Pelaku Usaha Minta Pemerintah Dukung Pembuatan Kapal Dalam Negeri

Wakil Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami meminta dukungan pemerintah bagi industrinya. Salah satu bentuk dukungan pemerintah yakni dengan mendorong agar industri pelayaran membangun kapal di dalam negeri.

Menurut dia, pihaknya sudah memiliki kemampuan untuk membangun kapal. Hal ini tentu akan optimal jika industri pelayaran mau membangun kapalnya di dalam negeri. Salah dampak positif yang diperoleh yakni turunnya cost produksi.

"Karena industri galangan kapal mampu membangun, industri pelayaran masih membutuhkan armada. Kalau seandainya pemerintah mendorong industri pelayaran ini untuk membangun di Indonesia dengan diberikan insentif saya pikir selisih harga antara kita impor dan dibikin di Indonesia akan sangat minim," kata dia, di Jakarta, Rabu (28/8).

Saat ini, industri pelayaran mendapatkan insentif pembebasan PPn jika mengimpor komponen kapal. Karena itu jika bahan baku pembangunan kapal diimpor oleh industri pelayaran lalu dibangun di galangan kapal dalam negeri, maka biaya produksi pihaknya akan rendah.

"Industri pelayaran bisa melakukan impor komponen kapal tanpa PPn, (industri) galangan kapal, masih pakai PPn. Kalau perlu silahkan industri pelayaran membangun di galangan kapal, bawa barang sendiri, material sendiri itu sudah mengurangi cost 10 persen," ungkapnya.

"Daripada kita melakukan mobilisasi dari negara lain ke kita. Itu cost-nya cukup tinggi. Belum lagi one delivery voyage, asuransi, dan sebagainya, biaya crew, BBM," imbuhnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia atau INSA (Indonesian National Shipowners Association) Carmelita Hartoto menanggapi positif rencana tersebut. Sebab dapat meningkatkan daya saing industri galangan kapal.

"Kita tahu perjuangan dari Iperindo seperti apa. Malah tadi disampaikan kalau ada kemungkinan mereka juga menerima kita membawa mesin-mesin, komponen sendiri untuk mengecilkan biaya kalau impor. Saya pikir mereka sudah cukup baik. Kita harapkan berkelanjutan," ujarnya.

Namun, tidak semua kapal dapat dibangun di dalam negeri. Sebab terdapat dua jenis kontrak pengadaan kapal yang kerap diterima pihaknya, yaitu kontrak jangka panjang dan jangka pendek.

Jika pihaknya menerima kontrak jangka panjang, maka bisa menunggu kapal dibangun di dalam negeri. "Jadi misalnya Pertamina mereka mau buat akan ada tender kapal untuk Pertamina tapi yang jangka panjang, mintanya untuk pembangunan di dalam negeri. Nah itu kita biasanya ikut bangun di galangan dalam negeri," jelas Carmelita.

Namun, jika kontrak jangka pendek, pihaknya tidak dapat menunggu kapal dibangun. Artinya harus membeli kapal yang sudah jadi. "Kalau kontrak kita jangka pendek kan nggak mungkin kita bangun kapal di sini. Jadi kita harus impor kapalnya. Membangun kapal kan nggak sehari. Membangun kapal kan panjang," tegas dia.

Karena itu, dia pun berharap pemerintah ke depan pemerintah dapat memberikan kontrak pengadaan kapal yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian dapat dibangun di galangan kapal dalam negeri.

"Saya lihat dari pemerintah kita mengharapkan untuk men-support mungkin kalau mereka (pemerintah) punya tender jangka panjang ya diberikan kesempatan untuk Iperindo untuk bisa membangun kapal pelayaran kita di sini," tandasnya. 

sumber: merdekacom

Tiga Daerah di Sulsel Didorong Jadi Industri Galangan Kapal

Industri galangan kapal di Sulawesi Selatan saat ini mulai menjadi perhatian penting pemerintah provinsi.  Pasalnya, potensi yang ada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Guna mendorong pertumbuhan industri perkapalan, Pemprov Sulsel akan membangun industri galangan kapal baru.

Adapun tiga daerah yang didorong untuk pembangunan industri tersebut yakni Kabupaten Barru, Takalar, dan Maros. Kepala Dinas Perindustrian Sulsel, Ahmadi Akil menyatakan, saat ini di Sulsel baru PT Industri Kapal Indonesia (IKI), perusahaan galangan kapal milik Pemerintahan Indonesia.

"Kita ingin mendorong pertumbuhan industri perkapalan di wilayah timur Indonesia dengan menghadirkan industri galangan kapal di tiga titik di Sulsel," kata Ahmadi,  Senin (1/7).

Ahmadi menerangkan, aktivitas perkapalan di wilayah timur Indonesia, khususnya di Sulawesi cukup signifikan. Sementara galangan kapal hanya ada satu di Makassar. Ia mencontohkan, jika ada kapal yang butuh perbaikan, maka butuh waktu lama untuk proses pemindahan kapal dari lautan ke daratan.

Bahkan biasanya kata Ahmadi, kapal yang membutuhkan perbaikan harus antre hingga 3 bulan. Belum lagi jika kapal bersangkutan harus naik dock di Surabaya, Jawa Tengah. Melihat potensi yang dimiliki Sulsel, maka menurutnya mengapa tidak untuk menambah porsi untuk pengembangan industri galangan kapal.

Sebagai langkah awal, Pemprov Sulsel telah membuat tim percepatan pembangunan dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan birokrasi. Tim ini juga dipimpin oleh tim ahli yang siap mengkaji lebih detail ketiga daerah yang direncanakan untuk pembangunan proyek tersebut.

"Dari hasil FGD yang kami gelar beberapa waktu lalu, diputuskan untuk memprioritaskan Barru dulu. ebab dilihat dari kawasan dan infrastruktur, semua sudah siap. Wilayahnya juga cukup strategis," ungkap Ahmadi.

Sementara untuk Takalar dan Maros masih dalam pengkajian meski secara geografis, kedua wilayah tersebut juga cukup mendukung. Dalam waktu dekat kata Ahmadi seluruh tim akan melakukan survei kelayakan di ketiga kabupaten itu.

Ahmadi sendiri belum bisa menyebut nilai investasi yang disiapkan. Sebab menurutnya, anggaran untuk proyek industri galangan kapal merupakan kewenangan investor.

Namun, ia memastikan proyek ini mulai dilirik oleh investor perkapalan terbesar di Indonesia yang berpusat di Cilacap.

"Investornya sudah ada, selanjutnya akan dilakukan penghitungan bersama tim. Jika investor sudah siap, kami akan menyediakan lahan," tutur Ahmadi.

Sebelumnya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman juga telah menyampaikan dukungannya untuk mendorong Sulsel sentra industri pemeliharaan kapal Indonesia dalam rangka mendukung program tol laut dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman juga telah menyatakan kesiapannya guna mendorong pembangunan industri galangan kapal di Sulsel.

Adapun tim percepatan pembangunan yang dibentuk agar proyek tersebut bisa berjalan sesuai target dengan adanya sinergitas antar akademisi, praktisi, dan birokrasi dalam hal ini OPD terkait.

"Harapannya kita ciptakan kolaborasi, bukan lagi berkompetisi. Artinya, mari kita bersinergi agar proyek ini berjalan dengan maksimal," terang Sudirman.

sumber: bisnis