Strategi Industri Galangan Kapal Bertahan di Era Pandemi Corona

Pandemi corona (Covid-19) turut memberikan pengaruh terhadap industri perkapalan Indonesia saat ini. Pelemahan ekonomi ikut menyurutkan permintaan kapal baru.

PT PAL Indonesia (Persero) sebagai pemain utama dalam industri galangan kapal dan produk maritim lainnya mengaku telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi dampak tersebut. “Kami tetap memastikan kontribusi kami terhadap ketahanan nasional melalui penyelesaian proyek-proyek strategis seperti Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) yang nantinya akan dioperasikan oleh TNI AL,” terang Direktur Utama PAL Indonesia Budiman Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (17/8).

PAL Indonesia saat ini sedang mengerjakan pembangunan Kapal BRS pertama TNI AL sekaligus telah mendapatkan kontrak pembangunan Kapal BRS kedua pada 16 Maret 2020 lalu. Selain fungsi asasi mendukung operasi militer, Kapal BRS juga memiliki kapabilitas operasi non militer seperti humanitarian assistance, tanggap darurat bencana, dan lainnya.

Saat ini, TNI AL mengoperasikan kapal Landing Platform Dock (LPD) KRI Semarang-594 produksi PT PAL Indonesia, yang difungsikan sebagai kapal BRS pada masa pandemi Covid-19. KRI tersebut pernah menjalani misi “penjemputan” konsentrat hand sanitizer sebanyak 2.100 liter bantuan Pemerintah Singapura pada 8 April 2020 lalu.

Kata Budiman, proyek-proyek yang dikerjakan PT PAL memiliki multiplier effect ekonomi yang besar. Dalam proyek pembangunan alutsista maupun non alutsista turut melibatkan pekerja (tier 1) serta perusahaan pemasok komponen dan bahan baku kapal (tier 2) dengan kurang lebih terdapat 3.000 karyawan yang terdiri dari karyawan organik dan karyawan mitra kerja.

Sementara itu, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) juga diketahui memiliki lini bisnis galangan kapal, namun manajemen mengaku bahwa galangan kapal ADRO fokus untuk perawatan dan perbaikan saja. "Salah satu pilar bisnis Adaro, yaitu Adaro Logistics memiliki anak perusahaan PT Barito Galangan Nusantara, yang mana fokusnya ke repair bukan pembangunan atau pembuatan kapal baru," ujar Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira kepada Kontan.co.id, Senin (17/8).

ADRO tidak ada rencana untuk membangun atau menambah kapal baru dari galangan tersebut. "Kami fokus pada repair kapal, tidak hanya milik grup saja yang bisa direpair namun juga terbuka untuk pihak diluar entitas perusahaan," terang Ira.

sumber:  kontan 

Ekonomi Tertekan, Samudera Indonesia (SMDR) Tambah Dua Kapal Baru

 

Pandemi virus corona memang menekan ekonomi sejumlah negara. Bahkan banyak negara yang masuk jurang resesi. Namun, hal tersebut diprediksi tidak akan menghentikan industri pelayaran. 

Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk Bani Maulana Mulia mengungkapkan, resesi yang dialami sejumlah negara memang tak serta merta menghentikan industri pelayaran. Mengingat sampai saat ini masih banyak kapal yang beroperasi seperti biasanya. 

Karena itu, dia meminta para pelaut atau Anak Buah Kapal (ABK) tidak khawatir akan tersedianya lapangan pekerjaan di industri pelayaran ini.

"Bahwa sekarang kebanyakan kapal di lay up, sama sekali tidak benar karena masih banyak beroperasi. Hanya pertumbuhannya dibandingkan tahun sebelumnya mungkin lebih sedikit atau menurun. Tetapi masih banyak yang beroperasi dengan sehat. Jadi nomor 1, jangan terlalu khawatir tentang kemungkinan bekerja para ABK masih terbuka," kata dia, Senin (7/9).

Bahkan, di tengah situasi saat ini pun emiten dengan kode saham SMDR ini masih mendapatkan permintaan untuk menyediakan pelaut Indonesia baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Meski begitu, dia juga mengatakan para pelaku di industri pelayaran ini harus selektif dan fokus pada industri yang masih sehat di tengah kondisi sulit saat ini.

"Kami juga harus fleksibel, mungkin saat ini ada satu rute  yang menjadi rugi, kami bisa pindah ke rute lain, ke industri yang lain," terang Bani.

Lebih lanjut, dia bilang, di tengah pandemi dan resesi yang terjadi di beberapa negara juga bukan berarti tidak akan ada peluang menghasilkan kapal baru. Menurut Bani, sejauh ini sudah ada 2 kapal Samudera Indonesia yang sudah diluncurkan, dimana salah satunya sudah berada di Indonesia dan yang lainnya sudah selesai melakukan sea trial.

SMDR pun juga selalu memprioritaskan awak kapal yang bekerja di kapalnya adalah orang Indonesia.

"Di Samudera Indonesia, meski di masa pandemi ini kami juga masih bisa (menambah kapal), ada kapal yang sebagian dikurangi operasionalnya, tapi ada juga yang ditambah, bahkan ada kapal baru yang dibangun dan diproduksi dan membutuhkan pelaut baru," pungkas Bani.

sumber:  kontan 

Agen Kapal Asing Bertindak Seenaknya, Kemenhub Diminta Tegas

Indonesia Maritime Logistics and Transportation Watch (IMLOW) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) aktif mengawasi kinerja perusahaan keagenan kapal asing dan operator depo empty.

Hal itu bertujuan untuk menunjang operasional 24/7 layanan logistik di pelabuhan Tanjung Priok.

Sekretaris Jenderal IMLOW, Achmad Ridwan Tento mengatakan sesuai regulasi yang ada bahwa kementerian atau lembaga terkait yang memiliki kompetensi untuk mengawasi perusahaan keagenan pelayaran asing maupun depo empty tersebut adalah Kemenhub ataupun Dinas Perhubungan Provinsi.

"Pengawasan operasional 24/7 terhadap perusahaan keagenan kapal asing di Indonesia menjadi domain Kemenhub, sedangkan untuk depo empty adanya di Dishub untuk masalah perizinannya. Jadi soal pengawasannya harus dari sana juga artinya," ujarnya, Jumat (28/8/2020).

Dia mengatakan hal itu menyusul adanya keluhan kalangan pebisnis di pelabuhan Tanjung Priok lantaran program layanan 24/7 di pelabuhan Priok tidak berjalan efektif. Pasalnya, ia menilai hal ini belum mendapat dukungan penuh dari perusahaan agen kapal dan depo empty di luar pelabuhan yang menunjang aktivitas pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Kemenhub dan pihak yang memberikan perizinan usaha terhadap agen kapal dan depo empty menurutnya harus bersikap tegas, sebab program layanan 24/7 merupakan program pemerintah untuk mempercepat kelancaran arus barang dan mengefisiensikan layanan logistik dari dan ke pelabuhan.

Menurut Ridwan, dengan hadirnya PM No:42/2020 merupakan aturan perubahan atas PM 120/2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan, semestinya layanan 24/7 bisa berjalan maksimal.

Sebab, imbuhnya, beleid yang ditandatangani Menhub Budi Karya Sumadi pada 15 Juni 2020 itu, sekaligus mempertegas bahwa pelaksanaan dalam pelayanan DO Online untuk Barang Impor merupakan sistem yang terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window (INWS), Inaportnet, dan sistem para pemangku kepentingan terkait.

Lebih lanjut, jika kantor pelayaran asing di dalam negeri maupun fasilitas depo empty belum menerapkan 24/7 maka beleid DO Online yang diterbitkan Kemenhub itu akan sia-sia lantaran tidak bisa maksimal diimplementasikan, dan biaya logistik masih akan tetap tinggi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi, Logistik dan Kepelabuhanan Kadin Provinsi DKI Jakarta, Widijanto menyebutkan komitmen pelayanan 24/7 untuk mendukung bisnis logistik di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu masih wacana dan belum berjalan alias isapan jempol.

Dia menerangkan perusahaan pelayaran maupun pengelola depo peti kemas kosong (empty) yang berada di DKI Jakarta belum beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (24/7) untuk mendukung implementasi PM 42/2020 itu.

Widijanto mengatakan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan merupakan instansi teknis terkait untuk mengatur operasional kantor pelayaran asing yang melayani ekspor impor maupun depo empty.

“Kantor pelayaran asing melalui perwakilannya di Indonesia harus tunduk pada regulasi Kemenhub yang berlaku di dalam negeri untuk beroperasi 24/7. Begitupun dengan operasional depo empty juga mesti operasional 24/7. Depo empty perizinannya melibatkan Kemendag,” ucapnya.

Dia mengemukakan jika kantor agen kapal asing maupun fasilitas depo empty belum menerapkan 24/7 maka beleid DO Online yang diterbitkan Kemenhub itu akan sia-sia lantaran tidak bisa maksimal diterapkan di lapangan.

“Imbasnya biaya logistik khususnya importasi masih akan tetap tidak berubah dari kondisi saat ini,” ujar Widijanto.

Oleh sebab itu, Kadin DKI Jakarta meminta Kemenhub melalui Kantor Otoritas Pelabuhan di Tanjung Priok untuk mengawasi implementasi PM 42/2020 itu dengan memastikan seluruh kantor agen pelayaran asing dan depo empty yang berkegiatan sebagai pendukung layanan di pelabuhan Priok wajib beroperasi 24/7.

“Untuk apa kalau keluarkan aturan tidak ditaati, makanya harus diawasi implementasinya. Kalau gak ada pengawasan maka biaya logistik masih akan terus melambung seperti saat ini,” kata Widijanto.

sumber: bisnis 

Strategi Industri Galangan Kapal Bertahan di Era Pandemi corona

 

Pandemi corona (Covid-19) turut memberikan pengaruh terhadap industri perkapalan Indonesia saat ini. Pelemahan ekonomi ikut menyurutkan permintaan kapal baru.

PT PAL Indonesia (Persero) sebagai pemain utama dalam industri galangan kapal dan produk maritim lainnya mengaku telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi dampak tersebut. “Kami tetap memastikan kontribusi kami terhadap ketahanan nasional melalui penyelesaian proyek-proyek strategis seperti Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) yang nantinya akan dioperasikan oleh TNI AL,” terang Direktur Utama PAL Indonesia Budiman Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (17/8).

PAL Indonesia saat ini sedang mengerjakan pembangunan Kapal BRS pertama TNI AL sekaligus telah mendapatkan kontrak pembangunan Kapal BRS kedua pada 16 Maret 2020 lalu. Selain fungsi asasi mendukung operasi militer, Kapal BRS juga memiliki kapabilitas operasi non militer seperti humanitarian assistance, tanggap darurat bencana, dan lainnya.

Saat ini, TNI AL mengoperasikan kapal Landing Platform Dock (LPD) KRI Semarang-594 produksi PT PAL Indonesia, yang difungsikan sebagai kapal BRS pada masa pandemi Covid-19. KRI tersebut pernah menjalani misi “penjemputan” konsentrat hand sanitizer sebanyak 2.100 liter bantuan Pemerintah Singapura pada 8 April 2020 lalu.

Kata Budiman, proyek-proyek yang dikerjakan PT PAL memiliki multiplier effect ekonomi yang besar. Dalam proyek pembangunan alutsista maupun non alutsista turut melibatkan pekerja (tier 1) serta perusahaan pemasok komponen dan bahan baku kapal (tier 2) dengan kurang lebih terdapat 3.000 karyawan yang terdiri dari karyawan organik dan karyawan mitra kerja.

Sementara itu, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) juga diketahui memiliki lini bisnis galangan kapal, namun manajemen mengaku bahwa galangan kapal ADRO fokus untuk perawatan dan perbaikan saja. "Salah satu pilar bisnis Adaro, yaitu Adaro Logistics memiliki anak perusahaan PT Barito Galangan Nusantara, yang mana fokusnya ke repair bukan pembangunan atau pembuatan kapal baru," ujar Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira kepada Kontan.co.id, Senin (17/8).

ADRO tidak ada rencana untuk membangun atau menambah kapal baru dari galangan tersebut. "Kami fokus pada repair kapal, tidak hanya milik grup saja yang bisa direpair namun juga terbuka untuk pihak diluar entitas perusahaan," terang Ira.

sumber:  kontan