Di ASEAN, RI Menjadi Satu-satunya Negara Pembuat Kapal Selam

Membanggakan! Indonesia sudah bisa membuat kapal selam sendiri. Kapal selam dengan kapasitas 45 awak ini dinamai KRI Alugoro-405. Dibuat di galangan kapal milik PT PAL Indonesia (Persero) yang berada di Surabaya, kapal selam ini jadi yang pertama yang diproduksi di Asia Tenggara. 

Proyek kapal selam ini merupakan bagian dari kerja sama Indonesia- Korea Selatan dalam pengembangan industri alutsista (alat utama sistem senjata). Skema kerja sama yakni alutsista dibuat di kedua negara dengan mengharuskan Negeri Gingseng itu melakukan transfer teknologi kepada tenaga ahli asal Indonesia. 

Untuk pengembangan kapal selam, PT PAL sebagai BUMN yang ditugasi menerima alih teknologi secara keroyokan membuat kapal selam dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Ada 206 teknisi dari Indonesia yang dilibatkan dalam pembuatan kapal ini. Beberapa di antaranya dikirim ke Korea Selatan dalam proyek kapal selam pertama di galangan DSME. 

Dua kapal selam Indonesia lainnya dibuat di Korea Selatan yaitu KRI Ardadedali 404 dan KRI Nagapasa 403. Keduanya saat ini sudah dioperasikan oleh TNI AL. Dibuat sejak tahun 2015 di Surabaya, KRI Alugoro-405 memiliki panjang 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot, dan kecepatan maksimal di permukaan 12 knot. 

"KRI Alugoro-405 adalah kapal selam ketiga dari batch pertama yang diproduksi dalam kerja sama dengan Korea Selatan itu. Tentu ada transfer teknologi di dalamnya," kata Presiden Jokowi saat meninjau KRI Alugoro-405. 

Lanjut Jokowi, sukses PT PAL membuat kapal selam ini jadi tonggak bersejarah bagi Indonesia dalam industri pertahanan, sehingga secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan alutsista impor. "Saya berharap pada suatu titik kita bisa membangun kapal selam secara mandiri, oleh anak-anak bangsa sendiri," ujarnya. 

Proyek pengembangan kapal selam PT PAL sebelumnya mendapatkan dukungan tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 1,5 triliun pada tahun 2015. Selain kapal selam, kedua negara juga sepakat mengembangkan pesawat jet tempur yang diproduksi di kedua negara dengan skema transfer teknologi. 

Kapal selam Alugoro ini akan menjalani berbagai proses pengujian seperti Harbour Acceptance Test (HAT) dan SAT. Kapal dengan senjata utama torpedo ini rencananya akan diserahterimakan kepada Kementerian Pertahanan untuk digunakan oleh TNI AL pada Desember 2020.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "RI Jadi Satu-satunya Negara Pembuat Kapal Selam di ASEAN"

sumber: kontan 

Bayar Klaim PT Pelayaran Lestari Abadi Sakti Rp 13,3 Miliar

 Memenuhi kewajiban kepada nasabah, PT Asuransi Tri Pakarta lakukan penyerahan pembayaran klaim Rp 13.365.000.000 kepada Muhammad Budiansyah selaku komisaris PT Pelayaran Lestari Abadi Sakti, Senin (6/1).

Pembayaran klaim diberikan berdasarkan polis asuransi Marine Hull atau asuransi kapal yang dimiliki nasabah.

Penyerahan klaim dilakukan secara simbolis Kepala Cabang PT Asuransi Tri Pakarta Wilayah Balikpapan Sutrisno Wiwoho kepada Muhammad Budiansyah selaku komisaris PT Pelayaran Lestari Abadi Sakti.

Jelas Sutrisno Wiwoho, nasabah yang merupakan nasabah PT Asuransi Tri Pakarta yaitu PT BNI (Persero) Tbk SKM Balikpapan. Pada 4 Juli 2019, PT Pelayaran Lestari Abadi Sakti mengalami musibah di perairan Masalembo.

Kapal milik perusahaan berangkat dari Jakarta menuju Balantang Jetty, Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, tenggelam karena cuaca buruk dan gelombang besar. Saat berlayar, kapal mengangkut alat berat yaitu 8 HD 785.

Kepada media, Sutrisno Wiwoho menyatakan, pembayaran klaim tersebut adalah sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah, sebagaimana ketentuan polis.

Juga, mendukung kegiatan bisnis atau usaha tertanggung sehingga tertanggung tetap dapat memiliki kepastian dalam melanjutkan kegiatan usahanya tanpa perlu khawatir terhadap kerugian yang dialami.

Sebagai informasi, PT Asuransi Tri Pakarta merupakan perusahaan asuransi umum yang didirikan 21 Agustus 1978 di Bogor oleh Insan Bank Negara Indonesia dan terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Posisi pemegang saham mayoritas PT Asuransi Tri Pakarta saat ini adalah Dana Pensiun Bank Negara Indonesia.

Berkiprah selama lebih dari 41 tahun dalam industri asuransi, kerugian merupakan suatu perjalanan panjang bagi PT Asuransi Tri Pakarta dalam memberikan layanan jasa asuransi. Atas dedikasi, berbagai penghargaan diperoleh perusahaan.

Di antaranya, sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian dengan Predikat Sangat Bagus untuk Kategori perusahaan asuransi umum berpremi bruto Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun versi Majalah Infobank dan Best Syariah Insurance untuk kategori Asset di atas Rp 100 miliar versi Majalah Investor dan masih banyak lagi penghargaan yang telah diraih.

PT Asuransi Tri Pakarta memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di beberapa kota besar di wilayah Indonesia. Yaitu, sebanyak 17 kantor cabang dan 34 kantor perwakilan dengan jumlah pegawai sebanyak 451 orang, menyediakan berbagai produk asuransi umum seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi gempa bumi, asuransi rekayasa, serta produk-produk asuransi lain. 

Dengan dukungan teknologi dan sumber daya yang baik PT Asuransi Tri Pakarta senantiasa siap untuk terus berupaya memenuhi komitmennya untuk memberikan yang terbaik. 

sumber: prokal

Mulai Akhir Tahun, Kapal Pesiar Bisa Parkir di Labuan Bajo

Labuan Bajo disiapkan untuk menjadi destinasi super prioritas Indonesia. Untuk mendukung itu, saat ini sedang disiapkan fasilitas parkir untuk yacht atau kapal pesiar. Kapal tersebut biasa digunakan oleh turis-turis mancanegara. Saat ini yacht belum bisa bersandar di Labuan Bajo.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menjelaskan saat ini pihaknya sedang mengembangkan Marina, fasilitas sandar bagi kapal-kapal yacht. Rencananya itu akan mulai beroperasi pada akhir 2020.

"Ya kalau Marina tahap berikutnya dengan target (beroperasi) Desember 2020," kata dia di Inaya Bay Komodo, Labuan Bajo, Senin (20/1/2020).

Pembangunan dan pengelolaan Marina ini bakal menggandeng partner karena dibutuhkan keahlian khusus untuk menjalankan fasilitas tersebut. Saat ini pihaknya sedang mencari partner untuk diajak bekerja sama, baik lokal maupun internasional.

"Saat ini ada potensi lokal, tapi semua yang lokal ini bisa membawa partner internasional. Karena ini untuk mengelola Marina kayak komunitas, biasanya dicari internasional untuk main dari port satu ke port lain ada rekomendasi membership. Jadi harus ada komponen internasional," jelasnya.

Untuk biaya investasi proyek tersebut, Ira menjelaskan akan bergantung dengan partner yang dilibatkan dalam kerja sama tersebut.

"Kita ada (hitungan investasi) tapi saya pikir nanti setelah partner ini sudah ketahuan karena ada beberapa partner yang mereka modelnya berbeda-beda. Tapi saya pikir yang patut digarisbawahi apa sih? kalau kita dua hal. Pertama kita itu untuk international community. Pak Presiden mencanangkan ini adalah destinasi diharapkan premium. Dengan adanya Marina itu bisa mendukung," terangnya.

Hal kedua yang dilihat bahwa pengelolaan parkir yacht membutuhkan kemampuan yang tinggi. Sementara ASDP belum bisa mengelolanya sendiri. Apalagi yacht merupakan barang mahal yang juga berbasis komunitas dengan ruang lingkup global.

"Kedua, kalau bisa mengelola Marina, mengelola yacht itu membutuhkan skill yang sangat tinggi," tambahnya.

sumber: detik

PROSPEK 2020 : Industri Galangan Kapal Bakal Melaju

Prospek industri galangan kapal nasional pada 2020 diperkirakan lebih baik ketimbang tahun ini yang masih dilanda stagnasi.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam optimistis produksi kapal akan kembali meningkat. Pihaknya berharap sejumlah proyek dari pemerintah dan BUMN yang sebelumnya tertunda bisa terealisasi pada 2020.

"Kami optimistis akan lebih baik dari 2019," ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/12).

Eddy menjelaskan pada 2019 permintaan pembuatan kapal baru terbilang stagnan baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Alhasil, utilitas galangan kapal untuk pembuatan kapal baru masih tertahan di kisaran 30%.

Kendati demikian, dia menilai utilitas galangan kapal untuk proses reparasi masih terbilang tinggi, khususnya untuk sejumlah pelaku industri besar. "Tahun ini memang relatif stagnan. Tidak banyak aktivitas," katanya.

Eddy berharap pemerintah bisa mendukung industri galangan kapal dengan insentif fiskal. Pihaknya berharap bea masuk dan pajak pertambahan nilai untuk impor komponen kapal bisa direalisasikan.

Iperindo berharap proyek pengembangan kapal pemerintah dan BUMN bisa diserahkan kepada pelaku industri dalam negeri. Menurut Eddy, anggota Iperindo sudah memiliki kompetensi, teknologi, dan pengalaman yang memadai untuk menghasilkan kapal yang sesuai kebutuhan.

"Pelaku dalam negeri siap untuk memenuhi kebutuhan itu. Dengan kapasitas terpasang kami siap dan sudah terbukti mampu membangun kapal."

Eddy mengatakan pihaknya juga meminta dukungan perbankan agar mendapat fasilitas pembiayaan yang sesuai. Dengan dukungan sejumlah faktor itu, dia meyakini peluang peningkatan industri galangan kapal nasional pada 2020 sangat terbuka. "Kita negara kepulauan besar sehingga tentu potensinya masih ada. Pembangunan kapal sudah memungkinkan ketimbang impor kapal bekas," ujarnya.

Ming-Hsien Tsan, Direktur Departemen Administrasi dan Perencanaan Ship and Ocean Industries R&D Center (SOIC), lembaga pengembangan industri kelautan asal Taiwan, juga mengakui bahwa industri galangan kapal di Indonesia potensial. Hal itu, katanya, didukung dengan industri perikanan yang terbesar di Asia Tenggara.

Menurutnya, industri galangan kapal Indonesia membutuhkan transfer teknologi. Dia mencontohkan saat ini ada teknologi baru yang memungkinkan produksi kapal dengan bahan fiber reinforced plastics (FRP).

"Biaya pembuatan kapal nelayan berbahan FRP relatif sama dengan biaya pembuatan kapal yang berbahan dasar kayu. Maka sudah saatnya bagi kapal-kapal di Indonesia beralih menggunakan bahan FRP, " ujarnya dalam keterangan resmi.

Melihat potensi itu, Tsan mengatakan salah satu perusahaan asal Taiwan, Chien Fu Shipbuilding Co, siap mengembangkan usahanya di Surabaya, Jawa Timur, dengan menggandeng dua mitra lokal, yakni Indomida Cipta Agung dan KML Food.

Menurutnya, kerja sama itu akan diarahkan untuk pengembangan kapal nelayan dengan menggunakan teknologi FRP.

"Selain ramah ramah lingkungan, karena akan mengurangi penggunaan material kayu untuk kapal nelayan dalam jumlah yang signifikan, material FRP ini juga memiliki harga yang sama dengan bahan kayu namun dengan ketahanan yang lebih tinggi, sehingga akan merupakan pilihan yang jauh lebih ekonomis bagi para nelayan Indonesia," ujarnya.

sumber: bisnis

Bisnis Pelayaran Moncer, Djakarta Lloyd Bakal Tambah Kapal Baru

 Industri pelayaran yang positif di tahun 2020 ini membuat PT Djakarta Lloyd (Persero) optimistis menggenjot bisnisnya. Perusahaan plat merah yang bergerak dibidang angkutan kargo laut ini pun menilai tahun ini waktu yang tepat menambah armada kapal.

Suyoto, Direktur Utama Djakarta Lloyd mengatakan, beberapa stimulus positif untuk industri pelayaran antara lain adanya regulasi larangan ekspor nikel. Hal tersebut menurutnya bakal menambah volume angkutan laut dalam negeri dari tambang ke smelter.

"Begitu pula dengan angkutan curah batubara juga diprediksi masih meningkat karena adanya beberapa PLTU proyek listrik 35.000 megawatt yang sudah jadi dan butuh pasokan batubara," kata dia kepada Kontan.co.id, Jumat (3/1).

Karena itu, untuk angkutan curah tersebut ia memprediksi ada peningkatan sekitar 10%-15% dibanding tahun 2019 kemarin.

Suyoto pun menambahkan, tahun ini perusahaan berencana menambah armada kapal baru. "Tentu waktu yang tepat karena dari seluruh kontrak Djakarta Lloyd sekarang baru 20% yang dibawa oleh kapal sendiri sisanya masih dengan kapal charter (sewa)," ujar dia.

Sayangnya dia masih enggan membeberkan jumlah unit kapal baru yang ditambah. Yang jelas, perusahaan BUMN membutuhkan kapal tanker anyar. Mengingat  Djakarta Lloyd telah mendapatkan kontrak jangka panjang dengan PT Pertamina (Persero).

Suyoto menyebut, untuk kapal tanker tersebut direncanakan rampung pembangunannya akhir tahun 2020 ini. Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya diketahui bahwa perusahaan telah bermitra dengan PT Dok Perkapalan Surabaya untuk membangun kapal ini.

sumber: kontan

Pembangunan Kapal Sepi, PAL Indonesia Targetkan Pendapatan Capai Rp 2,3 triliun

Tahun 2020 diprediksi masih akan menjadi tahun yang berat baik bagi pelaku industri galangan kapal dalam negeri. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi global masih belum membaik dan membuat transaksi perdagangan antarnegara masih sepi. 

Alhasil, permintaan pembelian ataupun pembangunan kapal komersial atawa merchant ship seperti kapal tanker ataupun kapal cargo baru juga sepi peminat.

Selain dihadapkan oleh permintaan pembelian ataupun pembangunan kapal baru yang rendah, pelaku industri galangan dalam negeri juga harus bersaing dengan pengadaan kapal bekas dari luar negeri oleh para operator kapal nasional.

Alasannya, pengadaan kapal bekas dari luar negeri relatif memerlukan waktu yang lebih singkat dibanding pembelian kapal melalui skema pembangunan kapal baru.

“Jika kapal datang dari luar negeri dicat atau langsung dibersihkan sedikit bisa langsung pakai, kalau bangun baru kan bisa tunggu 2 tahun baru bisa dipakai,” kata Direktur Keuangan PT PAL Indonesia Irianto Sunardi kepada Kontan.co.id, Kamis (2/1).

Walau begitu, Irianto masih optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan pendapatan di tahun 2020. Perusahaan pelat merah ini memperkirakan, pendapatan di tahun unu bisa mencapai Rp 2 triliun hingga Rp 2,3 triliun.

Terlebih, pada 2019 lalu, perusahaan pelat merah ini sudah mengantongi kontrak pembangunan kapal baru senilai Rp 6 triliun.

Untuk mengejar target pendapatan, PAL Indonesia mengandalkan segmen usaha lainnya, yakni usaha pemeliharaan dan perbaikan (harkan) atawa docking.

Lini usaha tersebut diyakini mampu memberikan pendapatan berulang dengan jangka waktu yang cepat (fast cash). Hal ini didukung oleh adanya kewajiban pemeliharaan kapal secara berkala oleh pemerintah.

Seperti yang diketahui, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mewajibkan setiap kapal yang telah memiliki sertifikat keselamatan untuk dipelihara (docking) secara berkala dan sewaktu-waktu.

Terlebih, jumlah kapal di Indonesia terbilang cukup banyak. Berdasarkan catatan Indonesian National Shipowner’s Association (INSA), kapal yang tergabung di dalam asosiasi mencapai 24.000 unit.

Namun demikian, Irianto tidak memungkiri bahwa pendapatan yang diperoleh dari lini usaha harkan memang lebih rendah dibanding lini usaha pembangunan kapal baru dan belum bisa menutup biaya operasional galangan kapal.

Faktanya, bisnis pembangunan kapal baru memang merupakan segmen usaha utama PAL Indonesia. Pada tahun 2019 saja misalnya, sekitar 67% pendapatan perusahaan tercatat berasal dari lini usaha pembangunan kapal baru.

Adapun kapal baru yang diproduksi meliputi  kapal perang seperti kapal selam, kapal cepat rudal (KCR), kapal bantu rumah sakit (BRS), dan kapal landing platform dock (LPD). Kapal-kapal tersebut dibuat berdasarkan pesanan dari Kementerian Pertahanan dan TNI AL melalui kontrak.

sumber: kontan 

Prospek Masih Positif, Pelaku Industri Pelayaran Berencana Beli Kapal Baru

Bisnis pelayaran diprediksi masih memiliki prospek yang baik pada tahun 2020. Sejumlah faktor seperti ketidakpastian ekonomi global memang menjadi tantangan tersendiri. Namun tidak berarti sama sekali tidak ada peluang bagi industri pelayaran di tahun 2020.

Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan terdapat pasar jasa pelayaran niaga masih memiliki potensi untuk tumbuh secara moderat di tahun 2020.

Hal ini didorong oleh sejumlah katalis positif yang berpotensi mengerek permintaan jasa pelayaran pada sejumlah sektor. Pada sektor pariwisata misalnya, penetapan 10 destinasi wisata prioritas diyakini akan menjadi peluang yang baik bagi pelayaran wisata domestik. Maklum saja, sebanyak delapan dari destinasi wisata yang dijadikan sebagai destinasi wisata prioritas merupakan objek wisata bahari.

Pada sektor infrastruktur, berlanjutnya berbagai pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung hingga setidaknya lima tahun ke depan juga diyakini akan akan mendorong pergerakan muatan dalam negeri. Hal ini pada gilirannya akan memunculkan kebutuhan akan jasa pengangkutan oleh angkutan laut.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan salah satu katalis di sektor infrastruktur yang diduga akan mengerek kebutuhan akan angkutan material secara signifikan.

Di sisi lain, penerapan kebijakan program mandatori biodiesel 30% alias B30 juga dilihat sebagai katalis positif yang akan memunculkan kebutuhan baru untuk mengangkut fatty acid methyl ester (FAME) untuk keperluan distribusi.

Pada saat yang bersamaan, adanya kewajiban untuk menggunakan angkutan laut yang dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional bagi eksportir ataupun importir beberapa komoditas dan barang tertentu juga diyakini akan memperbesar efek dari katalis-katalis di atas dalam mengerek permintaan jasa angkutan laut kepada pelaku industri pelayaran dalam negeri.

“Mungkin ini bisa menjadi pasar baru bagi para pelaku usaha pelayaran di tahun ini,” jelas Carmelita kepada Kontan.co.id, Kamis (2/1).

Seperti yang diketahui, pemerintah memang akan memberlakukan kewajiban bagi eksportir beberapa komoditas seperti batubara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan importir beras serta barang untuk pengadaan barang pemerintah untuk menggunakan angkutan laut yang dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.

Ketentuan ini dimuat dalam sejumlah aturan hukum positif seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, dan Permendag Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Dengan kondisi yang demikian, beberapa anggota INSA diketahui berencana melakukan pembelian kapal baru di tahun 2020. Namun demikian, Carmelita tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah anggota atau jumlah kapal baru yang ingin dibeli.

Kendati demikian, prospek pasar yang baik rupanya tidak serta membuat pelaku industri pelayaran tergesa-gesa memutuskan untuk melakukan pembelian kapal baru. Ambil contoh PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD) misalnya. emiten pelayaran yang bergerak di bidang dukungan operasi perusahaan minyak dan gas (migas) atawa Offshore Support Vessel (OSV) ini belum memiliki rencana untuk melakukan pembelian kapal baru di tahun 2020.

Seperti halnya bisnis pelayaran niaga, bisnis pelayaran di bidang OSV juga sebenarnya diyakini memiliki prospek yang baik di tahun 2020. Pasalnya. sejumlah perusahaan migas yang memang merupakan pangsa pasar industri jasa pelayaran di bidang OSV diketahui memiliki target untuk meningkatkan aktivitas hasil produksi migas di tahun 2020.

Namun demikian, opsi untuk membeli kapal baru dinilai menjadi kurang tepat untuk dilakukan menimbang kondisi persaingan pasar yang ada. Menurut Sekretaris Perusahaan Logindo Samudramakmur Adrianus Iskandar, jumlah kapal-kapal offshore yang belum terutilisasi di pasaran terbilang tinggi.

Dengan demikian, persaingan untuk mendapatkan kontrak ataupun penyewaan kapal-kapal offshore menjadi ketat.Hal ini pada gilirannya membuat harga sewa menjadi semakin tertekan.

Di sisi lain, pengajuan pinjaman ke lembaga perbankan juga terbilang sulit untuk didapatkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat lembaga perbankan untuk membantu pembiayaan pembelian kapal akhir-akhir ini.

Sebenarnya, Logindo bisa melakukan pembelian kapal baru dengan mengandalkan kas internal perseroan. Namun demikian, hal ini dipandang sebagai opsi yang kurang tepat menimbang segala risiko yang ada.

“Bila kas internal digunakan untuk membeli kapal baru, otomatis akan berkurang dan berisiko untuk apabila industri ini kembali turun dan melemah kembali,” jelas Adrianus kepada Kontan.co.id, Kamis (2/1).

sumber: kontan