Senin, 10 Desember 2018

Minim Pesanan, Industri Perkapalan Anjlok


Tidak adanya anggaran dari pemerintah membuat industri perkapalan tahun ini lesu. Terutama untuk galangan kapal bangun baru. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami.

Menurutnya utilitas galangan untuk bangun baru anjlok menjadi 10 persen. Padahal, sepanjang 2015-2017 utilitas bisa mencapai 60-80 persen. Bahkan, ada galangan yang mencapai 100 persen. ''Nah, sekarang tinggal 10 persen,'' ujarnya kemarin. 

Saat ini galangan kapal mengandalkan pendapatan dari bisnis perbaikan dan perawatan. Kendati permintaan untuk reparasi kapal masih tinggi, itu tidak bisa menghidupi pabrikan. Tercatat utilitas untuk reparasi mencapai 70-80 persen. Sepinya permintaan untuk pembangunan kapal baru tersebut terjadi karena selama ini industri mengandalkan permintaan dari pemerintah. Hampir 80 persen pengadaan kapal berasal dari pemerintah. Sisanya 20 persen dari swasta. 

''Anggaran pemerintah kosong. Makanya, kami harap pemerintah bisa segera melakukan pengadaan lagi,'' lanjut Anita. Misalnya, pengadaan kapal keruk, kapal fasilitas rumah sakit, kapal ternak, kapal navigasi, dan kapal patroli. ''Supaya kebutuhan dari sarana kapal sebagai penunjang kemaritiman bisa tetap tumbuh,'' jelasnya. 

Kecilnya permintaan dari swasta terjadi karena memang banyak yang membeli kapal bekas dan bangun kapal di negara lain seperti di Tiongkok. ''Mereka merasa harga lebih murah, padahal tidak juga,'' tandasnya. Di Indonesia, standardisasi yang digunakan lebih tinggi dengan kualitas yang tidak kalah.

Karena itu, pihaknya meminta adanya insentif bagi perusahaan pelayaran yang ingin membangun kapal di dalam negeri. ''Kami harap pemerintah bisa dorong kebijakan terkait dunia maritim. Yakni, mendorong perusahaan industri pelayaran nasional sehingga bisa tumbuh maksimal,'' paparnya. 

sumber:  jpnn

Kamis, 06 Desember 2018

Perusahaan Pengangkut Batu Bara Ini Borong Kapal Besar

                                                                        Ilustrasi

PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) mengumumkan, telah membeli satu unit Mother Vessel yang bernama MV Aquarius Ocean berbendera Singapura. Pembelian itu dilakukan melalui anak usahanya, PT Sentra Makmur Lines pada akhir November 2018 kemarin.

Kapal Mother Vessel berkelas Nippon Kaiji Kyokai itu memiliki kapasitas GRT (Gross Register Tonnage) dan NRT (Net Register Tonnage) masing-masing 30.014 ton dan 18.486 ton. 

"Pembelian Mother Vessel ini bertujuan untuk memperkuat armada yang dibutuhkan oleh TCPI dalam melaksanakan pekerjaan di masa yang akan datang," kata Corporate Secretary TCPI Anton Ramada Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (6/12/2018).

Perseroan sendiri mengaku saat ini perlu mengoperasikan 22 set tug & barges dan 3 floating crane untuk kegiatan transshipment, 125 tug and barges dan 11 mother vessel untuk kegiatan long hauling batubara, dan 2 mother vessel untuk kegiatan pengangkutan bijih nikel di Sulawesi. 

Oleh karena itu, pada Januari 2019 mendatang, TCPI berencana untuk membeli lagi kapal Mother Vessel dan Floating Crane masing-masing 1 unit.

Berdasarkan kontrak-kontrak yang ada saat ini, volume pekerjaan TCPI untuk pengangkutan batubara adalah 42 juta MT per tahun. 

Kontrak itu terdiri dari untuk pekerjaan transshipment sebesar 24 juta MT per tahun dengan nilai kontrak Rp 3 triliun sampai dengan 2021 dan pekerjaan long hauling sebesar 18 juta MT per tahun dengan nilai kontrak Rp 13,3 triliun sampai dengan 2027 adalah sebesar Rp 13,3 triliun, dan untuk pengangkutan bijih nikel sebesar 1,1 juta MT per tahun dengan nilai kontrak Rp 570 miliar sampai dengan 2023.

Berdasarkan kontrak-kontrak tersebut di atas, pendapatan TCPI diharapkan akan meningkat secara signifikan yang akan mencapai kurang lebih Rp 3 triliun per tahun.

sumber:  detik 

Senin, 03 Desember 2018

Proyek Kapal Perintis, Kemenhub Janji Bayar ke Galangan Kapal


Kementerian Perhubungan berjanji segera melunasi sisa pembayaran kapal-kapal yang sudah selesai dibangun perusahaan galangan dan mengerahkannya ke pelabuhan-pelabuhan pangkalan. 

Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan rata-rata yang harus dibayar pemerintah sekitar 2% dari nilai kontrak yang merupakan nilai kegiatan familiarisasi kru dan mobilisasi kapal ke pangkalan. 

Namun dengan catatan, kapal itu diselesaikan sebelum tahun anggaran 2018 tutup buku pada Oktober. 

"Kalau misalkan sisa 2% ini dijaminkan, kami bisa bayarkan sehingga mereka tidak harus menunggu sampai di pangkalan sana, baru dibayarkan 100%. Itu untuk mengatasi masalah likuiditas," katanya kepada Bisnis, Jumat (9/11/2018). 

Menurut dia, mekanisme tersebut sudah mendapat persetujuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Kapal-kapal yang selesai sebelum Oktober itu secara berangsur akan dimobilisasi ke pangkalan. Ditjen Perhubungan Laut sudah meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memberikan kemudahan bagi kapal baru untuk sandar di dermaga pelabuhan pangkalan sekalipun belum dioperasikan. 

"Nanti KSOP tinggal atur. Kalau ada kapal lain yang akan pakai dermaga, kapal baru geser dulu, lego jangkar di tengah. Nanti kapal bisa kembali lagi ke dermaga begitu kosong," ujar Wisnu.

Presiden Direktur PT Janata Marina Indah (JMI) Joeswanto Karijodimedjo menunggu Kemenhub merealisasikan janji mengambil 4 unit kapal pesanan yang dibangun perusahaan di galangan Semarang sekaligus membayar sisa nilai kontrak sekitar Rp15 miliar. 

Sebelumnya, dia mengemukakan serah terima kapal dan pembayaran sisa nilai kontrak yang terkatung-katung itu membuat JMI kesulitan membayar sebagian pinjaman modal kerja kepada bank. 

Di sisi lain, JMI harus memperpanjang premi asuransi yang menjadi tanggungan perusahaan selama kapal masih berada di galangan. Belum lagi biaya penjagaan kapal, seperti pembelian bahan bakar generator untuk menghidupkan lampu kapal selama 24 jam.  

JMI juga harus mengalokasikan biaya perawatan selama kapal belum diserahkan. Perusahaan terpaksa menaikkan empat kapal pesanan itu ke dok untuk dirawat agar kondisinya mulus dan kecepatannya melebihi persyaratan saat diserahkan ke pemerintah. 

sumber:  bisnis

Kapal Roro Gerbang Samudra I Terbakar, Api dari Dek Kendaraan


Kebakaran kapal penumpang "roll on - roll off" (roro) KM Gerbang Samudra I di perairan Karang Jamung, Jawa Timur diduga bersumber dari "car deck" atau dek kendaraan, kata pejabat Kesyahbandaran.

Kepala Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Dwi Budi Sutrisno kepada wartawan di Surabaya, Minggu (2/12/2018), menerangkan KM Gerbang Samudra yang mengangkut 130 orang penumpang beserta seluruh awak kapal berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Sabtu malam (1/12), pukul 21.00 WIB.

"Kapal terbakar di perairan Karang Jamuang, atau sekitar empat jam perjalanan dari Tanjung Perak, pada pukul 01.00 WIB. Sumber api diinformasikan berasal dari car deck," katanya.

Dia mengungkapkan di car deck tersebut terdapat 15 truk besar, 12 truk berukuran sedang, serta masing-masing satu truk tronton dan mobil kecil.

"Penyebab kebakaran nanti diselidiki oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT," katanya.

Menurut dia, api sejak siang tadi sudah berhasil dipadamkan dan nantinya bangkai kapal akan ditarik ke daratan terdekat agar tidak mengganggu lalu lintas pelayaran.

Dwi mengatakan, dari 130 orang muatan kapal, 127 orang di antaranya berhasil dievakuasi oleh petugas Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), yang dibantu oleh sejumlah personel gabungan lainnya.

"Tiga orang masih hilang hingga kini masih dilakukan pencarian. Mudah-mudahan bisa ditemukan dalam keadaan selamat," ucapnya.

Tiga orang yang masih dinyatakan hilang masing-masing adalah Nakhoda Soelhadani, serta dua orang kadet dari sekolah pelayaran di Surabaya, yaitu Silka Malal Marifat dan Nurul Fadilah.

sumber: bisnis 

Jumat, 30 November 2018

Ratusan Wisatawan Kapal Pesiar Kunjungi Borobudur

                                                                         Ilustrasi

Satu kapal pesiar berbendera Bahamas kembali bersandar di Dermaga Samudera, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (28/11/2018). 

Kapal MV Seabourn Encore itu membawa 568 wisatawan dan 418 kru kapal itu tiba sekitar pukul 07.00 WIB. Ratusan pelancong mancanegara itu diajak berkeliling wisata di Borobodur. 

"Ini kali kedua kapal ini singgah di Semarang pada tahun 2018," ucap CEO Pelindo III Regional Jawa Tengah, Arief Prabowo. Kapal pesiar MV Seabourn Encore memiliki bobot total 41.865 ton dengan panjang kapal mencapai 210,5 meter. Kapal ini berbendera Bahamas.

Arief menjelaskan, kedatangan kapal pesiar itu menambah banyak daftar kapal pesiar yang singgah di dermaga Pelabuhan Tanjung Emas. 

Sejak Januari-November 2018, total kapal pesiar yang singgah sebanyak 19 kapal. 

"Empat kapal lagi akan hadir di akhir tahun," katanya. Belasan kapal pesiar yang singgah di Semarang, sambung dia, menunjukkan tumbuhnya pariwisata di seputar Yogyakarta, Solo dan Semarang (Joglosemar).

Rata-rata pelancong ingin melihat keajaiban dari situs warisan dunia. 

"Mereka minat banyak obyek wisata, termasuk Candi Borobudur," tambahnya. Selain ke Borobudur, ratusan penumpang juga akan menyambangi Museum Kereta Api Ambarawa, Tlogo Agro Highland dan Candi Gedong Songo. 

Namun bagi pelancong yang tidak ingin ikut, bisa tetap berada di dalam kapal, atau mengelilingi Kota Semarang naik mobil pribadi. Sebelum tiba di Semarang, kapal pesiar MV Seabourn Encore mengunjungi Singapura. Setelah di Semarang, perjalanan dilanjutkan ke Surabaya.

sumber: kompas

Kamis, 29 November 2018

Kasus SOCI Bisa Berdampak Buruk ke Industri Perkapalan Indonesia

                                                                         Ilustrasi

Bola salju kasus yang menimpa PT Multi Ocean Shipyard (MOS) dikhawatirkan berdampak negatif kepada industri perkapalan Indonesia. Tidak ada penjelasan dan tindakan konkrit atas kegagalan anak usaha PT Soechi Lines Tbk (SOCI) itu dalam memenuhi pesanan terutama dari PT Pertamina (Persero).

Ketua Indonesian Governance Professionals Association, Hendy Fakhrudin, mengungkapkan banyak contoh kasus bisnis perusahaan termasuk emiten bermasalah diawali praktik yang tidak transparan dan tidak memenuhi prinsip akuntabilitas.

Dalam kasus SOCI, Hendy menyarankan manajemennya perlu memberikan penjelasan secara rinci kepada publik. Langkah antisipasi dari potensi terjadi fraud, gratifikasi, dan sebagainya.

“Bayangkan, kontrak tanggal 7 Juni 2013 dengan masa pengerjaan 2 tahun, mestinya diserahkan 7 Juni 2015. Belum selesai, tapi perpanjangan kontrak baru terjadi 5 Oktober 2016. Ini artinya perpanjangan kontrak terjadi setelah wanprestasi," kata Hendy.

“Belum lagi 1 sudah kelihatan bakal terlambat, tapi masih ditambah 2 kontrak lagi di Mei 2014, harus di cek apakah ada permainan didalam," ucap dia.

Pengamat Perkapalan dari Institut Teknologi Sepuluhnovember (ITS) Wasis Dwi Aryawan, mengungkapkan industri galangan kapal cocok untuk Negara seperti Indonesia dan India.

”Pemerintah mungkin menyadari itu dan sudah kasih insentif untuk industri galangan. Tapi pelaksanaan di lapangan kadang tidak sesuai yang diinginkan,” ujarnya.

Dalam kasus pesanan kapal diterima anak usaha SOCI, menurut Wasis, MOS secara profil tidak punya fasilitas pembangunan kapal saat itu, apalagi pengalaman yang tentu tidak cukup untuk membangun kapal sekelas pesanan Pertamina itu.

“Pertamina yang akan dirugikan dari semua keterlambatan yang terjadi. Bagaimana dengan distribusi minyak dalam negeri kalau kapalnya tidak tersedia? Pertamina terpaksa harus sewa, untuk sewa kan perlu biaya, sedangkan jika MOS bisa tepat waktu, Pertamina mestinya sudah bisa menggunakan kapal sendiri. Kerugian ini juga harus dipertimbangkan,” tambah Wasis.

Seperti yang sudah diketahui, Pertamina memesan tiga unit kapal tanker minyak olahan 17.500 LTDW. Seharusnya sudah selesai pada pertengahan 2015. Sudah tiga tahun terjadi keterlambatan.

Selain dari Pertamina, MOS juga menerima pesanan dari Dirjen Perhubungan Laut (Dithubla) Kementerian Perhubungan. Sebanyak tiga unit kapal perintis tipe 750 DWT dan kapal kenavigasian dipesan.

Jika dihitung dengan denda keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, MOS terancam denda hingga $100 juta.

”Ada dampak kerugian finansial yang terjadi akibat denda keterlambatan itu. Apakah bisa selesaikan proyeknya atau tidak, tentu bisa. Masalahnya kapan? Permasalahan hukum dan denda itu juga perlu dijawab,” Pengamat Pasar Modal, Alfred Nainggolan, mengungkapkan dalam diskusi “Kisruh Industri Galangan Kapal” di Jakarta, Selasa (27/11). Kerugian negara yang diderita Pertamina akan dibayar siapa?

Aset MOS di dalam SOCI sebesar 40% sejauh ini.

”Mungkin tidak banyak pengaruh ke pendapatan tapi kalau dibiarkan dan membahayakan, bisa menggerus holding-nya,” ulasnya.

”Secara awam, sulit untuk mengukur dampak finansial atas kasus MOS kepada keberlangsungan usaha SOCI. Jangan sampai tiba-tiba mengejutkan pasar dan investor ritel jadi pihak paling dikorbankan,” dia mengingatkan.

Contoh kasus terjadi ketika emiten bidang konstruksi dinyatakan kena denda Rp50 miliar. Emiten dimaksud kemudian menyanggupi membayar Rp50 miliar di awal. Namun ketika masuk pengadilan, denda meningkat menjadi lebih dari Rp100 miliar.

Terlebih Pertamina sejauh ini berkontribusi sekitar 50 persen terhadap pendapatan SOCI. Bahkan per kuartal ketiga 2018 sudah mencapai 60 persen.

sumber:  wartaekonomi

Rabu, 28 November 2018

Awal 2019 Kapal di Bawah 5.000 GT Dilarang Lewat Merak- Bakauheni


Mulai Maret 2019, kapal dengan kapasitas di bawah 5.000 gross tonnage (GT) dilarang beroperasi atau dilarang melintas di Merak-Bakauheni. Demikian dijelaskan Direktur Angkutan Multimoda Ditjen Perhubungan Kementerian Perhubungan Darat Ahmad Yani.

Ia menjelaskan, aturan tersebut sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengaturan Ukuran Kapal Penyeberangan di Lintas Merak-Bakauheni.

"Kapal-kapal yang melintas di Merak-Bakauheni kapasitasnya nggak boleh kurang dari 5.000 GT. Itu mulai Maret (2019)," kata dia saat acara di Outlook Industri Transportasi Darat dan Logistik 2018, di Ballroom Mutiara Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan Barat Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018). 

Langkah ini dilakukan karena waktu bongkar muat kapal dengan ukuran di bawah 5.000 GT memiliki waktu bongkar yang lebih lama dibandingkan kapal yang berukuran di atas 5.000 GT.

Ia menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk membuat kecepatan dari pembangunan logistik bisa meningkat. Perkembangan dari angkutan logistik saat ini terhambat karena beberapa hal yang sebenarnya kaya Ahmad Yani bisa diminimalisir jika skema angkutan bisa dilakukan secara ontime dan disiplin.

"Logistik kita bisa lebih cepat sampai tempat tujuan. Logistik barang itu bukan orang yang bisa dengan mudah menunda perjalanan. Logistik itu nggak bisa ditunda itu masuk ke produktivitas ekonomi," jelas dia.

Selain Ahmad Yani juga menjelaskan, perkembangan angkutan logistik juga nantinya akan lebih mudah karena dari Surabaya ke Merak sudah tersambung dengan Proyek Jalan Tol Trans Jawa yang sudah hampir selesai dibangun. Dengan selesainya pembangunan tersebut, biaya angkut logistik akan semakin mudah.

"Jalan antara Lampung dan Surabaya itu sudah bisa terhubung dengan tol sampai akhir Desember 2018. Nantinya akan terjadi perubahan perilaku di situ. Sehingga nnatinya keselamatan dan keamanan akan terjamin.

Sementara itu dari data yang pernah diberitakan sebelumnya, di tahun 2014 ada sebanyak 52 kapal beroperasi di jalur Merak-Bakauheni dari jumlah tersebut hanya ada 22 kapal kapal yang berukuran 5.000 GT. Dari proses tersebut kapal-kapal ini ditingkatkan kapasitasnya, sementara itu pemerintah juga.

Dalam empat tahun terakhir sudah menambah kapal di lintas Merak-Bakauheni penambahan yang dilakukan yaitu 25 kapal baru dengan tonase 5 ribu GT, sehingga total kapal yang beroperasi pada lintas Merak-Bakauheni pada 24 Desember 2018 menjadi 68 kapal.

Dengan penambahan kapal tersebut, diperkirakan jumlah kendaraan yang akan keluar masuk di jalur Merak-Bakauheni akan mencapai 720 kendaraan per jam atau 17.280 kendaraan per hari dengan pola operasi 34 kapal per hari.

sumber:  detik

Selasa, 27 November 2018

Subsidi Kapal Perintis pada 2019 Turun 20%-30%


Kementerian Perhubungan mengungkapkan nilai subsidi kapal perintis pada tahun 2019 akan turun 20 hingga 30 persen dibanding 2018.

"Hasil pembahasan tapi belum definitif pagunya hampir sebagian besar terjadi pemotongan 20-30 persen," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko di sela-sela pembukaan Rapat Koordinasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Besaran subsidi kapal perintis tahun 2018 ini adalah Rp1,1 triliun, sementara untuk tol laut Rp447 miliar. Wisnu mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi trayek-trayek tol laut dan perintis dengan melihat pertumbuhan tingkat keterisian (load factor).

Bagi trayek yang dinilai sudah tumbuh di atas 60 persen tingkat keterisiannya, kata dia, akan dicabut subsidinya.

"Kita evaluasi kalau memang sudah tingkat keterisiannya bagus subsidi jangan full, dilepasnya pelan-pelan," katanya.

Dia menyebutkan terdapat lima trayek yang dinilai sudah bertumbuh tingkat keterisiannya di atas 40 persen dan berpotensi dicabut subsidinya. Selain itu, upaya lainnya adalah mengerjasamakan pengoperasian kapal yang dinilai sudah bisa dikomersilkan kepada swasta.

"Pengoperasian kapal tidak ada bedanya dengan komersialisasi pelabuhan. Kalau itu sudah bagus bisa dikerjasamakan kerja sama operasi atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk jasa pelayanan kapal," katanya.

Ia juga menginisiasi untuk kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan kerja sama tersebut.

Menurut dia, langkah-langkah tersebut untuk mengurangi pembiayaan dari sumber APBN. "Opsi-opsi pembiayaan itu tidak harus APBN murni," katanya.

sumber:  bisnis 

Sabtu, 24 November 2018

PT DML Dockyard Ekspansi Kapasitas dan Kemampuan Layani Kapal Industri Perminyakan Kalimantan


Tak hanya dipenuhi lalu lintas kegiatan kapal industri batu bara, namun Kalimantan Selatan (Kalsel) juga berada tidak jauh dari perairan dengan aktivitas kapal industri perminyakan.

Karena itu, PT Dutabahari Menara Line (DML) Dockyard sebagai salah satu galangan kapal di Banjarmasin, Kalsel, terus tingkatkan kemampuan dan kapasitasnya.

Tak hanya layani pembangunan kapal baru dan perawatan dan perbaikan kapal-kapal industri batu bara, namun PT DML Dockyard juga layani kapal-kapal industri perminyakan.

Paling terkini, PT DML Dockyard di Banjarmasin melayani perbaikan dua kapal industri perminyakan yaitu SPOB MT 511 Srikandi dan ASL Offshore 1 yang keduanya digunakan sebagai kapal pendukung industri perminyakan di Kalimantan.

SPOB MT 511 Srikandi merupakan kapal pengangkut kargo bahan bakar minyak yang sempat alami musibah kebakaran beberapa waktu lalu.

General Manager PT DML Dockyard, Hadi Sutrisno menjelaskan, operasi perbaikan kapal SPOB MT 511 Srikandi merupakan operasi perbaikan khusus karena melibatkan begitu banyak aspek mulai dari struktur kapal, instalasi penggerak kapal, aspek kelistrikan hingga navigasi kapal.

"Berbagai aspek keilmuan kami sinergikan untuk perbaikan Kapal Srikandi ini karena beragamnya jenis pekerjaan untuk perbaiki kapal ini," kata Hadi.

Sedangkan Kapal ASL Offshore 1 yang merupakan kapal accommodation barge yang digunakan sebagai akomodasi pekerja perminyakan lepas pantai.

Pekerjaan yang dilakukan untuk kapal berukuran ini juga tak kalah rumit meliput pengecatan ulang, penggantian plat yang rusak, penyempurnaan sistem jangkar, sistem fender, sistem ventilasi dan yang lainnya.

Hadi menjelaskan, melayani perbaikan dan perawatan kapal-kapal berukuran besar dan berteknologi tinggi industri perminyakan termasuk dua kapal tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi PT DML Dockyard.

"Ini artinya industri maritim khususnya galangan kapal di Kalsel naik kelas, karena expand dari sisi segmen industri yang dilayani maupun kapasitas docking kapalnya," kata Hadi.

Dengan luas area 9 hektar termasuk kawasan concrete yard seluas 15.000 meter persegi, area warehouse 600 meter persegi, workshop 224 meter persegi sebagai fasilitasnya, PT DML dapat menampung perbaikan 7 unit tongkang ukuran 370 feet dan 7 tug boat secara bersamaan diatas dock.

Selain itu masih ada pula area yang dapat digunakan untuk membangun 3 kapal baru dan 6 area tug boat floating repair yang bisa digunakan.

Hadi menambahkan, dengan kapasitas baik secara fisik maupun sumber daya manusia yang terus ditingkatkan, PT DML Dockyard mendukung kemajuan industri maritim di Kalimantan.

Diantaranya dengan tingkatkan daya saing industri maritim khususnya dengan tekan biaya perawatan dan perbaikan kapal di lokasi yang jauh lebih dekat dengan lokasi operasional kapal-kapal baik kapal operasional industri batu bara, perminyakan dan yang lainnya.


sumber:  tribunnews

Senin, 19 November 2018

IPC TPK Tambah 4 Layanan Kapal



PT. IPC Terminal Peti Kemas (TPK)-anak usaha PT. Pelabuhan Indonesia II, menerima tambahan empat layanan kapal (ship call) sepanjang 2018 pada tiga area terminalnya dari enam area terminal peti kemas yang dikelola perseroan.

Arif Rusman, Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis IPC TPK mengatakan empat ship call baru itu yakni; Yang Ming Lines dan Wan Hai Lines di area TPK pelabuhan Panjang Lampung, Icon Lines di TPK Palembang, dan pelayaran Tempuran Emas. tbk (Temas Line) di TPK Pontianak.

"Penambahan empat ship call itu mengkontribusi pertumbuhan volume dan produktivitas peti kemas IPC TPK sepanjang tahun ini,"ujarnya dikonfirmasi Bisnis, Minggu (18/11/2018).

Arif mengatakan hingga triwulan ke III/2018 perseroan telah melayani bongkar muat peti kemas ekspor impor maupun antarpulau sebanyak 888.178 twenty foot equivalent units (TEUs) atau naik 3% dibanding periode yang sama 2017 sebanyak 861.220 TEUs.

Arus peti kemas itu, imbuhnya, berasal dari enam area terminal peti kemas yaitu TPK Pontianak, Palembang, Panjang, Jambi,Teluk Bayur, dan Tanjung Priok.

Dia mengatakan perseroan mendapat penugasan mengoperasikan sepenuhnya fasilitas terminal petikemas di lingkungan Pelindo II/IPC sejak awal 2018, namun tidak termasuk di Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1).

Sejak awal tahun ini, perseroan telah mengoperasikan terminal petikemas pada lima cabang pelabuhan Pelindo II yakni, di Pontianak, Palembang, Panjang,Jambi,Teluk Bayur. Sedangkan di Pelabuhan Tanjung Priok mulai 16 Juli 2018.

Arif menjelaskan hingga triwulan ke III/2018 arus peti kemas di area TPK pelabuhan Pontianak mencatat kenaikan 14% yakni dari 172.399 TEUs menjadi 196.694 TEUs, TPK Jambi naik 11% dari 31.558 TEUs menjadi 34.990 TEUs.

Adapun di area TPK Palembang naik 3% dari 121.648 TEUs menjadi 125.761 TEUs, TPK Teluk Bayur naik 9% dari 55.985 TEUs menjadi 61.043 TEUs, dan TPK Panjang naik 1% dari 84.108 TEUs menjadi 85.057 TEUs.

Arif mengungkapkan melalui upaya peningkatan layanan yang dilakukan, perseroan telah menerima apresiasi dan penghargaan pelayanan publik sektor transportasi dari Kementerian Perhubungan pada September 2018.

"Hal ini sekaligus memotivasi kami mewujudkan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan,"ujar dia.

sumber:  bisnis 

Senin, 12 November 2018

Kapal Tanker Batu Bara yang Terbakar di Perairan Bontang Bakal Dikandaskan, Ini Alasannya

                                                                             Ilustrasi

Kapal MB Golden Ocean yang terbakar di perairan Bontang, saat ini tengah dievakuasi dari lautan.

Kapal berbendera Indonesia milik PT. Golden Ocean Line tersebut ditarik TB Herlin AT 15 menuju area labuh PT PKT, Minggu (11/11/2018).

"Kapal sampai pagi ini masih mengeluarkan asap dari ruang akomodasi," kata Kepala Kantor Pencarian & Pertolongan Kelas A Balikpapan, Gusti Anwar melalui Kasie Ops Octavianto.

Kapal yang dinakhodai Kapten Stephenson tersebut rencananya bila memungkinkan bakal dikandaskan di tempat yang aman. Lantaran mesin jangkar kapal yang tidak berfungsi.

"TB Herlin AT 15 Conek Towing KM. Golden Ocean rencana tiba di tempat aman (area labuh PT PKT) sekitar pukul 17.00 Wita," ungkapnya.

Sebanyak 22 awak kapal termasuk nakhoda yang berhasil dievakuasi unsur SAR Gabungan. Beruntung, nyawa mereka selamat. Lima orang Abk masih onboard di TB Herlin AT- 15 (Lokasi kejadian), yakni :

1.Stehensen. M. M. P. (Nahkoda) 
2.Eko Haryo wicaksono (Mualim2)
3.Harista maulana (mualim 3)
4.Edi Surryanto (Boswain)
5. Raras Slamet (ab)

sumber:  tribunnews

Jumat, 02 November 2018

Menperin Dorong Peran Industri Perkapalan Topang Pertumbuhan Ekonomi Hingga Sektor Migas



Kementerian Perindustrian terus mendorong industri perkapalan nasional dapat berkontribusi dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dengan mendukung operasional di sektor migas.

Untuk itu, diperlukan peningkatan investasi di sektor industri perkapalan guna semakin menguatkan kemampuan sarana dan prasarana pendukung sektor migas tersebut.

"Perekonomian Indonesia akan tumbuh dengan adanya investasi yang berguna untuk menggantikan impor dan menghemat devisa. Upaya strategis inilah yang terus didukung Bapak Presiden Jokowi," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peresmian Kapal Seapup 3 milik PT. Swadaya Sarana Berlian di kawasan pelabuhan Marunda, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Menurut Menperin, Indonesia mempunyai kepentingan untuk memajukan industri perkapalan nasional yang secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan, terutama di pasar domestik. Di samping itu, aktivitas industri perkapalan dinilai memberikan efek berantai yang luas sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian di sektor lainnya.

"Apabila kita melihat karakteristik wilayah Indonesia, potensi migas yang harus dikelola sebagian besar berada di wilayah lautan. Oleh sebab itu, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan armada kapal maupun sarana lain dalam mendukung kegiatan sektor migas tersebut sangat diperlukan," paparnya.

Langkah ini penting dilakukan agar kinerja dan produktivitas migas semakin meningkat, mengingat sektor tersebut punya nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan capaian pada semester I tahun 2018, penerimaan negara dari hulu migas sebesar USD8,5 milliar atau telah mencapai 71 persen dari target APBN 2018 sebesar USD11,9 milliar. Sedangkan dari segi investasi, sektor migas telah mencapai USD3,9 miliar.

Apalagi, industri perkapalan nasional sebagai salah satu sektor strategis juga telah mencapai beberapa kemajuan, di antaranya peningkatan jumlah galangan kapal lebih dari 250 perusahaan dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 1 juta DWT per tahun untuk pembuatan kapal baru dan sekitar 12 juta DWT per tahun untuk reparasi kapal.

"Kami mengapresiasi PT. Swadaya Sarana Berlian atas kontribusinya terhadap pengembangan industri perkapalan di Indonesia, semoga banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Misalnya, kapal Seapup 3 ini yang pengoperasiannya 100 persen dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia," imbuhnya. 

Airlangga memandang pembuatan kapal ini merupakan salah satu state of the art dalam dunia perkapalan. Maka itu, diharapkan pengembangan Kapal Seapup 3 dapat menerapkan teknologi terbaru, terkait industri 4.0, khususnya dalam sektor migas. 

Berdasarkan kajian dari World Economic Forum, terdapat potensi sebesar USD1,6 triliun yang dapat diraih dengan impelementasi IoT, Big Data dan Machine learning. Hal ini juga akan ditambah dengan industri migas yang makin hijau bagi lingkungan.

"Tentu selanjutnya, kami memacu industri perkapalan nasional lebih berkembang lagi ke depannya. Kapasitas produksi untuk bangunan baru maupun reparasi kapal dapat terus ditingkatkan termasuk kemampuan dalam membangun fasilitas untuk mendukung kegiatan disektor migas," tutur Menperin. 

sumber: industry 

Rabu, 31 Oktober 2018

Indonesia-Polandia Jalin Kerja Sama Industri Perkapalan



Tiga perusahaan Indonesia, yakni PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Melchor Tiara Pratama, menggelar pertemuan dengan PGZ Stocznia Wojenna sp. Z.o.o (Perusahaan Shipyard dan Kemaritiman Negara Polandia). Pertemuan berlangsung di Area Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Senin (2/10).

Pada pertemuan tersebut, mereka menjajaki kerja sama dalam bidang kemaritiman dan pengembangan industri perkapalan. Dalam pertemuan ini juga dihadiri perwakilan kedutaan besar Polandia di Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan PT ASDP menyebut bahwa sinergi antar-BUMN ini guna mengoptimalkan seluruh potensi perusahaan dalam pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak.

Direktur Keuangan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Dian Aventi yang hadir pada pertemuan ini menyambut baik adanya kerja sama antara para pihak, khususnya dengan Perusahaan Kapal milik Polandia.

Dia berharap dari kerja sama ini akan ada hal-hal yang menguntungkan di antara para pihak serta bagi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) sendiri. "Kerja sama ini juga dapat menjadi 'pintu masuk' bagi pangsa pasar domestik dan regional serta adanya investasi yang datang dari investor asing," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/10).

Di pengujung acara dilakukan penandatanganan Letter of Intent oleh PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang diwakili Direktur Keuangan Dian Aventi dan PT ASDP Indonesia Ferry diwakili Direktur Komersil M Yusuf Hadi. Letter of Intent tersebut sebagai acuan bagi tindak lanjut penjajakan kerja sama di bidang industri perkapalan.

sumber:  jawapos

Selasa, 30 Oktober 2018

BP Batam Sasar Galangan Kapal dari Yunani


Setelah Mesir, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan mencoba menyasar peluang kerja sama dengan Yunani dalam hal investasi di bidang galangan kapal.

”Galangan kapal yang potensial itu dari Yunani,” ujar Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Sabtu (27/10).

Saat ini, kapal berbendera Yunani paling banyak melintas di perairan dunia, termasuk di Selat Malaka yang memisahkan antara Batam dan Singapura.

”Ini potensi investasi yang lain. Yunani menginginkan agar fasilitas pemeliharaan itu ada di Batam,” ungkapnya.

Lukita akan segera terbang ke Yunani awal tahun 2019 untuk menjajaki kerja sama investasi. BP juga akan me-ngajak sejumlah pengusaha galangan kapal kesana.

Sedangkan untuk kemudahan yang diberikan untuk galangan kapal, Lukita mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan pemberian diskon bagi galangan kapal ketika memperpanjang sewa lahan.

Pemberian diskon, kata Lukita, merupakan upaya BP untuk memengaruhi atau mengintervensi sektor-sektor lain. Termasuk mendorong pembangunan rumah vertikal dan meningkatkan daya beli buruh galangan kapal. Dalam aplikasinya, BP akan memberi diskon untuk pengusaha galangan kapal yang berniat memperpanjang masa sewa lahannya yang akan segera habis.

Selain itu, dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Nomor 11/2018, BP juga meniadakan tarif tambat di terminal khusus (tersus) atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).

Tersus dan TUKS merupakan terminal yang sering dimanfaatkan galangan kapal untuk kepentingannya.

Selain Yunani, Australia juga sudah mengundang BP Batam untuk penjajakan investasi. Namun, karena undangan tersebut bertepatan dengan perayaan HUT BP Batam, maka diundur.

”Australia juga undang kita ke sana. Kami akan terus membuka diri agar bisa meraih investasi dan meningkatkan hubungan dagang,” pungkasnya.

sumber: batampos

Jumat, 26 Oktober 2018

Pengusaha Kapal Soroti Pengenaan Tarif di Pelabuhan


Indonesian National Shipowner's Association (INSA) menyoroti pengenaan tarif pelabuhan yang tidak sesuai dengan praktik internasional dan tidak memiliki dasar kesepakatan antara pelayaran dan operator pelabuhan. 

Ketua Umum Indonesian National Shipowner's Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan pengenaan tarif yang dimaksud adalah tarif jasa barang dan tarif progresif. Tarif jasa barang merupakan tarif yang dikenakan operator pelabuhan untuk consignee atau shipper. 

"Namun pada praktik di lapangan, operator pelabuhan mengenakaannya kepada pelayaran. Alasannya, operator pelabuhan kerap memakan waktu yang lama untuk menerima pembayaran tarif jasa barang dari consignee atau shipper," kata Carmelita dalam siaran persnya, Kamis (11/10/2018).

Ia menambahkan bahwa pelayaran harus menanggung lebih dulu beban biaya tarif jasa barang, untuk selanjutnya pihak pelayaran yang menagih kepada consignee ataupun shipper.

Bahkan, kata Carmelita, pelayaran harus menanggung lebih dulu tarif jasa barang di pelabuhan, ini tentunya memberatkan pelayaran karena mengeluarkan cost lebih besar di awal, padahal hal ini tidak lazim dalam praktik bisnis di dunia pelayaran internasional.

"Pada tarif progresif yang juga memberatkan pelayaran karena penerapannya tanpa berdasarkan service level agreement (SLA) atau service level guarantee (SLG) antara pelayaran dan operator pelabuhan. Kesepakatan SLA atau SLG dibuat dengan menimbang perfomance pelabuhan dan pelayaran," katanya. 

Carmelita juga mengatakan bahwa jika lambatnya produktivitas pelabuhan disebabkan oleh performance operator pelabuhan maka tarif progresif tidak bisa dibebankan kepada pelayaran, namun jika keterlambatan disebabkan pihak pelayaran tentunya tarif progresif menjadi beban pelayaran. 

"Untuk itu, penerapan tarif progresif di pelabuhan tanpa adanya kesepakatan SLA atau SLG sulit diterapkan dan merugikan pelayaran. Kalau tidak ada SLA atau SLG, maka tarif tersebut sulit diterapkan," katanya.

Investasi Pelayaran
Carmelita juga menjelaskan bahwa untuk investasi di sektor pelayaran nasional sebenarnya mengalami tren positif sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005, yang tentunya berdampak pada industri terkait lainnya seperti galangan, asuransi hingga sekolah SDM Pelaut. 

"Untuk kondisi saat ini, fluktuasi nilai tukar rupiah yang telah mencapai sekitar Rp15 ribu per dolar Amerika, tentunya berdampak signifikan terhadap iklim investasi pada semua lini bisnis, tidak hanya pada industri sektor pelayaran," katanya. 

Salah satu dampaknya, kata Carmelita, yang dirasakan dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri pelayaran ini adalah penaikan sejumlah komponen untuk pembangunan atau reparasi kapal, yang masih didominasi komponen impor. Industri pelayaran dan juga banyak bisnis industri lainnya memilih untuk wait and see menunggu kondisi stabil. Baik nilai tukar rupiah dan juga kondisi politis menjelang pemilu.

sumber: detik 

Rabu, 24 Oktober 2018

Pengusaha Kapal Pesiar Turki Berminat Investasi di Labuan Bajo


Investor kapal pesiar dari Turki berniat untuk berinvestasi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk membantu meningkatkan sektor pariwisata di daerah itu.

"Investor tersebut adalah salah satu delegasi IMF-WB dan sempat ke Labuan Bajo untuk mensurvei kawasan wisata di Labuan Bajo serta Komodo, dan ada niat untuk berinvestasi di daeah itu," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) NTT Semuel Rebo kepada Antara di Kupang, Rabu (24/10/2018).

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan hasil dari kunjungan wisatawan yang merupakan delegasi IMF-WB ke kawasan wisata Komodo dan Labuan Bajo parcamengelar pertemuan di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018.

Ia mengatakan bahwa investor tersebut berniat berinvestasi di sektor kapal pesiar. Nantinya kapal yang saat ini berada di Turki akan dipindahkan ke Labuan Bajo agar bisa beroperasi di daerah itu.

"Saya sempat ada di Labuan Bajo beberapa hari bersama dengan tim dari Bank Indonesia NTT. Dan menurut investor itu kapal wisatanya di Turki akan dipindahkan ke Labuan Bajo," ujarnya.

Ia mengatakan jika memang hal itu dapat terlaksana maka akan membantu meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah itu.

Namun satu hal yang ia khawatirkan adalah jangan sampai muncul penolakan dari warga seperti ada penolakan soal penempatan kapal milik ASDP di daerah itu.

Tetapi pada intinya kata dia, BKPMD akan memberikan izin jika ada yang ingin berinvestasi di NTT sejauh demi membantu NTT.

Ia berharap ada kabar baik dari investor Turki yang tidak ingin ia sebutkan namanya itu.

Ia juga berharap ada investor di sektor pariwisata yang bisa berinvestasi di daerah itu. Contohnya Singapura yang baru melihat langsung kawasan wisata itu bersama dengan Dubes Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya mempromosikan kawasan wisata Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo (TNK) di Manggarai Barat kepada para investor dari Singapura.

sumber: bisnis 

Senin, 22 Oktober 2018

Bagaimana cara membeli Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal)?


Ada 3 cara untuk membeli Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal)


  1. Membeli polis Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal) secara terpisah (stand-alone), beberapa perusahaan asuransi (yang tergabung dalam konsorsium) menjual Wreck Removal Certificate (WRC) secara terpisah sehingga lebih hemat karena tidak perlu terlebih dahulu membeli polis Asuransi Kapal (Hull & Machinery)
  2. Membeli polis Asuransi Kapal (H&M) dengan tambahan perluasan jaminan Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal). Beberapa perusahaan asuransi menjual Wreck Removal Certificate (WRC) sebagai perluasan jaminan atas polis H&M, alternative ini juga adalah cara hemat karena tidak perlu membeli polis (Full) Protection & Indemnity (P&I) yang relative mahal.
  3. Membeli polis Protection & Indemnity (P&I), alternative ini tentu yang paling baik (namun paling mahal) karena memberikan jaminan yang komplit. Untuk membeli polis P&I tentu harus terlebih dahulu membeli polis H&M karena begitu persyaratannya.

Dari ke-tiga alternative tersebut tentu alternative (1) yang paling Hemat.

Bagi anda yang sudah memiliki polis Protection & Indemnity (P&I) tentu tidak perlu lagi membeli Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal) karena sudah otomatis dijamin, anda hanya perlu meminta diterbitkan Wreck Removal Certificate (WRC) dengan format yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanpa dipungut biaya lagi alias gratis (alternative-3)

Bagi anda yang sudah memiliki polis Asuransi Kapal (Hull & Machinery) alternatif terbaik adalah menghubungi perusahaan asuransi ybs dan meminta perluasan jaminan Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal) tentu dengan membayar premi tambahan (alternative-2). Namun jika perusahaan asuransi ybs tidak menjual jaminan Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal) berarti anda harus menghubungi perusahaan asurani lain (alternative-1).

Bagi anda yang belum memiliki polis Asuransi Kapal (Hull & Machinery) maupun polis Protection & Indemnity (P&I), anda memiliki kebebasan untuk memilih alternative-1, 2 atau 3.


Bagaimana Caranya?

Caranya mudah saja, cukup melengkapi informasi :

1.  Nama dan alamat perusahaan
2.  Nama kapal, jenis kapal, klas, bendera, GT, tahun dan harganya.


sumber: ahliasuransi

Minggu, 21 Oktober 2018

Jawa Timur Dukung Optimalisasi Kapal Ro-ro Demi Pangkas Ongkos Logistik

                                                                       Ilustrasi 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung langkah Kementerian Perhubungan yang akan melakukan optimalisasi kapal roll on roll off (ro-ro) untuk angkutan barang menuju Jakarta dan Indonesia bagian timur.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan dengan pelabuhan yang dimiliki, wilayah tersebut mampu memberikan banyak pilihan untuk menemukan efektivitas biaya logistik. Menurutnya, pengangkutan barang melalui laut bisa lebih efisien dibandingkan dengan via darat.

"Ini penugasan yang pas buat Jatim karena kami ingin kebijakan Menhub bisa memperluas peran daerah terhadap perekonomian nasional. Kalau bisa dihitung secara efisien, distribusi lancar, perekonomian jalan, ini kesempatan yang bagus," kata Soekarwo, Sabtu (20/10/2018).

Selain di Surabaya, dia menambahkan pelabuhan juga tersebar di Gresik, Lamongan, Pasuruan, Situbondo, bahkan hingga di Trenggalek.

Dia juga menyebutkan rute kapal ro-ro dari Surabaya menuju ke Lembar bisa dilakukan tanpa melewati Bali, misalnya lewat Panarukan. Terlebih, saat ini proses bongkar muat barang untuk truk kontiner sudah tidak memungkinkan dilakukan di Bali, karena berisiko menggangu pariwisata.

Kemenhub berencana melakukan optimalisasi rute kapal ro-ro pada rute Surabaya menuju Jakarta atau bagian timur seperti Lembar, Lombok, dan Sumbawa guna menciptakan biaya logistik yang efisien.

Kemenhub telah meminta asosiasi pengusaha pelayaran dan Dinas Perhubungan Jatim untuk bersama melakukan klasifikasi struktur biaya. Diharapkan terdapat biaya-biaya tertentu yang bisa diatur sedemikian rupa agar efisien.

sumber: bisnis 

Kamis, 18 Oktober 2018

Hanya 12% Industri Galangan Kapal Ada di Indonesia Timur


Industri galangan kapal di lndonesia  masih terfokus di Indonesia barat. Hanya 12% galangan kapal   ada di Indonesia timur seperti Makassar, Morowali dan lainnya. Padahal, potensi pasarnya cukup menjanjikan.

“Kondisi tersebut cukup menjadi masalah untuk meningkatkan tingkah kandungan dalam negeri (TKDN) dalam  industri maritim nasional. Masalah ini perlu difikirkan demi kebaikan di masa mendatang,” kata Dirut PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Edy Widarto dalam FGD Balitbang Perhubungan di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Galangan kapal sebanyak 37% ada di Jawa, 26% di Sumatera dan Kalimantan 25%.  “Sedang di Indonesia timur yang wilayahnya hampir separuh wilayah Indonesia hanya 12%,” jelas Edy.

Menurut dia, permintaan kapal di Indonesia timur saat ini cukup tinggi, dengan  ragam dan jenis kapal yang berbeda-beda. Hal itu sejalan dengan pengembangan program Tol Laut belakangan.

“Namun karena masih tingginya komponen impor,  harga kapal masih tinggi. Tugas kita bersama, bagaimana bisa meningkatkan TKDN dalam  industri maritim nasional,” papar Edy.

Sementara, dari ratusan industri galangan kapal dalam negeri, hanya empat dari BUMN. Mereka itu adalah PT PAL, PT Industri Kapal Indonesia (IKI), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DKS).

Industri Komponen Lokal

Selain itu, Edy juga  mengusulkan industri pendukung atau komponen lokal bidang perkapalan juga harus ditingkatkan. “Sesuai  ketentuan UU, TKDN itu harus dioptimalkan. Tapi harus jujur, belum semua ada, sehingga terpaksa harus impor,” kilah Edy.

Saat ini, komponen lokal industri galangan kapal antara 35-40%. Tapi semua itu akan  tergantung jenis, tipe  dan ukuran kapal. “Jika TKDN bisa  ditingkatkan akan lebih bagus,”  kilah Edy.

Sementara, Adi Pradana dari Bappenas sebagai pembahas dalam FGD itu menyebutkan, saat ini sudah dikembangkan sedikinya lima kawasan ekonomi khusus  (KEK) termasuk di Morowali dan Konawe yang cukup luas.

“Di kedua KEK itu tersedia industri berbasis timah. Jika dikembangkan dengan baik, dari sana bisa memasok kebutuhan  komponen pendukung industri perkapalan di dalam negeri,” kata Adi.

Menurutnya, perlu kerja keras dan kepedulian semua pihak untuk membangun industri maritim di Tanah Air. “Selain industri perkapalan yang baik, juga harus didukung industri komponen perkapalan yang baik pula,” papar Adi.

Dengan industri komponen yang kuat, tambah Adi,  diyakini akan memberikan nilai tambah makin besar.

“Galangan kapal makin kuat, industri komponen pendukung juga tumbuh. Dengan begitu akan bisa membuka lapangan kerja baru dan nilai tambah untuk negeri ini makin besar,” tandas Adi.

sumber: beritatrans

Peningkatan Industri Beri Dampak Positif, bagi Pertumbuhan Pelanggan PLN Batam


Kembali bergairahnya sektor industri di Batam berdampak baik bagi pertumbuhan pelanggan dari bright PLN Batam.

“Untuk pasar industri sempat booming dari galangan kapal. Di setiap tepi laut berdiri shipyard yang memakai jasa PLN Batam, ” kata Manager Corporate Customer PLN Batam Arief Sumarna di Service Business Unit (SBU) PLN Batam di Imperium, Batamcentre, Selasa (16/10/2018).

Namun, semuanya berubah ketika krisis global menerpa Batam. Turunnya harga minyak dunia menyebabkan galangan kapal banyak yang tutup karena tak mendapatkan orderan.

“Ketika itu, tiap hari ada penurunan daya atau malah berhenti secara keseluruhan,” katanya.

Dampak penurunan daya meskipun hanya sedikit ternyata berdampak banyak bagi pemasukan PLN Batam.

“Meskipun begitu, kami mencoba memberikan pelayanan langsung agar pelanggan puas,” jelasnya.

Setelah menempuh tahun-tahun penuh kesulitan, sektor industri mulai bergairah kembali.

“Nampak secercah cahaya ketika ada industri baru mulai masuk,” paparnya.

Sebagai contoh, sejumlah industri plastik relokasi dari China ke Batam menggunakan listrik dari PLN Batam.

“Yang lainnya seperti dari Citra Buana, bisnis pergudangan dan banyak juga industri manufaktur mampu bertahan,” katanya.

Diakuinya, hal tersebut memberikan dampak bagus. Saat ini, pelanggan terbesar PLN Batam adalah Semen Batam yang berlokasi di Kabil. “Mereka menggunakan daya sebesar 10 Mega Volt Ampere (MVA) dan pabrik gas Samator yang pakai daya sebesar 7,7 MVA,” ucapnya.

Untuk September 2018, pelanggan PLN dari sektor industri mencapai 34 tenant. Sedangkan pelanggan terbanyak berasal dari rumah tangga sebanyak 66.296 pelanggan. Kemudian bisnis sebanyak 12.172 pelanggan. Lalu pengguna multiguna sebanyak 20.958 pelanggan, sosial sebanyak 721 pelanggan dan pemerintah sebanyak 562 pelanggan. Dan totoal keseluruhan mencapai 100.745 pelanggan.

Khusus untuk industri, jumlah pelanggan sempat menjadi 30 pada April 2018. Namun memasuki September, meningkat menjadi 34 pelanggan dari kalangan industri.

Industri kata Arief termasuk pelanggan besar. Daya listrik minimal yang dibutuhkan pelanggan besar mencapai 240 KVA. Sedangkan daya listrik tertinggi mencapai 30 MVA

Selain industri, bisnis properti juga menjanjikan. Pembangunan apartemen seperti Pollux Habibi dan Oxley diyakini akan meningkatkan pertumbuhan pelanggan PLN Batam.

“Pollux sudah bangun dan saat ini daya yang dibutuhkan sekitar 2,5 sampai 3 MVA dulu. Tapi jika sudah dibangun semuanya hingga 102 lantai bisa jadi 10 MVA,” paparnya.

Sedangkan Oxley sebelumnya mengajukan 11 MVA, namun sekarang turun menjadi 6 MVA.

Untuk tarif diatas 200 KVA sudah termasuk dalam golongan tarif B-3/TM. Tarif listriknya sebesar Rp 1.603,63 per KWH dengan tarif abonemen mencapai Rp 38.602.

Terpisah, Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri Kepri Tjaw Hioeng, beberapa waktu lalu, mengakui bahwa industri di Batam sudah mulai bangkit. Ini bisa dilihat dari ekspor yang terus tumbuh, terutama untuk perusahaan manufaktur.

“Memang kalau ekspor meningkat itu karena pesanan mulai banyak. Sebagian besar perusahaan manufaktur di kawasan industri di Batam sudah kontrak dengan pemilik brand atau perusahaan rekanan,” kata pria yang akrab disapa Ayung tersebut.

Akibat dari meningkatnya ekspor, maka perusahaan akan melakukan ekspansi. Contoh ekspansi adalah membangun gedung baru. Dan tentu saja akan membutuhkan daya listrik baru.

Sedangkan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan investor banyak yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Batam. Salah satunya adalah perusahaan dari Mesir yang bergerak di bidang properti.

Sektor ini dapat menyerap daya listrik yang cukup banyak ketika pembangunan dilakukan hingga proses penjualannya.

“Kami tengah membantu dan berupaya meyakinkan perusahaan tersebut agar merealisasikan rencana investasinya,” kata Lukita, Minggu (16/10).

Jumlah investasinya mencapai 162 juta Dolar Amerika. Namun, sayang Lukita belum bisa menyebutkan nama perusahaannya. Tapi ia berjanji akan menghilangkan kendala yang ada agar investor dari Negeri Piramida itu segera membangun properti di Batam.

Sebelumnya, Lukita sudah bertemu dan melihat rencana pembangunannya. BP Batam setuju dan telah mempersiapkan lahan di pinggir pantai yang terletak di Tanjungpinggir Sekupang.

” Investor Mesir tersebut rencananya akan membangun sebuah kawasan di area yang tidak jauh dari Pantai Tanjungpinggir. Sehingga nantinya juga diharapkan bisa menjadi kawasan destinasi pariwisata baru yang bisa menarik minat kunjungan wisatawan,” tegas Lukita.

sumber: batampos

Rabu, 17 Oktober 2018

Pemerintah Pusat Keluarkan Izin Pengelolaan Galangan Kapal di Gunungsitoli


Walikota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua saat berfoto bersama KSOP Gunungsitoli, penyelenggara dan peserta diklat ketrampilan pelaut kapal niaga ( beritasore/ Firman Zebua )

Gunungsitoli (Berita) : Kota Gunungsitoli yang berada di bagian barat Sumatera akan memiliki industri galangan kapal khusus docking, setelah mengantongi rekomendasi berupa izin dari Pemerintah pusat.

Tentang izin pengelolaan galangan kapal kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli. Hal ini disampaikan Walikota Gunungsitoli, Ir Lakhomizaro Zebua kepada wartawan di Gunungsitoli, Kemarin.

Dijelaskan oleh Walikota bahwa dari berbagai pertimbangan, kajian dan penelitian pemerintah pusat menyatakan, Kota Gunungsitoli layak menjadi lokasi galangan kapal, karena berdasarkan “Survei yang dilakukan di beberapa daerah tetangga akhirnya izin pengelolaan diberikan kepada pemerintah Kota Gunungsitoli.

Armada transportasi laut yang butuh perbaikan kapal, akan diberilan kesempatan untuk naik docking, guna perbaikan kapal digalangan kapal yang ada di Kota Gunungsitoli.

“Pengusaha kapal yang berasal dari daerah berdekatan, baik dari Padang, Sibolga dan Singkil Aceh dan lainnya akan berkempatan untuk memperbaikinya,” tutur orang nomor satu di Kota Gunungsitoli itu.

Ditambahkannya, pemerintah pusat juga telah berkomitmen akan menyerahkan kapal Roro, guna menambah kekuatan moda transportasi laut kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Sementara itu, Kepala Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan (KSOP) Gunungsitoli, Merdi Loi yang dihubungi Minggu (12/10) membenarkan keputusan pemerintah yang telah mengeluarkan izin pengelolaan galangan kapal kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli. Menurut Loi, lokasi galangan kapal itu nantinya di daerah Moawo Kota Gunungsitoli.

“Ia benar. melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2017 tentang terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan terminal khusus (Tersus) galangan kapal.

Pemerintah menyatakan memberi kewenangan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli mengenai persetujuan pengelolaan TUKS termasuk galangan kapal,” terangnya.

Merdi Loi SE,MM mengungkapkan, bahwa pihaknya akan senantiasa berupaya mempermudah rekomendasi pengelolaan izin galangan kapal, termasuk izin labuh kapal. Begitu juga akan menyiapkan SOP pengawasan docking. Selain itu, pengusaha galangan kapal didorong untuk melengkapi sarana prasarana yang memadai.

sumber: beritasore

Senin, 15 Oktober 2018

Pelindo IV dan IKI Bersinergi untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal


Dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan perbaikan dan pemeliharaan kapal, PT Pelabuhan Indonesia IV yang diwakili langsung oleh Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung dan PT Industri Kapal Indonesia (IKI) yang diwakili oleh  Direktur Utama PT IKI, Edy Widarto menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Rencana Kerja Sama Kemitraan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal.  Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Ruang Serbaguna Lantai 7 Kantor Pusat Pelindo IV Makassar, Jumat (20 Juli 2018).

“Penandatanganan nota kesepahanan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kerja sama kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal antara Pelindo IV dan PT IKI. Selain itu juga untuk membangun kemitraan dan sinergi usaha dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki Pelindo IV dan IKI”, ungkap Doso dalam rilisnya.

Sekarang ini Pelindo IV sedang membentuk konsorsium untuk kapal tunda, dengan tujuh perusahaan , sehingga pangsa pasar IKI bisa lebih luas lagi. Walaupun sebelumnya Pelindo IV lebih memilih menyewa kapal tunda karena lebih hemat dari segi biaya dan SDM, dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.

Karenanya, baik Doso maupun Eky berharap setelah penandatanganan MoU ini, kedua belah pihak dapat segera membentuk kerjasama yang lebih konkrit.

sumber: nusantaramaritimenews

Minggu, 14 Oktober 2018

Ada Inspeksi Peti Kemas, Pelayaran Khawatir Ongkos Logistik Melambung


Pelaku usaha pelayaran khawatir rencana pemerintah membebankan biaya inspeksi kontainer kepada shipping line akan membuat ongkos logistik kian mahal.

General Manager Mediterranean Shipping Company (MSC), perusahaan pelayaran yang bermarkas di Jenewa Swiss, Dhany Novianto berpendapat gagasan Kementerian Perhubungan itu tidak selaras dengan program Presiden Joko Widodo yang ingin menekan biaya logistik.

“Ini akan menjadikan Indonesia kurang bisa bersaing dan tidak menarik buat para investor,” katanya saat dihubungi, Rabu (10/10/2018).

Sejalan dengan mekanisme pasar, setiap tambahan biaya operasional, baik karena kenaikan harga komponen biaya maupun kebijakan pemerintah, biasanya diteruskan kepada pengguna jasa dalam bentuk kenaikan tarif.  “Yang terdampak pada akhirnya cargo owner, eksportir atau importir.”

Padahal, peringkat Logistic Performance Index (LPI) Indonesia telah melompat dari peringkat ke-63 pada 2016 menjadi peringkat ke-46 pada 2018, disokong oleh perbaikan skor pada komponen kompetensi logistik, infrastruktur, pelayaran internasional, penelusuran dan pelacakan, serta ketepatan waktu.

Namun, Indonesia tertinggal dari sesama peer group di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, yang secara berturut-turut berada di peringkat ke-41, ke-39, dan ke-32. Secara umum, Indonesia tertinggal dalam hal kepabeanan (customs), infrastruktur, dan kompetensi logistik, dibandingkan dengan ketiga negara tetangga itu.

Dhany menambahkan setiap shipping line pada umumnya mempunyai prosedur penetapan kelaikan kontainer dengan memberlakukan pengujian, pemeliharaan, dan perbaikan menurut standard the Institute of International Container Lessor (IICL) yang dilakukan oleh depo-depo yang ditunjuk pelayaran.

“Untuk MSC, kami menunjuk depot yang mempunyai standard IICL dan verifikasi berkala dilakukan dengan menempelkan stiker ACEP [Approved Continuous Examination Program] yang sudah di-approved dan diverifikasi,” kata Dhany.

Sementara itu, agen CMA CGM di Indonesia, PT Container Maritime Activities, akan melaporkan rencana kebijakan inspeksi ulang kontainer lama oleh pemerintah Indonesia itu kepada kantor pusat di Prancis.  “Kami lebih ke posisi akan menyampaikan informasi tentang regulasi baru ini ke kantor pusat kami dan menunggu respons mereka,” kata Customer Care Senior Manager PT Container Maritime Activities Martharia Sarumpaet.

sumber:  suaracargo

Jumat, 12 Oktober 2018

Genting Cruise Lines Komitmen Tambah Kunjungan Kapal Pesiar ke Indonesia


Genting Cruise Lines, salah satu divisi Genting Hong Kong yang mengoperasikan kapal pesiar, berkomitmen menambah kunjungan kapal untuk membantu pengembangan industri pariwisata di Indonesia.

Komitmen itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Genting Cruise Line dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di sela-sela acara Leaders Retreat antara Indonesia dan Singapura di Bali, Kamis (11/10/2018). Kesepakatan itu menegaskan kelanjutan inisatif bersama mengembangkan fasilitas di Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara agar dapat disandari kapal sepanjang minimal 350 meter.

Kedua pihak juga akan menjajaki kemungkinan kerja sama pembangunan pelabuhan cruise tambahan yang dioperasikan oleh Pelindo III sebagai perluasan kolaborasi selain di Bali Utara. 

Presiden Genting Cruise Lines Kent Zhu, melalui keterangan resmi, mengatakan pihaknya berkomitmen tinggi terhadap pembangunan di Indonesia sebagai hub kapal pesiar kunci di kawasan, juga pasar dan destinasi yang penting bagi industri pariwisata. 

"Kami mengakui adanya kebutuhan untuk meng-update infrastruktur cruise di area dan telah merintis perbaikan fasilitas pelabuhan untuk memastikan pertumbuhan bisnis cruise mendatang," katanya.

Dia menyatakan akan terus bekerja sama erat dengan mitraya di Indonesia dalam menciptakan peluang baru bagi kemajuan pariwisata kapal pesiar lokal sebagaimana dibuktikan oleh penyebaran kapalnya ke Jakarta, Medan, Bali Utara, dan Bintan.

Sebagai pionir industri kapal pesiar di Asia dan kini telah beroperasi selama 25 tahun, imbuhnya, Genting Cruise Lines terus memelopori pengembangan kapal pesiar di berbagai pelabuhan di kawasan, mencakup Guangzhou (Nansha) di China, Shimizu di Jepang, Manila di Filipina, dan baru-baru ini di Pulau Bintan dan Celukan Bawang di Indonesia. 

Menurutnya, pelabuhan-pelabuhan di Asia dipandang menjanjikan dan potensial. Genting Cruise Lines akan aktif bekerja sama dengan badan pemerintahan dan otoritas setempat untuk membangun fasilitas dan infrastruktur pelabuhan serta mengakomodasi pertumbuhan jumlah penumpang kapal pesiar dengan lebih banyak kapal bertonase besar.   

“Melalui inisiatif yang sedang berjalan ini, tujuan kami mendukung pelabuhan lokal Indonesia untuk mengerek rantai nilai, yang pada gilirannya mendorong industri cruise, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia," ujar Zhu. 

sumber:  bisnis

Kamis, 11 Oktober 2018

Resep Ini Diklaim Bisa Mengobati Kelesuan Industri Galangan Kapal


Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada komponen pembuatan kapal dirasa memberatkan industri galangan kapal. Kondisi industri yang sedang lesu dinilai dapat dipulihkan dengan pembebasan bea masuk komponen kapal.

Askan Naim, Sekjen Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menjelaskan kondisi industri galangan kapal saat ini tengah kurang bergairah. Di tengah pesanan pembangunan kapal yang sepi, pengenaan PPN kepada komponen kapal pun dirasa memberatkan.

Askan menjelaskan 65% atau lebih dari 1.000 item komponen pembangunan kapal masih impor. Pengenaan PPN terhadap pembelian komponen tersebut dinilai Askan perlu dihapuskan, terlebih dalam kondisi dolar yang terus menguat.

"Komponen-komponen kapal itu kan kita beli itu masih ada PPN-nya. Memang ada regulasi yang mudah-mudahan sebentar lagi sudah bisa terimplementasikan, yaitu pembebasan bea masuk komponen-komponen kapal," tutur Askan kepada Bisnis pada Senin (8/10/2018) malam.

Selama 2017, Iperindo mencatat jumlah pesanan pembangunan kapal mencapai 2018.300 gross tonnage (GT). Sekitar 83% dari total produksi tersebut atau sebanyak 135.440 GT diperuntukkan untuk pasar dalam negeri, sementara 82.860 GT dikirim ke luar negeri.

Selain pembebasan PPN, menurut Askan, industri pembangunan kapal juga dapat dipacu dengan pembatasan usia kapal, moratorium impor kapal bekas, serta penguatan industri komponen kapal dalam negeri. Besarnya keperluan impor dinilai dapat diatasi dengan cara tersebut.

sumber: bisnis 

Rabu, 10 Oktober 2018

Kemenhub Tetapkan Lembaga Inspeksi Kontainer Bulan Depan


Kementerian Perhuhungan menyatakan akan menetapkan lembaga inspeksi kelaikan kontainer pada November 2018 sebagai implementasi Permenhub No. 53/2018 tentang Kelaikan Kontainer dan Vetifikasi Berat Kotor Peti Kemas.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, R. Agus H. Purnomo mengatakan seiring dengan penetapan lembaga surveyor atau badan sertifikasi yang melakukan inspeksi itu, Kemenhub juga akan menerbitkan aturan petunjuk pelasana dan petunjuk teknisnya.

“Targetnya awal bulan depan [November], sudah ada juknis dan juklak inspeksi kontainer, sekaligus lembaga atau badan yang ditunjuk melaksanakan itu sudah kita umumkan dan tetapkan,”ujarnya dalam FGD Implementasi Kelaikan Peti Kemas dalam menunjang Keselamatan Pelayaran yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Dirjen mengatakan Kemenhub sudah menerima sejumlah permohonan lembaga surveyor atau badan sertifikasi berbadan hukum Indonesia maupun pengelola depo kontainer untuk menjadi pelaksana dalam inspeksi kontainer sesuai beleid itu.

Kendati begitu, Dirjen belum bersedia menjabarkan pihak mana saja yang sudah mengajukan permohonan kepada Kemenhub. “Tetapi kami tegaskan supaya inspeksi kontainer tidak membuat biaya logistik menjadi bertambah. Untuk tahap awal akan dilaksanakan terhadap peti kemas ocean going,” tuturnya.

Dirjen juga menegaskan PM 53/2018 akan diimplementasikan pada Januari 2018 dan akan diikuti dengan penindakan hukumnya secara tegas. “Kalau yang menyangkut penegakan hukumnya kita komitmen awal tahun depan sudah harus dijalankan. Ini menyangkut keselamatan,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan sesuai regulasi internasional, kelaikan kontainer dapat diverifikasi ulang setiap lima tahunan. “Sesuai aturan internasional maritime organization mewajibkan semua kontainer itu layak laut,”ujar Yukki.

Sekjen Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tento mengatakan penindakan ketidaklaikan kontainer dapat dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan sebagaimana diatur perundang-undangan yang berlaku termasuk UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

“Bahkan kalau ada kontainer yang sengaja dimodifikasi untuk bisa melayani kargo tertentu justru itu pelanggaran berat,”ujar Ridwan.

sumber:  suaracargo