Kamis, 18 Oktober 2018

Hanya 12% Industri Galangan Kapal Ada di Indonesia Timur


Industri galangan kapal di lndonesia  masih terfokus di Indonesia barat. Hanya 12% galangan kapal   ada di Indonesia timur seperti Makassar, Morowali dan lainnya. Padahal, potensi pasarnya cukup menjanjikan.

“Kondisi tersebut cukup menjadi masalah untuk meningkatkan tingkah kandungan dalam negeri (TKDN) dalam  industri maritim nasional. Masalah ini perlu difikirkan demi kebaikan di masa mendatang,” kata Dirut PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Edy Widarto dalam FGD Balitbang Perhubungan di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Galangan kapal sebanyak 37% ada di Jawa, 26% di Sumatera dan Kalimantan 25%.  “Sedang di Indonesia timur yang wilayahnya hampir separuh wilayah Indonesia hanya 12%,” jelas Edy.

Menurut dia, permintaan kapal di Indonesia timur saat ini cukup tinggi, dengan  ragam dan jenis kapal yang berbeda-beda. Hal itu sejalan dengan pengembangan program Tol Laut belakangan.

“Namun karena masih tingginya komponen impor,  harga kapal masih tinggi. Tugas kita bersama, bagaimana bisa meningkatkan TKDN dalam  industri maritim nasional,” papar Edy.

Sementara, dari ratusan industri galangan kapal dalam negeri, hanya empat dari BUMN. Mereka itu adalah PT PAL, PT Industri Kapal Indonesia (IKI), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DKS).

Industri Komponen Lokal

Selain itu, Edy juga  mengusulkan industri pendukung atau komponen lokal bidang perkapalan juga harus ditingkatkan. “Sesuai  ketentuan UU, TKDN itu harus dioptimalkan. Tapi harus jujur, belum semua ada, sehingga terpaksa harus impor,” kilah Edy.

Saat ini, komponen lokal industri galangan kapal antara 35-40%. Tapi semua itu akan  tergantung jenis, tipe  dan ukuran kapal. “Jika TKDN bisa  ditingkatkan akan lebih bagus,”  kilah Edy.

Sementara, Adi Pradana dari Bappenas sebagai pembahas dalam FGD itu menyebutkan, saat ini sudah dikembangkan sedikinya lima kawasan ekonomi khusus  (KEK) termasuk di Morowali dan Konawe yang cukup luas.

“Di kedua KEK itu tersedia industri berbasis timah. Jika dikembangkan dengan baik, dari sana bisa memasok kebutuhan  komponen pendukung industri perkapalan di dalam negeri,” kata Adi.

Menurutnya, perlu kerja keras dan kepedulian semua pihak untuk membangun industri maritim di Tanah Air. “Selain industri perkapalan yang baik, juga harus didukung industri komponen perkapalan yang baik pula,” papar Adi.

Dengan industri komponen yang kuat, tambah Adi,  diyakini akan memberikan nilai tambah makin besar.

“Galangan kapal makin kuat, industri komponen pendukung juga tumbuh. Dengan begitu akan bisa membuka lapangan kerja baru dan nilai tambah untuk negeri ini makin besar,” tandas Adi.

sumber: beritatrans

Peningkatan Industri Beri Dampak Positif, bagi Pertumbuhan Pelanggan PLN Batam


Kembali bergairahnya sektor industri di Batam berdampak baik bagi pertumbuhan pelanggan dari bright PLN Batam.

“Untuk pasar industri sempat booming dari galangan kapal. Di setiap tepi laut berdiri shipyard yang memakai jasa PLN Batam, ” kata Manager Corporate Customer PLN Batam Arief Sumarna di Service Business Unit (SBU) PLN Batam di Imperium, Batamcentre, Selasa (16/10/2018).

Namun, semuanya berubah ketika krisis global menerpa Batam. Turunnya harga minyak dunia menyebabkan galangan kapal banyak yang tutup karena tak mendapatkan orderan.

“Ketika itu, tiap hari ada penurunan daya atau malah berhenti secara keseluruhan,” katanya.

Dampak penurunan daya meskipun hanya sedikit ternyata berdampak banyak bagi pemasukan PLN Batam.

“Meskipun begitu, kami mencoba memberikan pelayanan langsung agar pelanggan puas,” jelasnya.

Setelah menempuh tahun-tahun penuh kesulitan, sektor industri mulai bergairah kembali.

“Nampak secercah cahaya ketika ada industri baru mulai masuk,” paparnya.

Sebagai contoh, sejumlah industri plastik relokasi dari China ke Batam menggunakan listrik dari PLN Batam.

“Yang lainnya seperti dari Citra Buana, bisnis pergudangan dan banyak juga industri manufaktur mampu bertahan,” katanya.

Diakuinya, hal tersebut memberikan dampak bagus. Saat ini, pelanggan terbesar PLN Batam adalah Semen Batam yang berlokasi di Kabil. “Mereka menggunakan daya sebesar 10 Mega Volt Ampere (MVA) dan pabrik gas Samator yang pakai daya sebesar 7,7 MVA,” ucapnya.

Untuk September 2018, pelanggan PLN dari sektor industri mencapai 34 tenant. Sedangkan pelanggan terbanyak berasal dari rumah tangga sebanyak 66.296 pelanggan. Kemudian bisnis sebanyak 12.172 pelanggan. Lalu pengguna multiguna sebanyak 20.958 pelanggan, sosial sebanyak 721 pelanggan dan pemerintah sebanyak 562 pelanggan. Dan totoal keseluruhan mencapai 100.745 pelanggan.

Khusus untuk industri, jumlah pelanggan sempat menjadi 30 pada April 2018. Namun memasuki September, meningkat menjadi 34 pelanggan dari kalangan industri.

Industri kata Arief termasuk pelanggan besar. Daya listrik minimal yang dibutuhkan pelanggan besar mencapai 240 KVA. Sedangkan daya listrik tertinggi mencapai 30 MVA

Selain industri, bisnis properti juga menjanjikan. Pembangunan apartemen seperti Pollux Habibi dan Oxley diyakini akan meningkatkan pertumbuhan pelanggan PLN Batam.

“Pollux sudah bangun dan saat ini daya yang dibutuhkan sekitar 2,5 sampai 3 MVA dulu. Tapi jika sudah dibangun semuanya hingga 102 lantai bisa jadi 10 MVA,” paparnya.

Sedangkan Oxley sebelumnya mengajukan 11 MVA, namun sekarang turun menjadi 6 MVA.

Untuk tarif diatas 200 KVA sudah termasuk dalam golongan tarif B-3/TM. Tarif listriknya sebesar Rp 1.603,63 per KWH dengan tarif abonemen mencapai Rp 38.602.

Terpisah, Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri Kepri Tjaw Hioeng, beberapa waktu lalu, mengakui bahwa industri di Batam sudah mulai bangkit. Ini bisa dilihat dari ekspor yang terus tumbuh, terutama untuk perusahaan manufaktur.

“Memang kalau ekspor meningkat itu karena pesanan mulai banyak. Sebagian besar perusahaan manufaktur di kawasan industri di Batam sudah kontrak dengan pemilik brand atau perusahaan rekanan,” kata pria yang akrab disapa Ayung tersebut.

Akibat dari meningkatnya ekspor, maka perusahaan akan melakukan ekspansi. Contoh ekspansi adalah membangun gedung baru. Dan tentu saja akan membutuhkan daya listrik baru.

Sedangkan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan investor banyak yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Batam. Salah satunya adalah perusahaan dari Mesir yang bergerak di bidang properti.

Sektor ini dapat menyerap daya listrik yang cukup banyak ketika pembangunan dilakukan hingga proses penjualannya.

“Kami tengah membantu dan berupaya meyakinkan perusahaan tersebut agar merealisasikan rencana investasinya,” kata Lukita, Minggu (16/10).

Jumlah investasinya mencapai 162 juta Dolar Amerika. Namun, sayang Lukita belum bisa menyebutkan nama perusahaannya. Tapi ia berjanji akan menghilangkan kendala yang ada agar investor dari Negeri Piramida itu segera membangun properti di Batam.

Sebelumnya, Lukita sudah bertemu dan melihat rencana pembangunannya. BP Batam setuju dan telah mempersiapkan lahan di pinggir pantai yang terletak di Tanjungpinggir Sekupang.

” Investor Mesir tersebut rencananya akan membangun sebuah kawasan di area yang tidak jauh dari Pantai Tanjungpinggir. Sehingga nantinya juga diharapkan bisa menjadi kawasan destinasi pariwisata baru yang bisa menarik minat kunjungan wisatawan,” tegas Lukita.

sumber: batampos

Rabu, 17 Oktober 2018

Pemerintah Pusat Keluarkan Izin Pengelolaan Galangan Kapal di Gunungsitoli


Walikota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua saat berfoto bersama KSOP Gunungsitoli, penyelenggara dan peserta diklat ketrampilan pelaut kapal niaga ( beritasore/ Firman Zebua )

Gunungsitoli (Berita) : Kota Gunungsitoli yang berada di bagian barat Sumatera akan memiliki industri galangan kapal khusus docking, setelah mengantongi rekomendasi berupa izin dari Pemerintah pusat.

Tentang izin pengelolaan galangan kapal kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli. Hal ini disampaikan Walikota Gunungsitoli, Ir Lakhomizaro Zebua kepada wartawan di Gunungsitoli, Kemarin.

Dijelaskan oleh Walikota bahwa dari berbagai pertimbangan, kajian dan penelitian pemerintah pusat menyatakan, Kota Gunungsitoli layak menjadi lokasi galangan kapal, karena berdasarkan “Survei yang dilakukan di beberapa daerah tetangga akhirnya izin pengelolaan diberikan kepada pemerintah Kota Gunungsitoli.

Armada transportasi laut yang butuh perbaikan kapal, akan diberilan kesempatan untuk naik docking, guna perbaikan kapal digalangan kapal yang ada di Kota Gunungsitoli.

“Pengusaha kapal yang berasal dari daerah berdekatan, baik dari Padang, Sibolga dan Singkil Aceh dan lainnya akan berkempatan untuk memperbaikinya,” tutur orang nomor satu di Kota Gunungsitoli itu.

Ditambahkannya, pemerintah pusat juga telah berkomitmen akan menyerahkan kapal Roro, guna menambah kekuatan moda transportasi laut kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Sementara itu, Kepala Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan (KSOP) Gunungsitoli, Merdi Loi yang dihubungi Minggu (12/10) membenarkan keputusan pemerintah yang telah mengeluarkan izin pengelolaan galangan kapal kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli. Menurut Loi, lokasi galangan kapal itu nantinya di daerah Moawo Kota Gunungsitoli.

“Ia benar. melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2017 tentang terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan terminal khusus (Tersus) galangan kapal.

Pemerintah menyatakan memberi kewenangan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli mengenai persetujuan pengelolaan TUKS termasuk galangan kapal,” terangnya.

Merdi Loi SE,MM mengungkapkan, bahwa pihaknya akan senantiasa berupaya mempermudah rekomendasi pengelolaan izin galangan kapal, termasuk izin labuh kapal. Begitu juga akan menyiapkan SOP pengawasan docking. Selain itu, pengusaha galangan kapal didorong untuk melengkapi sarana prasarana yang memadai.

sumber: beritasore

Senin, 15 Oktober 2018

Pelindo IV dan IKI Bersinergi untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal


Dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan perbaikan dan pemeliharaan kapal, PT Pelabuhan Indonesia IV yang diwakili langsung oleh Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung dan PT Industri Kapal Indonesia (IKI) yang diwakili oleh  Direktur Utama PT IKI, Edy Widarto menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Rencana Kerja Sama Kemitraan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal.  Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Ruang Serbaguna Lantai 7 Kantor Pusat Pelindo IV Makassar, Jumat (20 Juli 2018).

“Penandatanganan nota kesepahanan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kerja sama kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal antara Pelindo IV dan PT IKI. Selain itu juga untuk membangun kemitraan dan sinergi usaha dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki Pelindo IV dan IKI”, ungkap Doso dalam rilisnya.

Sekarang ini Pelindo IV sedang membentuk konsorsium untuk kapal tunda, dengan tujuh perusahaan , sehingga pangsa pasar IKI bisa lebih luas lagi. Walaupun sebelumnya Pelindo IV lebih memilih menyewa kapal tunda karena lebih hemat dari segi biaya dan SDM, dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.

Karenanya, baik Doso maupun Eky berharap setelah penandatanganan MoU ini, kedua belah pihak dapat segera membentuk kerjasama yang lebih konkrit.

sumber: nusantaramaritimenews

Minggu, 14 Oktober 2018

Ada Inspeksi Peti Kemas, Pelayaran Khawatir Ongkos Logistik Melambung


Pelaku usaha pelayaran khawatir rencana pemerintah membebankan biaya inspeksi kontainer kepada shipping line akan membuat ongkos logistik kian mahal.

General Manager Mediterranean Shipping Company (MSC), perusahaan pelayaran yang bermarkas di Jenewa Swiss, Dhany Novianto berpendapat gagasan Kementerian Perhubungan itu tidak selaras dengan program Presiden Joko Widodo yang ingin menekan biaya logistik.

“Ini akan menjadikan Indonesia kurang bisa bersaing dan tidak menarik buat para investor,” katanya saat dihubungi, Rabu (10/10/2018).

Sejalan dengan mekanisme pasar, setiap tambahan biaya operasional, baik karena kenaikan harga komponen biaya maupun kebijakan pemerintah, biasanya diteruskan kepada pengguna jasa dalam bentuk kenaikan tarif.  “Yang terdampak pada akhirnya cargo owner, eksportir atau importir.”

Padahal, peringkat Logistic Performance Index (LPI) Indonesia telah melompat dari peringkat ke-63 pada 2016 menjadi peringkat ke-46 pada 2018, disokong oleh perbaikan skor pada komponen kompetensi logistik, infrastruktur, pelayaran internasional, penelusuran dan pelacakan, serta ketepatan waktu.

Namun, Indonesia tertinggal dari sesama peer group di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, yang secara berturut-turut berada di peringkat ke-41, ke-39, dan ke-32. Secara umum, Indonesia tertinggal dalam hal kepabeanan (customs), infrastruktur, dan kompetensi logistik, dibandingkan dengan ketiga negara tetangga itu.

Dhany menambahkan setiap shipping line pada umumnya mempunyai prosedur penetapan kelaikan kontainer dengan memberlakukan pengujian, pemeliharaan, dan perbaikan menurut standard the Institute of International Container Lessor (IICL) yang dilakukan oleh depo-depo yang ditunjuk pelayaran.

“Untuk MSC, kami menunjuk depot yang mempunyai standard IICL dan verifikasi berkala dilakukan dengan menempelkan stiker ACEP [Approved Continuous Examination Program] yang sudah di-approved dan diverifikasi,” kata Dhany.

Sementara itu, agen CMA CGM di Indonesia, PT Container Maritime Activities, akan melaporkan rencana kebijakan inspeksi ulang kontainer lama oleh pemerintah Indonesia itu kepada kantor pusat di Prancis.  “Kami lebih ke posisi akan menyampaikan informasi tentang regulasi baru ini ke kantor pusat kami dan menunggu respons mereka,” kata Customer Care Senior Manager PT Container Maritime Activities Martharia Sarumpaet.

sumber:  suaracargo

Jumat, 12 Oktober 2018

Genting Cruise Lines Komitmen Tambah Kunjungan Kapal Pesiar ke Indonesia


Genting Cruise Lines, salah satu divisi Genting Hong Kong yang mengoperasikan kapal pesiar, berkomitmen menambah kunjungan kapal untuk membantu pengembangan industri pariwisata di Indonesia.

Komitmen itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Genting Cruise Line dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di sela-sela acara Leaders Retreat antara Indonesia dan Singapura di Bali, Kamis (11/10/2018). Kesepakatan itu menegaskan kelanjutan inisatif bersama mengembangkan fasilitas di Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara agar dapat disandari kapal sepanjang minimal 350 meter.

Kedua pihak juga akan menjajaki kemungkinan kerja sama pembangunan pelabuhan cruise tambahan yang dioperasikan oleh Pelindo III sebagai perluasan kolaborasi selain di Bali Utara. 

Presiden Genting Cruise Lines Kent Zhu, melalui keterangan resmi, mengatakan pihaknya berkomitmen tinggi terhadap pembangunan di Indonesia sebagai hub kapal pesiar kunci di kawasan, juga pasar dan destinasi yang penting bagi industri pariwisata. 

"Kami mengakui adanya kebutuhan untuk meng-update infrastruktur cruise di area dan telah merintis perbaikan fasilitas pelabuhan untuk memastikan pertumbuhan bisnis cruise mendatang," katanya.

Dia menyatakan akan terus bekerja sama erat dengan mitraya di Indonesia dalam menciptakan peluang baru bagi kemajuan pariwisata kapal pesiar lokal sebagaimana dibuktikan oleh penyebaran kapalnya ke Jakarta, Medan, Bali Utara, dan Bintan.

Sebagai pionir industri kapal pesiar di Asia dan kini telah beroperasi selama 25 tahun, imbuhnya, Genting Cruise Lines terus memelopori pengembangan kapal pesiar di berbagai pelabuhan di kawasan, mencakup Guangzhou (Nansha) di China, Shimizu di Jepang, Manila di Filipina, dan baru-baru ini di Pulau Bintan dan Celukan Bawang di Indonesia. 

Menurutnya, pelabuhan-pelabuhan di Asia dipandang menjanjikan dan potensial. Genting Cruise Lines akan aktif bekerja sama dengan badan pemerintahan dan otoritas setempat untuk membangun fasilitas dan infrastruktur pelabuhan serta mengakomodasi pertumbuhan jumlah penumpang kapal pesiar dengan lebih banyak kapal bertonase besar.   

“Melalui inisiatif yang sedang berjalan ini, tujuan kami mendukung pelabuhan lokal Indonesia untuk mengerek rantai nilai, yang pada gilirannya mendorong industri cruise, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia," ujar Zhu. 

sumber:  bisnis

Kamis, 11 Oktober 2018

Resep Ini Diklaim Bisa Mengobati Kelesuan Industri Galangan Kapal


Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada komponen pembuatan kapal dirasa memberatkan industri galangan kapal. Kondisi industri yang sedang lesu dinilai dapat dipulihkan dengan pembebasan bea masuk komponen kapal.

Askan Naim, Sekjen Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menjelaskan kondisi industri galangan kapal saat ini tengah kurang bergairah. Di tengah pesanan pembangunan kapal yang sepi, pengenaan PPN kepada komponen kapal pun dirasa memberatkan.

Askan menjelaskan 65% atau lebih dari 1.000 item komponen pembangunan kapal masih impor. Pengenaan PPN terhadap pembelian komponen tersebut dinilai Askan perlu dihapuskan, terlebih dalam kondisi dolar yang terus menguat.

"Komponen-komponen kapal itu kan kita beli itu masih ada PPN-nya. Memang ada regulasi yang mudah-mudahan sebentar lagi sudah bisa terimplementasikan, yaitu pembebasan bea masuk komponen-komponen kapal," tutur Askan kepada Bisnis pada Senin (8/10/2018) malam.

Selama 2017, Iperindo mencatat jumlah pesanan pembangunan kapal mencapai 2018.300 gross tonnage (GT). Sekitar 83% dari total produksi tersebut atau sebanyak 135.440 GT diperuntukkan untuk pasar dalam negeri, sementara 82.860 GT dikirim ke luar negeri.

Selain pembebasan PPN, menurut Askan, industri pembangunan kapal juga dapat dipacu dengan pembatasan usia kapal, moratorium impor kapal bekas, serta penguatan industri komponen kapal dalam negeri. Besarnya keperluan impor dinilai dapat diatasi dengan cara tersebut.

sumber: bisnis 

Rabu, 10 Oktober 2018

Kemenhub Tetapkan Lembaga Inspeksi Kontainer Bulan Depan


Kementerian Perhuhungan menyatakan akan menetapkan lembaga inspeksi kelaikan kontainer pada November 2018 sebagai implementasi Permenhub No. 53/2018 tentang Kelaikan Kontainer dan Vetifikasi Berat Kotor Peti Kemas.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, R. Agus H. Purnomo mengatakan seiring dengan penetapan lembaga surveyor atau badan sertifikasi yang melakukan inspeksi itu, Kemenhub juga akan menerbitkan aturan petunjuk pelasana dan petunjuk teknisnya.

“Targetnya awal bulan depan [November], sudah ada juknis dan juklak inspeksi kontainer, sekaligus lembaga atau badan yang ditunjuk melaksanakan itu sudah kita umumkan dan tetapkan,”ujarnya dalam FGD Implementasi Kelaikan Peti Kemas dalam menunjang Keselamatan Pelayaran yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Dirjen mengatakan Kemenhub sudah menerima sejumlah permohonan lembaga surveyor atau badan sertifikasi berbadan hukum Indonesia maupun pengelola depo kontainer untuk menjadi pelaksana dalam inspeksi kontainer sesuai beleid itu.

Kendati begitu, Dirjen belum bersedia menjabarkan pihak mana saja yang sudah mengajukan permohonan kepada Kemenhub. “Tetapi kami tegaskan supaya inspeksi kontainer tidak membuat biaya logistik menjadi bertambah. Untuk tahap awal akan dilaksanakan terhadap peti kemas ocean going,” tuturnya.

Dirjen juga menegaskan PM 53/2018 akan diimplementasikan pada Januari 2018 dan akan diikuti dengan penindakan hukumnya secara tegas. “Kalau yang menyangkut penegakan hukumnya kita komitmen awal tahun depan sudah harus dijalankan. Ini menyangkut keselamatan,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan sesuai regulasi internasional, kelaikan kontainer dapat diverifikasi ulang setiap lima tahunan. “Sesuai aturan internasional maritime organization mewajibkan semua kontainer itu layak laut,”ujar Yukki.

Sekjen Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tento mengatakan penindakan ketidaklaikan kontainer dapat dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan sebagaimana diatur perundang-undangan yang berlaku termasuk UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

“Bahkan kalau ada kontainer yang sengaja dimodifikasi untuk bisa melayani kargo tertentu justru itu pelanggaran berat,”ujar Ridwan.

sumber:  suaracargo




Kamis, 04 Oktober 2018

Tingkatkan Industri Kapal Di Sumut, Kemenhub Akan Bangun Lima Buah Kapal


Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan terus meningkatkan perkembangan industri kapal di Sumatera Utara. Pada kunjungannya hari ini ke Portsea, Menhub menuturkan bahwa Kementerian Perhubungan akan membangun 5 Kapal Roro dan ada kapal yang dapat beroperasi pada bulan November 2018.

"Kapal ini telah dibangun sejak tahun lalu dan akan beroperasi pada bulan November 2018. Selain kapal ini, tahun depan Kementerian Perhubungan akan membangun kapal lagi. PT ASDP yang akan menjadi operator kapal ini, juga nanti akan membangun satu lagi. Kami juga sudah mendapat konfirmasi akan ada 2 kapal lagi yang disumbang oleh swasta di Sumatera Utara. Jadi totalnya akan ada 5 kapal sebesar ini," ujar Menhub usai meninjau galangan kapal di Portsea, Toba Samosir, Jumat (22/6).

Menhub menjelaskan bahwa kapal ini memiliki muatan yang cukup besar dan rencananya kapal ini akan ditempatkan di Pelabuhan Tomo menuju Pelabuhan Ajibata.

"Kapal ini memiliki muatan yang besar dan berukuran 300 GT. Muatan kapal bisa mengangkut 280 penumpang dan 32 mobil atau 17 truk. Suatu kapasitas yang besar dibanding dengan kapal-kapal yang ada sekarang. Nantinya kapal Roro ini akan ditempatkan di Pelabuhan Tomo ke Pelabuhan Ajibata," jelas Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengatakan bahwa saat ini Menhub menugaskan Bupati untuk melakukan penelitian terkait ukuran kapal dan juga menugaskan Dirjen Perhubungan Darat untuk melakukan pengawasan kapal ini dan dapat meningkatkan pariwisata.

"Saat ini kami sedang melakukan penelitian, saya minta Bupati untuk meneliti terkait ukuran kapal. Lalu Dirjen Perhubungan Darat juga akan lakukan pengawasan kapal ini agar kapal bisa meningkatkan pariwisata di Danau Toba," jelas Menhub.

Menhub menuturkan bahwa ini adalah hal yang baik untuk di sini dan harapannya bisa meningkatkan keselamatan penumpang kapal. Nantinya masyarakat harus turut aktif mengelola kapal ini.

"Ini merupakan hal yang baik untuk meningkatkan keselamatan penumpang. Kapal ini harapannya dapat membantu mobilisasi masyarakat, membuka lapangan kerja baru, menunjang pariwisata, dan memberikan masyarakat kapal yang sesuai standar keselamatan," terang Menhub.

Dalam mendukung hal tersebut, Menhub juga akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengawasi berbagai kebutuhan operasional di Danau Toba.

"Saya juga akan membuat UPT dan sudah koordinasi dengan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk datang ke sini selain untuk mengawasi pembangunan kapal juga akan mendukung terkait konstruksi, mesin terhadap kapal yang ada," ungkap Menhub.

Menhub menerangkan juga terkait pengelolaan kapal dimana akan dikelola oleh PT. ASDP. Disamping itu, Menhub juga ingin meningkatkan operasional di tempat penyeberangan.

"Kapal ini dibangun oleh pemerintah dan nanti akan dikelola oleh PT. ASDP dan melibatkan semua masyarakat Toba dan sekitarnya. Secara aturan pengawasan di Tingkat I tapi sekarang kita ingin meningkatkan kualitas operasional di tempat penyeberangan sehingga kita akan buat petakan di seluruh Indonesia dan membuat ad hoc maupun UPT untuk berikan pengawasan, pengarahan dan pendampingan bagi operasional penyeberangan di tempat padat traffic-nya," pungkas Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Tobasa Darwin Siagian mengucapkan terima kasih atas perhatian khusus yang telah diberikan dan akan mendukung sepenuhnya untuk kemajuan Sumatera Utara.

"Kita sangat berterima kasih kepada Menhub yang telah berikan perhatian khusus mengenai angkutan di Danau Toba dan sekitarnya agar semakin baik. Sehingga seluruh masalah pengamanan akan terjamin. Kami akan ikut aktif mendorong pekerjaan ini agar cepat selesai," imbuh Bupati Darwin.

Peninjauan turut didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana, Bupati Tobasa Darwin Siagian serta Wakapolres Tobasa Kompol A. Sagian.

sumber:  dephub

Rabu, 03 Oktober 2018

Selamat! Tanjung Priok Terapkan Aplikasi Daring Layanan Kapal


Pelabuhan Tanjung Priok menerapkan aplikasi layanan pemanduan dan penundaan kapal secara daring dalam rangka mempercepat proses bisnis terhadap pergerakan keluar masuk kapal di pelabuhan itu.
Implementasi layanan kapal berbasis daring itu ditandai dengan sosialisasi dan go-live marine operating system (MOS), pada 3 Oktober 2018 di pelabuhan Tanjung Priok,yang disaksikan langsung Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Hermanta, Manajemen Pelabuhan Indonesia II/IPC serta pengguna jasa.
Mulyadi, General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, mengatakan aplikasi MOS terintegrasi dengan aplikasi pelayanan kapal, sekaligus merupakan bentuk dukungan terhadap sistem layanan kapal Inaportnet Kementerian Perhubungan.
"MOS merupakan sistem yang di desain guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan," ujarnya, dalam keterangan pers , Kamis (4/10/2018).
Selama ini, dia mengemukakan layanan permohonan pandu/tunda kapal (towage dan pilotage) di Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan secara manual.
Untuk mewujudkan Pelindo II/IPC sebagai world class port operator perlu operational excellence, dan layanan pemanduan menjadi salah satu aspek yang mendapatkan perhatian khusus dalam rangka mewujudkan visi dan misi peraeroan.
Mulyadi menjelaskan benefit yang diperoleh setelah implementasi MOS memberikan kemudahan dan efisiensi bagi planner dalam optimalisasi dan penyesuaian kebutuhan kapal terhadap resource, real time record pelayanan, adanya status track and tracing resources.
Selain itu, berkurangnya running hours dan meningkatkan efisiensi pergerakan untuk tug boat dan efisiensi perjalanan untuk pilot boats, penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) maupun pelumas baik tug boat maupun pilot boat, serta meningkatkan governance.
"Ini sebagai upaya melakukan pembenahan proses bisnis dengan meninggalkan layanan pemanduan dan penundaan kapal secara manual untuk beralih ke sistem digital port," ujarnya.
Hermanta, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menyatakan mengapresiasi adanya layanan pemanduan dan penundaan kapal berbasis daring di pelabuhan Priok itu.
sumber: bisnis 

Senin, 01 Oktober 2018

Permasalahan Industri Kapal harus Segera Diselesaikan


Sampai saat ini industri perkapalan dalam negeri belum terlihat kemajuannya, padahal Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia. Untuk itu Pemerintah diminta ikut berperan serta untuk membangun industri perkapalan yang semakin terhimpit dan tidak terurus ini.

Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian, Soerjono mengungkap, industri perkapalan di dalam negeri tidak akan maju apabila permasalahan yang ada tidak pernah diselesaikan.

"Industri perkapalan nasional sampai saat ini masih kesulitan dana dari perbankan, kemudian Pemerintah harus membuat kebijakan membangun industri perkapalan di dalam negeri, bukan hanya reparasi ataupun impor," jelas Soerjono kepada Neraca di Bandung, akhir pekan lalu.

Lebih jauh lagi Soerjono memaparkan untuk memajukan industri perkapalan, pemerintah juga diminta berlaku adil antara perdagangan dan industri di sektor industri galangan kapal.
"Pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% bagi industri perkapalan di dalam negeri diyakini mendongkrak daya saing galangan sehingga mampu merebut proyek pengadaan kapal baru. Pembebasan PPN tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden No.5 Ta-hun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Inpres itu menyatakan perlunya memberikan fasilitas perpajakan kepada industri perkapalan nasional," jelas Soerjono,

Lebih Mahal

Selama ini, pungutan PPN termasuk pengenaan bea masuk impor komponen kapal menyebabkan harga kapal yang diproduksi di dalam negeri lebih mahal hingga 17% dibandingkan dengan kapal impor.
Pemerintah telah membebaskan PPN atas impor kapal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 287 2006 tentang Perubahan atas PMK No. 146/2000. PMK ini mengatur soal impor dan atau penyera-han barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pemerintah juga menanggung bea masuk impor kapal antara lain berdasarkan Keputusan Menkeu No. 432/1996 tentang Pemberian Fasilitas Ditanggung Pemerintah atas Bea Balik Nama Kapal. Namun, pemerintah masih mengenakan PPN 10% di sektor galangan, meskipun sudah menanggung bea masuk impor komponen kapal.

Untuk itu, oerjono mengusulkan impor kapal diperketat dengan mengenakan PPN dan bea masuk secara proporsional.Kebijakan itu ditempuh untuk menggerakkan industri galangan yang beroperasi secara penuh. "Jika (PPN dan bea masuk) ditetapkan, program standard dies vessel atau produksi kapal secara massal dengan kategori jenis tertentu bisa dijalankan," turur Soerjono.

Dua Pilihan
Beberapa waktu lalu, Pemerintah menyiapkan dua pilihan pemberian insentif bagi industri galangan kapal domestik guna sehingga dapat memenuhi kebutuhan kapal nasional yang diyakini mencapai 526 unit hingga 2015.

Budi Darmadi, Direktur Jenderal Industri Ung-gulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, menuturkan salah satu masalah utama yang dihadapi industri perkapalan adalah pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). "Impor komponen masih dikenakan PPN sebesar 10%, tetapi produk kapal impor tidak dikenakan bea masuk," ujarnya.

Dia menuturkan permasalahan ini semakin mencuat karena industri galangan kapal lokal masih menggantungkan diri pada impor komponen yang selama ini memang belum mampu diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, lanjutnya, ketergantungan impor komponen kapal yang relatif tinggi tersebut mempengaruhi harga kapal dan waktu pengiriman, sehingga sulit bersaing dengan kapal impor, terutama dari China. "Ini yang membuat daya saing industri galangan kapal nasional lemah," ujarnya.

Pihaknya mengusulkan dua altematif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, tuturnya, opsi untuk membebaskan PPN 10% yang diteruskan hingga ke produsen dan komponen pendukungnya.
Pilihan kedua, lanjutnya, adalah dengan memasukkan industri galangan kapal ke dalam kategori pengembangan infrastruktur layaknya jembatan yang memiliki pajak final yang lebih rendah yakni sebesar 3%. "Namun, kedua pilihan tersebut punya kelemahan," ujar Budi.

Menurut dia, penghapusan PPN akan sulit dilakukan karena harus melalui birokrasi yang panjang, sementara penggolongan sebagai infrastruktur akan memaksa galangan kapal hanya memproduksi kapal dagang.

Julius Tangketasik, Sekretaris Jenderal Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), mengungkapkan permasalahan ini sebenamya sudah menjadi masalah klasik yang muncul sejak lama. "Permasalahan ini sudah lama Harapan kami sama, agar PPN impor komponen dibebaskan, sehingga produk kami punya daya saing," tuturnya.

Dia menuturkan selama ini pebisnis pelayaran lebih cenderung membeli kapal impor yang lebih murah daripada kapal buatan lokal, salah satunya seperti rencana Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengimpor 2.500 kapal.

Budi mengungkapkan industri perkapalan nasional memiliki potensi yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah armada kapal nasional menjadi 5.454 unit kapal atau 90,28% dari total armada kapal hingga tahun lalu. "Kondisi ini terjadi sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 5/2005 tentang Penerapan Asas Cabotage," katanya. iwan

Sumber : Harian Ekonomi Neraca

Kamis, 27 September 2018

Rig Tenders Indonesia (RIGS) Kantongi US$ 1,8 Juta dari Penjualan Kapal Tua

                                                                       Ilustrasi

PT Rig Tenders Indonesia Tbk (RIGS) menjual 8 kapal tongkang yang sudah tua untuk mengurangi beban biaya operasional perusahaan dalam hal biaya perbaikan kapal selama 2017 sampai 2018.

Direktur RIGS, Mastura Binti Mansor mengatakan, hasil penjualan kapal tersebut mencapai US$ 1,8 juta karena kapal yang dijual ini merupakan kapal-kapal yang sudah lama tidak beroperasi.

Sementara untuk rencana pembelian kapal baru, Mastura mengatakan RIGS masih butuh rencana lebih matang karena biaya pembelian kapal yang mahal. Sehingga perusahaan belum dapat merealisasikan rencana pembelian kapal pada 2018 ataupun 2019.

“Mungkin tidak pada 2019, sebab kita mengalokasikan capex untuk docking kapal, jadi kita belum ada perencanaan berapa capex untuk pembelian aset baru,” ujarnya, Rabu (26/9).

Ia bilang, saat ini RIGS memiliki total 66 armada, 36 kapal tunda, 7 self-discharging barges, 21 kapal tongkang, dan 2 accomodation work barges. Sementara untuk kontrak yang kini didapat perusahaan sebesar US$ 23 juta yang 60% kontrak didapat dari klien-klien besar.

Berdasarkan laporan keuangan, ada tiga klien yang menyumbang pendapatan cukup besar, seperti PT Maritim Barito Perkasa, PT Arutmin Indonesia, dan PT Adaro. Mastura menambahkan, kontrak dari pengangkutan batubara yang mendominasi. “Pendapatan dari penyewaan meningkat 9,6% dari tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Direktur Utama RIGS, Abdul Rahman Abbas membenarkan, salah satu kendala untuk membeli kapal lantaran harganya yang mahal. “Selain itu kontrak yang didapat juga hanya dalam jangka satu dua tahun. Kalau ada yang berani kontrak misalnya lima tahun, mungkin kita akan beli,” katanya.

sumber:  kontan

Rabu, 26 September 2018

INSA Persoalkan Kriteria Kelaikan Kontainer


Perusahaan pelayaran nasional yang tergabung dalam INSA mempersoalkan kriteria peti kemas/kontainer yang dianggap tak laik pakai sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan No:53/2018.

PM.53/2018 merupakan aturan tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi, yang terbit pada Juni 2018 dan saat ini beleid itu masuk tahap sosialiasi sebelum diimplementasikan pada awal tahun depan.

Ketua Bidang Kontainer DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Teddy Arief Setiawan mengatakan,terkait sertifikasi kontainer juga perlu dipikirkan untuk implementasinya di lapangan karena kontainer bergerak terus dalam pemakaiannya dan jangan sampai mengganggu operasional yang berdampak terhadap arus logistik nasional.

"Yang perlu di sikapi untuk masalah ini adalah kriteria kontainer yang di anggap tidak layak pakai itu spt apa?.Kemudian jika kontainer yang sudah di sertifikasi ternyata rusak karena handling apakah masih di anggap layak?," ujar Teddy yang juga menjabat Direktur Komersial PT.Pelayaran Tempuran Emas,Tbk itu.

Teddy berharap regulasi yang dikeluarkan pemerintah di sektor angkutan laut jangan sampai menghambat kegiatan bisnis angkutan laut dan logistik karena akan memengaruhi perekonomian nasional.

Rija Amperianto, Tenaga Ahli Kerjasama Operasi  PT.Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia (KSO SCISI) Kontainer, mengatakan dominasi masalah kelaikan kontainer saat ini ada pada klasifikasi kontainer domestik/antar pulau.

"Saya meyakini  untuk kontainer ekspor impor semuanya comply karena dioperasikan oleh shipping line besar atau global.Justru yang jadi masalah adalah kontainer untuk intersuler," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (9/9/2018).

Oleh karenanya, kata Rija, untuk implementasi Permenhun No:53/2017, sangat tergantung standard yang akan menjadi acuan dalam pemeriksaan dan sertifikasi kontainer yang dalam beleid itu mengacu pada ratifikasi convention of safe container (CSC)1972.

"Akan lebih rasional jika pemerintah menjalankan survey kondisi kontainer dengan acuan standar the institute of international container lessors (IICL) yang sudah menjadi kesepakatan semua pelaku usaha," ujar Rija.

sumber:  bisnis 

Selasa, 25 September 2018

Pelita Samudera Shipping Jual Aset untuk Beli Kapal Tunda dan Tongkang


Keputusah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelita Samudera Shipping Tbk pada hari ini (20/9) menyepakati penjualan salah satu aset fasilitas pemuatan terapung (floating loading facility/FLF). FLF tersebut akan dijual ke PT Maritim Barito Perkasa senilai US$ 12 juta.

Direktur Komersial dan Operasi Pelita Samudera Shipping, Harry Chan menjelaskan, penjualan aset tersebut bertujuan mengoptimalisasi aset perusahaan. Saat ini utilisasi FLF Pelita Samudera hanya 70% dengan total FLF sebanyak empat unit. “Jika dijual maka utilisasi FLF kami bisa naik menjadi 90%,” katanya, Kamis (20/9).

Toh Pelita Samudera merasa untung dengan penjualan aset tersebut. Pasalnya, selain menambah dana segar, utilisasi FLF milik Pelita Samudera jadi semakin efisien walaupun berkurang menjadi tiga unit.

Apalagi sejak 2017, Pelita Samudera memiliki satu floating crane (FC) yang memiliki fungsi kurang lebih sama dengan FLF. Namun, dari sisi biaya floating crane tersebut dinilai lebih efisien.

Perusahaan juga berencana membeli dua paket kapal tunda dan tongkang bekas yang akan beroperasi sebelum memasuki 2019. Untuk perkiraan saja, satu set kapal tunda dan tongkang bekas menurut Harry seharga Rp 40 miliar. “Itu kira-kira dulu ya, tidak tahu kalau sekarang,” tambah Harry.

sumber: kontan

Senin, 24 September 2018

Pengiriman Barang dari Sumatra Diwajibkan Alih Kapal di Kuala Tanjung


Pemerintah akan mengarahkan pengiriman barang dari berbagai daerah di kawasan Sumatra untuk alih kapal di Pelabuhan Kuala Tanjung yang diproyeksikan menjadi hub internasional di Indonesia bagian barat.

Asisten Deputi Bidang Jasa Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Okto Irianto menilai pelabuhan yang terletak Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, itu bakal menjadi pintu gerbang bagi arus perdagangan Swarnadwipa ke pasar internasional dengan komoditas andalannya minyak kelapa sawit (CPO) dan karet.  

“Untuk merealisasikannya, pemerintah akan menerbitkan regulasi yang mewajibkan pengiriman barang untuk alih kapal melalui Kuala Tanjung,” katanya, Kamis (20/9/2018).

Okto menjelaskan dua fungsi Pelabuhan Kuala Tanjung, yakni sebagai transshipment port (pelabuhan alih muatan kapal) dan pelabuhan penopang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Menurut dia, dua fungsi itu akan menimbulkan efek bola salju yang besar mengingat kawasan industri dan pelabuhan saling terkait erat.

Kemenko Maritim bahkan memproyeksikan Kuala Tanjung akan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah barat Indonesia pada 2023. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan tiga pelabuhan hub sebagai pelabuhan utama di Tanah Air, mencakup Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara.

Untuk mencapai itu, kata Okto, Kuala Tanjung harus menjadi pelabuhan andal yang memilki kapasitas terpasang, produktif, dokumentasi yang efektif, memiliki data dan sistem informasi, water entrance-inland transport, dan institusi pendukung lainnya.

Okto menilai Pelabuhan Kuala Tanjung lebih strategis dibandingkan dengan Singapura dan karena lebih dekat dengan India dan Eropa dibandingkan dengan Singapura atau pun Tanjung Pelepas di Malaysia. Kuala Tanjung dapat menangkap peluang dari sekitar 50.000 kapal 'pedagang besar' atau 50% armada kapal dunia yang melewati Selat Malaka setiap tahun.

Bahkan jika Thailand benar-benar membuka Terusan Tanah Genting Kra pada 2025, Kuala Tanjung diharapkan sudah mampu menerima limpahan kapal peti kemas raksasa dari Pelabuhan Tanjung Pelepas, Port Klang, dan  Pelabuhan Singapura.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono, volume arus peti kemas di Kuala Tanjung ditargetkan 12,4 juta TEUs pada 2039. Permintaan akan berasal dari KEK Sei Mangkei hingga Jambi serta tambahan dari empat pelabuhan kompetitornya, yakni Port of Singapore, Port Tanjung Pelepas, Port Klang, dan Pelabuhan Penang.

“Dengan pengembangan menjadi hub internasional, diharapkan Indonesia menikmati demand yang selama ini dinikmati oleh Singapura dan Malaysia,” ujarnya.

Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dimulai 2015 dengan investasi Rp34 triliun yang dibagi menjadi empat tahap.

Pembangunan tahap I berupa trestle sepanjang 2,75 km, dermaga 1.000 m, dan kedalaman 16-17 meter low water spring (LWS) yang mampu disandari mother vessel, lapangan penumpukan peti kemas berkapasitas 500.000 TEUs, dan tangki timbun. Tahap I dijadwalkan beroperasi tahun ini.

Tahap kedua berupa kawasan industri seluas 3.000 hektare yang akan menjadikan Kuala Tanjung sebagai international hub port. 

Selanjutnya, tahap ketiga berupa pengembangan dedicated/hub port (2017-2019).

Terakhir, tahap keempat merupakan pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023).

Sementara itu, Kementerian Perhubungan belum menerbitkan izin operasi Pelabuhan Kuala Tanjung. 

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Kepelabuhanan M. Tohir, Kuala Tanjung masih dievaluasi oleh penyelenggara pelabuhan, dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kuala Tanjung. 

sumber: bisnis 

Sabtu, 22 September 2018

Jasa Armada Indonesia Akan Bawa Dua dari Empat Kapal Tunda Baru ke Tanjung Priok

                                                                            Ilustrasi

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI) datangkan empat kapal tunda. Empat kapal tunda senilai Rp 223,85 miliar yang dikerjakan PT Citra Shipyard itu baru bakal melaut di bulan Januari 2020.

Maklum, kata Direktur Utama JAI Dawam Atmosudiro, proses pembuatan kapal tunda bisa memakan waktu 16 bulan. Di bandingkan yang lain, kapal baru ini juga tergolong kapal tunda berukuran besar. "Ini kapal tunda besar pertama kita," kata Dawam kepada Kontan.co.id, Jumat (21/9).

Selama ini, penundaan kapal kontainer berukuran besar harus dilakukan oleh tiga kapal tunda milik JAI. Dengan kapal bertenaga 2x2200 tenaga kuda maka penundaan kapal bisa hanya dengan satu kapal.

Dawam mengatakan rencananya, dua dari empat kapal yang akan datang pada Januari 2020 mendatang itu akan beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan yang dioperasikan oleh induk JAI, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II).

Saat ini, total kapal tunda yang dimiliki JAI sekitar 30 unit. Nah beberapa memang sudah berusia tua walaupun diklaim Dawam masih beroperasi baik. "Paling tua ada yang udah lewat 20 tahun," ungkapnya.

Kapal tunda yang baru ini akan datang menggantikan kapal tunda yang sudah tua. Nanti, kapal tunda tua itu akan beroperasi di pelabuhan yang lebih kecil.

Sekedar tahu, JAI beroperasi di seluruh pelabuhan yang dioperasikan Pelindo II. JAI juga beroperasi di pelabuhan privat milik PT Semen Padang, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Cemindo Gemilang, PT MK Energy, PT Muara Alam Sejahtera serta di Inland Waterways Lintas Ampera.

Selain itu, JAI juga beroperasi di pelabuhan lepas pantai milik PT Pertamina dan PT Nusantara Regas.

sumber:  kontan 

Kamis, 20 September 2018

Hadapi Era Disrupsi, Pelindo III Tempuh 3 Strategi


PT Pelindo III (Persero) menerapkan tiga strategi untuk menghadapi era disrupsi. Inovasi dilakukan untuk memberikan layanan kepelabuhanan yang lebih baik sehingga menjadi salah satu pelabuhan terbaik di Asia Tenggara.

Strategi yang disebut corporate culture transformation itu menyentuh aspek people(bagaimana membuat karyawan bahagia), process (menekankan simplifikasi proses dan inovasi bisnis), dan teknologi (menekankan dukungan terhadap karyawan dan proses).

Pelindo III juga melakukan transformasi untuk mendukung efisiensi perusahaan, seperti project rebound, manajemen sampah terpusat, serta pengadaan dan pembayaran secara terpusat. Diversifikasi bisnis pun dilakukan ke sektor energi, pariwisata, dan logistik.

“Untuk menjadi perusahaan yang tergolong sebagai emerging industry leader, Pelindo III harus memberikan layanan sempurna dengan dukungan sistem berbasis Information and Communication Technology (ICT),” kata Direktur Keuangan Pelindo III U. Saefudin Noer dalam kegiatan Pelindo III Goes to Campus (P3GTC) di Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (18/9/2018) .

Perseroan mengaku memiliki target menjadi operator terminal pelabuhan yang sepenuhnya menggunakan sistem ICT dalam rentang 2019-2023 sekaligus sebagai perusahaan BUMN dengan sebutan emerging industry leader.

Ke depan, tiga bisnis inti Pelindo III adalah layanan kapal, layanan peti kemas, dan layanan kargo yang akan berkontribusi 84% terhadap target laba perusahaan sebesar Rp5 triliun.

Untuk mencapainya, perseroan tengah menerapkan Integrated Business System (IBS), Enterprise Resource Planning (ERP), locking corporate, dan e-Port. ERP bermanfaat untuk mengintegrasikan bisnis, bersifat real-time, mengusung transparansi, dan mengakselerasi konsolidasi layanan.

“Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dapat menjalankan fungsi tambahan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, locking corporate bermanfaat mendisiplinkan para pengguna jasa dan menekan kerugian negara. Adapun e-Port mewujudkan masyarakat non tunai (cashless society) di pelabuhan.

sumber:  suaracargo 

Rabu, 19 September 2018

Penyerahan Kapal Tanker Pertamina Molor


Transaksi pengadaan 3 kapal tanker pesanan PT Pertamina yang dikerjakan PT Multi Ocean Shipyard berpotensi terhambat akibat status PKPU sementera yang disematkan ke anak usaha PT Soechi LinesTbk.

Saat ini, PT Multi Ocean Shipyard (MOS) berada pada status PKPU sementara, setelah permohonan PKPU oleh dua krediturnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan pada 31 Agustus silam.

Terkait molornya penyelesaian pesanan tanker Pertamina, Direktur Logisitk Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo tidak banyak berkomentar. Gandhi mengaku belum mengetahui posisi hukum yang menimpa PT MOS.

“Saya belum tahu soal itu, coba saya pastikan dulu,” tuturnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Terkait Putusan PKPU Nomor : 13/Pdt/Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn, tertanggal 31 Agusus 2018, Direktur Keuangan PT Soechi Lines Tbk Paula Marlina mengatakan permasalahan PT MOS dan pemohon PKPU telah selesai dilakukan dan terkonfirmasi melalui kuasa hukumnya.

Dalam surat pernyataan disebutkan, seluruh kewajiban hukum PT MOS telah dilaksanakan sehingga piutang dan hak tagihan pemohon dalam perkara PKPU, yakni PT Exellift Sdn Bhd dan PT Kawasan Dinamika Harmonitama, tersebut dinyatakan telah selesai.

"Kemudian sebagai tindak lanjut Surat Pernyataan dimaksud, maka antara Pihak Pemohon dan Termohon PKPU telah membuat Perjanjian Perdamaian di atas kertas bermaterai cukup tertanggal 5 September 2018," tuturnya dalam keterangan tertulis kepada Bisnis.

Tidak sampai di situ, SOCI juga telah mengajukan surat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, masing-masing tertanggal 3 September 2018, terkait pencabutan PKPU Sementara dan 5 September 2018, terkait susulan Permohonan Pencabutan PKPU Sementara.

Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, molornya transaksi 3 tanker dengan nama MT Pasaman, MT Panjang, dan MT Pangrango oleh PT Multi Ocean Shipyard, mengakibatkan Pertamina harus menarik sanksi ganti kerugian kepada produsen tanker.

Misalnya penyelesaian pengerjaan kapal produk MT Pasaman, yang menunjukkan keterlambatan akan mengakibatkan ganti kerugian per hari US$10.614 atau maksimal dikalikan 110 hari. Untuk MT Panjang, Pertamina juga eblum mengenakan sanksi ganti kerugian maksimal senilai US$1,12 juta atau US$10.118 dikalikan 110 hari.

Dalam catatan Bisnis, sebenarnya rencana penyerahan kapal tanker pesanan PT Pertamina (Persero) sudah digaungkan sejak Juli 2017. Tiga kapal berkapasitas 17.500 DWT tersebut telah mencapai tahapan pengerjaan berbeda hingga Juni 2018.

Dalam Laporan Keuangan SOCI Semester I/2018, pengerjaan konstruksi tanker minyak olahan (Pasanam) pesanan Pertamina dengan kapasitas 17.500 LTDW sudah mencapai kemajuan konstruksi 100%.

Untuk pengerjaan tanker minyak mentahnya (MT Pangrango) persentase kemajuan konstruksi kapal sebesar 76,75%. Pengerjaan kapal tanker minyak avtur (MT Panjang) dengan kapasitas serupa mencapai persentase 70,85%.

Hingga kini, dalam PKPU sementara PT MOS, Tarida Sondang P Siagian menjadi kurator dan telah melayangkan pengumuman sidang PKPU sementara dan mengundang para kreditur pada surat kabar lokal di Medan, 12 September lalu.

sumber: bisnis 

Selasa, 18 September 2018

Fenomena Kapal LCT Roro Jadi Sorotan


Saat ini, sangat berkembang kapal Landing Craf Tank (LCT) yang secara khusus dioperasikan untuk mengangkut barang, kemudian dimodifikasi menjadi kapal Roll On Roll Off (Roro) dan dioperasikan untuk mengangkut penumpang dan barang.

Terhadap fenomena tersebut, Direktur Utama PT. Terafulk Megantara Design, perusahaan desainer kapal yang cukup maju di Indonesia Muhammad Azis mengatakan saat ini kebutuhan terhadap transportasi laut di Indonesia semakin berkembang.

Akibatnya, banyak pihak yang berupaya mengubah atau memodifikasi kapal dari kapal kargo menjadi kapal penumpang. "Banyak sekali kapal LCT yang disulap menjadi kapal Roro dan dioperasikan sebagai kapal penumpang," katanya.

Dia menjelaskan kapal LCT bisa disulap menjadi kapal Roro asal memenuhi persyaratan sebagaimana kapal Roro antara lain mempunyai dua pintu masuk dan mempunyai dua baling-baling depan belakang.

Tujuan dua baling-baling tersebut adalah ketika kapal berlabuh di pelabuhan, kapal Roro tidak susah untuk mundur. "Kapal itu akan langsung maju ke depan. Sedangkan tujuan kapal Roro harus mempunyai dua pintu agar kendaraan mudah untuk masuk dan keluar dari kapal," ujarnya.

Meskipun demikian, kapal LCT yang disulap menjadi kapal Roro sangatlah tidak efektif dari segi keselamatan pelayaran sepertihalnya kapal penumpang Roro bahkan justru dapat membahayakan bagi para penumpang.

"Mengapa demikian? Karena kapal roro itu didesain dan dikonstruksi khusus untuk membawa penumpang dan barang, berbeda dengan kapal LCT yang memang dibuat untuk mengangkut barang," tegasnya.

sumber:  translogtoday

Senin, 17 September 2018

Keselamatan Pelayaran: Peralatan Sejumlah Kapal di Batam Diuji Petik


Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran bersama Kantor Pelabuhan Batam dan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang melakukan uji petik peralatan di atas kapal guna meningkatkan keselamatan pelayaran.

Uji petik juga untuk memastikan peralatan yang ada di atas kapal berfungsi dan terpasang secara baik, serta layak pakai.

Adapun peralatan yang diuji petik tim penguji meliputi alat keselamatan navigasi di atas kapal, seperti emergency position indicating radio beacon (EPIRB), search and rescue radar transponder (SART), global maritime distress safety system (GMDSS).

Pengujian juga dilakukan terhadap peralatan pemadam kebakaran, CO2 system, inflatable life raft (ILR), dan jaket pelampung. 

Uji petik dilakukan secara acak pada kapal penumpang. Kapal feri Oceanna 15 yang bersandar di pelabuhan feri Harbour Bay dan kapal Batam Jet 3 di Pelabuhan Sekupang menjadi sasaran pengujian.

Hasil uji menunjukkan EPIRB, SART, dan GMDSS di kapal Oceanna 15 berfungsi dengan baik. Demikian pula dengan peralatan pemadam kebakaran, CO2 system, inflatable life raft (ILR), dan life jacket pada kapal Batam Jet 3.

"Pembinaan, perbaikan, dan pemeliharaan alat keselamatan pelayaran harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan, dan juga secara sistematis, terukur dan terstandarisasi," jelas Kepala BTKP Binari Sinurat dalam siaran pers, Sabtu (15/9/2018).

BTKP berencana melakukan uji alat keselamatan pelayaran di beberapa pelabuhan lain. BTKP merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan penilaian, pengujian, rancang bangun, pembuatan, dan sertifikasi alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran.

sumber: bisnis

Jumat, 14 September 2018

5 Kapal Pesiar Asia Ini Gak Kalah Keren dari Yacht Eropa!

                                                                                ilustrasi

Setelah menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaan, kamu pasti mendambakan sebuah liburan untuk absen dari segala kepenatan hidup. Liburan kapal pesiar adalah salah satu pilihan terbaik! Menikmati keindahan lautan dan matahari di atas kapal pesiar adalah pengalaman yang tak terlupakan.

Bukаn hаnyа реmаndаngаn lаut, kаmu аkаn disuguhkаn dеngаn lаyаnаn yаng dараt dikustоmisаsi dаn jugа mеndараtkаn реngаlаmаn kulinеr yаng bеrbеdа dаri biаsаnyа. Tеrtаrik untuk mеcоbаnyа? Tаk реrlu jаuh-jаuh kе Еrора untuk mеnikmаti kеmеwаhаn kapal pesiar. Dараtkаn реngаlаmаn tаk tеrluраkаn di limа dеstinаsi kapal pesiar tеrfаvоrit di Asia bеrikut ini!

1. Kapal Pesiar Hong Kong
Mеnаmаkаn dirinyа sebagai рusаt kapal pesiar di Asia, Hong Kong mеmbеrikаn реngаlаmаn yаng tаk tеrluраkаn bаgi реngаlаmаn bеrlаyаr kаmu. Kеmеgаhаn Victоriа Hаrbоur dаn реmаndаngаn gеdung реncаkаr lаngit di kоtа Hong Kong yаng gеmеrlараn mеnjаdi реmаndаngаn yаng mеnаkjubkаn dаri lаutаn. Kаmu рun dараt mаmрir sеjеnаk kе dаrаtаn dаn bеrbеlаnjа di bеrbаgаi lоkаsi реrbеlаnjааn tеrkеnаl di Hong Kong.

2. Kapal Pesiar Singapore
Sеbаgаi рintu gеrbаng mеnuju Asia dаn duniа, Singарurа mеruраkаn рilihаn dаri реrsаndаrаn bеrbаgаi kapal pesiar tеrnаmа. Tеrlеbih dеngаn dibukаnyа Mаrinа Bаy Cruisе Cеntеr раdа 2012, Singарurа kini mеnjаdi sаlаh sаtu dеstinаsi wаjib bаgi sеtiар реlаyаrаn dеngаn kapal pesiar. Tеrminаl dеngаn dеsаin yаng fаntаstis dаn bеntuk аngulаr аkаn аdаlаh tеmраt yаng mеnаrik untuk mеmulаi аtаu mеngаkhiri реrjаlаnаn dеngаn kapal pesiar. Di tеmраt ini рulа, kаmu dараt mеmilih bеrаgаm jеnis раkеt реrjаlаnаn dеngаn kapal pesiar yаng tераt, sеsuаi dеngаn budgеt yаng kаmu miliki.

3. Kapal Pesiar Japan
Bеntuk nеgаrа yаng bеruра kерulаuаn, mеmbuаt реrаirаn dаn kерulаuаn Jераng cukuр mеnаrik wisаtаwаn untuk bеrkunjung. Bеgitu jugа dеngаn реrjаlаnаn dеngаn kapal pesiar. kаmu dараt mеmilih bеrаgаm раkеt реrjаlаnаn yаng bеkеrjа sаmа dеngаn реlаbuhаn di Jераng misаlnyа Nаgаsаki, Kоbе, Hirоshimа, dаn Kаgоshimа. Sеbаgiаn bеsаr dаri реrjаlаnаn kapal pesiar ini jugа mеnаwаrkаn kеsеmраtаn untuk mеngunjungi рulаu sеcаrа lаngsung misаlnyа Kyоtо dаn Аritа.

Раstikаn kаmu bеrkunjung kе Shirеtоkо Реninsulа, sаlаh sаtu dеstinаsi yаng mеnаwаrkаn kеrаgаmаn еkоsistеm dаn disеbut-sеbut sеbаgаi Cruisе Wоndеrs оf thе Wоrld. Аkаn jаdi реngаlаmаn yаng mеnyеnаngkаn, bukаn?

4. Kapal Pesiar Tiongkok
Аlirаn Sungаi Yаngtzе yаng mеmbеrikаn kеhiduраn bаgi mаsyаrаkаt Tiongkok jugа mеnjаdi sаrаnа liburаn yаng mеnyеnаngkаn untuk kаmu yаng sukа bеrlаyаr. kаmu аkаn mеlаlui bеrbаgаi dеstinаsi fаvоrit mеlаlui sungаi tеrbеsаr di Asia yаng mеngаlir dаri dаrаtаn Tibеt dаn mеmbеlаh Tiongkok. Sеtеlаh рuаs bеrlаyаr di Sungаi Yаngtzе, kаmu dараt mеnikmаti реrраduаn kоtа yаng mоdеrn dаn kаwаsаn реdеsааn. Sеlаin itu, kаmu jugа dараt mеlеwаti реrkоtааn dаn dеsа-dеsа yаng mеmiliki kuil sеrtа раgоdа.

5. Kapal Pesiar Vietnam
Situs kеbudаyааn duniа UNЕSCО di Hаlоng Bаy, Vietnam dеngаn lеbih dаri 2000 рulаu kеcil yаng hijаu dаn аirnyа yаng hijаu zаmrud. kаmu dараt mеnikmаti kеmеwаhаn kapal pesiar yаng mеrаngkар hоtеl di аtаs аir. Mоmеn tеrbаik untuk mеnikmаti Hа Lоng Bаy аdаlаh раdа bulаn Nоvеmbеr. Раdа bulаn ini, sааt lаngit sеdаng biru-birunyа, temperatur yаng nyаmаn, dаn аlirаn lаut yаng tеnаng аkаn mеnjаdi реngаlаmаn yаng mеnаkjubkаn.

Itulah liburan kapal pesiar terfavorit di Asia yang bisa dijadikan pilihan terbaik untuk mengarungi lautan. Kamu pilih yang mana nih?

sumber: idntimes

Kamis, 13 September 2018

Menperin Resmikan Industri Galangan Kapal Senilai Rp 510 Miliar


Sebelumnya, sejumlah industri galangan kapal nasional semakin meningkatkan kapasitas produksinya. Hal ini guna meraih peluang besar di pasar domestik, terutama terkait dengan pembangunan armada baru maupun reparasi.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Peresmian Fasilitas Graving Dock PT Samudra Marine Indonesia (SMI) Shipyard di Serang, Banten, Minggu, 22 Oktober 2017, kemarin, upaya ini untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan tol laut dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Dengan penambahan fasilitas baru, tentunya akan memacu kemampuan produksi di industri galangan kapal kita bisa berjalan lebih cepat dan efisien sehingga mampu memenuhi kebutuhan armada yang berkualitas,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 23 Oktober 2017.

Oleh karena itu, dia memberikan apresiasi kepada PT SMI Shipyard yang telah mengoperasikan dua unit graving dock terbarunya, masing-masing dengan ukuran 280m x 45m berkapasitas 120 ribu DTW dan 320m x 55m berkapasitas 150 ribu DWT.

Fasilitas yang dibangun mulai 2011 dengan nilai investasi sebesar Rp 510 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.400 orang ini merupakan salah satu dok kolam terbesar di Indonesia.

Airlangga pun meyakini, industri galangan kapal nasional akan semakin berdaya saing di tingkat global sejalan dengan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi terkini. Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memprioritaskan pengembangan sektor strategis ini karena berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Kemenperin mencatat, hingga saat ini, jumlah galangan kapal di Tanah Air sebanyak 250 perusahaan dengan kapasitas produksi sebesar 1 juta DWT per tahun untuk membangun kapal baru dan mampu mencapai 12 juta DWT per tahun untuk reparasi kapal.

"Industri perkapalan mempunyai peran penting, mengingat karakteristiknya yang padat karya, padat modal dan padat teknologi. Makanya, perlu penanganan dan perhatian yang serius dari pemerintah sehingga mampu tumbuh dan berkembang," papar dia.

Apalagi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi pembangunan kapal-kapal negara untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi laut di dalam negeri. Momentum ini semestinya dapat dimanfaatkan oleh industri perkapalan nasional sebagai sebuah peluang yang potensial guna meningkatkan kemampuan dan utilisasi khususnya untuk pembangunan armada baru.

"Diharapkan dengan adanya proyek-proyek pembangunan kapal baru, dapat juga memacu penyerapan tenaga kerja serta yang lebih penting adalah kemampuan dalam meningkatkan penguasaan teknologi," tutur Airlangga.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMI Shipyard Tradju Trsina menjelaskan, fasilitas graving dockterbarunya telah dilengkapi dengan alat berupa Jib crane sebanyak empat unit masing-masing memiliki kapasitas sebesar 40 ton. Selain itu, terdapat pelabuhan khusus sepanjang 800 meter untuk melakukanfloating repair.

"Hingga saat ini, kapasitas shipyard kami bisa memperbaiki kapal mencapai 150 ribu DWT," kata dia.

Lebih lanjut, dengan tambahan dua fasilitas, PT SMI Shipyard yang berdiri di atas lahan seluas 4 hektare ini memiliki total empat graving dock yang mampu memproduksi kapal maupun mereparasi sekitar 300 unit kapal per tahun, naik dari sebelumnya di bawah 200 unit per tahun. Dua unit dok kolam sebelumnya, berkapasitas 80 ribu DWT dengan ukuran 215m x 35m dan 215m x 40m.

“Guna mendukung daya saing perusahaan, kami telah mempunyai sertifikat ISO 9001:2000 yang mencakup Sistem Manajemen Mutu, sertifikat ISO 140001 tentang lingkungan, dan OHSAS 18001 Safety atau keselamatan kerja. Untuk menjaga kualitas tersebut, audit dilakukan secara berkala baik dari internal maupun eksternal,” tandas dia.

sumber:  liputan6

Rabu, 12 September 2018

Pelaku Galangan Kapal Terhalang Gejolak Rupiah


Sejumlah sektor industri terpapar fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Industri yang banyak menggantungkan pada bahan baku impor paling terdampak pelemahan rupiah. Nah, salah satunya adalah industri galangan kapal.

Berdasarkan kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), posisi rupiah kemarin (3/8) di level Rp 14.503 per dollar AS. Alhasil, dominasi the green back terhadap mata uang Garuda turut mempengaruhi prospek industri galangan kapal.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Eddy Kurniawan Logam, menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah akan mengerek harga produksi kapal. Maklumlah, komponen kapal yang diimpor masih sebesar 65%-70%. Artinya, komponen yang dapat dipasok dari dalam negeri untuk membangun kapal hanya 30%-35%.

Untuk kapal-kapal yang akan dibangun di kemudian hari, harganya harus disesuaikan. "Sebagian galangan, yang masuk penawaran ke pihak-pihak peminat sudah harus disesuaikan dengan kurs yang baru," ungkap Eddy kepada Kontan.co.id, kemarin.

Iperindo berharap pelemahan kurs rupiah tidak berlarut-larut dan bisa stabil pada satu titik keseimbangan baru. Sebab, apabila nilai tukar rupiah terus melemah, maka berpotensi menggerus laba industri galangan kapal.

Direktur PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), Bani M Mulia, juga menyebutkan dalam bisnis galangan kapal komponen impor masih cukup tinggi. "Di atas 60% sampai 70% untuk impor komponen," ujar dia.

Tak pelak, pelemahan kurs rupiah akan mempengaruhi kinerja perusahaan galangan kapal. Celakanya, beberapa proyek SMDR terpaksa ditunda.

Misalnya, proyek-proyek dengan pendapatan dalam rupiah, tapi investasinya dalam dollar AS. "Ini, kan, hitungannya jadi berubah," tukas Bani.

Sementara PT PAL Indonesia mengaku belum terdampak pelemahan nilai tukar rupiah. Sebab, mereka belum menggarap kontrak-kontrak baru.

Pembangunan kapal baru masih delay, kontrak-kontrak yang ditargetkan diteken pada semester pertama tahun ini, untuk sementara ditunda. "Jadi saat ini kami masih menyelesaikan proyek-proyek sebelumnya," ungkap Direktur Keuangan PT PAL Indonesia, Irianto.

Alhasil, dampak pelemahan rupiah tidak terlalu mempengaruhi beban PAL Indonesia. Sebab, tidak ada komponen yang harus diimpor.

Meski begitu, PAL Indonesia ternyata harus melunasi utang dengan menggunakan dollar AS. "Kami punya angsuran pengembalian utang masa lalu, pendapatan dalam rupiah dan harus mengembalikan dalam dollar AS. Beban untuk mengembalikan utang ini besar sekali. Untuk semester I-2018, kami masih merugi karena terkena kurs tadi," keluh Irianto.

sumber: kontan 

Jumat, 07 September 2018

AIDAnova Ramaikan Persaingan Kapal Pesiar


Persaingan industri kapal pesiar dunia kian ketat. Teranyar, galangan kapal Meyer Werft, Kota Papenburg, Jerman memamerkan kepada publik kapal pesiar baru superbesar sepanjang 337 meter, akhir pekan lalu.

Kehadiran kapal pesiar ini sekaligus menambah jajaran kapal pesiar terbesar yang ada di muka bumi saat ini, seperti Royal Caribbeanís dan Harmony of The Seas. Dengan 20 dek dan 2.500 kabin, kapal itu dapat menampung hingga 6.600 penumpang.

Ukurannya yang sangat besar tidak terbuang dengan sia-sia. Kapal milik perusahaan asal Jerman AIDA Cruises tersebut dilengkapi dengan 17 restoran, 23 bar, kasino, panjat dinding batu, taman air, lapangan mini golf, gim, dan spa. AIDA Cruises menamai kapal itu AIDAnova.

Mereka merayakan pesta besar yang dimeriahkan DJ David Guetta dan dihadiri sekitar 25.000 orang. “Pesta ini merupakan acara istimewa di tempat yang istimewa. Kami senang menggelarnya dan dapat berbagi antusiasme,” kata Presiden AIDA Felix Eichhorn, dikutip dailymail.co.uk. AIDAnova dibaptis keluarga Sonja Mirza beserta suami dan kedua anaknya.

Keluarga yang berasal dari Hanau itu memenangi undian. Selama prosesi pembaptisan, Sonja memanjatkan doa. Dia berharap awak kapal dan seluruh penumpang akan selalu menjalani pelayaran yang nyaman dan aman selama berada di laut lepas.

AIDAnova merupakan kapal kelima terbesar di dunia. Selain gagah, kapal itu juga memiliki fitur modern dan teknologi canggih. Penumpang dapat memesan minuman yang disajikan langsung robot-robot cerdas.

Selain itu, robot humanoid akan menyapa dan menuntun penumpang sejak mereka boarding ke dalam kapal. “Robot itu akan membantu para penumpang dengan menyediakan informasi dan tips terkait makanan, hiburan, program workshop, event prescheduled, kasino, promo belanja, tur, hingga wisata pantai.

Robot itu mobile dan dapat berkomunikasi dalam tiga bahasa, yakni Inggris, Jerman, dan Italia,” ungkap AIDA Cruises. Proyek pembuatan AIDAnova menghabiskan biaya hingga 700 juta euro (Rp12,1 triliun, kurs 17.322 per euro).

Kapal seberat 184.000 ton itu menggunakan gas alam liquefied (LNG), bukan diesel, sehingga disebut lebih ramah lingkungan. Sejak beberapa tahun terakhir, AIDA Cruises menggalakkan konsep green cruises.

Fitur unik dan khas yang ada di dalam kapal tersebut ialah gambar mata dan bibir perempuan di bagian samping dan depan. Logo AIDA itu ter inspirasi dari karya seni artis terkenal Jerman, Feliks Buttner. AIDA Cruises menyatakan gambar tersebut sedikitnya meng habiskan sekitar 50 liter cat warna oranye, merah, dan hitam.

AIDAnova akan mulai berlayar dalam waktu dekat. Kapal dengan 1.500 awak kapal itu akan melakukan perjalanan dari Meyer Werft, Jerman, menuju Eemshaven, Belanda, di laut lepas sebagai uji coba. Memasuki Desember, AIDAnova akan meluncurkan program unggulan itinerary 7-malam mengelilingi Pulau Canary.

Kapal baru AIDAnova menyuguhkan beraneka ragam pilihan makanan dan masakan. Dari 17 tempat makan, di antaranya ada Cassanova, French Kiss, Brauhaus, Bella Donna, dan Markt Restaurant. Para penumpang juga dapat mengikuti sekolah memasak AIDA untuk mendapatkan resep terbaik dari para koki terkemuka.

AIDA Cruises akan kembali meluncurkan kapal generasi baru pada 2019. AIDA Cruises memiliki sekitar 11.400 karyawan dari 40 negara, baik di darat ataupun di laut. AIDA Cruises mengoperasikan 13 kapal pesiar, satu di antaranya AIDAnova yang menjadi kapal pesiar pertama yang menggunakan daya emisi rendah LNG.

Meski ukurannya superbesar, AIDAnovabukanlahsatusatunya kapal pesiar raksasa di dunia. Saat ini rekor kapal pesiar terbesar dipegang Royal Caribbean’s Symphony of the Seas yang memiliki panjang 362,1 meter dan dapat menampung hingga 6.680 orang.

Pembuatan kapal itu menelan biaya 959 juta poundsterling. CEO Royal Caribbean’s Michael Bayley mengatakan, ukur an superbesar ditujukan untuk memperbanyak ruang makan, tempat hiburan, danarea bersantai.

“Ketika kami mencoba merancang kapal, kami tidak fokus pada ukuran, tapi pada konsep, fungsi, dan apa yang akan kami tawarkan,” katanya kepada businessinsidier.sg. Kapal pesiar terbesar di dunia lainnya, Harmony of The Seas, juga sudah meninggalkan galangan kapal STX di Pelabuh an Saint-Nazaire, Prancis.

“ Ini merupakan kapal terbaru dan terbesar di dunia dari kelas oasis. Fiturnya lebih baik dari sebelumnya,” ungkap Royal Caribbean International (RCI) dalam laman resmi mereka.

Dengan panjang mencapai 362 meter dan tinggi hingga 70 meter, Harmony of The Seas di klaim 100 meter lebih panjang dari kapal legendaris asal Inggris, RMS Titanic, dan 50 meter lebih tinggi dari Menara Eiffel.

Berdasarkan keterangan RCI, Harmony of The Seas dapat memuat lebih dari 6.000 penumpang. “Melalui Harmony of The Seas, kami ingin memberikan pengalaman unik dan menarik agar tetap mampu menjadi penyedia kapal layar terbaik di dunia sejak 12 tahun silam,” ungkap RCI.

Kapal itu untuk pertama kali memiliki the puzzle room, restoran mewah, perosotan air tertinggi, hingga internet berkecepatan tinggi. Seperti saudaranya, Harmony of The Seas juga kembali mengusung tema permukiman.

Di sana akan terdapat sejumlah restoran, pertokoan, bar, tempat bersantai, tempat eksklusif, tempat bermain, tempat hiburan, teater utama, teater air, tempat kebugaran, spa, kolam renang, taman air, dan taman pusat.

sumber:  sindonews