Bersaing dengan Asing, Industri Galangan Kapal Nasional Butuh Stimulus Pemerintah

Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau IKI Diana Rosa mengatakan, industri galangan kapal nasional masih kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan asing dalam memproduksi kapal laut.

Diana menyampaikan, salah satunya lantaran mayoritas bahan material industri masih sangat bergantung pada produk impor. Ongkos pengeluaran semakin membengkak akibat terkena bea masuk.

"Memang kembali lagi, dengan material impor otomatis HPP (Harga Pokok Penjualan) kami akan lebih besar. Itu kendalanya. Belum lagi bea masuk. Itu memang kendala kami yang perlu bantuan atau kebijakan dari pemerintah," ungkapnya saat berbincang virtual dengan Liputan6.com, Selasa (22/9/2020).

Lebih lanjut, Diana menceritakan, pemerintah sejak 2016 sebenarnya telah mendorong berkembangnya industri perkapalan Indonesia.

Namun karena adanya tumpang tindih kebijakan dari berbagai kementerian terkait, ternyata hasilnya belum efisien dan efektif.

"Salah satunya adalah masalah bea masuk. Dulu sudah ada sih satu kebijakan pemerintah diberikan, namun kita harus daftar dulu. Sementara kita belum tentu dalam setahun akan dapat order untuk pembangunan kapal. Itu masalah bea masuk," ujarnya.

Stimulus Lain

Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah agar pengenaan suku bunga bagi pelaku industri kapal di Tanah Air jangan terlalu tinggi. Menurutnya, itu turut membuat harga kapal di galangan nasional mahal.

"Kalau dipelajari di luar negeri misal di China, di Korea (Selatan), itu banyak kebijakan untuk menghidupkan bisnis lokal. Sehingga kami berharap memang sudah ada dari pemerintah, tapi bagaimana yang lebih efisien dan efektif," kata Diana.

Oleh karenanya, ia memohon kepada bank-bank yang masuk dalam kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk bisa memangkas pengenaan suku bunga. Sehingga harga kapal produksi nasional bisa lebih bersaing dengan buatan luar negeri.

"Tadi bea masuk, terus kemudahan kami untuk modal kerjanya dari bank. Katakanlah dari bank Himbara, yaitu terkait panjang jangka waktu, sama suku bunga. Itu memberatkan kita dalam penentuan harga kapal. Di sana kita tidak bisa bersaing dengan kapal-kapal luar," pungkasnya.

sumber:  liputan6

Strategi Industri Galangan Kapal Bertahan di Era Pandemi Corona

Pandemi corona (Covid-19) turut memberikan pengaruh terhadap industri perkapalan Indonesia saat ini. Pelemahan ekonomi ikut menyurutkan permintaan kapal baru.

PT PAL Indonesia (Persero) sebagai pemain utama dalam industri galangan kapal dan produk maritim lainnya mengaku telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi dampak tersebut. “Kami tetap memastikan kontribusi kami terhadap ketahanan nasional melalui penyelesaian proyek-proyek strategis seperti Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) yang nantinya akan dioperasikan oleh TNI AL,” terang Direktur Utama PAL Indonesia Budiman Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (17/8).

PAL Indonesia saat ini sedang mengerjakan pembangunan Kapal BRS pertama TNI AL sekaligus telah mendapatkan kontrak pembangunan Kapal BRS kedua pada 16 Maret 2020 lalu. Selain fungsi asasi mendukung operasi militer, Kapal BRS juga memiliki kapabilitas operasi non militer seperti humanitarian assistance, tanggap darurat bencana, dan lainnya.

Saat ini, TNI AL mengoperasikan kapal Landing Platform Dock (LPD) KRI Semarang-594 produksi PT PAL Indonesia, yang difungsikan sebagai kapal BRS pada masa pandemi Covid-19. KRI tersebut pernah menjalani misi “penjemputan” konsentrat hand sanitizer sebanyak 2.100 liter bantuan Pemerintah Singapura pada 8 April 2020 lalu.

Kata Budiman, proyek-proyek yang dikerjakan PT PAL memiliki multiplier effect ekonomi yang besar. Dalam proyek pembangunan alutsista maupun non alutsista turut melibatkan pekerja (tier 1) serta perusahaan pemasok komponen dan bahan baku kapal (tier 2) dengan kurang lebih terdapat 3.000 karyawan yang terdiri dari karyawan organik dan karyawan mitra kerja.

Sementara itu, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) juga diketahui memiliki lini bisnis galangan kapal, namun manajemen mengaku bahwa galangan kapal ADRO fokus untuk perawatan dan perbaikan saja. "Salah satu pilar bisnis Adaro, yaitu Adaro Logistics memiliki anak perusahaan PT Barito Galangan Nusantara, yang mana fokusnya ke repair bukan pembangunan atau pembuatan kapal baru," ujar Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira kepada Kontan.co.id, Senin (17/8).

ADRO tidak ada rencana untuk membangun atau menambah kapal baru dari galangan tersebut. "Kami fokus pada repair kapal, tidak hanya milik grup saja yang bisa direpair namun juga terbuka untuk pihak diluar entitas perusahaan," terang Ira.

sumber:  kontan 

Ekonomi Tertekan, Samudera Indonesia (SMDR) Tambah Dua Kapal Baru

 

Pandemi virus corona memang menekan ekonomi sejumlah negara. Bahkan banyak negara yang masuk jurang resesi. Namun, hal tersebut diprediksi tidak akan menghentikan industri pelayaran. 

Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk Bani Maulana Mulia mengungkapkan, resesi yang dialami sejumlah negara memang tak serta merta menghentikan industri pelayaran. Mengingat sampai saat ini masih banyak kapal yang beroperasi seperti biasanya. 

Karena itu, dia meminta para pelaut atau Anak Buah Kapal (ABK) tidak khawatir akan tersedianya lapangan pekerjaan di industri pelayaran ini.

"Bahwa sekarang kebanyakan kapal di lay up, sama sekali tidak benar karena masih banyak beroperasi. Hanya pertumbuhannya dibandingkan tahun sebelumnya mungkin lebih sedikit atau menurun. Tetapi masih banyak yang beroperasi dengan sehat. Jadi nomor 1, jangan terlalu khawatir tentang kemungkinan bekerja para ABK masih terbuka," kata dia, Senin (7/9).

Bahkan, di tengah situasi saat ini pun emiten dengan kode saham SMDR ini masih mendapatkan permintaan untuk menyediakan pelaut Indonesia baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Meski begitu, dia juga mengatakan para pelaku di industri pelayaran ini harus selektif dan fokus pada industri yang masih sehat di tengah kondisi sulit saat ini.

"Kami juga harus fleksibel, mungkin saat ini ada satu rute  yang menjadi rugi, kami bisa pindah ke rute lain, ke industri yang lain," terang Bani.

Lebih lanjut, dia bilang, di tengah pandemi dan resesi yang terjadi di beberapa negara juga bukan berarti tidak akan ada peluang menghasilkan kapal baru. Menurut Bani, sejauh ini sudah ada 2 kapal Samudera Indonesia yang sudah diluncurkan, dimana salah satunya sudah berada di Indonesia dan yang lainnya sudah selesai melakukan sea trial.

SMDR pun juga selalu memprioritaskan awak kapal yang bekerja di kapalnya adalah orang Indonesia.

"Di Samudera Indonesia, meski di masa pandemi ini kami juga masih bisa (menambah kapal), ada kapal yang sebagian dikurangi operasionalnya, tapi ada juga yang ditambah, bahkan ada kapal baru yang dibangun dan diproduksi dan membutuhkan pelaut baru," pungkas Bani.

sumber:  kontan 

Agen Kapal Asing Bertindak Seenaknya, Kemenhub Diminta Tegas

Indonesia Maritime Logistics and Transportation Watch (IMLOW) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) aktif mengawasi kinerja perusahaan keagenan kapal asing dan operator depo empty.

Hal itu bertujuan untuk menunjang operasional 24/7 layanan logistik di pelabuhan Tanjung Priok.

Sekretaris Jenderal IMLOW, Achmad Ridwan Tento mengatakan sesuai regulasi yang ada bahwa kementerian atau lembaga terkait yang memiliki kompetensi untuk mengawasi perusahaan keagenan pelayaran asing maupun depo empty tersebut adalah Kemenhub ataupun Dinas Perhubungan Provinsi.

"Pengawasan operasional 24/7 terhadap perusahaan keagenan kapal asing di Indonesia menjadi domain Kemenhub, sedangkan untuk depo empty adanya di Dishub untuk masalah perizinannya. Jadi soal pengawasannya harus dari sana juga artinya," ujarnya, Jumat (28/8/2020).

Dia mengatakan hal itu menyusul adanya keluhan kalangan pebisnis di pelabuhan Tanjung Priok lantaran program layanan 24/7 di pelabuhan Priok tidak berjalan efektif. Pasalnya, ia menilai hal ini belum mendapat dukungan penuh dari perusahaan agen kapal dan depo empty di luar pelabuhan yang menunjang aktivitas pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Kemenhub dan pihak yang memberikan perizinan usaha terhadap agen kapal dan depo empty menurutnya harus bersikap tegas, sebab program layanan 24/7 merupakan program pemerintah untuk mempercepat kelancaran arus barang dan mengefisiensikan layanan logistik dari dan ke pelabuhan.

Menurut Ridwan, dengan hadirnya PM No:42/2020 merupakan aturan perubahan atas PM 120/2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan, semestinya layanan 24/7 bisa berjalan maksimal.

Sebab, imbuhnya, beleid yang ditandatangani Menhub Budi Karya Sumadi pada 15 Juni 2020 itu, sekaligus mempertegas bahwa pelaksanaan dalam pelayanan DO Online untuk Barang Impor merupakan sistem yang terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window (INWS), Inaportnet, dan sistem para pemangku kepentingan terkait.

Lebih lanjut, jika kantor pelayaran asing di dalam negeri maupun fasilitas depo empty belum menerapkan 24/7 maka beleid DO Online yang diterbitkan Kemenhub itu akan sia-sia lantaran tidak bisa maksimal diimplementasikan, dan biaya logistik masih akan tetap tinggi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi, Logistik dan Kepelabuhanan Kadin Provinsi DKI Jakarta, Widijanto menyebutkan komitmen pelayanan 24/7 untuk mendukung bisnis logistik di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu masih wacana dan belum berjalan alias isapan jempol.

Dia menerangkan perusahaan pelayaran maupun pengelola depo peti kemas kosong (empty) yang berada di DKI Jakarta belum beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (24/7) untuk mendukung implementasi PM 42/2020 itu.

Widijanto mengatakan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan merupakan instansi teknis terkait untuk mengatur operasional kantor pelayaran asing yang melayani ekspor impor maupun depo empty.

“Kantor pelayaran asing melalui perwakilannya di Indonesia harus tunduk pada regulasi Kemenhub yang berlaku di dalam negeri untuk beroperasi 24/7. Begitupun dengan operasional depo empty juga mesti operasional 24/7. Depo empty perizinannya melibatkan Kemendag,” ucapnya.

Dia mengemukakan jika kantor agen kapal asing maupun fasilitas depo empty belum menerapkan 24/7 maka beleid DO Online yang diterbitkan Kemenhub itu akan sia-sia lantaran tidak bisa maksimal diterapkan di lapangan.

“Imbasnya biaya logistik khususnya importasi masih akan tetap tidak berubah dari kondisi saat ini,” ujar Widijanto.

Oleh sebab itu, Kadin DKI Jakarta meminta Kemenhub melalui Kantor Otoritas Pelabuhan di Tanjung Priok untuk mengawasi implementasi PM 42/2020 itu dengan memastikan seluruh kantor agen pelayaran asing dan depo empty yang berkegiatan sebagai pendukung layanan di pelabuhan Priok wajib beroperasi 24/7.

“Untuk apa kalau keluarkan aturan tidak ditaati, makanya harus diawasi implementasinya. Kalau gak ada pengawasan maka biaya logistik masih akan terus melambung seperti saat ini,” kata Widijanto.

sumber: bisnis 

Strategi Industri Galangan Kapal Bertahan di Era Pandemi corona

 

Pandemi corona (Covid-19) turut memberikan pengaruh terhadap industri perkapalan Indonesia saat ini. Pelemahan ekonomi ikut menyurutkan permintaan kapal baru.

PT PAL Indonesia (Persero) sebagai pemain utama dalam industri galangan kapal dan produk maritim lainnya mengaku telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi dampak tersebut. “Kami tetap memastikan kontribusi kami terhadap ketahanan nasional melalui penyelesaian proyek-proyek strategis seperti Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) yang nantinya akan dioperasikan oleh TNI AL,” terang Direktur Utama PAL Indonesia Budiman Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (17/8).

PAL Indonesia saat ini sedang mengerjakan pembangunan Kapal BRS pertama TNI AL sekaligus telah mendapatkan kontrak pembangunan Kapal BRS kedua pada 16 Maret 2020 lalu. Selain fungsi asasi mendukung operasi militer, Kapal BRS juga memiliki kapabilitas operasi non militer seperti humanitarian assistance, tanggap darurat bencana, dan lainnya.

Saat ini, TNI AL mengoperasikan kapal Landing Platform Dock (LPD) KRI Semarang-594 produksi PT PAL Indonesia, yang difungsikan sebagai kapal BRS pada masa pandemi Covid-19. KRI tersebut pernah menjalani misi “penjemputan” konsentrat hand sanitizer sebanyak 2.100 liter bantuan Pemerintah Singapura pada 8 April 2020 lalu.

Kata Budiman, proyek-proyek yang dikerjakan PT PAL memiliki multiplier effect ekonomi yang besar. Dalam proyek pembangunan alutsista maupun non alutsista turut melibatkan pekerja (tier 1) serta perusahaan pemasok komponen dan bahan baku kapal (tier 2) dengan kurang lebih terdapat 3.000 karyawan yang terdiri dari karyawan organik dan karyawan mitra kerja.

Sementara itu, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) juga diketahui memiliki lini bisnis galangan kapal, namun manajemen mengaku bahwa galangan kapal ADRO fokus untuk perawatan dan perbaikan saja. "Salah satu pilar bisnis Adaro, yaitu Adaro Logistics memiliki anak perusahaan PT Barito Galangan Nusantara, yang mana fokusnya ke repair bukan pembangunan atau pembuatan kapal baru," ujar Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira kepada Kontan.co.id, Senin (17/8).

ADRO tidak ada rencana untuk membangun atau menambah kapal baru dari galangan tersebut. "Kami fokus pada repair kapal, tidak hanya milik grup saja yang bisa direpair namun juga terbuka untuk pihak diluar entitas perusahaan," terang Ira.

sumber:  kontan 

Jokowi Minta Industri Perkapalan Diperkuat, Ini Alasannya

 

Industri perkapalan diminta untuk memaksimalkan produksi dari potensi sumber daya perikanan nasional agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan hal tersebut berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo. Namun, bukan berarti pihaknya mengizinkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya laut Indonesia.

"Indonesia masih memerlukan banyak kapal ikan untuk beroperasi dan menangkap ikan. Pak Presiden juga meminta industri perkapalan terus diperkuat sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan," kata Edhy dalam simposium virtual, Sabtu (22/8/2020).

Dia menambahkan KKP berkomitmen dan mengajak semua pemangku kepentingan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan sesuai kesepakatan internasional agar kelestarian ekosistem terjaga.

Berdasarkan data KKP, potensi lestari sumber daya ikan Indonesia sebesar 12,54 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat/tahun. Dari jumlah tersebut, menurut ketentuan internasional yang boleh dimanfaatkan sekitar 10 juta ton per tahun, atau 80 persen dari seluruh potensi lestari.

Sementara dari data tahun lalu, lanjutnya, produksi perikanan tangkap Indonesia baru mencapai 7,53 juta ton, terdiri dari 92,68 persen sisanya sebesar 7,32 persen dari perairan umum daratan. Dari gambaran potensi dan data tersebut, pengembangan usaha perikanan tangkap masih belum optimal, namun prospeknya sangat baik, sehingga dia mendorong pula peningkatan produksi kapal dalam negeri agar produktivitas perikanan tangkap ikut naik.

Berdasarkan data, ada sekitar 600.000 kapal penangkap ikan di lautan Indonesia, di mana 71 persennya berupa kapal motor dan yang berukuran di atas 30 GT hanya sekitar 1 persen saja.

Di sisi lain, KKP juga berinovasi dalam memperkuat monitoring penangkapan ikan melalui penerapan E-Logbook, Vessel Monitoring System (VMS), observer on board, serta penguatan integrasi sistem perizinan pusat-daerah maupun pendataan di pelabuhan perikanan.

"Jika masih ada nelayan dan pelaku usaha yang nakal, tentu KKP dan aparat penegak hukum lainnya sudah siap dengan tugas dan fungsinya," ujarnya.

sumber:  bisnis 

Prospek Industri Galangan Kapal untuk Mendongkrak Konsumsi Baja RI

                                                    Gambar Ilustrasi

Konsumsi baja per kapita Indonesia merupakan yang terendah di kawasan Asia Tenggara. Direktur Utama Krakatau Steel Tbk Silmy Karim menyebutkan tingkat konsumsi baja per kapita di Indonesia hanya mencapai 68 kilogram (kg) per tahun. 

Menurut Silmy, jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia 361 kg, Thailand 322 kg, atau Vietnam 262 kg. Hal ini lantaran pembangunan infrastruktur yang masih kalah dengan negara-negara lain dan pembangunan industri yang cenderung lambat.

"Kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan yang konsumsinya tertinggi di dunia, kalah jauh. (Korea Selatan) tingkat konsumsinya mencapai 1.093 kg," kata Silmy dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (12/8).

Menurut dia, sebagai salah satu produsen baja yang cukup besar kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Kondisi itu kian diperburuk dengan membanjirnya produk baja impor yang mencapai 50% dari total produk baja yang beredar di Tanah Air. 

Kendati demikian, Silmy menjelaskan peluang memperbaiki tingkat konsumsi per kapita masih terbuka melalui sektor industri galangan kapal yang ada di Indonesia. "Kami menjual plat baja hampir seluruh jenis untuk galangan kapal dan kami tidak ada masalah spesifikasi dan standarnya," kata dia. 

Lebih lanjut, Silmy menjelaskan untuk memberikan harga yang lebih kompetitif pihaknya bakal melakukan efisiensi biaya produksi dari yang saat ini mencapai US$ 33 juta atau setara Rp 488 miliar menjadi US$ 15 juta atau setara Rp 222 miliar. 

"Dari sisi internal industri baja itu melakukan efisiensi salah satunya kami dapat memproduksi 40% pangsa pasar Indonesia," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Commercial Division Head PT Dok Pantai Lamongan (DPL) Romeo Hasan Basri mengatakan, peluang peningkatan konsumsi baja nasional terbuka lebar pada sektor galangan kapal. Pasalnya, kebutuhan armada kapal tongkang pengangkut batu bara per bulan mencapai 600 unit, dan baru terpenuhi 10%. 

Untuk estimasi kebutuhan plat baja dari satu unit kapal tongkang mencapai 1.300 ton sehingga secara keseluruhan kebutuhannya mencapai 702 ribu ton. "Di Jawa Timur saja ada 20 galangan kapal butuh plat baja 18 ribu ton per bulan, belum lagi secara nasional," kata dia. 

Meskipun kebutuhan plat baja sangat tinggi, Romeo menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi sehingga konsumsi baja nasional masih sangat rendah di antaranya yakni harga baja nasional yang jauh lebih mahal dengan impor dan proses pembayaran yang tidak bisa dilakukan secara tempo. 

Sedangkan negara-negara lain biasanya produsen mengambil plat baja terlebih dahulu baru melakukan pembayaran. "Kondisi seperti ini seharunya kita ciptakan simbiosis muatualisme saling menguntungkan antara pengusaha kapal dengan produsen plat baja sesama anak bangsa," kata dia.

Sumber:  katadata