Ilustrasi Gambar
Industri perkapalan yang tengah berkembang pesat di ibu kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), tidak serta merta tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaut yang dilahirkan dari dunia pendidikan kelautan. Padahal, sejak tahun 2002 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sudah menyelenggarakan sistem pendidikan dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Pelayaran di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov Kaltim dan melahirkan beberapa Perwira Pelayaran Niaga (PPN).
Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi para siswa/taruna yang belum dapat melaksanakan Ujian Kompetensi Pelaut di sekolahnya dan harus melaksanakan ujian ke PIP Semarang atau Surabaya. Menurut beberapa tenaga pengajar yang ada, keberadaan SMKN Pelayaran di Samarinda telah disetujui Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Laut (Hubla).
Hasilnya, kini para tenaga pengajar bahkan taruna SMKN Pelayaran Samarinda menjadi semakin bingung akan nasib dan masa depan mereka karena aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mewajibkan SMKN Pelayaran Samarinda berada di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. Pada tanggal 9 Mei 2017, SMKN Pelayaran Samarinda sudah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan (Dirkappel) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sebagai gambaran, di Kota Samarinda terdapat Jembatan Mahakam yang menghubungkan Samarinda Seberang dengan Kota Samarinda. Saat kita tengah melancong di Samarinda, kita disuguhkan pemandangan yang menarik dengan jajaran tug boat yang menarik tongkang berisi batubara melintasi kolong Jembatan Mahakam. Bahkan, jika kita menelusuri lebih jauh lagi, sepanjang Sungai Mahakam dari daerah Pendingin menuju Tenggarong, hampir di setiap pinggir sungai akan kita temui sejumlah galangan kapal tug boat dan LCT.
sumber: emaritim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar