajibata.

"Kapal ini memiliki muatan yang besar dan berukuran 300 GT. Muatan kapal bisa mengangkut 280 penumpang dan 32 mobil atau 17 truk. Suatu kapasitas yang besar dibanding dengan kapal-kapal yang ada sekarang. Nantinya kapal Roro ini akan ditempatkan di Pelabuhan Tomo ke Pelabuhan Ajibata," jelas Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengatakan bahwa saat ini Menhub menugaskan Bupati untuk melakukan penelitian terkait ukuran kapal dan juga menugaskan Dirjen Perhubungan Darat untuk melakukan pengawasan kapal ini dan dapat meningkatkan pariwisata.

"Saat ini kami sedang melakukan penelitian, saya minta Bupati untuk meneliti terkait ukuran kapal. Lalu Dirjen Perhubungan Darat juga akan lakukan pengawasan kapal ini agar kapal bisa meningkatkan pariwisata di Danau Toba," jelas Menhub.

Menhub menuturkan bahwa ini adalah hal yang baik untuk di sini dan harapannya bisa meningkatkan keselamatan penumpang kapal. Nantinya masyarakat harus turut aktif mengelola kapal ini.

"Ini merupakan hal yang baik untuk meningkatkan keselamatan penumpang. Kapal ini harapannya dapat membantu mobilisasi masyarakat, membuka lapangan kerja baru, menunjang pariwisata, dan memberikan masyarakat kapal yang sesuai standar keselamatan," terang Menhub.

Dalam mendukung hal tersebut, Menhub juga akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengawasi berbagai kebutuhan operasional di Danau Toba.

"Saya juga akan membuat UPT dan sudah koordinasi dengan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk datang ke sini selain untuk mengawasi pembangunan kapal juga akan mendukung terkait konstruksi, mesin terhadap kapal yang ada," ungkap Menhub.

Menhub menerangkan juga terkait pengelolaan kapal dimana akan dikelola oleh PT. ASDP. Disamping itu, Menhub juga ingin meningkatkan operasional di tempat penyeberangan.

"Kapal ini dibangun oleh pemerintah dan nanti akan dikelola oleh PT. ASDP dan melibatkan semua masyarakat Toba dan sekitarnya. Secara aturan pengawasan di Tingkat I tapi sekarang kita ingin meningkatkan kualitas operasional di tempat penyeberangan sehingga kita akan buat petakan di seluruh Indonesia dan membuat ad hoc maupun UPT untuk berikan pengawasan, pengarahan dan pendampingan bagi operasional penyeberangan di tempat padat traffic-nya," pungkas Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Tobasa Darwin Siagian mengucapkan terima kasih atas perhatian khusus yang telah diberikan dan akan mendukung sepenuhnya untuk kemajuan Sumatera Utara.

"Kita sangat berterima kasih kepada Menhub yang telah berikan perhatian khusus mengenai angkutan di Danau Toba dan sekitarnya agar semakin baik. Sehingga seluruh masalah pengamanan akan terjamin. Kami akan ikut aktif mendorong pekerjaan ini agar cepat selesai," imbuh Bupati Darwin.

Peninjauan turut didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana, Bupati Tobasa Darwin Siagian serta Wakapolres Tobasa Kompol A. Sagian.

sumber:  dephub

Rabu, 03 Oktober 2018

Selamat! Tanjung Priok Terapkan Aplikasi Daring Layanan Kapal


Pelabuhan Tanjung Priok menerapkan aplikasi layanan pemanduan dan penundaan kapal secara daring dalam rangka mempercepat proses bisnis terhadap pergerakan keluar masuk kapal di pelabuhan itu.
Implementasi layanan kapal berbasis daring itu ditandai dengan sosialisasi dan go-live marine operating system (MOS), pada 3 Oktober 2018 di pelabuhan Tanjung Priok,yang disaksikan langsung Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Hermanta, Manajemen Pelabuhan Indonesia II/IPC serta pengguna jasa.
Mulyadi, General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, mengatakan aplikasi MOS terintegrasi dengan aplikasi pelayanan kapal, sekaligus merupakan bentuk dukungan terhadap sistem layanan kapal Inaportnet Kementerian Perhubungan.
"MOS merupakan sistem yang di desain guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan," ujarnya, dalam keterangan pers , Kamis (4/10/2018).
Selama ini, dia mengemukakan layanan permohonan pandu/tunda kapal (towage dan pilotage) di Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan secara manual.
Untuk mewujudkan Pelindo II/IPC sebagai world class port operator perlu operational excellence, dan layanan pemanduan menjadi salah satu aspek yang mendapatkan perhatian khusus dalam rangka mewujudkan visi dan misi peraeroan.
Mulyadi menjelaskan benefit yang diperoleh setelah implementasi MOS memberikan kemudahan dan efisiensi bagi planner dalam optimalisasi dan penyesuaian kebutuhan kapal terhadap resource, real time record pelayanan, adanya status track and tracing resources.
Selain itu, berkurangnya running hours dan meningkatkan efisiensi pergerakan untuk tug boat dan efisiensi perjalanan untuk pilot boats, penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) maupun pelumas baik tug boat maupun pilot boat, serta meningkatkan governance.
"Ini sebagai upaya melakukan pembenahan proses bisnis dengan meninggalkan layanan pemanduan dan penundaan kapal secara manual untuk beralih ke sistem digital port," ujarnya.
Hermanta, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menyatakan mengapresiasi adanya layanan pemanduan dan penundaan kapal berbasis daring di pelabuhan Priok itu.
sumber: bisnis 

Senin, 01 Oktober 2018

Permasalahan Industri Kapal harus Segera Diselesaikan


Sampai saat ini industri perkapalan dalam negeri belum terlihat kemajuannya, padahal Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia. Untuk itu Pemerintah diminta ikut berperan serta untuk membangun industri perkapalan yang semakin terhimpit dan tidak terurus ini.

Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian, Soerjono mengungkap, industri perkapalan di dalam negeri tidak akan maju apabila permasalahan yang ada tidak pernah diselesaikan.

"Industri perkapalan nasional sampai saat ini masih kesulitan dana dari perbankan, kemudian Pemerintah harus membuat kebijakan membangun industri perkapalan di dalam negeri, bukan hanya reparasi ataupun impor," jelas Soerjono kepada Neraca di Bandung, akhir pekan lalu.

Lebih jauh lagi Soerjono memaparkan untuk memajukan industri perkapalan, pemerintah juga diminta berlaku adil antara perdagangan dan industri di sektor industri galangan kapal.
"Pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% bagi industri perkapalan di dalam negeri diyakini mendongkrak daya saing galangan sehingga mampu merebut proyek pengadaan kapal baru. Pembebasan PPN tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden No.5 Ta-hun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Inpres itu menyatakan perlunya memberikan fasilitas perpajakan kepada industri perkapalan nasional," jelas Soerjono,

Lebih Mahal

Selama ini, pungutan PPN termasuk pengenaan bea masuk impor komponen kapal menyebabkan harga kapal yang diproduksi di dalam negeri lebih mahal hingga 17% dibandingkan dengan kapal impor.
Pemerintah telah membebaskan PPN atas impor kapal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 287 2006 tentang Perubahan atas PMK No. 146/2000. PMK ini mengatur soal impor dan atau penyera-han barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pemerintah juga menanggung bea masuk impor kapal antara lain berdasarkan Keputusan Menkeu No. 432/1996 tentang Pemberian Fasilitas Ditanggung Pemerintah atas Bea Balik Nama Kapal. Namun, pemerintah masih mengenakan PPN 10% di sektor galangan, meskipun sudah menanggung bea masuk impor komponen kapal.

Untuk itu, oerjono mengusulkan impor kapal diperketat dengan mengenakan PPN dan bea masuk secara proporsional.Kebijakan itu ditempuh untuk menggerakkan industri galangan yang beroperasi secara penuh. "Jika (PPN dan bea masuk) ditetapkan, program standard dies vessel atau produksi kapal secara massal dengan kategori jenis tertentu bisa dijalankan," turur Soerjono.

Dua Pilihan
Beberapa waktu lalu, Pemerintah menyiapkan dua pilihan pemberian insentif bagi industri galangan kapal domestik guna sehingga dapat memenuhi kebutuhan kapal nasional yang diyakini mencapai 526 unit hingga 2015.

Budi Darmadi, Direktur Jenderal Industri Ung-gulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, menuturkan salah satu masalah utama yang dihadapi industri perkapalan adalah pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). "Impor komponen masih dikenakan PPN sebesar 10%, tetapi produk kapal impor tidak dikenakan bea masuk," ujarnya.

Dia menuturkan permasalahan ini semakin mencuat karena industri galangan kapal lokal masih menggantungkan diri pada impor komponen yang selama ini memang belum mampu diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, lanjutnya, ketergantungan impor komponen kapal yang relatif tinggi tersebut mempengaruhi harga kapal dan waktu pengiriman, sehingga sulit bersaing dengan kapal impor, terutama dari China. "Ini yang membuat daya saing industri galangan kapal nasional lemah," ujarnya.

Pihaknya mengusulkan dua altematif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, tuturnya, opsi untuk membebaskan PPN 10% yang diteruskan hingga ke produsen dan komponen pendukungnya.
Pilihan kedua, lanjutnya, adalah dengan memasukkan industri galangan kapal ke dalam kategori pengembangan infrastruktur layaknya jembatan yang memiliki pajak final yang lebih rendah yakni sebesar 3%. "Namun, kedua pilihan tersebut punya kelemahan," ujar Budi.

Menurut dia, penghapusan PPN akan sulit dilakukan karena harus melalui birokrasi yang panjang, sementara penggolongan sebagai infrastruktur akan memaksa galangan kapal hanya memproduksi kapal dagang.

Julius Tangketasik, Sekretaris Jenderal Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), mengungkapkan permasalahan ini sebenamya sudah menjadi masalah klasik yang muncul sejak lama. "Permasalahan ini sudah lama Harapan kami sama, agar PPN impor komponen dibebaskan, sehingga produk kami punya daya saing," tuturnya.

Dia menuturkan selama ini pebisnis pelayaran lebih cenderung membeli kapal impor yang lebih murah daripada kapal buatan lokal, salah satunya seperti rencana Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengimpor 2.500 kapal.

Budi mengungkapkan industri perkapalan nasional memiliki potensi yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah armada kapal nasional menjadi 5.454 unit kapal atau 90,28% dari total armada kapal hingga tahun lalu. "Kondisi ini terjadi sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 5/2005 tentang Penerapan Asas Cabotage," katanya. iwan

Sumber : Harian Ekonomi Neraca