Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu pertumbuhan industri komponen perkapalan sebagai upaya mewujudkan kemandirian bangsa dalam pengembangan sektor kemaritiman. Caranya, dengan memprioritaskan industri kapal dalam pembangunan nasional, terutama untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Guti Putu Suryawirawan menyampaikan industri perkapalan merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dengan karakteristik sebagai industri padat karya, padat modal, dan padat teknologi.
“Karena itu perlu keberpihakan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan daya saing di tingkat global,”ungkapnya pada acara Forum Bisnis Peningkatan Penggunaan Komponen Kapal Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (16/2).
Dijelaskannya bahwa sektor industri maritim tidak hanya mampu mendongkrak aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara melalui penguatan konektivitas sarana transportasi laut.
Sejak diterapkannya Inpres nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional melalui pemberlakuan azas cabotage, terjadi peningkatan jumlah armada kapal berbendera Indonesia dari 6.041 unit pada Juni 2005 menjadi 13.224 unit pada Februari 2014.
Meningkatnya armada tersebut tentunya akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan produk dan jasa industri maritim pendukung lainnya seperti komponen kapal. “Diharapkan industri perkapalan nasional memanfaatkan peluang tersebut untuk menambah kapasitas dan kemampuannya dalam membuat kapal baru dan, yang terpenting, menggunakan komponen dalam negeri,”paparnya.
Dia melanjutkan, melalui Inpres 2/2009 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemerintah terus berusaha mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam negeri bagi kepentingan nasional khususnya untuk pengembangan industri perkapalan.
Putu juga menegaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan armada kapal melalui pembangunan kapal-kapal negara. Adanya proyek-proyek pembangunan kapal baru, dapat juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan penguasaan teknologi.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI), Eki Komarudin mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah dan pengusaha galangan kapal agar berpihak kepada industri komponen kapal dalam negeri. Apalagi anggota PIKKI yang mayoritas IKM merupakan sektor padat karya yang berperan menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
Jumlah anggota PIKKI saat ini sekitar 60 unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Batam, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Berdaya Saing
Eki mengungkapkan, kualitas komponen kapal yang diproduksi dalam negeri tidak kalah bersaing dengan produk impor. Baginya kendatipun, harga komponen lokal saat ini sedikit lebih mahal karena keterbatasan bahan baku tetapoi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonominya terasa.
Eki berharap kepada pemerintah agar terus memberikan bantuan dan pembinaan terhadap pengembangan industri komponen kapal dalam negeri agar mampu berdaya saing global.
“Yang kami dapatkan dari APBN, pasti akan balik lagi melalui pajak-pajak yang kami bayarkan. Jadi ada take and give,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar